HADIR: Wali Kota Binjai HM Idaham menghadiri acara Reuni Akbar SMA Negeri 1 Binjai di Lapangan Merdeka, Binjai.
teddy Akbari/sumut pos
HADIR: Wali Kota Binjai HM Idaham menghadiri acara Reuni Akbar SMA Negeri 1 Binjai di Lapangan Merdeka, Binjai.
teddy Akbari/sumut pos
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai HM Idaham menghadiri acara Reuni Akbar Lintas Generasi SMA Negeri 1 Binjai di Lapangan Merdeka Binjai, Sabtu (16/11).
Reuni akbar ini diikuti oleh alumni tamatan 1976 sampai dengan tamatan 2019 yang berkisar kurang lebih 3000 orang.
“Selain dari silahturahim dan temu kangen, reuni akbar tersebut juga bertujuan untuk menggalang dana guna membangun taman pembelajaran di sekolah SMAN 1 Binjai,” ujar Pranoto selaku Ketua Panitia Reuni Akbar SMA Negeri 1 Binjai.
Pranoto berharap kepada seluruh alumni Smansa mulai dari 1976 sampai 2019 dapat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan taman pembelajaran Smansa Binjai.
Wali kota Binjai, HM Idaham yang mana juga alumni SMA Negeri 1 Binjai mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada seluruh panitia pelaksana Reuni Akbar SMA Negeri 1 Binjai.
“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ketua panitia Reuni Akbar Lintas Angkatan SMA Negeri 1 Binjai karena telah mampu melaksanakan kegiatan ini dengan luar biasa”, ujar Idaham.
Idaham mengatakan reuni ini merupakan bahagian alumni untuk silahturahim, temu kangen serta mengenang kembali masa-masa dahulu.
“Mengenai taman pembelajaran di SMA Negeri 1 Binjai, Pemko Binjai akan mensupport dalam memperbaikinya, dan insyaallah kita berharap tahun ini akan bisa selesai,” jelas Idaham.
Reuni Akbar ini akan berlangsung hingga malam hari serta ditutup dengan penampilan tarian Flashmob dengan tema kostum jadul serta penerbangan lampion. (ted/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memiliki 5 kebijakan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia.
Kelima kebijakan Mendikbud disampaikan Kepala BKLM Ade Erlangga dalam acara Fasilitasi Hubungan Kehumasan Kemendikbud, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) di Kuta, Bali, Kamis (14/11).
Adapun kebijakan pertama yaitu, memprioritaskan pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila.
Kedua potong semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan investasi.
Ketiga, kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan investasi di sektor pendidikan.
Keempat, semua kegiatan pemerintah berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan mengutamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif.
Serta kelima, memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan baik daerah terpencil maupun kota besar untuk mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sama untuk pembelajaran.
“Mudah-mudahan dalam waktu 100 hari ke depan ada hal-hal yang bisa kita rasakan terkait kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung apa yang dikehendaki oleh visi dan misi Presiden,” kata Ade Erlangga dikutip dari laman resmi Kemendikbud. (bbs/azw)
BERSAMA: Rektor UMSU,Dr Agussani MAP dan Wakapoldasu Brigjend Pol Mardiaz Kusin Dwihananto (tiga kiri) berfoto bersama usai acara di Mapoldasu, Jumat (15/11).
BERSAMA: Rektor UMSU,Dr Agussani MAP dan Wakapoldasu Brigjend Pol Mardiaz Kusin Dwihananto (tiga kiri) berfoto bersama usai acara di Mapoldasu, Jumat (15/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) sepakat menjalin kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelatihan bagi anggota polri.
Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan Rektor UMSU Dr Agussani MAP dan Kapoldasu diwakili Wakapoldasu Brigjend Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, SIK MHum di Mapoldasu Medan, Jumat (15/11) kemarin.
Dalam kesempatan yang sama juga ditandatangani nota kesepahaman USU dan Unimed. Dalam penandatanganan kerja sama itu juga dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Sumut, Prof Dr Dian Armanto Phd serta Kepala Biro Jianstra SDM Polri Brigjend Pol Drs Subianto.
Wakapoldasu mengatakan, penandatanganan naskah kerja sama Poldasu dengan jajaran universitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Polri dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sumber daya manusia berkualitas. Kerja sama ini juga dalam rangka mengajak seluruh perguruan tinggi bisa lebih berperan dan ikut terlibat dalam mengatasi fenomena di masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wakapoldasu menyinggung tentang peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Medan.
Menurutnya, apa yang dilakukan pelaku perlu menjadi kajian bagi perguruan tinggi. “Tentang perkembangan paham radikalisme yang bisa mendorong orang untuk melakukan tindakan bom bunuh diri perlu juga menjadi kajian bagi perguruan tinggi, di samping persoalan Narkoba,” katanya.
Kepala Biro Jianstra SDM Polri, Brigjend Pol Drs Subianto menambahkan, Polri saat ini konsern untuk peningkatan kualitas SDM sebagai upaya mewujudkan visi Presiden membangun manusia yang unggul. Sumber daya manusia merupakan modal sangat penting bagi Polri dalam pembenahan organisasi.
Peningkatan kapasitas anggota Polri diyakini akan berdampak positif bagi kinerja pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan sinergitas Polri dengan perguruan tinggi.
“Kerja sama dengan USU, Unimed, dan UMSU diharapkan akan bisa mendorong stabilitas dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” katanya.
Dia berharap penandatanganan naskah kerja sama tidak berhenti pada hal formalitas, tapi berlanjut dengan aksi nyata sehingga ke depan akan lebih banyak anggota Polri yang bisa ditampung di perguruan tinggi,” katanya.
Sementara itu, Rektor UMSU Dr Agussani MAP mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti penandatanganan kerja sama dengan Poldasu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelatihan. Sebelumnya, UMSU dan Poldasu sesungguhnya telah melakukan program peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
UMSU juga menyediakan fasilitas pendidikan yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan rekrutmen calon anggota Polri. Selain itu, UMSU bersama Polda juga telah menggelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasistas kemampuan anggota Polri khususnya bidang kehumasan.
“Terkait dengan harapan Poldasu agar perguruan tinggi bisa menjadikan persoalan narkoba dan penyebaran paham radikalisme, UMSU juga siap mendorong mahasiswa dan para dosen untuk menjadikan masalah tersebut bahan kajian dan penelitian sehingga bisa menjadikan masukan dan solusi penanganannya,” katanya. (gus/azw)
IKRAR: Wisudawan-wisudawati sarjana dan Pascasarjana UPMI saat membacakan ikrar.
IKRAR: Wisudawan-wisudawati sarjana dan Pascasarjana UPMI saat membacakan ikrar.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang senat terbuka Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan dengan agenda tunggal pelantikan Wisuda Sarjana dan Pascasarjana UPMI Tahun Akademik 2018/2019 secara resmi dibuka langsung oleh Rektor UPMI, Dr H Ali Mukti Tanjung SH MM di hadapan guru besar, senat, civitas akademik, dosen, tamu, undangan, dan 420 wisudawan-wisudawati UPMI di Auditoirum H Syahruddin Siregar Kampus UPMI II Jalan Balai Desa Marindal II Medan, Sabtu (16/11) kemarin.
Wakil Rektor I UPMI, Dr H Dahris Siregar SH MH dalam laporan akademik menyampaikan bahwa jumlah wisudawan-wisudwati sarjana dan pascasarjana UPMI Medan Tahun Akademik 2018/2019 sebanyak 420 mahasiswa terdiri dari 8 program studi dan 2 program pascasarjana yakni 117 dari program studi Ilmu Hukum, 76 dari program studi Manajemen, 56 dari program studi ilmu admnistrasi, 8 dari program studi agroteknologi, 9 dari program studi teknik sipil, 12 dari program studi teknik mesin, 9 dari program studi pendidikan bahasa inggris, 37 dari program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, 66 dari program pascasarjana magister ilmu administrasi dan 20 dari program studi pascasarjana magister ilmu hukum. dengan bertambahnya 420 wisudawan/ti pada tahun ini, maka jumlah lulusan UPMI Medan sebanyak 8711 orang alumni.
Selanjutnya Rektor UPMI, Dr H Ali Mukti Tanjung SH MM dalam sambutannya mengatakan bahwa UPMI saat ini sudah memiliki 10 Program Studi, 8 Program Sarjana dan 2 Program Pascasarjana. Setelah pelaksanaan wisuda ini, pihaknya akan menyusulkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN). Berharap bagi alumni Sarjana dan Pascasarjana agar bisa menunjukkan kemampuan dan keahlian dibidangnya masing-masing dan membawa perubahan di instansi tempat kerjanya paling tidak dapat penyesuaian maupun peningkatan golongan dan dapar bermanfaat bagi masyarakat.
Rektor juga menambahkan pentingnya keterampilan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Saat ini UPMI juga sudah memperoleh izin penyelenggaraan program studi Teknologi Informasi dan program studi Sistem Informasi yang akan dimasukkan dalam kelompok Fakultas Teknik.” Perlahan-lahan UPMI terus melakukan perubahan ke depan pada tahun 2020 akan mengusulkan program studi Magister Manajemen,”pungkasnya.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara, Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD menyampaikan saat ini di Sumut ada 235 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang semulanya 269 PTS dan yang sudah ditutup 34 PTS karena yayasan tidak punya lahan, tidak punya sarana prasarana, dosen yang tidak cukup dan tak ada mahasiswanya. “Saya yakin UPMI bukan salah satu diantaranya”, katanya.
Untuk menilai perguruan tinggi ada 4 hal penting yakni Tata Kelola, SDM Dosen, Kegiatan Kemahasiswaan, Penilitian dan Pengabdian Masyarakat serta Penulisan Jurnal. UPMI Medan merupakan kampus cemerlang dan kalau mau anak kita menjadi sarjana multi kompetensi masukkan ke UPMI. Orang jujur memiliki kemampuan analisis dan kemampuan berpikir kritis yang baik akan dapat memilih yang terbaik untuk dirinya dan dia pasti sukses. Kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua,”ungkapnya.
Kemudian Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sumut, Dr H Bahdin Nur Tanjung SE MM mengatakan bahwa UPMI merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang sehat, maju dan berprestasi di Sumatera Utara. Untuk ijazah lulusan PTS dan PTN saat ini sudah disamakan tidak ada perbedaan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012. Berharap bagi lulusan UPMI agar terus melakukan penilitian dan kuatkan kejujuran agar menjadi orang yang sukses,”katanya.
Pada kesempatan itu juga Guru Besar UPMI, Prof Dr Marihot Manullang SE MM menyampaikan orasi ilmiah dengan tema “UPMI Dalam Tantangan Pendidikan Tinggi Memasuki Era Revolusi Industri 4.0”. Tampak hadir Ketua Yayasan UPMI Dra Hj Nur’aini Harahap, Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD dan Ketua APTISI Sumut Dr H Bahdin Nur Tanjung SE MM.
Adapun wisudawan/ti lulusan berprestasi UPMI Tahun Akademik 2018/2019 terbaik 1 Putri Aulia (Fakultas Ilmu Administrasi, IPK 3,88), terbaik 2 Ignasius Ivan Kurnia Ndruru (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IPK 3,72) dan terbaik 3 Fenima Ndruru (Fakultas Pertanian, IPK 3,71). (*)
ist
FORMULIR: Perwakilan Lisa Andriani mengambil formulir pendaftaran Bacalon Wali Kota Binjai di Sekretariat Golkar Kota Binjai.
ist
FORMULIR: Perwakilan Lisa Andriani mengambil formulir pendaftaran Bacalon Wali Kota Binjai di Sekretariat Golkar Kota Binjai.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Istri Wali Kota Binjai HM Idaham, Lisa Andriani meramaikan proses penjaringan yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya jelang pelaksanaan Pilkada pada 2020 mendatang.
Lisa mengambil formulir diwakilkan Tim Pemenangan ke Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di Jalan Candra Kirana, Binjai Kota, akhir pekan lalu.
Golkar sebagai partai pemenang Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2019 di Kota Binjai menjadi perahu politik kelima yang diikuti Lisa dalam proses penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota.
Hj Lisa juga turut mengikuti proses penjaringan pada empat partai, masing-masing Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Golkar Binjai Utara, Taufik Hidayat menyaksikan pengambilan formulir tersebut.
Juru Bicara Tim Pemenangan Lisa, Jonita Agina Bangun menilai Golkar sebagai partai terbesar dan pemenang di Kota Binjai tentu saja menjadi partai yang paling banyak diminati oleh para Bacalon untuk Pilkada Binjai tahun 2020 mendatang. Karenanya, Jonita sangat berharap memperoleh dukungan dari Partai Golkar untuk mengusung Hj Lisa sebagai Calon Walikota Binjai.
“Kita serahkan apapun hasilnya nanti kepada tim penjaringan Partai Golkar untuk mengetahui sampai sejauh mana latar belakang calon kita, apa visi misinya dan bagaimana kedekatannya dengan masyarakat,” katanya, Minggu (17/11).
Dia menambahkan, sebagai Ketua TP PKK Kota Binjai dua periode, Hj Lisa dinilai sudah memiliki gambaran serta visi dan misi untuk bagaimana membangun Kota Rambutan pada lima tahun ke depan.
“Bagaimana untuk meningkatkan kinerja yang sudah baik selama ini dapat menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Salah satunya, sambung Jonita, bagaimana Hj Lisa memiliki pandangan untuk pencapaian kesejahteraan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta membangun perekonomian masyarakat Kota Binjai lima tahun kedepan.
“Kita melihat Hj Lisa memiliki visi misi bagaimana meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat dari yang sudah baik menjadi lebih baik,” ujar mantan Anggota DPRD Binjai ini.
Di bawah kepemimpinan Hj Lisa, beberapa prestasi berhasil ditorehkan TP PKK Kota Binjai di tingkat nasional. Antara lain, meraih Pakarti utama satu lomba tertib administrasi PKK kategori kota tahun 2019, Pakarti utama dua lomba posyandu tahun 2019, Pakarti madya dua lomba PHBS tahun 2018.
“Ketua TP PKK Kota Binjai, Hj Lisa Andriani juga pernah menerima penghargaan Manggala Karya Kencana oleh BKKBN tahun 2017,” pungkasnya. (ted/azw)
KETERANGAN: Sekretaris Fraksi NasDem di DPR Saan Mustopa sat memberi keterangan kepada wartawan.
KETERANGAN: Sekretaris Fraksi NasDem di DPR Saan Mustopa sat memberi keterangan kepada wartawan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustopa mengakui pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung perlu dievaluasi. Bukan berarti dengan mengembalikan mekanisme Pilkada lewat DPRD.
”Misalnya (evaluasi) dari biaya politik yang tinggi, kita sepakat. Tapi kalau mengembalikan pilkada ke DPRD itu namanya set back, memutar arah jarum jam. Pilkada langsung itu jawaban atas banyaknya kelemahan saat pilkada dipilih DPRD,” kata Saan kepada Media Indonesia, Minggu, (17/11).
Lebih lanjut, kata Saan, pilkada melalui DPRD diyakini banyak menimbulkan masalah seperti oligarki. Juga pemilihan melalui DPRD akan membuat putra putri terbaik bangsa yang berkompeten tampil dalam kontestasi pilkada terbatas.
“Bisa juga kalau kepala daerah yang lahir dari pilkada melalui DPRD kurang peduli terhadap masyarakat di daerahnya,” tambahnya.
Kendati begitu, evaluasi tetap perlu dilakukan sebatas untuk mencarikan solusi mengenai kelemahan pilkada langsung seperti menyangkut biaya politik yang tinggi, adanya mahar politik ataupun politik uang.
Saan mencontohkan terkait sanksi pidana bagi calon kepala daerah yang terbukti memberi mahar politik kepada partai politik. Aturannya nanti, kata Saan, bisa saja dimajukan jauh ke depan yaitu bukan saat KPU telah menentukan calon kepala daerah seperti aturan yang berlaku saat ini.
”Jadi, pidananya ditarik jauh ke depan, bukan saat KPU menentukan calon (kepala daerah), tapi sebelum ditetapkan sebagai calon, itu bisa gandeng PPATK, atau aparat yang lainnya, jadi KPU-Bawaslu bisa memprosesnya,” terangnya.
Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat melontarkan usulannya unthk mengevaluasi kembali sistem pilkada langsung. Tito menilai sistem pilkada saat ini memakan biaya politik yang tinggi.
Lantaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum menyampaikan secara resmi usulannya untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung kepada Komisi II DPR RI, kata Saan, pihaknya pun masih belum menindaklanjutinya. Namun, jika Mendagri telah menyampaikan usulannya tersebut secara resmi, Komisi II akan segera membahasnya lebih lanjut.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR lainnya dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik terkait keinginan Mendagri untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pilkada langsung. Komisi II pun nantinya akan melakukan kajian terkait hal tersebut.
”Komisi II tentu akan melakukan kajian. Komisi II juga memasukkan revisi UU Pilkada dalam Usulan Prolegnas Prioritas 2020,” katanya.
Lebih lanjut, Arwani menyampaikan bahwa harus dibedakan antara evaluasi dan mengganti pemilihan secara langsung dengan pemilihan melalui DPRD. Menurutnya, evaluasi wajib dilakukan untuk terus memperbaiki sistem pilkada yang ada saat ini.
”Apakah harus juga termasuk mengganti dipilih langsung atau dipilih DPRD, itu pilihan. Yang terpenting adalah bagaimana menjawab problem besar pilkada langsung seperti maraknya money politic, anggaran negara yang sangat besar, banyak kepala daerah yang tersangkut kasus hukum, konflik di masyarakat dan lainnya,” tuturnya. (bbs/azw)
net
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh.
net
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).
Itu merupakan tempat layanan bagi masyarakat untuk mencetak berbagai dokumen Dukcapil. Mulai dari e-KTP, akta lahir, kartu keluarga, kartu identitas anak (KIA), hingga akta kematian.
“Inovasi ini dirancang khusus agar masyarakat bisa mencetak dokumen dengan cepat, mudah, gratis, dan berstandar sama tanpa diskriminasi. Melalui ADM, kita bisa mencetak sendiri KTP-el, KIA, akta lahir, kartu keluarga, akta mati,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, Minggu (17/11).
Zudan menuturkan, sistem ADM bekerja dengan pengamanan NIK, PIN, dan QR code. Mesin tersebut ditargetkan dapat diaplikasikan di sejumlah daerah dan akan dimasukkan dalam e-katalog pengadaan barang, sehingga pemerintah daerah bisa mulai membelinya untuk pengadaan tahun depan.
“Sejauh ini daerah sudah banyak yang mau beli. Saya yakin kepala daerah yang ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pasti butuh,” ucap Zudan.
Menurut Zudan, pencetakan e-KTP membutuhkan waktu satu menit 30 detik. Proses lebih cepat jika memilih menggunakan menu QR code, hanya butuh waktu sekitar satu menit.
“Kalau sudah teregistrasi, itu PIN atau QR code akan berlaku dua tahun. Karena takut disalahgunakan. Selain itu, untuk memastikan orangnya masih ada apa enggak,” terang Zudan.
Kendati demikian, Zudan menyebut sejauh ini tidak ada arahan khusus dari Kemendagri untuk mewajibkan daerah-daerah di Indonesia membeli mesin ADM tersebut. (jpc/ala)
EVAKUASI: Petugas Bandara El-Tari Kupang mengevakuasi pilot yang tiba-tiba pingsan dari pesawat Batik Air.
EVAKUASI: Petugas Bandara El-Tari Kupang mengevakuasi pilot yang tiba-tiba pingsan dari pesawat Batik Air.
KUPANG, SUMUTPOS.CO – Pesawat Batik Air Seri 320 nomor penerbangan ID 6548 dengan rute Jakarta-Kupang mendarat darurat di Bandara El-Tari Kupang, Minggu (17/11) siang. Sedangkan pilot dibawa ke rumah sakit setempat.
Salah seorang penumpang Batik Air tersebut, Libby Sinlaeloe, membenarkan adanya pendaratan darurat pesawat tersebut di Bandara El Tari Kupang sekitar pukul 12.30 WITA.
“Betul penerbangan kami dengan Batik Air tadi mendarat darurat setelah 30 menit sebelumnya pesawat bergoyang-goyang di udara sebelum mendarat di Bandara El Tari Kupang,” katanya ketika dihubungi wartawan, Minggu (17/11).
Dia menjelaskan ketika pesawat mendarat sampai ujung landasan, mesin pesawat langsung mati hingga akhirnya diambil alih co-pilot untuk menuju apron.
“Mesin pesawat tiba-tiba mati dan pesawat berhenti di ujung landasan, sehingga membuat suasana ribut dalam pesawat karena semua pada panik,” jelasnya.
Setelah pesawat tiba di apron, kata dia, sejumlah petugas bandara langsung datang untuk mengevakuasi pilot yang terlihat dalam kondisi pingsan.
Informasi yang dihimpun, setelah dievakuasi, pilot Batik Air tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Kupang untuk mendapat penanganan medis.
Direktur Eksekutif Rumah Sakit Siloam dr. Hans Lie membenarkan bahwa pihaknya menerima pasien yang berprofesi sebagai pilot yang masuk unit gawat darurat.
“Betul ada pasien pilot Batik Air yang ditangani IGD, tapi saya belum mengetahui siapa nama pasien tersebut,” katanya.
Namun, kata dia, pasien yang pilot Batik Air tersebut tiba dalam keadaan sadar dan hingga saat ini masih dalam penanganan oleh tenaga medis. (jpc/ala)
SWAFOTO: Beberapa personel polisi wanita (Polwan) yang tampil sederhana berswafoto di Jakarta, belum lama ini.
SWAFOTO: Beberapa personel polisi wanita (Polwan) yang tampil sederhana berswafoto di Jakarta, belum lama ini.
Mabes Polri mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM. Surat tersebut dikeluarkan terkait dengan peraturan disiplin anggota Polri yang menyangkut kode etik profesi.
SURAT telegram itu pun dibenarkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Pol Listyo Sigit. Telegram itu terkait kode etik profesi juga soal kepemilikan barang yang tergolong mewah oleh Pegawai Negeri pada Polri.
“Sehubungan dengan referensi tersebut di atas, disampaikan kepada KA bahwa Polri sebagai alat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan pola hidup yang sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah, menunjukkan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari, baik di internal institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat,” terang isi telegram tersebut, Minggu (17/11).
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pegawai Negeri pada Polri harus menyesuaikan kemampuan ekonomi sebagai cerminan sifat prihatin untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Hal ini guna mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotime. Karena itu seluruh anggota Polri diharapkan agar memedomani pola hidup sederhana.
Ada beberapa peraturan disiplin anggota Polri yang menyangkut kode etik profesi.
Pertama, tidak menunjukkan, memakai, memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik.
Kedua, senantiasa menjaga diri, menempatkan diri pola hidup sederhana di lingkungan institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat.
Ketiga, tidak mengunggah foto atau video pada medsos yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
Keempat, menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan, dengan kondisi lingkungan tempat tinggal.
Kelima, menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian untuk penyamarataan.
Keenam, Pimpinan Kasatwil, perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, tidak memperlihatkan gaya hidup yang hedonis terutama Bhayangkari dan keluarga besar Polri.
Terakhir, dikenakan sanksi yang tegas bagi anggota Polri yang melanggar. (jpc/ala)
MENINGGAL: Mantan Exco PSSI Hidayat meninggal dunia.
MENINGGAL: Mantan Exco PSSI Hidayat meninggal dunia.
’’Innalillahi wa inna ilaihi rooji’uun, eks Exco PSSI periode 2016-2019 Hidayat meninggal dunia pada pukul 04.45 WIB pagi tadi (Sabtu, red),’’ tulis Direktur Media PSSI Gatot Widakdo. Hidayat menghembuskan nafas terakhirnya karena penyakit kanker yang diderita.
MENINGGALNYA Hidayat sendiri menyisakan beberapa hal yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah kasus pengaturan skor dalam pertandingan Liga 2 musim lalu antara PSS Sleman dengan Madura FC.
Bahkan, Hidayat juga sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pertandingan itu oleh Satgas Antimafia Bola.
Namun, usai ditetapkan tersangka, Hidayat belum sempat diperiksa oleh Satgas Antimafia Bola. Kesehatannya yang terus menurun membuatnya dirawat intensif di rumah sakit swasta di Surabaya.
Satgas Anfimafia Bola pun kesulitan mengorek-ngorek masalah dugaan pengaturan skor PSS melawan Madura FC karena kondisi kesehatan Hidayat tersebut.
Nah, paling baru Hidayat rencananya akan dipanggil Satgas Antimafia Bola lagi. dia dipanggil di Polda Jawa Timur bersama Manajer Madura FC Januar Herwanto dan Vigit Waluyo. Jadwal pemanggilan itu pada Senin (18/11) hari ini.
Hal tersebut dikatakan oleh Januar kepada Jawa Pos (Grup Sumut Pos), kemarin. Dia mengatakan harusnya dirinya, Vigit, dan Hidayat ke Polda Jatim Senin besok.
’’Ini pemeriksaan pertama buat Hidayat padahal, tapi Allah berkata lain, Beliau harus dipanggil lebih dulu,’’ tuturnya.
Namun, Januar berharap meninggalnya Hidayat tidak lantas membuat kasus yang pertama kali dibukanya itu jadi lenyap. Dia ingin Satgas Antimafia Bola terus melakukan penyelidikan hingga tuntas.
’’Karena saya yakin ada dalang di balik kenapa Pak Hidayat berani menawarkan uang kepada saya waktu itu. Satgas harus segera menyelidiki itu,’’ tuturnya. (rid/jpc/dek)
