MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi untuk memusnahkan 1,2 juta ekor ternak babi yang ada di Sumatera Utara, jika wabah hog chorela yang sudah membunuh lebih dari 10 ribu ekor babi di Sumut itu diputuskan masuk kategori KLB (kejadian luar biasa), direspon oleh peternak babi. Peternak mengatakan, boleh-boleh saja ternak babi dimusnahkan. Asalkan ganti rugi jelas kepada peternak.

“Boleh-boleh saja Pemprovsu melakukan pemusnahan massal. Tetapi harus ada persetujuan dari para peternak. Dan harus ada ganti rugi kepada peternak, jika ternak babi yang masih sehat hendak dimusnahkan secara massal. Dan sebelumnya, harus dilakukan pemberitahuan kepada peternak,” kata salahseorang peternak di Jalan Lama Kelurahan Sri Padang Kota Tebingtinggi, J Sitorus, Minggu (24/11).

Dijelaskan J Sitorus, ternak babi yang diperliharanya belum terinfeksi virus hog cholera. Makanan dan kondisi kebersihan kandang selalu dijaga. Bahkan semenjak virus hog cholera menyebar di Kota Tebingtinggi, ia melakukan melakukan penyemprotan desinfekstan ke kandang ternak babi secara rutin.

“Kami sebagai peternak babi sudah mengupayakan ternak babi kami agar tidak terserang virus tersebut. Tapi apabila terserang, peternak mau bilang apa?” ungkapnya.

Terpisah, salahseorang peternak di Jalan Baja Kota Tebingtinggi, S Harianja, mengatakan wacana pemusnahan ternak babi oleh Pemprovsu sudah merebak ke telinga para peternak babi. Para peternak mengatakann

boleh-boleh saja asalkan ada ganti rugi. Karena peternak menggantungkan tambahan perekonomian keluarga dari beternak babi.

“Jika ternak babi milik warga dimusnahkan tanpa ganti rugi kepada peternak, ini akan membuat warga terpuruk secara ekonomi. Karena dari hasil penjualan ternak babi, anak bisa sekolah dan kuliah,” ujar S Harianja, Minggu (25/11).

Sebelumnya Kadis Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan Kota Tebingtinggi, Marimbun Marpaung, menyatakan dari 990 ternak babi yang ada di Tebingtinggi, yang mati baru 14 ekor.

Meski demikian, dua hari lalu Satpol PP Kota Tebingtinggi mengamankan 13 ekor bangkai babi yang dibuang ke dalam parit kebun menuju aliran Sungai Sei Segiling.

Wabahnya dari Mana?

Masih soal wacana pemusnahan 1,2 juta ekor babi di Sumatera Utara, tanggapan berbeda datang dari peternak babi di Deliserdang. Boru Manurung (55), warga Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, mengatakan tidak setuju babi yang masih hidup dan sehat dimusnahkan.

“Saya sudah lama beternak babi. Tujuannya untuk tabungan. Kalau butuh uang, babi dijual. Biasanya babi dijual saat mau dekat Natal dan mau membayar uang sekolah anak,” kata ibu lima orang anak ini, Minggu (24/11).

Karena itulah, wanita yang dijuluki oppung Tiur ini mengatakan, tidak setuju dengan rencana Pemprovsu untuk memusnahkan ternak babi milik warga. Menurutnya, yang bertanggung jawab atas wabah hog cholera ini adalah pemerintah.

“Wabah ini udah pernah muncul tahun 90-an, bukan wabah baru lagi. Pertanyaannya, kenapa wabah ini muncul lagi? Padahal wabah ini sudah musnah. Lantas kenapa muncul lagi?” ucapnya dengan nada heran.

Berbeda dengan Boru Manurung, peternak babi lainnya, Sinkkat Sinaga (27) , warga yang sama, mengatakan setuju saja jika pemerintah ingin memusnahkan ternak babi milik warga. “Namun harus ada kompensasi bagi pemilik ternak. Kompensasinya tentu dengan nilai yang wajar. Jangan di bawah harga pasar. Kami maunya harga sesuai harga pasar,” katanya.

Sinkkat mengaku setuju pemusnahan babi, jika itu dapat mencegah terulangnya wabah Hog Cholera di masa mendatang.

Komisi B Dukung Pemusnahan

Wacana Pemprovsu melakukan pemusnahan massal terhadap babi di seluruh Sumut pacaserangan virus hog cholera, mendapat tanggapan dari Komisi B DPRD Sumatera Utara. Menurut Komisi B, pemusnahan adalah jalan terakhir, guna menyelesaikan virus kolera babi di Sumut.

“Saya kira pemusnahan massal adalah cara terakhir yang ditempuh. Baik pemerintah pusat dan provinsi harus cepat mengambil langkah antisipasi,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga menjawab Sumut Pos, Minggu (24/11).

Menurutnya, jika memang penggunaan vaksin dan obat-obatan tak mempan lagi, maka lebih baik dilakukan upaya pemusnahan.

Senada, Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian, mengatakan, mendukung langkah Gubsu mengambil tindakan cepat dan cermat dalam mengatasi wabah ini. “Sebaiknya babi-babi yang mati terkena wabah langsung dikubur, agar tidak menulari ternak yang lain,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Azhar Harahap, agar pihaknya segera berkoordinasi lintas sektoral dengan Dinas Kesehatan, Karantina Hewan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut dan BPBD kabupaten/kota. Menurut dia, Gubsu bisa saja merelokasikan dana yang memungkinkan untuk diarahkan buat penguburan massal khususnya bagi bangkai babi milik peternak rakyat.

“Adapun untuk perusahaan peternakan yang terdampak, itu menjadi tanggung jawab perusahaan dengan tetap dibantu oleh pemerintah secara optimal,” katanya.

Kabid Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Mulkan Harahap, menyebut menyatakan wabah hog cholela sebagai KLB, adalah kewenangan pemerintah pusat. “Ada prosedur dalam menangani suatu penyakit. Jadi itu kebijakan pusat,” katanya.

Kata dia, sampai Sabtu kemarin tim dari pusat dan provinsi masih intens melakukan rapat koordinasi membahas hal ini. “Senin saja ya untuk informasi lebih detil. Kebetulan saya juga dalam tiga hari ini tidak mengikuti perkembangan,” katanya.

Namun ia mengakui, sudah 16 daerah di Sumut yang terpapar kolera babi. “Tapi apa saja tambahan daerah yang kena itu, saya tidak tahu. Karena memang belum ikuti perkembangan,” pungkasnya.

Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya menyatakan, pemusnahan babi secara massal dilakukan sebagai jalan terakhir, setelah ada kajian akademis yang riil yang menyatakan babi harus dimusnahkan.

“Apabila ini tidak bisa diatasi dalam waktu dua sampai tiga hari ke depan, maka kita akan lakukan deklarasi tentang wabah ini. Artinya (ketika sudah berstatus KLB), maka seluruh babi akan dimusnahkan,” katanya Jumat (22/11) sore.

Saat ini, sebut Edy, di Sumut 10.351 ekor babi sudah mengalami kematian akibat wabah tersebut. “Jika dinyatakan KLB, maka 100 persen mati babi itu. Tidak hanya peternak, perusahaan juga kena,” tegasnya.

Ia mengatakan, langkah yang bisa dilakukan terkait wabah yang menjangkiti babi di Sumut itu, adalah melokalisir babi-babi agar tidak keluar dari Sumut. Karena jika keluar, ancaman menjangkit babi lain dari luar Provinsi Sumut semakin besar. “Semua babi yang ada di Sumut yang tercatat ada 1,2 juta lebih,” katanya.

Asperba Belum Mau Berkometar

Menanggapi rencana pemusnahan massal 1,2 juta ekor babi yang masih hidup di Sumut, pengurus Asperba Sumut, Hendri Duin, enggan berkomentar. Ia mengatakan, belum mau memberikan statement apapun karena rencana tersebut belum pasti.

“Itu ‘kan masih rencana, artinya belum ada kepastian. Setahu saya itu memang sudah dibicarakan di Provinsi dan ada perwakilan dari DPR RI yang datang. Tapi belum ada kepastian apakah babi yang tersisa akan dimusnakan atau tidak,” ucap Hendri kepada Sumut Pos, Minggu (24/11).

Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDIP ini menuturkan, pihaknya di Asperba sedang membahas hal ini. “Kita masih bahas hal ini, belum bisa kita bicarakan sekarang ke media. Apapun nanti keputusannya, apakah rencana ini jadi atau tidak, tentu akan ada statement dari kita,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PKS, Rajuddin Sagala, mengatakan mendukung rencana pemerintah dalam menanggulangi kasus kematian ribuan ekor babi yang ada di Sumut. “Apapun langkah yang diambil, tentu akan kita dukung selama hal itu memang efektif menuntaskan masalahnya. Kalau memang harus dengan cara pemusnahan, ya silakan. Kalau ada cara lain, juga silakan. Intinya, kasus bangkai babi si Kota Medan harus selesai,” kata Rajuddin kepada Sumut Pos, Minggu (24/11).

Menurut Rajuddin, masalah bangkai babi ini sudah sangat meresahkan masyarakat Kota Medan. “Ini ‘kan memang sudah sangat meresahkan. Tapi kita berharap ada solusi dari pemerintah. Kalau memusnahkan ternak itu lalu ada kompensasi kepada pemilik, ya silakan saja,” katanya.

Diterangkan Rajuddin, wabah hog cholera tak hanya merugikan peternak, tetapi juga nelayan dan masyarakat. “Nelayan pun enggan melaut karena ikannya tak diminati masyarakat yang takut ikan tercemar bangkai babi. Pedagang pun merugi, karena masyarakat tak mau membeli ikan. Konsumen pun rugi, karena takut membeli ikan,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Rajuddin, pihaknya berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan guna menyelesaikan masalah bangkai babi yang telah lama terjadi di Kota Medan. “Keresahan masyarakat ini harus bisa dihilangkan dengan solusi dari pemerintah,” tandasnya. (ian/btr/prn/map)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri kembali menggeledah rumah terduga teroris di Jalan Marelan Raya, Gang Wakaf, Lingkungan 8, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (23/11) sore.

Penggeledahan secara tiba-tiba itu mengundang perhatian warga sekitar. Petugas Polres Pelabuhan Belawan turut hadir melakukan pengamanan.

Awalnya, Tim Densus 88 datang menggiring seorang terduga teroris dari dalam mobil dengan posisi kepala ditutup sebo dan tangan diborgol. Si terduga dibawa saat penggeledahan rumah bercat biru tersebut.

Penggeledahan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas mengamankan sejumlah barang-barang mencurigakan dari rumah itu berupa laptop dan berkas-berkas. Selanjutnya, petugas pergi sembari membawa kembali si terduga teroris.

Warga sekitar, Heri, mengatakan rumah yang digeledah merupakan tempat tinggal sepasang suami istri. Mereka baru sebulan tinggal di rumah itu. “Baru sebulan ini mereka tinggal. Rumahnya selalu kosong. Istrinya memang bercadar, jadi kami tidak kenal. Pemilik rumah sewa itu tinggalnya di Belawan,” bebernya.

Kapolsek Medan Labuhan, AKP Edy Safari mengatakan, sore itu hanya dilakukan penggeledah rumah. “Uuntuk lebih jelas tanya ke Densus 88. Kami hanya membantu mengamankan lokasi. Yang jelas, hanya penggeledahan aja,” katanya tak mau berkomentar banyak.

Jangan Berikan Ruang Buat Teroris

Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Medan, Sumatera Utara (Sumut), khususnya saat umat Kristiani melaksanakan proses ibadah di gereja, berlangsung aman. Meski demikian, proses pengamanan oleh aparat kepolisian masih terus ditingkatkan, sampai Minggu (24/11/2019) malam.

Pengamanan oleh polisi selain dilakukan di seluruh rumah ibadah, juga memantau kantor pemerintahan, gedung dewan, pengamanan di pusat perbelanjaan dan objek vital lainnya. Pengamanan oleh aparat untuk menjamin kenyamanan di tengah masyarakat masyarakat. Pengamanan ini terus berjalan agar daerah itu tetap kondusif.

“Peningkatan keamanan ini dilaksanakan polisi sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto. Seluruh kapolres sampai di tingkat kapolsek bersama jajarannya, diinstruksikan meningkatkan pengamanan. Apalagi, ini menjelang penyambutan perayaan natal. Jangan berikan tempat dan ruang bagi teroris di Medan,” ujar Kepala Sub Bidang Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan.

Dalam instruksi itu, Kapolda Sumut mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak lengah dalam melaksanakan pengamanan di masyarakat, mengingat kasus ledakan bom bunub diri oleh Rabbial Muslim Nasution di Markas Polrestabes Medan, Rabu (23/11) lalu, ternyata memiliki jaringan yang besar di Sumut.

“Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru dibutuhkan kesiagaan dari kita semua. Kita solid bekerja sama dengan TNI yang membantu melakukan pengamanan. Mudah-mudahan dengan kesiagaan kita semua termasuk masyarakat, kepedulian kita semua terhadap lingkungan, kita bisa jaga semua agar tetap kondusif,” pungkasnya.

Kapolda mengatakan, Polda Sumut bekerja sama dengan Densus 88 Antiteror masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga teroris yang ditangkap terkait dengan bom bunuh diri oleh Rabbial Muslim Nasution. Jumlah terduga teroris dan sudah ditetapkan sebagai tersangka itu sebanyak 30 orang.

Rentan Terpapar Paham Radikal

Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam aturan ini, diatur langkah-langkah mencegah terorisme.

PP itu diberi nama ‘Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan’. Salah satu isinya adalah mencegah orang dari bahaya terpapar radikalisme.

“Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme,” demikian bunyi Pasal 22 ayat 1 PP Nomor 77 Tahun 2019 seperti dikutip, Minggu (24/11).

Lalu, siapa saja yang rentan terpapar paham radikal terorisme? Dalam ayat 2 disebutkan:

1. memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal terorisme;
2. memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki paham radikal terorisme;
3. memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal terorisme; dan/atau
4. memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh paham radikal terorisme.

Untuk mencegah paham radikal meluas, perlu dilakukan kontraradikalisasi secara langsung atau tidak langsung melalui kontranarasi, kontrapropaganda, atau kontra-ideologi.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi diatur dengan Peraturan BNPT,” demikian bunyi Pasal 27.

Dalam PP itu juga diberi aturan perlindungan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pelindungan diberikan kepada istri/suami, anak, orang-orang yang tinggal serumah; dan/atau anggota keluarga lainnya. Perlindungan diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat penegak keamanan.

“Dalam waktu paling lama 1×24 jam terhitung setelah menerima surat pemberitahuan dari BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), Polri wajib memberikan pelindungan,” bunyi Pasal 63. (fac/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polres Medan menetapkan tiga tersangka terkait bentrokan antarmahasiswa Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan yang terjadi, Jumat (22/11/2019). Bentrokan mengakibatkan seorang mahasiswa Fakultas Pertanian Nommensen, Roger Siahaan tewas akibat tusukan senjata tajam di bagian dada. Seorang lagi, GLN, masih menjalani perawatan di rumah sakit.

“Telah kita amankan tiga orang mahasiswa yang terlibat langsung dalam penganiayaan mahasiswa Nommensen tersebut. Ketiganya MS, RS dan EKS dan telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto, Sabtu (23/11).

Penangkapan tersangka dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Ketiganya ditangkap di Jalan Waringin Sekip, Medan.

Selain tiga tersangka, polisi juga sudah mengantongi identitas pelaku yang mengakibatkan Roger tewas. “Tentu kita harapkan para pelaku ini menyerahkan diri kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ucap Dadang.

Diberitakan sebelumnya, bentrokan terjadi antara mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Jumat sore. Dalam peristiwa tersebut, satu mahasiswa Fakultas Pertanian HKBP Nommensen bernama Roger Siahaan tewas, dan satu lainnya mengalami luka bacok di bagian kepala.

Menurut Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, bentrokan diawali keributan saat mahasiswa bermain futsal sehari sebelumnya. Esok harinya mereka berkumpul di dalam kampus Nommensen. Bentrok melibatkan aksi saling lempar batu dan benda keras.

Wakil Rektor III Universitas HKBP Nommensen Sindak Hutauruk memastikan mahasiswa pelaku pidana harus ditindak. “Pelaku tindak pidana haruss diproses ke polisi dan dipecat dari kampus,” katanya.

Sementara itu, usai diotopsi di RS Bhayangkara Medan, jenazah Roger dibawa ke kampung halaman di Balige, Sumut. Jenazah tiba di rumah duka Desa Lumban Gorat, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sabtu (23/11/2019), pukul 05.00 WIB.

Isak tangis orangtua dan keluarga langsung terdengar. OB Siahaan, Bapak Uda (paman) Rojer Siahaan menyesalkan peristiwa ini. Pihak keluarga mengatakan, tidak menduga Rojer menjadi korban tawuran sesama mahasiwa di kampusnya di Universitas HKBP Nomensen Medan. “Benar-benar kehilangan, seorang anak yang dikenal baik harus menjadi korban tawuran, “ ujar Ob Siahaan.

Dia mengatakan, ketika peristiwa tawuran terjadi dan mendapat informasi bahwa Rojer Siahaan menjadi korban membuat kedua orang tuanya sempat shok karena tangisan yang tiada henti.

Mewakili ayah kandung Rojer Siahaan, OB Siahaan meminta penegak hukum mengusut tuntas kasus ini. “Dari pihak keluarga korban kami menginginkan agar pelaku diusut,” ujar OB Siahaan yang merupakan adik kandung ayah korban.

UHN Libur hingga Senin

Sementara itu, pasca-bentrokan antara mahasiswa HKBP Nommensen dari Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian, aktivitas perkuliahan di kampus diliburkan hingga Senin (hari ini). Rencananya baru aktif kembali seperti biasa, Selasa (26/11/2019).

Hal itu tertera pada pengumuman di kampus No: 163/R/XI/2019 yang ditandatangani Wakil Rektor I, Dr Richard AM Napitupulu ST MT “Bersama ini diumumkan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Mahasiswa bahwa kegiatan perkuliahan diliburkan pada hari Jumat, 22 November 2019 s/d Senin, 25 Nobember 2019. Kegiatan perkuliahan aktif kembali hari Selasa, 26 November 2019.” bunyi pengumuman tersebut.

Rektor Universitas HKBP Nommensen, Dr Haposan Siallagan SH MH ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp membenarkan isi pengumuman tersebut. “Saya sudah menugaskan Humas kita untuk memberi penjelasan kepada semua pihak, termasuk media. Makasih ya,” katanya Minggu (24/11) pagi.

Sementara itu, Humas Universitas HKBP Nommensen, Drs Jhonson Rajagukguk menjelaskan, bahwa diliburkanya perkuliahan semata hanya untuk mengantisipasi terjadinya bentrok susulan. “Ya libur, 2 hari aja, kami juga sedang rumuskan antisipasi dan kita fokus antisipasi (bentrok susulan terjadi),” katanya.

Terkait apakah pihak kampus akan memberikan pendampingan hukum terhadap beberapa mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Jhonson mengatakan belum ada rencana. “Kita percayakan semua pada pihak kepolisian. Untuk itu (pendampingan hukum) masih belum kami pikirkan,” jelasnya.

Saat ini, ratusan personel Brimob, Sabhara Polda Sumut dan Polsek Medan Timur masih melakukan penjagaan di dalam kampus HKBP Nomensen. (bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah pelamar calon aparatur sipil negara (CASN) 2019 pada berbagai instansi pemerintah di Sumatera Utara, membludak. Pelamar diprediksi puluhan ribu orang. Bahkan di Dairi pelamarnya mencapai 10 ribu orang. Para pelamar berasal dari sejumlah daerah di Sumut maupun Indonesia.

Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), hingga akhir pekan kemarin, jumlah pelamar mencapai ribuan orang. Jumlah itu diprediksi akan terus bertambah menjelang tanggal penutupan pendaftaran, yakni Senin hari ini.

“Kalau jumlah detailnya belum kita rekap. Hanya saja sudah ribuan orang,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu, Syahruddin Lubis menjawab wartawan, kemarin.

Peminat formasi dari jurusan yang teknis, peminatnya lebih sedikit dibandingkan formasi-formasi dari jurusan umum. “Paling banyak itu yang udah melamar seperti untuk jurusan hukum, akutansi dan manajemen,” katanya.

Pada penerimaan CASN kali ini, Pemprovsu menyediakan kuota 306 kursi. Jumlah ini sesuai jatah yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB).

“Kita masih terus mendata pelamar-pelamar yang masuk. Masih ada yang belum upload berkas. Begitu pendaftaran ditutup, baru kita mengetahui berapa jumlah pendaftarnya,” katanya.

Mengenai teknis lanjutan, sambung dia, akan dilakukan verifikasi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS). “Iya, nanti dicek lagi apakah berkasnya MS atau TMS, sehingga data jumlah pelamar sesuai dengan yang mendaftar,” katanya.

Selain Pemprovsu, terdapat 25 pemerintah daerah di Sumut juga membuka perekrutan CASN 2019. Dari 25 Pemda yang membuka pendaftaran, jumlah pelamar untuk Pemkab Labuhanbatu Selatan masih sedikit. Jumlah pelamar pada Jumat lalu masih 78 orang. Pemkab Labusel masuk lima instansi paling sedikit pelamar dari seluruh instansi yang membuka penerimaan CASN tahun ini.

2.000 Pelamar CASN di Binjai

Sementara di Binjai, jumlah pelamar CASN diprediksi mencapai 2 ribuan. Pelamar Namun sejauh ini masih 800-an pelamar berdasarkan data yang masuk hingga Jumat (22/11).

“Persisnya sudah 845 yang masukan lamaran. Itu belum termasuk yang sudah ngisi data, tapi belum difinalkan upload data. Diprediksi bakal membludak jelang hari H atau hari terakhir pada Senin (25/11). Diprediksi bisa mencapai angka 2.000 pelamar,” kata Kepala Bidang Mutas dan Kepegawaian Kota Binjai, Hendra Januar ketika dikonfirmasi, Minggu (24/11).

Pelamar terbanyak berasal dari lulusan Sarjana Ekonomi yang mencoba formasi di tenaga teknis pada Dinas Kesehatan Kota Binjai. Menurut dia, Pemerintah Kota Binjai saat ini memang tengah membutuhkan tenaga teknis dari kalangan ekonom guna penempatan pada puskesmas-puskesmas yang ada.

“Nanti mereka ditugaskan mengurus akreditasi, dan dibutuhkan di puskesmas-puskesmas,” jelas dia.

BKD Binjai, kata Hendra, sudah menyiapkan staf sebanyak 3 orang guna melayani para pelamar. Terlebih, jelang hari akhir diprediksi akan membludak untuk memasukkan lamaran dan meminta informasi.

“Jelang hari terakhir betul-betul full extra. Layanan 24 jam semacam call centre. Ada juga yang mau tanya-tanya ke staf, jadi ada tiga pegawai disiagakan demi pelayanan CASN 2019 ini,” kata Hendra.

Pendaftaran secara online bisa lewat situs https://sscasn.bkn.go.id. Dokumen yang perlu disiapkan CASN 2019 untuk diunggah ke dalam portal SSCASN di antaranya scan KTP asli, foto, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, serta beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi masing-masing.

Kepala BKD Binjai, Amir Hamzah, menyerukan kepada CASN untuk berhati-hati dan menolak tawaran calo-calo yang mengiming-imingi bisa memjamin kelulusan PNS. Karena sistem penerimaan PNS saat ini murni hasil tes.

“Jangan percaya sama calo yang menjanjikan kelulusan. Ini murni sudah baik dengan sistem CAT yang dibuat pemerintah. Pokoknya jangan tergiur, mau anak pejabat apapun itu tetap tidak bisa pakai bantuan calo-calo atau siapa pun. Zaman sekarang semua murni benar-benar hasil tes ujian,” pungkasnya.

Pelamar CASN di Dairi 10 Ribu Orang

Di Pemkab Dairi, jumlah pelamar CASN sudah di atas 10 ribu orang. “Angka pastinya belum bisa saya berikan. Karena yang mengetahui rekap keseluruhan adalah admin. Tetapi sampai hari ini, Minggu (24/11) atau satu hari jelang penutupan pendaftaran, jumlah pelamar sudah diatas 10 ribu pelamar,” kata Kasubbit Pengadaan Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawean Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dairi, Rico Sihombing, menjawab wartawan, Minggu (24/11).

Rico menjelaskan, pendaftaran CASN tahun 2019 berlangsung sejak 11 – 25 November 2019. Tahun 2019 ini, Pemkab Dairi hanya membuka dua kategori CASN yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan dengan jumlah formasi 285. Untuk formasi tenaga guru sebanyak 222 orang, sementara untuk formasi tenaga kesehatan sebanyak 63 orang.

Guru kelas sekolah dasar (SD) 6 orang sisanya guru SMP sebanyak 216 orang. Sementara untuk tenaga kesehatan, dibutuhkan dokter gigi 8 orang, penyuluh kesehatan masyarakat 4 orang, Bidan D3 47 orang, penata laboratorium kesehatan 4 orang.

Ujian CASN tahun 2019 ini tidak lagi difasilitasi BKN. Penyelenggaraan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. “Kemungkinan, pelamar ke Pemkab Dairi akan mengikuti ujian di Kabupaten Pakpak Bharat, karena di sana sudah ada perangkatn CAT,” ujar Rico. (prn/ted/rud)