MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sengketa Gedung Warenhuis yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani VII-Hindu Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat telah memasuki ranah hukum. Gugatan hukum bangunan gedung supermarket pertama bergaya Eropa itu yang dibangun tahun 1916 itu telah teregister di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan nomor 296/G/2019/PTUN-Mdn.

Yang menggugatnya adalah Maya S Pulungan alias Seminole melalui kuasa hukum Kantor Hukum Apindosu Lajo Parmate pada 26 November 2019.

“Gugatan Warenhuis sudah kita daftarkan pada 26 November lalu di PTUN Medan. Dan kabarnya akan memasuki sidang peradilan pada 12 Desember 2019,” kata Surya Adinata mewakili kuasa hukum Kantor Hukum Apindosu Lajo Parmate, Jumat (6/12), di Medan.

Bergulirnya gugatan Warenhuis ke ranah pengadilan dipicu ‘tantangan’ oleh Pemko Medan terkait pengklaiman hak milik bangunan bersejarah tersebut. Padahal, kepemilikan Warenhuis ada ahli warisnya, Maya S Pulungan alias Seminole.

“Yang kita (kuasa hukum) gugat di PTUN Medan adalah BPN Medan sebagai tergugat dan Pemko Medan sebagai tergugat intervensi. Gugatan itu untuk membatalkan sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh BPN Medan terkait kepemilikan Warenhuis,” sebut Surya, sapaan akrabnya.

Dengan adanya gugatan Warenhuis itu, lanjut Surya, berarti status Warenhuis kini bersengketa hukum. “Oleh karenanya, hormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Pemko Medan harus menghargainya,” ucap Surya.

Terkait mencuatnya kabar Gedung Warenhuis akan segera direnovasi (dibangun) kembali oleh Pemko Medan dengan menggunakan anggaran pemerintah ataupun menggunakan dana pihak ketiga melalui sistem BOT (Build-Operate-Transfer), kuasa hukum memberi ‘warning’ atau peringatan.

“Kita (kuasa hukum) mendapat informasi yang beredar di media bahwa Pemko Medan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas PKPPR Kota Medan berencana akan membangun gedung Warenhuis tahun depan (2020), dengan meminta bantuan biaya pembangunan Warenhuis ke Dirjen Cipta Karya sebesar Rp 15 miliar. Atau jika usulan tersebut tidak terealisasikan maka dilakukan alternatif BOT,” beber Surya.

Menurutnya, penggunaan anggaran negara itu untuk pemugaran akan menuai persoalan, sebab Warenhuis kini masih berstatus gugatan hukum. “Saat ini masih berstatus sengketa di pengadilan karena adanya gugatan. Jadi, Warenhuis belum bisa dikuasai secara mutlak. Selesaikan dulu gugatan,” sebutnya.

‘Warning’ dari kuasa hukum juga ditujukan pada pihak ketiga yang akan masuk sebagai investor BOT. “Jangan sesekali berani menjadi investor Warenhuis. Jangan mau terjebak, karena akan dapat muncul permasalahan mendatang,” seru Surya.

Sementara itu, Kantor Hukum Apindosu Lajo Parmate juga akan akan menyurati Dirjen Cipta Karya terkait sengketa Warenhuis, agar tidak ‘terjebak’ dalam pengucuran anggaran negara untuk renovasi Warenhuis yang masih bermasalah hukum di Pengadilan. (rel/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dana Kelurahan baru cair di sejumlah kelurahan di Kota Medan pada bulan Desember ini. Namun masih ada beberapa kelurahan lainnya justru belum menerima pencairan. Pemicunya karena tak lengkapnya dokumen. Meski demikian, anggaran kelurahan untuk Kota Medan malah naik, dari Rp52 miliar, naik menjadi Rp54 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Syahrial mengakui memang ada beberapa kelurahan yang belum dilakukan pencairan.

“Jumlahnya saya kurang ingat, tapi yang lain sudah banyak juga yang cair dan mulai mempergunakan dananya. Biasanya yang sudah cair itu yang sudah terlebih dahulu melengkapi persyaratan pencairan. Untuk yang belum cair saya kurang ingat berapa kelurahan lagi, tapi yang pasti akan segera dicairkan bila memang sudah dilengkapi,” kata Syahrial.

Syahrial tak menampik, meskipun dana kelurahan di Kota Medan banyak menjadi Silpa (selisih lebih penggunaan anggaran) karena tidak terpakai, tapi alokasi anggaran dana kelurahan untuk tahun anggaran 2020 naik. “Tahun ini sekitar Rp52 miliar, tahun depan naik menjadi Rp54 miliar,” kata Syahrial.

Syahrial mengaku, dana kelurahan 2019 yang bersumber dari APBN tidak sepenuhnya ditransfer ke Pemko Medan. “Hanya termin pertama yang cair, karena tidak ada progres, maka termin berikutnya tidak cair. Termin pertama ini sudah mau dikerjakan oleh masing-masing kelurahan, misalkan dengan membeton jalan setapak atau gang dan itu sudah dilakukan,” jelasnya.

Selain dari APBN, Syahrial menyebut Pemko Medan juga menyiapkan dana pendamping kelurahan di tahun 2020 dengan nominal Rp46 miliar. Dengan demikian, di tahun 2020, total per kelurahan akan mendapatkan dana kelurahan sebesar Rp600 juta.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Medan, Ridho Nasution mengatakan, sudah banyak kelurahan yang telah dicairkan dana kelurahannya.

“Sudah banyak yang cair kok, jumlah yang cair dan yang belum saya kurang tahu, nanti akan dicek lagi. Tapi setahu saya, semua kelurahan sudah menyerahkan persyaratan pencairan. Hanya saja ada yang sudah lama dan ada yang masih baru, makanya pencairannya tidak merata,” kata Ridho.

Ridho meminta kepada setiap kelurahan agar pro aktif dalam memperhatikan dan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan.

“Kita minta kedepannya, semua kelurahan untuk aktif berkoordinasi dengan kecamatan dan kecamatan ke OPD terkait,” tegasnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi melaunching langsung dana kelurahan sekaligus menyaksikan pembetonan di Jalan Bunga Sakura, di Gg Kenanga Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kamis (28/11) lalu.

Pembetonan Gg Kenanga menggunakan dana kelurahan dengan panjang sekitar 100 meter lebar 2 meter dan ketebalan beton sekitar 15 cm. Ada sekitar 30 KK yang bermukim di Gg Kenanga tersebut.

Akhyar mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima, 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Tuntungan akan menggunakan dana kelurahan tersebut. Masing-masing kelurahan melaksanakan 4 kegiatan dengan perincian 2 kegiatan fisik yakni pembetonan jalan lintas (gamg) dan drainase, serta 2 kegiatan lagi pemberdayaan masyarakat seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penonaktifan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN di Kota Medan, tanpa ada melibatkan Dinas Sosial Kota Medan. Alasannya, data-data yang dihapus itu datang dari Kemensos kepada pihak BPJS. Hal ini diakui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial, Hidayat AP MSP.

“ Kami gak pernah tahu siapa saja yang dihapus itu, data gak ada sama kami, bahkan kami sudah minta ke BPJS tapi kami gak dapatkan datanya. Kalau kami gak dapat datanya terus bagaimana kami bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang dimaksud,” ujar Hidayat AP MSP kepada Sumut Pos, Jumat (6/12).

Menurut data yang diterima pihaknya, ada 76.865 peserta BPJS PBI APBN di Kota Medan yang telah dinonaktifkan melalui 8 tahap. Tahap pertama dinonaktifkan sebanyak 834 orang, tahap kedua 4369 orang, tahap ketiga 11.992 orang, tahap keempat 517 orang, tahap kelima 1.312 orang, tahap keenam 16.816 orang, tahap ketujuh 668 orang dan tahap ke delapan ada sebanyak 40.357 orang. “Dari 8 tahap itu, tahap pertama, kelima, keenam dan kedelapan tidak kita miliki datanya. Datang sudah kita minta, tapi belum diberikan juga baik nama maupun alamatnya,” bebernya.

Selain itu, kata Hidayat, pihak BPJS menyebutkan telah menonaktifkan 76.865 orang tersebut, BPJS juga mengklaim telah menambah peserta BPJS PBI sebanyak 39.638 orang. “Tapi kita gak dilibatkan juga untuk penambahan itu, siapa-siapa saja yang 39.638 orang itu, kita gak tahu, yang tahu BPJS,” cetusnya.

Kondisi Dinas Sosial yang sering menjadi ‘Kambing Hitam’ disebutnya sudah sangat sering terjadi. Masyarakat berpikir bahwa Dinas Sosial berhak untuk menonaktifkan maupun mengaktifkan kembali Kartu BPJS PBI yang dimaksud.

“Saat keluarganya ada yang sakit dan ditolak berobat, mereka baru diberitahu kalau BPJS-nya sudah dinonaktifkan. Dan anehnya, BPJS bilang supaya lapor ke kami agar diaktifkam kembali, padahal mereka tahu yang berhak untuk mengaktifkan dan menonaktifkan itu adalah mereka yang mendapatkan data dari Kemensos, bukan kami. Warga datang kesini dan marah-marah, tapi kita coba jelaskan dengan sebaik mungkin,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga menyebutkan, pihaknya sangat kecewa dengan kodinasi yang buruk. “Ini lah yang disebut buruknya koordinasi, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan tidak berkoordinasi dengan baik dengan Dinas Sosial. Yang rugi siapa? Ya masyarakat. Di saat masyarakat sedang kalut karena ada keluarganya yang sakit, tapi justru disaat itu baru mereka tahu kalau mereka sudah tidak terdaftar lagi di BPJS. Ini kan sungguh menyedihkan,” ujar Ihwan.

Untuk itu, Ihwan menuturkan, agar pihak Pemko Medan tidak main-main dan mau serius untuk mengurus persoalan ini. Data harus terbuka lebar, tentang siapa yang aktif dan yang dinonaktifkan, masyarakat harus tahu betul bahwa kesehatannya sedang dalam jaminan negara atau tidak.

Selain itu, dengan pemberitaan ini, Ihwan berharap agar setiap masyarakat sebagai penerima BPJS PBI mau pro aktif untuk datang dan mengecek langsung ke BPJS Kesehatan tanpa harus menunggu sakit dahulu.

“Kalau sudah begini, masyarakat akan lebih baik kalau mengecek langsung ke BPJS apakah namanya masih tertera atau tidak. Kalau tidak, silahkan laporkan ke Dinsos untuk diusulkan kembali, barangkali bisa diusulkan untuk PBI APBD. Saat ini Komisi II juga sedang di Jakarta untuk membahas masalah ini, kita harapkan ada solusi dari semua masalah ini,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution meminta agar PU Kota Medan tidak mengkambinghitamkan kasus mantan Wali Kota Medan, Eldin yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, atas minimnya serapan anggaran Dinas PU Kota Medan.

Dikatakan Dedy, hingga akhir November 2019, serapan anggaran Dinas PU Kota Medan masih jauh dari harapan atau baru mencapai 35, 44 persen. Rinciannya, anggaran Dinas PU baru terserap sebanyak Rp250.951.039.374 dari total anggaran Dinas PU tahun 2019 sebesar Rp708.181.095.710 atau masih tersisa anggaran sebesar Rp457.230.056.336.

Dengan capaian itu, lanjutnya, Komisi IV DPRD Medan meyakini bahwa akan terjadi Sisa Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang sangat besar pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. Dengan sisa waktu di Bulan Desember, Dinas PU diyakini tidak akan mampu mempergunakan banyak sisa anggaran tersebut. “Mana mungkin lagi bisa diserap Rp457 miliar lebih dalam bulan Desember, impossible itu, ya sudah pastilah akan banyak Silpa,” ujarnya.

Kata Dedy, Dinas PU melalui Plt Kadis PU Zulfansyah beralasan kalau minimnya realisasi penyerapan anggaran diakibatkan karena kendala psikis akibat kasus penangkapan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Kadis PU Medan Isa Ansyari pada Oktober 2019 yang lalu.

“Katanya, gara-gara itu banyak kontraktor yang takut pekerjaan proyek tidak terbayar. Kendala lainnya banyak kontraktor yang tidak profesional dan ‘nakal’. Mereka sudah mengambil uang muka (DP) proyek tapi tidak melakukan pekerjaan. Padahal kalau ini tidak dikerjakan akan jadi temuan LHP BPK dan ada sanksi pidananya,” katanya.

Disebutnya, kalau pekerjaan proyek tidak selesai dikerjakan, maka Pemko akan mengalami kerugian sebesar 20 persen setelah dipotong uang jaminan pelaksanaan 5 persen dan jaminan uang muka 5 persen dari uang DP yang telah dibayarkan ke kontraktor sebesar 30 persen.

“Satu-satunya cara ya mereka harus menekan kontraktor agar dapat menyelesaikan proyeknya sesuai jadwal akad sampai 20 Desember 2019. Dengan begitu kita masih bisa optimis penyerapan anggaran bisa tercapai diatas 50 persen. Kalau angka 50 persen, kita nilai masih realistis untuk tercapai,” paparnya.

Alasan Dinas PU yang menjadikan kasus OTT yang menjerat Dzulmi Eldin dan Isa Anshari sebagai alasan tidak maksimalnya anggaran, tidak dapat diterima sepenuhnya pihaknya.

“Kalau setelah Oktober itu para kontraktor banyak yang takut, ya wajar lah. Nah, yang dari Januari sampai September kenapa? Harusnya sampai September saja sudah harus di atas 50 persen, jadi setidaknya di akhir November bisa tercapai sekitar 60 sampai 70 persen. Jadi itu bukan alasan mutlak, jangan dijadikan ‘kambing hitam’ juag kasus itu,” tegasnya.

Pun begitu, Dedy tak mau menyalahkan Plt Kadis PU Medan Zulfansyah. Sebab, ia sendiri baru ditunjuk sebagai Plt Kadis PU pada November 2019 yang lalu. (map/ila)