BINJAI, SUMUTPOS.CO – Aparat Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja Pemko Binjai merazia rumah kos-kosan yang berada di Kelurahan Timbang Langkat, Binjai Timur, Jumat (6/12) pukul 07.00 WIB.

“Ini merupakan operasi non yustisi yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum,”ujar Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Binjai, Arif Sihotang ketika dikonfirmasi.

Dalam operasi non yustisi ini, kata Arif, Satpol PP Kota Binjai hanya melakukan pembinaan. Begitu juga terhadap pemilik kos-kosan, demi terjaganya kondusifitas.

Dijelaskan Arif, razia tersebut dilakukan atas laporan pengaduan masyarakat yang mengaku resah terhadap para penghuni kos-kosan milik bermarga Perangin-angin, tersebut.

“Kami melakukan operasi non yustisi bersama Kepling dan Lurah. Operasi berjalan lancar. Kami melakukannya sesuai Standard Operasional Prosedur, seperti tidak merusak dan terlebih dahulu mengetuk pintu kos-kosan,”kata Arif.

Dari 6 pintu kos-kosan tersebut, terdapat satu pasangan berlainan jenis. “Tapi mereka bisa menunjukkan surat nikahnya,”kata dia.

Mantan Lurah Damai ini juga mengatakan, selain pasangan suami istri itu, pihaknya memboyong lima wanita penghuni kos-kosan. Empat di antaranya masih berusia dibawa umur.

“Saat ini kami masih memproses mereka. Agar bisa pulang, minimal harus ada penjamin dari kelimanya. Sebab razia ini sifatnya pembinaan,”pungkasnya. (ted/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah ternak babi yang mati di Sumatera Utara akibat wabah hog cholera atau kolera babi, meningkat tajam. Pada 22 November, tercatat masih 10.289 ekor ternak babi yang mati. Per Jumat (6/12), jumlah babi yang mati melesat hingga 22.985 ekor babi. Untuk mencegah penyebarluasan virus, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan desinfektan. Namun suplainya terbatas, hanya 450 liter saja.

“Saat ini semua upaya sudah dan sedang dilaksanakan. Kementerian juga sudah mendrop 450 liter desinfektan. Kemudian ada didrop lagi hand supplier. Jadi semua sedang bekerja. Orang pusat (tim dari kementerian) juga sedang di Sumut sampai sekarang,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumatera Utara, Azhar Harahap menjawab Sumut Pos, Jumat (6/12).

Hingga kini, ungkap Azhar, Kementerian Pertanian masih mengkaji secara mendalam mengenai penyebaran virus kolera babi di Sumut. Semua aspek dipertimbangkann

sebelum mengambil keputusan. “Nggak bisa secepat itu kementerian mengambil keputusan. Harus memikirkan dampak ekonomi, sosial, dan lainnya. Mengkaji ini ‘kan tidak bisa hanya kementerian. Tetapi mesti melibatkan berbagai pihak terkait,” katanya.

Pada prinsipnya, kata dia, pemerintah bertugas melindungi seluruh masyarakat. Oleh karenanya yang bisa dilakukan saat ini —mengingat status atas wabah kolera babi belum ditetapkan pemerintah—adalah dari sisi pengendalian dan pencegahan.

Salahsatu strategi pencegahan yang dilakukan bertujuan untuk menurunkan populasi kuman (bakteri, larva cacing, oosit, virus, jamur dan lain sebagainya) di areal kandang (bioskuriti), peningkatan kekebalan anak babi terhadap berbagai jenis penyakit (vaksinasi), serta membunuh kuman yang berhasil masuk ke dalam tubuh babi (medikasi).

“Pemerintah pusat juga punya pertimbangan khusus sesuai regulasi, sebelum menetapkan status wabah yang terjadi ini. Kita tidak bisa memaksa pusat menetapkan ini menjadi KLB. Kenapa itu harus kita permasalahkan? Yang kita pikirkan adalah bagaimana cara mengendalikan penyakitnya,” terangnya.

Ia menambahkan, jika nanti sudah ada ketetapan status soal wabah kolera babi di Sumut, kondisinya akan semakin menyulitkan masyarakat, terutama kalangan peternak. Sebab tidak boleh lagi perpindahan antarbabi dari satu tempat ke tempat lain.

“Makanya saya heran kenapa semua orang sibuk agar ini segera ditetapkan (status kejadian luar biasa/KLB)? Bahwa masyarakat bisa tambah menjerit kalau wabah ini nanti ditetapkan. Bukan lagi dimusnahkan, tetapi babinya tidak bisa keluar. Untuk itulah kajian ini masih terus dilakukan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan DKPP Sumut, Mulkan Harahap, mengatakan sampai saat ini, kematian babi di Sumut positif karena hog cholera. “(ASF) kita masih tunggu dari Menteri Pertanian,” ujar Mulkan, Jumat.

Mulkan mengatakan, 22.985 babi yang mati tersebar di 16 kabupaten, yakni di Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Medan, Karo, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Tebing Tinggi, Siantar, dan Langkat.

Dari 16 kabupaten, Deli Serdang merupakan yang tertinggi dengan angka 6.997 ekor. Adapun yang tercatat kematian paling sedikit ada di Pematangsiantar sekitar 12 ekor. Sebelumnya, hanya 11 kabupaten yang kena wabah. Lima kabupaten lagi yang ikut kena adalah di Langkat, Tebing Tinggi, Siantar, Simalungun, Pakpak Bharat.

Asperba Minta Zonasi Ternak

Untuk mengatasi wabah virus hog cholera yang telah membunuh ribuan ekor ternak babi di Sumut, pengurus Asosiasi Peternak Babi (Asperba) Sumut, Hendri Duin, mengatakan pihaknya tidak terlalu ambil pusing dengan wabah virus hog cholera yang belum ada status di Sumut. Asperba lebih fokus untuk menetapkan zonasi ternak babi, agar virus tidak semakin meluas.

“Soal status no commentlah ya. Itu haknya pemerintah pusat. Saat ini kami justru sedang fokus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi soal zonasi ternak babi di Sumut,” ucap Hendri yang juga anggota DPRD Medan ini, kepada Sumut Pos, Jumat (6/12).

Zonasi dimaksud, kata Hendri, adalah mempersempit ruang gerak distribusi ternak babi dari satu daerah ke daerah lain di Sumut. “Kalau awalnya kan Pemprov bilang, babi tidak boleh keluar ataupun masuk ke Sumut, sekarang kita persempit lagi zonasinya. Yakni ternak babi tidak boleh keluar dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya di Sumut. Ini akan lebih memperketat penyebaran virus hog cholera ini,” ujarnya.

Menurut Hendri, hingga saat ini hanya cara itu yang dapat dilakukan dalam mengatasi serangan virus hog cholera yang menyerang ternak babi. Sebab belum ditemukan obat melawan virus tersebut. “Cara paling realistis ya cuma mencegah penyebaran, agar tidak menjangkit ke ternak babi lainnya,” sebut Hendri.

Untuk itu, Hendri meminta agar pemerintah mau lebih serius untuk menangani masalah virus hog cholera tersebut. “Intinya ‘kan pengawasan dari pemerintah, agar distribusi babi tidak lagi keluar dari satu kabupaten/kota ke wilayah lainnya di Sumut. Kita juga harapkan agar pemerintah terus menyosialisasikan kepada masyarakat, agar tidak takut mengonsumsi daging babi. Sebab virus hog cholera tidak menjangkit ke manusia,” tandasnya.

Terpisah, peternak di Galang, Deliserdang, menilai pemerintah tidak peduli dengan wabah kolera babi yang merugikan masyarakat peternak babi. “Tak ada penjelasan tegas dari pemerintah soal vaksin dan penanganan wabah,” ungkap M Manurung, warga Desa Jahara B Kecamatan Galang, Jumat (6/12).

Meski ia menyebut ternak babinya tidak terjangkit virus hog cholera, tetapi ternak milik tetangganya banyak yang mati ternak. Dan ancaman virus terus menghantui peternak. “Hendaknya pemerintah memberikan bantuan berupa vaksin atau obat penangkal virus, sehingga tak makin banyak yang jadi korban,” Sebutnya.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Pemkab Deliserdang, Ruslan P Simanjuntak, mengatakan pihaknya telah membuat laporan ke Dinas Peternakan Sumut, yang kemudian berkordinasi dengan Kementrian. “Kami tinggal menunggu petunjuk agar wabah ini dibuat statusnya. Apakah luar biasa atau apa,” sebutnya.

Distan juga sudah mengeluarkan maklumat kepada masyarakat peternak babi, agar melapor jika ada babi yang mati. “Jangan dibuang. Kita sudah menyediakan lobang untuk menguburnya,” ucapnya.

Evakuasi Bangkai Babi dari Sungai

Sementara itu di Tebingtinggi, seorang pencari cacing, Tulif (15) warga Lingkungan II Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, mengevakuasi seekor bangkai babi ukuran besar yang tersangkut di Sungai Padang di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Jumat (6/12).

Tulif mengaku, saat itu sedang mencari cacing di sungai. Lantas ia melihat bangkai babi tersangkut di tetumpukan sampah. Aroma menyengat dari bangkai yang diperkirakan sudah dibuang sejak empat hari lalu. “Penemuan ini langsung dikabarkan kepada masyarakat,” bilang Tulif.

Saat melakukan evakuasi bangkai babi dari tengah sungai, Tulif menggunakan sebatang bambu untuk mengikat, kemudian Tulif terjun ke dalam sungai dengan mengikuti arus sungai yang dalam dan berenang ke tepian sambil menarik bangkai babi. “Arus sungai sangat deras. Capek juga berenang menarik bangkai babi itu,” jelas Tulif.

Tulif menceritakan, selama dirinya mencari cacing untuk pakan ikan ternak lele di Sungai Padang, dirinya sering melihat bangkai babi membusuk melintas di arus Sungai Padang. “Ada puluhan, Pak,” bilangnya.

Kepling setempat, Khulil mengatakan setelah mendapat informasi dari pencari cacing, ia dan warga menguburkan bangkai babi di bantaran Sungai Padang. Warga berharap pemangku kepentingan menegur dinas terkait dalam hal ini.

Kematian babi akibat hog cholera pertama kali diketahui terjadi di Dairi pada 25 September lalu. Kematian ternak babi ini kemudian meresahkan masyarakat, karena bangkai babi dibuang sembarangan di sungai. Bangkai babi terlihat mengapung di antaranya di Sungai Bederah, Danau Siombak, beberapa sungai di Medan, Deliserdang, dan Serdang Bedagai. Bangkai babi juga dibuang oleh orang tidak bertanggung jawab di pinggir jalan. (prn/map/btr/ian)

Korban Meninggal Tak Pernah Imunisasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi tiga anak asal Kecamatan Perdagangan, Kabupaten Simalungun, yang suspect difteri mulai membaik. Namun ketiganya hingga kemarin masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik, Medan. Ketiga anak tersebut masing-masing berinisial YS (6), RS (3), dan MS (2). Mereka merupakan satu keluarga alias kakak beradik.

Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) Anak RSUP H Adam Malik, dr Ayodhia Pitaloka Pasaribu Mked (Ped) SpA, PhD, mengatakan rata-rata kondisi dari ketiganya sudah menunjukkan perkembangan yang membaik. Akan tetapi masih butuh perawatann

“Pasien YS datang sudah kita prediksi sebagai klinis probable difteri, karena ketika masuk ke sini dengan kondisi sudah dengan leher membengkak, dan sel membrannya sudah tertutup. Lalu kita berikan terapi dan responnya bagus. Kini, sudah bersih semua sudah tidak ada lagi sel membrannya dan juga klinis lain sudah tidak ada,” ujar Ayodhia saat memberikan keterangan pers, Jumat (6/12).

Sedangkan kedua adik YS, sambungnya, yakni RS yang datang belakangan, kondisinya tidak dengan leher bengkak. Hanya selaput yang masih sedikit, langsung diberi terapi. Kini kondisi RS sangat baik. “Begitu juga MS, akan tetapi MS tidak didiagnosa sebagai suspect difteri, karena tidak ada klinis ke arah difteri. MS tidak ada ditemui selaput putih di dalam mulutnya, namun tetap ditangani untuk dilakukan observasi karena berkontak langsung,” ungkap Ayodhia didampingi Bagian Pelayanan Medik RSUP H Adam Malik, dr Anita Rosari SpPD dan Kassubag Humas RSUP Haji Adam Malik Rosario Dorothy Simanjuntak.

Lebih lanjut Ayodhia mengatakan, terkait pasien HS (5) yang meninggal karena juga suspect difteri dan masih memiliki hubungan keluarga dengan ketiganya, memang sudah tak tertolong lagi. Sebab, HS dibawa ke RSUP H Adam Malik dengan keadaan yang memang cukup berat.

“HS datang dengan nafas yang sangat sesak, mengorok dan sudah membengkak di bagian leher. Selain itu, terjadi penurunan kesadaran, tekanan darah rendah hingga nadi sudah halus. Jadi memang penyakitnya sudah cukup berat, walaupun mendapatkan tata laksana (penanganan) yang cepat. Sebab progresivitas penyakitnya sudah berat risikonya, dan memang sangat besar untuk kematian. Progresif dari penyakit ini sangat cepat, kalau sudah lewat dari 3 hari baru dilakukan tata laksana maka klinis akan sangat jelek dan risiko kematian memang cukup besar,” terangnya.

Diutarakan dia, HS ditangani hanya sebentar dan murni akibat karena suspect difteri berat. Artinya, bukan ada penyakit lain penyertanya. “Riwayat pasien (HS) memang tidak mendapat imunisasi sama sekali. Pasien-pasien suspect difteri yang tidak mendapat imunisasi sama sekali, maka klinisnya akan jauh lebih jelek dan persentase kematiannya lebih besar. Itu yang biasa kita tangani pada pasien yang dirawat di sini,” beber Ayodhia.

Untuk ketiga keluarganya yang lain, lanjut dia, memang diimunisasi tetapi tidak rutin atau tidak lengkap. “Kalau kondisi yang demikian, tentu risikonya juga hampir sama. Akan tetapi, kalau cepat ditangani maka bisa selamat,” ucapnya.

Menurutnya, penyakit difteri sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Untuk itu, seharusnya penyakit ini sudah tidak ada lagi. Tetapi, kalau penyakitnya muncul maka cakupan imunisasinya tidak terlalu baik. “Kalau satu kasus ada, maka akan ada kasus-kasus penyakit yang lain. Untuk menuntaskannya tidak bisa satu atau dua tahun saja. Sebagai contoh Rusia, negara itu butuh 10 tahun untuk membereskannya. Jadi, Indonesia juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Makanya, kita (di Indonesia) akan tetap ada kasusnya apabila imunisasinya cakupan tidak ditingkatkan dengan baik,” jelas Ayodhia.

Dikatakan Ayodhia, penyebab penyakit difteri berasal dari bakteri, sehingga obat yang diberikan antibiotik. Bakteri tersebut sangat menular dan bisa menimbulkan gejala dalam waktu yang sangat cepat. Misalnya, dua hari saja ketemu dengan orang yang suspect difteri maka akan muncul gejalanya. “Bakteri penyakit ini biasanya melalui udara. Penularannya bisa melalui bersin atau batuk, bakteri atau kumannya akan berpindah kepada orang yang kontak. Makanya, sangat dianjurkan menggunakan masker apabila ada yang sakit,” tuturnya.

Gejala khas penyakit difteri seperti batuk dan pilek biasa. Selanjutnya, demam tetapi tidak tinggi. Oleh karenanya, jika ada yang mengalami gejala tersebut ditambah nyeri menelan, terutama pada usia anak-anak maka sebaiknya langsung ke pusat kesehatan supaya mendapat pemeriksaan. “Apabila dokternya mendapati selaput putih dalam mulutnya dan mudah berdarah bila disentuh, maka diagnosa perbandingan difteri harus masuk. Meskipun, ada juga jenis penyakit yang lain pada gejala tersebut,” jabarnya.

Ayodhia menyatakan, difteri bisa dicegah dengan proteksi melalui imunisasi. Imunisasi bisa diberikan kepada anak dari usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kemudian, diulangi lagi imunisasinya sampai usia sekitar kelas 5 sekolah dasar. “Kalau imunisasi ini dilakukan dengan baik, maka risiko terinfeksi bakteri tersebut akan sangat minimal,” tegasnya.

Dia juga menyatakan, sudah lebih dari 30 anak yang suspect difteri ditangani mulai dari 2017 hingga sekarang. Namun yang meninggal hanya 1 orang karena lambat ditangani. Padahal kalau cepat dibawa ke rumah sakit maka kemungkinan besar akan selamat.

“Persediaan obat difteri selalu ada. Selain stok di rumah sakit, kita juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sumut. Dengan begitu, tidak sampai terjadi kekosongan karena terus dievaluasi. Obat antidifteri ada dua, pertama antibiotik untuk membunuh bakterinya dan kedua antidifteri serum yang berguna membunuh racun dari bakteri penyakit tersebut,” jelasnya.

Ayodhia menambahkan, untuk mereka yang kontak langsung dengan pasien suspect difteri menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Sumut maupun Simalungun. Sejauh ini sudah berkoordinasi. “Nantinya dilakukan PE (Penyelidikan Epidemiologi) terhadap orang-orang yang kontak langsung. Lalu, diberikan eritromisin dan vaksin,” tukasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Simalungun untuk segera melakukan langkah-langkah sesuai prosedur penanganan pasien difteri. “Sudah otomatis tim dari dinas kesehatan turun melakukan berbagai hal terhadap persoalan difteri. Mereka yang kontak langsung diberikan obat dan vaksin,” ujarnya.

Pemprov Diminta Koordinasi dengan Pemda

Diberitakan sebelumnya, YS, HS, RS, dan MS mengalami suspect difteri. Namun, HS meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUP H Adam Malik. HS masuk pada Senin (2/12) pukul 20.22 WIB. Ketika masuk, kondisinya sudah mengalami penurunan kesadaran, mendengkur, sesak nafas berat, hingga ditemukan ada bercak berwarna hitam keabuan yang mudah berdarah pada tenggorokan dan leher membengkak.

Merespon hal ini, DPRD Sumatera Utara meminta pemerintah provinsi berkoordinasi intens dengan pemda lainnya. “Tentu untuk menanggulangi dan mencegah penyakit ini, antara provinsi dan daerah mesti terkoordinasi dengan baik. Melakukan sosialisasi sebagai langkah awal pencegahan penyakit difteri. Ini yang menurut saya penting dilakukan dulu,” kata Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi menjawab Sumut Pos, Jumat (6/12).

Langkah selanjutnya, sebut dia, penting dilakukan upaya jemput bola oleh pemerintah daerah di Sumut, mana tau ada informasi di daerah lain warganya terjangkit difteri. Dengan demikian dapat segera mendapat pertolongan medis, ataupun mencegah penyakit tersebut semakin menyebar ke warga lainnya.

“Dan yang terpenting, pemerintah mampu membuang stigma, agar masyarakat tidak takut berobat manakala sudah terkena penyakit ini karena masalah biaya. Apalagi kita khawatir, penyakit-penyakit begini membuat warga takut berobat. Ini yang perlu dihilangkan,” katanya.

Kepada pemerintah daerah, ia menekankan supaya memberi pelayanan maksimal terhadap pasien difteri. Artinya, jangan banyak alasan dalam hal penanganan bilamana mendapat pasien yang terserang difteri.

“Apalagi kan dalam penanganan difteri ini yang kita tahu, bahwa hanya RSUP Adam Malik yang memiliki peralatan lengkap. Jika lebih awal mendapat informasi ini dari daerah, dapat langsung diarahkan ke sana guna mendapat pelayanan sehingga cepat tertangani.

Sosialisasi inilah yang mesti cepat dilakukan pemda dan provinsi,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu. “Begitupun kepada rumah sakit, jangan sampai tidak melayani pasien difteri secara maksimal. Sebab ini bagian dari tanggung jawab pemerintah,” pungkasnya. (ris/prn)