SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 103 Calon Kepala Desa (Cakades) untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang direncanakan digelar pada Selasa (12/11) mendatang.

Deklarasi damai tersebut dilaksanakan di gedung Balai Budaya Sidikalang, Selasa (5/11). Ke-103 orang Cakades secara bersama-sama mengucapkan ikrar akan melaksanakan Pilkades secara damai.

Hadir Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, Wakapolres Kompol David Silalahi, mewakili Dandim dan Ketua Pengadilan, para Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 33 Desa yang menggelar Pilkades.

Usai pengucapan deklarasi damai, ke 103 Cakades menandatangani naskah deklarasi diikuti unsur Muspika masing-masing Kecamatan. Mewakili unsur forkopinda juga pimpinan sementara DPRD Dairi, Depriwanto Sitohang menyampaikan, pelaksanaan pilkades damai berbanding lurus dengan kemajuan Desa.

Depriwanto mengatakan, deklarasi damai bukan hanya penentuan siapa yang menang, tetapi bagaimana pelaksanaan serta setelah selesai Pilkades itu sendiri. Kita harapkan pra dan pasca Pilkades serentak ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan Kades yang bisa memajukan Desa masing-masing.

Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan, deklarasi damai yang dilaksanakan merupakan tahapan Pilkades serentak tahun 2019. Dikatakan Eddy, Pemkab Dairi telah melaksanaan Pilkades serentak sebanyak 2 kali yakni tahun 2015 sebanyak 106 Desa, tahun 2017 sebanyak 22 Desa dan Pilkades serentak tahun 2019 ini sebanyak 33 Desa, ujar Eddy.

Desa yang melaksanakan Pilkades tahun 2019 yang masa jabatannya berakhir tahun 2018 dan di 2019 ini. Jumlah pemilih pada Pilkades serentak sebanyak 37.375 pemilih.

Bupati menegaskan, semua Cakades harus memiliki sikap seimbang.

Kesiapan bukan hanya untuk menang, tetapi untuk kalah juga harus siap. Setiap calon harus menertibkan pendukung dan menerima apapun hasilnya serta menjaga soliditas ketertiban dan keamanan. P2KD juga supaya jujur, adil dan tidak berpihak kesalahsatu calon.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hutur Siregar didampingi Kepala Bidang (Kabid) Administrasi dan Pemerintahan Desa, Rimson Simamora menjelaskan, Pilkades serentak tahun 2019 ini diikuti 103 orang calon yang digelar di 33 Desa 12 Kecamatan.

Dari 103 orang itu, ada 1 orang dari aparatur sipil negara (ASN) bertugas di Kantor Camat Pegagan Hilir yang mencoba peruntungan di Desa Simartugan Kecamatan Pegagan Hilir.

Pilkades akan digelar, 12 November 2019 mendatang. Hutur menyebut, dana Pilkades sebesar Rp.900 juta. Calon tidak ada dipungut biaya, ucap Hutur.

Ditambahkan, pendistribusian logistik seperti surat suara, kotak suara, tinta serta lainya ke P2KD akan dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan sudah sampai. Pelantikan Kades terpilih dijadwalkan pada bulan Desember 2019 mendatang. (rud/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Humbang Hasundutan, Zaedar Rasepta meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah bagi Kajari yang baru, Iwan Ginting setelah dilantik oleh Kajatisu, Senin (4/11).

Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar menyampaikan perlunya validasi data yang akurat untuk pengentasan kemiskinan, dan data itu penting agar dapat dilakukan evaluasi secara riil.

Hal itu ia sampaikan dalam rakor evaluasi program penanggulangan kemiskinan tahun 2019, Selasa (5/11), di aula Kantor Bappeda, Jalan Delima Kota Tebingtinggi.

Oki mengatakan, rakor penting karena bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan pemahaman untuk mengoptimalisasikan dan sinergiritas program antar unsur OPD di Tebingtinggi.

“Ke depan diharapkan dari hasil evaluasi masing-masing OPD yang punya kaitannya dengan program penanggulangan kemiskinan punya data yang akurat, sudah sejauh mana berjalannya program pengentasan kemiskinan di Tebingtinggi dan hasilnya sudah sejauh mana,” ungkap Oki.

Sebelumnya Kepala Bappeda Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik dalam laporanya menyampaikan, bahwa persentase penduduk miskin tahun 2018 di Tebingtinggi 10,27 persen (16.640 jiwa).

Garis kemiskinan tahun 2018 dengan penghasilan Rp426,469 kapita per bulan, tingkat pengangguran terbuka 7,23 persen dengan jumlah penduduk 162.581 jiwa, dan pertumbuhan ekonomi 5,17 persen serta Infalasi 2,15 persen tahun 2018.

Dalam laporannya Kadis Sosial, M Syah Irwan menyampaikan untuk tahun 2019 BDT untuk 12.150 rumah tangga dan 45.057 ART, BNPT 2019 untuk 8.629 Kepala Keluarga (KK), Bantuan Pangan 4.251 Kepala Keluarga, PKH 4.791 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kube 50 kelompok, untuk PBI JKN Kota Tebingtinggi sebanyak 33.300 orang dan Provinsi 3.588 orang. Pada rakor tersebut diserahkan santunan dari Baznas Kota Tebingtinggi kepada 10 orang kaum dhuafa yang diserahkan Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar. (ian/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Para Petani Kopra di Asahan mengeluhkan turunnya harga Kopra sejak tiga bulan terakhir.

Dimana saat ini, harga jual Kopra termurah Rp2.300 per kilogram. Padahal sebelumnya para petani bisa menjual kopra di Kisaran harga Rp5.000 hingga Rp 7.000 per kilogramnya.

“Tentulah dengan kondisi Kopra turun itu dikeluhkan oleh persatuan petani Kopra di Kecamatan Sei Kepayang,”Kata Petani Kopra di Asahan, Herman

Herman menduga, jatuhnya harga kopra bisa jadi dikarenakan adanya konspirasi permainan ditingkat agen hingga pabrik yang menyebutkan stok kelapa saat ini berlimpah.

“Tiga bulan terakhir ini harganya murah pak, sekarang agen ngambil rata rata Rp 2.300 se kilo. Kami tak punya pilihan terpaksa dijual karena butuh uang,”bilang Herman

Apalagi saat ini para petani banyak yang mengalami kerugian. Sebab masyarakat di daerahnya yang mengandalkan kopra sebagai hasil pertanian untuk peningkatan ekonomi.

Sementara itu, Ketua Forum Study Masyarakat Asahan (FOSMA), Fahrul meminta pemerintah Kabupaten Asahan melalui dinas terkait ikut turun mengantisipasi anjloknya harga kopra, agar tidak semakin larut dan menyengsarakan perekonomian petani.

“Banyak anak petani kopra yang hari ini bergantung biaya pendidikannya karena pendapatan usaha mereka. Harus ada upaya Pemkab Asahan paling tidak untuk meminimalisasi dugaan permainan monopoli di tingkat agen maupun pabrik,”bilangnya. (omi/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi menetapkan, Sabam Sibarani menjadi Ketua DPRD Dairi periode 2019-2024.

Penetapan itu digelar dalam sidang paripurna penetapan depenitif pimpinan dewan di gedung nasional Djauli Manik, Selasa (5/11).

Sidang Paripurna yang digelar tertutup itu dipimpin Ketua DPRD sementara dari fraksi Golkar, Depriwanto Sitohang.

Usai sidang, pimpinan sementara DPRD Dairi, Depriwanto Sitohang kepada mengatakan, agenda sidang paripurna hari ini untuk menetapkan pimpinan depenitif DPRD

Depriwanto mengatakan, hasil sidang menetapkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Dairi periode 2019-2024. Dalam Paripurna ditetapkan, Ketua DPRD, Sabam Sibarani dari partai Golkar, Wakil Ketua dari PDIP, Halvensius Tondang serta Wan September Situmorang dari partai Demokrat.

Depriwanto menegaskan, dasar penetapan pimpinan depenitif DPRD Dairi berdasarkan surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai masing-masing. Hasil sidang Paripurna ini akan disampaikan kepada Bupati Dairi, untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Disinggung soal polemik penetapan pimpinan DPRD Dairi diinternal partai Golkar. Dimana, anggota fraksi Golkar lainnya, Johanson Manik mengklaim mendapat surat keputusan (SK) dari DPP Golkar menjadi Ketua DPRD Dairi.

Depriwanto yang juga kader dan salah satu pengurus DPD II Golkar Dairi mengatakan, surat rekomendasi yang diterima DPD II Golkar Dairi hanya SK untuk, Sabam Sibarani ditandatangani Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia serta Wakil Sekretaris, arianto.

Sementara itu, Johanson Manik kepada menegaskan, dalam minggu ini akan berangkat ke DPP Golkar untuk mempertanyakan terkait DPP mengeluarkan 2 SK. Kemudian Johanson juga akan mempertanyakan ke DPD I Golkar Sumut kenapa SK tidak diproses. Ditambahkan Johanson, permasalahan ini akan dibawa ke ranah hukum melalui mantan Sekretaris DPD I Golkar Sumut, Riza Fakhrumi Tahir, tandasnya.

Sebelum sidang dimulai, belasan orang membawa poster sempat mendatangi gedung nasional Djauli Manik Sidikalang tempat sidang Paripurna berlangsung (digelar). Tetapi kedatangan orang tersebut langsung dibubarkan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Dairi, Mangoloi Sihombing bersama Sekretaris AMPG Dairi, Saut Ujung. Dan para pendemo langsung balik kanan. (rud/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtingg Umar Zunaidi Hasibuan dalam kegiatan Muscab Himpunan Pengusahaan Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan, menjadi seorang wirausahaan nantinya akan mampu memperkerjakan orang.

“Sementara jadi seorang ASN atau karyawan swasta tidak akan bisa memperkerjakan orang, contohnya saja seorang tukang martabak bisa memperkerjakan satu atau dua orang,” jelas Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Ketua DPRD Basaruddin Nasution di Pondok Bagelen, Jalan Deblot Sundoro Kota Tebingtinggi, Senin (4/11) sore.

Umar mengatakan, anak anak muda jangan hanya bercita cita menjadi seorang ASN atau karyawan swasta, namun jadilah seorang interpreneur atau wirausahawan.

“Untuk meraih sukses tersebut tidak menjadi persyaratan mutlak harus duduk dibangku kuliah, tetapi sukses dapat diraih dengan kemauan, tekad, semangat dan tidak pernah mengenal menyerah,” terang Umar.

Diumpakan Umar, lihatlah Ketua BKPM yang baru dilantik Bahlil Lahadahlia, bekas ketua HIPMI Pusat, yang berasal dari pengusaha kecil menjadi pengusaha kaya.

“Untuk itu, memotivasi pengusaha muda asal Tebingtinggi harus mampu untuk meraih sukses. Jadikan motivasi untuk berbuat menjadi seorang wirausahawan sukses,” pintanya.

Dingatkan Wali Kota Tebingtinggi kembali, kepada pengurus baru HIPMI Tebingtinggi yang nantinya terpilih untuk melakukan koordinasi secara teratur dan tertib, menyusun program kerja sebaik baiknya yang bisa dikerjakan.

“Pemkot Tebingtinggi ikut berupaya untuk menciptakan wirausahawan melalui pelatihan pelatihan dan tentunya hal ini dapat dikerjasamakan dengan HIPMI,” harapnya. (ian/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski masih berstatus dalam sengketa di pengadilan, sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik Linawati warga Dusun IV, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai, beralih sertifikat kepemilikan atas nama Eli.

Hal ini diketahui berdasarkan surat No 3004/8-12-07/XI/20019 yang ditandatangani Kepala Badan Pertanahan Deli Serdang, Drs Fauzi tertanggal 1 November 2019. Dalam surat tersebut, disebutkan sertifikat hak guna bangunan No 931/Desa Sampali atas nama Linawati telah beralih haknya atas nama Eli, berdasarkan risalah lelang No 1167/04/2018.

Suami Linawati, So Tjan Peng mengaku banyak kejanggalan dalam peralihan hak atas aset tersebut. “Pertama, permohonan pencabutan blokir hanya menggunakan surat foto kopi dan tanpa tanda tangan. Kemudian sampai saat ini, kami juga masih melakukan perlawan hukum, tiba-tiba disebutkan beralih kepemilikan berdasarkan risalah lelang. Apa hanya dengan risalah lelang, sudah bisa beralih kepemilikan, padahal kan masih ada sengketa” ujarnya, Minggu (3/11).

Tidak hanya itu, dia menambahkan untuk mendapatkan surat keterangan dari Badan Pertanahan Deliserdang BPN juga tidak mudah. Bahkan berulang kali mendesaknya, untuk mendapatkan keterangan tertulis. “Dua kali kita mengajukan surat permohonan. Ini baru di jawab, sudah hampir satu bulan.

Lebih dari tujuh kali bolak-balik untuk mendapatkan surat keterangan. Terakhir, kita ingin blokir lagi, tapi permohonan kita ditolak. Mungkin, karena sudah berganti nama. Sebelumnya pada Mei 2019, kita ajukan permohonan blokir dan masih diterima. Dan blokir terakhir 7 Agustus 2019 masih di terima.

Kemarin, sudah tidak lagi,”ujarnya. Secara terpisah, konsultan hukum yang juga pengacara, Edi Kurnia saat dimintai komentarnya mengatakan, peralihan kepemilikan atas aset tersebut di Badan Pertanahan Deli Serdang ini seharusnya tidak terjadi. “ Seharusnya tidak boleh seperti ini, karena masih dalam sengketa. Harus mengunggu putusan inkracht (putusan hukum tetap) dari pengadilan,”ujarnya.

Memang sebutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No 27, hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi sebelum adanya peralihan hak, pihak Badan Pertanahan Deli Serdang harus melihat keadaan statusnya apakah ada sengketa atau tidak.

“Ini kalau dalam Permenkeu. Ini landasan bank untuk melakukan lelang melalui KPKNL, sedangkan pasal 224 HIR/258 RBG, pasal 1211KUHPerdata, lelang harus melalui pengadilan negeri,”ujarnya. Untuk diketahui, kasus ini bermula dari kredit macet yang menyebabkan tanah dan bangunan atas nama Linawati dilelang pada Mei 2018. Setelah enam bulan kemudian asset yang dilelang KPKNL ini dibeli pemenang lelang hanya sekira Rp 800 juta. Padahal, kisaran harga pasaran diperkirakan mencapai Rp 2 milliar.

Tidak terima dengan hal tersebut, So Tjan Peng melakukan perlawanan hukum dengan menggugat Bank Mandiri dan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKL). Bahkan dalam perjalanannya, Badan Pertanahan Deli Serdang juga termasuk pihak yang digugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. (btr/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kabupaten Langkat ikuti orientasi/pembekalan selama 5 hari (4-8 Nopember 2019) di Medan, setelah dilantik pada 14 Oktober 2019 lalu.

Orientasi dibuka Bupati Langkat yang diwakili oleh Wakil Bupati (Wabup) H. Syah Afandin, SH dan turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara Dr. Kaiman Turnip, M.Si sebagai fasilitator kegiatan orientasi/pembekalan kepada anggota DPRD Langkat, Selasa (5/11).

Wabup dalam pidato singkatnya, berharap anggota DPRD Langkat masa jabatan 2019-2024 untuk memanfaatkan orientasi dengan sebaik-baiknya, sebagai modal awal dalam bekerja menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Pencerahan yang diperoleh dari narasumber kita harapkan untuk dapat bersama-sama menjalankan roda pemerintahan daerah antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan DPRD Langkat yang merupakan mitra sejajar,” ucap Wabup.

Sebelumnya, Ketua Sementara DPRD Langkat Surialam, SE menyatakan, bahwa orientasi merupakan hak anggota DPRD untuk mengikutinya pada permulaan masa jabatan.

“Karena itu gunakan hak kita ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu dan wawasan dalam mengemban amanah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat sebab anggota DPRD itu unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” ucap Surialam mengingatkan.

Timbalah ilmu dari kegiatan ini untuk mengetahui 3 fungsi anggota DPRD, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, lanjutnya menambahkan.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Langkat Drs Basrah Pardomuan, sebagai Ketua Panitia Penyelenggara dalam laporannya mengatakan, bahwa dasar pelaksanaan orientasi sesuai UU 23 tahun 2014 pasal 160 huruf g, PP 12 tahun 2018 pasal 86 ayat (1) dan Permendagri 133 tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Basrah menjelaskan, ada sebanyak 30 jam pelajaran yang akan diikuti anggota DPRD Langkat dengan narasumber dari Kemendagri, BPSDM Provsu dan BPJS Medan.

Lebih lanjut, Basrah memaparkan materi pembelajaran yang akan diterima anggota DPRD Langkat adalah tentang PP 12 tahun 2018, Internalisasi integritas, Sistem pemerintahan indonesia, Pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, Pancasila, UU 1945, bhineka tunggal ika dan wawasan kebangsaan NKRI, Hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah, Fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD, serta penyampaian materi tentang iuran kesehatan bagi anggota DPRD Langkat oleh BPJS. (bam/han)