DAIRI, SUMUTPOS.CO – Fenomena alam sinkhole di Dusun Kuta Nangka Desa Kempawa Kecamatan Tanah, Kabupaten Dairi, sudah terjadi tiga kali. Pertama tahun 2016, kedua 2018, dan ketiga 2019. Menurut warga, sebelum sinkhole ketiga terjadi, beberapa bulan terakhir lubang-lubang dengan ukuran bervariasi juga bermunculan di areal perladangan.

“Sudah ada sekitar 6 lubang di daerah perladangan. Kami cek di internet, peristiwa yang sama disebut sinkhole. Peristiwa itu membuat warga ketakutan karena tidak tahu apa penyebabnya. Warga ketakutan peristiwa serupa terjadi di rumah mereka saat jam tidur,” kata Alexander Firdaus Sembiring, warga setempat yang dihubungi Sumut Pos lewat telepon, Kamis (21/11).

Ia mengakui, tahun 2016 lalu lubang dengan kedalaman 4 meter dan diameter 2 meter muncul di tengah gedung Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kutanangka, Desa Kempawa. Bagian lantai gereja tersebut amblas. Alhasil, gereja itu tidak bisa difungsikan.

Peristiwa kedua terjadi pada 2018. Ukuran lubang yang muncul hampir sama dengan yang pertama. Lubang itu muncul di daerah perladangan warga yang lokasinya masih di dusun dan desa yang sama.

Teranyar, sinkhole muncul di permukiman Dusun Kutanangka, Desa Kempawa, Kecamatan Tanah Pinem, Minggu (17/11) sore. Tanah amblas kedalaman 10 meter dengan diameter 15 meter. Lokasinya masih berdekatan dengan lubang pertama dan kedua.

Pada kejadian ketiga ini, tidak ada korban jiwa. Namun tiga kepala keluarga (KK) (bukan empat, Red) terpaksa diungsikan sementara dari rumahnya karena kerusakan di bagian dapur.

“Mereka dipindahkan sementara di rumah keluarga untuk mengantisipasi hal- hal yang tidak diinginkan,” ucap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dairi, Bahagia Ginting melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Lipinus Sembiring, Kamis (21/11) lewat pesan eletronik. Ketiga KK yang mengungsi sementara yaitu keluarga Sabar Ginting, Cara Tarigan dan keluarga Ripin Sembiring.

“Kita sudah turun ke lokasi. Ketiga keluarga itu dipindahkan ke rumah keluarganya. Apalagi saat ini, curah hujan di daerah itu masih tinggi,” katanya.

Menurut Kepala BPBD Dairi, Bahagia Ginting, fenomena sinkhole ini sudah pernah di laporkan ke BNPB. Tetapi belum ada lanjutannya. Karena itu, penyebab peristiwa tersebut belum bisa disimpulkan.

“Perlu penelitian yang lebih dalam apa dan bagaimana terjadi peristiwa itu. Dan langkah apa yang akan diambil ke depan,” ujarnya.

BPBD Sumut Surati Geologi Bandung

Menanggapi fenomena sinkhole ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap jajaran di Pemkab Dairi dan masyarakat melakukan siaga darurat. Badan Geologi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah disurati untuk segera melakukan penelitian.

“Langkah BPBD Sumut adalah melakukan siaga darurat lokal. Karena ancamannya diprediksi menimbulkan korban/kerugian. Untuk itu, Pemkab Dairi sudah melakukannya. Saya juga sudah menyampaikan hal ini ke Badan Geologi/PVMBG di Bandung,” kata Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis menjawab Sumut Pos, Kamis (21/11).

Sejumlah rekomendasi sudah dikeluarkan BPBD Sumut menyikapi fenomena alam yang sudah kali ketiga terjadi di Dairi. Yakni pertama, jika mengetahui ancaman yan paling berisiko massif (penyebaran meningkat/meluas), warga/permukiman harus diungsikan ke tempat lebih aman.

“Kita sudah meminta kepada BNPB dan Badan Geologi untuk melakukan penelitian gerakan tanah dan longsor ini. Jika penyebabnya sudah diketahui, maka dilakukan mitigasi struktural dan nonstruktural berupa tindakan fisik lapangan, melalui pengurangan risiko dan pemasangan rambu-rambu atau papan informasi ancaman bahaya di sekitar lokasi atau menuju lokasi,” papar dia.

Prinsip menyikapi fenomena alam ini, sambung Riadil, terlebih yang berpotensi menimbulkan korban atau kerugian material dan dampaknya, adalah melakukan evakuasi manusia/warga terlebih dahulu. “Untuk itu Pemkab Dairi sudah mensosialisasikannya kepada masyarakat,” katanya.

Terpisah, Kabubdit Pencegahan BNPB mengatakan, pihaknya segera meneruskan informasi dimaksud ke pimpinan. Selain itu pihaknya berjanji akan menindaklanjuti setiap informasi bencana di seluruh daerah.

“Kalau suratnya belum saya terima, mungkin masih di pimpinan. Atau mungkin juga disposisinya ke bagian kesiapsiagaan. Tapi untuk saran, sebaiknya surat ditujukan ke Badan Geologi di Bandung. Itu biasanya yang dilakukan jika terjadi peristiwa alam terkait geologi. Misal tanah bergerak, retak, longsor. Mungkin dapat disusuli surat lagi dengan adanya kejadian yang terakhir,” harap dia. (rus/prn)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Sekjen FB Forki Pusat, Raja Safta membuka Kejuaran Karate Tebingtinggi Open Piala Wali Kota VI Tahun 2019 tanggal 21-23 November 2019 di Gor Asber Nasution Jalan Gunung Lauser, Kota Tebingtinggi, Kamis (21/11).

Tampak hadir Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi, Dandim 0204 DS Letkol Syamsul Arifin, Pengurus Forki Pusat, Forki Sumut, Wakil Ketua DPRD Muhammad Azwar Kepala BNNK Kota Tebingtinggi AKBP Fadushi Zendrato, OPD dan ratusan atlet karate se Sumut dan tiga Provinsi yaitu Provinsi Nanggroh Aceh Darusallam, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, mengatakan bahwa dalam kejuaraan ini kita harus punya semangat untuk menggiatkan semangat karate di Sumut dan Indonesia. Kita harus mencintai olahraga, karena dari olahraga bisa membawa nama kita ke kanca internasional.

“Dalam kejuaraan karate Wali Kota Open diikuti sebanyak 912 atlet yang bertarung,” jelasnya.

Dikatakan Umar Zunaidi bahwa kami Kota Tebingtinggi siap menjadi tempat pelatihan karateka tingkat Provinsi Sumut, hal ini membangkitkan semangat olahraga bagi kuala muda untuk menuju prestasi di Indonesia. Olahraga bisa menjauhkan kita dari kenakalan remaja dan bahaya narkoba.

“Katakan karate yes, narkotika no,” papar Umar Zunaidi.

Menurutnya, olahraga karate menjadi olahraga yang selalu dibanggakan dan narkotik menjadi musuh bersama.

“Bertanding dengan sportivitas yang tinggi, kepada dewan wasit dan juri diharapkan bisa bertindak seadil-adilnya sehingga karate bisa menjadi olahraga favorit bagi generasi pemuda indoensia,” ujar Umar.

Sementara itu, Sekjen FB Forki Pusat, Raja Safta menjelaskan bahwa kejuaraan Karate Open Piala Wali Kota Tebingtinggi tahun 2019 hasilnya akan menjadi acuan atlet dalam menghadapi Pon di Papua tahun 2020.

Dijelaskan juga bahwa bendera merah putih hanya bisa berkibar pada dua event bendera yaitu kunjungan kenegaraan dan prestasi atlet dalam bidang olahraga. “Harapan kami pada kejuaraan karate ini junjung nilai sportivitas tinggi,” paparnya.

Sedangkan Ketua DPRD Tebingtinggi Basaruddin Nasution mengucapkan Selamat Datang kepada seluruh atlet dan pelatih di Kota Tebingtinggi dan kejuaraan karate ini untuk meningkatkan semangat olahraga dan kebersamaan dalam silatuhrami atlet karate dalam meningkatkan prestasi olahraga.

“Kami meminta agar senintasiasi menjunjung sportivitas tinggi, menjaga kesehatan dan menjaga kebersamaan dan keharmonisan sesama atlet, event ini kita harapkan sebagai pemersatu keberaragaman dan pemersatu NKRI,” jelasnya. (i/raman)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut, Pemkab Simalungun, dan PTPN IV, yang beroperasi di wilayah banjir dan longsor Kabupaten Simalungun, semakin meningkatkan sinergi, dalam upaya mengatasi dampak banjir dan longsor yang terjadi, Kamis (17/10) lalu di Marihat.

Banjir dan longsor ini, mengakibatkan jebolnya bendungan yang dibangun Pemkab Simalungun di sodetan Afdeling III, Kebun Marihat PTPN IV. Akibatnya, air mengalir ke jembatan yang menghubungkan jalan Siantar-Tanah Jawa.

Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni, merespon bencana alam akibat hujan deras yang turun belakangan ini, dengan memaparkan sejumlah upaya sinergitas yang telah dilakukan oleh pihaknya bersama pemkab dan pemprov.

“PTPN IV terus berusaha melakukan pengendalian dampak banjir dengan berupaya merehabilitasi secara simultan, bersama pemerintah daerah. Banjir ini merugikan banyak pihak dan mengakibatkan juga terganggunya kelancaran hubungan transportasi Siantar-Tanah Jawa. Termasuk, operasional PTPN IV, juga terganggu,” ungkap Siwi di Medan, Rabu (20/11) malam.

Siwi juga mengatakan, banjir yang terjadi pada Oktober lalu, merupakan banjir yang kedua pada tahun ini. Sebelumnya, juga pernah terjadi banjir akibat derasnya hujan pada Minggu, 31 Maret 2019.

“Pada saat terjadi banjir di maret 2019 itu, pada April kami kemudian membuat saluran pembuangan di Afdeling IV, Kebun Balimbingan, menuju Sungai Bah Birong dan Bah Kasinder. Lalu melakukan pendalaman sodetan Afdeling III di Kebun Marihat, termasuk pembuatan jalan dan jembatan sementara,” paparnya.

Namun tingginya intensitas curah hujan akhir-akhir ini, lanjutnya, mengakibatkan jembatan alternatif sementara yang menjadi penghubung antara Pematangsiantar menuju Kecamatan Tanah Jawa, kembali putus.

“Debit air juga tidak tertampung oleh bendungan yang berada di Afdeling III Kebun Marihat, sehingga limpahannya meluap ke badan jalan penghubung,” jelas Siwi lagi.

Sedangkan banjir kedua yang terjadi pada Kamis, 17 Oktober lalu, PTPN IV langsung menurunkan alat berat melalui Distrik I, bersama Kebun Marihat, Kebun Balimbingan, dan Kebun Bah Jambi.

Direktur SDM dan Umum PTPN IV, Rizal H Damanik menambahkan, pada Jumat, 18 Oktober lalu, pihaknya melakukan rapat koordinasi di Kantor Manajer PTPN IV Marihat, yang dihadiri Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumut, Kepala UPTJJ Siantar Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumut, Kepala UPTD Bah Bolon Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Sumut, Pemkab Simalungun yang diwakili Camat Tanah Jawa, Danramil Tanah Jawa, Polsek Tanah Jawa, dan PTPN IV.

Lebih lanjut Rizal mengatakan, hasil rapat tersebut menyimpulkan, antara lain Pemkab Simalungun akan memperbaiki kembali bendungan yang dibangun Pemkab Simalungun, untuk mengurangi debit air yang menuju jalan Siantar-Tanah Jawa. Jembatan bailey yang runtuh, akan dibangun kembali oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumut.

“Galian yang sudah dilakukan oleh PTPN IV di Afdeling IV, Kebun Balimbingan, akan direhab kembali oleh PTPN IV. Sehingga, aliran ke Sungai Bah Birong kembali lancar. Kami juga akan menggali untuk pendalaman sodetan di Afdeling III Kebun Marihat, bersamaan dengan perbaikan jalan alternatif di Afdeling VI Kebun Bah Jambi,” bebernya.

Sedangkan Corporate Secretary PTPN IV, Riza Fahlevi Naim mengatakan, mulai 22 Oktober lalu, hingga saat ini, PTPN IV telah menempatkan sejumlah 8 alat berat, yakni 7 unit excavator dan satu unit long arm di lokasi, untuk melakukan berbagai pekerjaan rehabilitasi dan penanganan dampak banjir.

“Sebelumnya pada peristiwa banjir pertama, pada 1-2 April lalu, PTPN IV menyediakan 4 unit bus untuk mengangkut anak sekolah yang sedang mengikuti Ujian Nasional, supaya tidak terlambat sampai ke sekolah. Sedangkan pada banjir kedua, PTPN IV menyediakan 2 unit bus, tepatnya pada 17-18 Oktober lalu, untuk mengangkut anak sekolah,” bebernya.

Sekadar informasi, sebagai satu anak perusahaan BUMN perkebunan di Sumut, selama 10 tahun terakhir ini melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), PTPN IV telah menyalurkan dana sebesar Rp366,5 miliar.

Khusus bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun, dalam periode yang sama, PTPN IV telah menyalurkan program TJSL ini secara kumulatif sebesar Rp98,8 miliar. Terdiri dari Program Kemitraan sebesar Rp30,3 miliar, Program Bina Lingkungan Rp37,8 miliar untuk membangun sarana dan prasarana umum, telah dikeluarkan dana, baik ke sektor bencana alam, pendidikan/pelatihan, peningkatan kesehatan, prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, pengentasan kemiskinan, BUMN Peduli, dan lainnya.

Demikian juga untuk Program CSR, PTPN IV telah menyalurkan dana sebesar Rp30,7 miliar, untuk perbaikan/peningkatan sarana dan prasarana di sektor jalan, jembatan, saluran air, sekolah dan lainnya. (ila/saz)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, melalui Sedakab Langkat dr Indra Salahudin, menghadiri Rapat Koordinasi Tim Bantuan Sosial Pangan (BSP) Kabupaten Langkat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (21/11).

Pada sambutannya, Indra menyampaikan, hal yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program BSP Langkat, yakni harus memenuhi prinsip 6 T. Yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat kualitas, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi. Hal ini dimaksudkan agar meminimalisir peyimpangan, terutama kualitas bahan pangan yang disalurkan.

“Dalam pengawasan dan hasil monitoring di lapangan, BRI bersama Dinas Sosial harus melakukan pengawasan terkait pelaksanaan, yang dilaksanakan agen Brilink e-Warong program BPNT. Serta komitmen Himbara terhadap permasalahan penyaluran yang berkaitan dengan gangungan jaringan, saldo 0 (nol), serta saranan prasarana yang berkaitan dengan penyaluran program BPNT,” tutur Indra.

Selain itu, Indra juga berharap, desa dan kelurahan dapat mengembangkan Puskesos dan tenaga fasilitator yang dapat melaksanakan pelayanan sosial, dapat memberikan pelayanan sosial dan pemutakhiran data, melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Puskesos di Kabupaten Langkat tersedia di 277 desa dan kelurahan. “Peran camat dalam menurunkan jumlah kemiskinan melalui Bansos yang ada, agar tetap dalam sasaran sebagai penerima manfaat Bansos,” tegasnya.

Selanjutnya, dia juga mengimbau, program SLTR dapat dijadikan program yang terintegrasi dengan diterbitkannya Perbup, sebagai tindak lanjut dalam komitmen daerah, sesuai nota kesepakatan yang telah ditandatangani antara Bupati Langkat bersama Kemensos RI, untuk mendukung program SLRT.

Sementara Kepala Dinas Sosial, Rina Wahyuni Marpaung membeberkan, dari sumber data, penerima Bansos Pangan, yakni keluarga penerima manfaat (KPM) dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan.

Sumber data KPM, Bansos Pangan adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu 2015. Serta dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai Permensos No 5 Tahun 2019, tentang Penetapan Pemutakhiran Data. “Pokja data terdiri dari Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemensos, BPS, dan Sekretariat TNP2K,” pungkas Rina. (bam/saz)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Ada 8 posisi jabatan eselon II lingkup Pemkab Deliserdang dilelang. Karena beberapa jabatan tersebut, ditinggalkan oleh pejabat bersangkutan memasuki masa pensiun, Kamis (21/11).

Adapun ke-8 jabatan tersebut, yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Bappeda, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Juru Bicara Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Haris Binar Ginting menyebutkan, lelang jabatan yang dibuka ini dilaksanakan secara terbuka. Bagi para aparatus sipil negara (ASN) yang merasa sudah memenuhi syarat, dapat mendaftarkan diri melalui Tim Sekretariat Panitia Seleksi, mulai 21 November hingga 4 Desember 2019 mendatang, di Lantai 2 Kantor BKD Deliserdang.

“Kalau usia, maksimal 56 tahun pada saat ditetapkan. Bagi yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut soal pengumuman lelang ini, bisa melihat di website resmi Pemkab Deliserdang. Di masing-masing dinas pun sudah ada pengumannya. Semua berpeluang, karena seleksi ini ada tahapan-tahapannya, mulai dari administrasi hingga seleksi kompetensi,” ungkap Haris, yang juga Kepala Dinas Kominfo Deliserdang.

Haris juga menyebutkan, lelang jabatan ini karena ada jabatan yang sudah berbulan-bulan diisi oleh pejabat yang berstatus pelaksana tugas (Plt). Beberapa pejabat, khsususnya yang berstatus camat, masih terkesan malu-malu ketika ditanyai apakah akan ikut mendaftar atau tidak. Meski berpeluang, namun beragam alasan mereka ucapkan ketika hal ini ditanyakan.

“Ah nantilah itu. Masih mau jadi camat dulu. Masih ingin dekat lagi sama masyarakat. Ya memang kepala dinas itu akan dekat juga sama masyarakat, tapi kalau camat kan lebih dekat lagi, karena pemegang wilayah,” ungkap Camat Sunggal Ismail, usai mengikuti rapat di Kantor Bupati.

Lain pula Camat Lubukpakam Kurnia Boloni Sinaga. Meski sudah pernah gagal saat lelang sebelumnya, namun dia belum bisa memastikan, apakah ingin kembali mendaftar atau tidak. “Enggaklah. Nantilah itu,” katanya singkat.

Dari informasi yang dikumpulkan, beberapa camat masih malu-malu untuk menyatakan diri mendaftar, karena erat kaitannya dengan target kerja mereka saat ini. Masih kecilnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah menjelang akhir tahun, membuat mereka belum fokus memikirkan lelang jabatan.

Dari data yang dikumpulkan, untuk retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, dan retribusi IMB, belum ada yang sampai 80 persen saat ini.

Masing-masing camat, hingga saat ini masih terus berupaya mengejar target yang belum terealisasi. Beberapa kecamatan, seperti Tanjungmorawa, Lubukpakam, Percut Seituan, maupun Beringin, capaian realisasinya mulai dari 36 persen hingga 49 persen. (btr/saz)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo melalui Bappeda, menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati No 30 Tahun 2019, tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun, dan Pembentukan Forum CSR Kabupaten Karo.

Diawal sosialisasi, panitia memberi kesempatan kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana, melakukan launching inovasi daerah Kabupaten Karo 2019 di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Karo, Kamis (21/11).

Dalam kesempatan itu, Terkelin mengatakan, inovasi daerah bertujuan meningkatkan kinerja, dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

“Launching ini merupakan bagian dari tahap pelaksanaan inovasi daerah Karo 2019, dan menyatakan harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan, tapi menjadi budaya,” ungkap Terkelin.

Lebih lanjut Terkelin mengatakan, kesempatan tersebut juga dirangkai dengan acara pembentukan forum CSR Kabupaten Karo, yang merupakan bagian dari inovasi pembangunan. Pembentukan forum CSR ini, merupakan kesepakatan pemerintah dengan seluruh badan usaha se-Kabupaten Karo, untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Kabupaten Karo dengan prinsip kolaborasi, transparansi, saling menguntungkan, dan tepat guna. “Perlu diketahui, ada 64 inovasi telah diusulkan ikut dalam Innovative Government Award 2019 dari 18 perangkat daerah, 11 Puskesmas, dan 2 desa, yang berasal dari Karo,” bebernya.

“Selain itu, bagi perangkat daerah, Puskesmas, desa dan kelurahan, yang belum menuntaskan desain inovasinya, diwajibkan melanjutkannya berdasarkan ketentuan Perbup No 30 Tahun 2019,” imbuh Terkelin.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan komitmen Desain Kontrak Kerja Inovasi antara Bupati Karo dengan kepala instansi pemerintahan, ditunjuk Kepala Dinas Pendidikan, Kepala UPTD Puskesmas, Korpri, Camat Tiganderket, dan Kepala Desa Linggajulu.

Seterusnya langsung penyerahan sertifikat penghargaan keikutsertaan dalam kompetisi Innovative Government Award (IGA) 2019, poster Perbup No 30 Tahun 2019, dan Buku IGA Kabupaten Karo 2019 kepada Bappeda Kabupaten Karo, Puskesmas Tigabinanga, dan Camat Payung.

Hadir sebagai keynote speaker dari pihak PT Bank Sumut Kabanjahe Josep Sinukaban, yang memaparkan, sejak 2013-2019 telah menyalurkan CSR sebesar Rp1,7 miliar. Sedangkan CSR Mikie Holiday tidak terdata, karena belum berkolaborasi dengan Pemkab Karo.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty beru Sebayang, Kepala Balitbang Sumut Makruw Rambe, Sekdakab Karo Kamperas Terkelin Purba, Kepala Bappeda Kabupaten Karo Nasib Sianturi, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Karo, dan seluruh badan usaha di Kabupaten Karo. (deo/saz)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Simpang Jodoh, yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Simpang Jodoh (APSJ) Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Seituan, melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Deliserdang, Kamis, (21/11).

Aksi ini merupakan aksi kedua, karena pada akhir pekan lalu, mereka melakukan aksi sama di Kantor Bupati Deliserdang. Karena batas waktu untuk berpindah semakin dekat, mereka pun masih berharap agar Pemkab Deliserdang punya belas kasihan kepada mereka.

Koordinator Aksi, Sukadi Kagan menyebutkan, besar harapan mereka agar anggota dewan bisa ikut membantu mereka, agar penertiban yang rencananya dilakukan Pemkab Deliserdang pada 26 November mendatang bisa ditunda.

Sukadi berharap, anggota dewan harus mendukung mereka, lantaran hal ini menyangkut hajat hidup banyak pedagang. Banyak efek yang akan diterima jika Pemkab Deliserdang benar-benar melakukan penertiban nantinya.

“Kalau digusur, ya masa depan pedagang ini akan hancur. Anak-anak mereka mau makan apa? Sudah 8 sampai 9 tahun pedagang ini berjualan di tempat itu. Kepada DPRD Dapil kami, tolong perhatikan kami, jangan pandainya minta suara saja. Tapi di saat seperti ini, enggak ada suaranya. Yang jelas, nanti (26 November) kami akan lakukan perlawanan, karena kami tidak setuju,” tegas Sukadi.

Meski apa yang dilakukan pihak kecamatan mendapat dukungan dari Pemkab Deliserdang, namun saat itu pedagang meminta agar Bupati Ashari Tambunan, bisa mencopot Camat Percut Seituan Khairul Azman Harahap. Walaupun diakui, camat sudah berulang kali melakukan sosialisasi. Namun para pedagang menganggap selama ini camat telah bersikap arogan pada mereka.

“Karena tidak paham itu, camat gunakan tangan besinya dengan membuat komunitas yang dibentuknya. Dan kemudian mereka terus melakukan intimidasi pada pedagang, yang justru memiliki KSO (kerja sama operasional dengan PTPN II. Kami heran sekarang ini, kenapa ada bangunan yang berdiri tanpa ada izin di sekitar situ, tapi didiamkan dan tutup mata camatnya? Kami yang punya izin, justru yang mau disingkirkan sekarang ini,” jelas Sukadi.

Aspirasi puluhan pedagang yang datang ke Kantor DPRD Deliserdang ini, hanya bisa ditampung Kabag Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Deliserdang, Buyung Hasibuan. Saat itu, dia hanya bisa menjelaskan, keluhan pedagang ini akan disampaikan ke pimpinan dewan. Pada saat itu, dia juga menyampaikan, saat ini belum terbentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). “Jadi belum ada komisi-komisi sekarang ini. Nanti setelah terbentuk, akan kami sampaikan dengan komisi, agar cepat ditindaklanjuti,” katanya.

Sebelumnya, Camat Khairul Azman Harahap menjelaskan, penertiban 26 November mendatang, hanya untuk kepentingan pelebaran jalan. Selama ini, sering terjadi kemacetan di daerah tersebut, sehingga perlu untuk dilakukan pelebaran.

“Yang mau dilebarkan itu hanya sisi yang di seberang para tukang penjual rujak-rujak. Akan dibuat juga drainasenya, agar tidak banjir lagi. Percuma jalannya dibagusin kalau masih sering tergenang air. Supaya jangan ada macet lagi di situ intinya,” pungkasnya. (btr/saz)