25 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 4780

Ini Pemenang Penghargaan Jurnalistik 2019 Tambang Emas Martabe

Foto: Istimewa Direktur Hubungan Eksternal PT Agincourt Resources Linda Siahaan dan Manajer Senior Komunikasi Korporat PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, berfoto bersama para pemenang Penghargaan Jurnalistik 2019.
Foto: Istimewa
Direktur Hubungan Eksternal PT Agincourt Resources Linda Siahaan dan Manajer Senior Komunikasi Korporat PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, berfoto bersama para pemenang Penghargaan Jurnalistik 2019.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe menggelar penganugerahan Penghargaan Jurnalistik 2019 di Medan pada Senin, 4 November 2019. Penganugerahan penghargaan ini merupakan acara puncak dari ajang kompetisi karya jurnalistik yang digelar sejak 17 Juli hingga 20 September 2019 dan dapat diikuti oleh seluruh jurnalis Indonesia.

Presiden Direktur PT Agincourt Resources Muliady Sutio mengemukakan media massa dan para jurnalis merupakan salah satu pemangku kepentingan utama yang telah memberikan dukungan secara terus menerus selama ini demi kelangsungan operasional Tambang Emas Martabe yang lebih baik ke depan.

“Tambang Emas Martabe dan media massa bertumbuh dan berkembang bersama. Oleh karena itu, kami ingin terus berkontribusi pada peningkatan kapasitas para jurnalis. Berbagai program telah kami laksanakan, seperti Media Capacity Building, Media Visit, dukungan pada UKW, dan Penghargaan Jurnalistik,” ujar Muliady.

Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono menyampaikan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada para jurnalis di seluruh Indonesia yang telah mengikuti Penghargaan Jurnalistik 2019.

Tahun ketiga pelaksanaan Penghargaan Jurnalistik Tambang Emas Martabe mengusung tema “7 Tahun Tambang Emas Martabe Tumbuh dan Membangun Bersama”. Terdapat dua kategori kompetisi yakni feature news dan foto jurnalistik. Adapun, Penghargaan Jurnalistik 2019 Tambang Emas Martabe terbuka bagi seluruh jurnalis media massa Indonesia, baik cetak, online, maupun elektronik.

“Kami sangat senang pada pelaksanaan Penghargaan Jurnalistik 2019 Tambang Emas Martabe, karena terjadi peningkatan baik dari kuantitas maupun kualitas karya jurnalistik yang masuk. Jumlahnya bahkan meningkat tiga kali lipat dibandingkan jumlah karya jurnalistik pada kompetisi tahun lalu. Kami berterima kasih atas antusiasme yang luar biasa ini,” jelas Katarina.

Lebih lanjut, Katarina mengatakan bahwa dari sisi kualitas karya jurnalistik yang masuk semakin baik dari tahun ke tahun. Tak hanya mengedepankan kontribusi Tambang Emas Martabe terhadap para pemangku kepentingan, tetapi juga mengangkat berbagai kritik dan saran membangun yang sangat diperlukan oleh perusahaan.

Lebih lanjut, Katarina merinci, setelah membaca dan menilai seluruh karya yang masuk, Dewan Juri memutuskan dan menetapkan para pemenang Penghargaan Jurnalistik 2019 Tambang Emas Martabe kategori feature news sebagai berikut:

Juara I: Dudi Rahman (Dunia Energi) “Petani Batangtoru Makin Pede Berkat Dukungan Pengelola Tambang Martabe”

Juara II: Sahat Gultom (LKBN Antara) “Okto Anggara Sitompul, Pengangguran Binaan Tambang Emas Martabe yang Mengubah Sampah Palet jadi Penghasilan”

Juara III: Mega Sihombing (KISS FM) “Antara Literasi, Sinergi, dan Berbakti Untuk Negeri”

Tak hanya itu, Dewan Juri juga memilih empat juara harapan untuk kategori feature news yakni:

Ridwan Harahap (OG Indonesia) “Marsipature Hutanabe Ala Tambang Emas Martabe”

Sanny Damanik (TVRI Medan) “Srikandi Tambang”

Sugiatmo (Analisa) “Melihat Dunia Bersama Tambang Emas Martabe”

Elsid Arendra (Globe Asia) “Toward Sustainable Mining”

Kendati demikian, untuk kategori foto jurnalistik, Dewan Juri memutuskan belum ada yang memenuhi standar penilaian, sehingga hanya memutuskan pemenang Foto Favorit yakni dari Arifin Alamudi (IDN Times) “Berkat Taman Baca Anak Melati, Lia Jadi Pandai Membaca, Menulis dan Menari.”

Ketua Tim Dewan Juri Penghargaan Jurnalistik 2019 Tambang Emas Martabe Maria D. Andriana, yang juga merupakan redaktur serta jurnalis senior LKBN Antara mengungkapkan topik dalam karya jurnalistik yang diikutsertakan cukup beragam, meliputi hampir seluruh dampak dan kontribusi langsung dan tidak langsung dari keberadaan Tambang Martabe kepada para pemangku kepentingan.

“Informasi yang diangkat mengungkapkan dengan jelas dan terang apa saja yang dilakukan oleh perusahaan, serta mampu menjawab keingintahuan masyarakat akan ‘dapur’ perusahaan pertambangan, khususnya bagi masyarakat di sekitar tambang dan Sumatera Utara. Saya juga mengapresiasi PT Agincourt Resources karena kompetisi seperti ini dapat memacu para jurnalis menghasilkan karya yang lebih baik. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang,” tutup Maria.

Adapun, Juara I akan mendapatkan total hadiah Rp10.000.000, Juara II Rp7.500.000 dan Juara III Rp5.000.000. Sementara itu, untuk para Juara Harapan mendapatkan masing-masing Rp2.500.000 dan pemenang Foto Favorit Rp5.000.000. Seluruh pajak akan ditanggung oleh para pemenang. (rel)

Paparkan Visi Misi di Partai NasDem Kota Binjai, Istri Idaham Optimis Raih Suara Perempuan

Lisa Andriani bersama pengurus DPD Partai NasDem usai penyampaian visi misi, Selasa (5/11).
Lisa Andriani bersama pengurus DPD Partai NasDem usai penyampaian visi misi, Selasa (5/11).
Lisa Andriani bersama pengurus DPD Partai NasDem usai penyampaian visi misi, Selasa (5/11).

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Istri Wali Kota Binjai, Lisa Andriani menjadi satu-satunya bakal calon Wali Kota Binjai perempuan yang mendaftar ke Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Binjai. Karenanya, dia optimis akan mampu mendapat dukungan penuh dari kaum perempuan di Kota Rambutan. Untuk itu dia berharap, partai besutan Surya Paloh ini mengusungnya dalam Pilkada Kota Binjai tahun depan.

“Hanya saya perempuan yang mencalonkan diri. Suara perempuan, pasti bulat sama saya,” kata Lisan

usai penyampaian visi misi di salah satu hotel di Jalan Sultan Hasanuddin, Binjai Kota, Selasa (5/11).

Selain Lisa, juga ada 10 bakal calon lainnya yang menyampaikan visi dan misinya. Seperti Timbas Tarigan, Sapta Bangun, Amir Hamzah, Amrizal Nasution, dan lainnya.

Sapta Bangun misalnya, mantan Wakil Ketua DPRD Langkat ini memiliki visi membangun Kota Binjai sebagai kota mandiri berwawasan lingkungan untuk rakyat. “Visi saya hanya satu. Tapi saya memiliki 7 misi,” kata Sapta di hadapan panelis Edy Putra dan Ustad Natsir serta moderator, T Matsyah.

Apabila diusung Partai NasDem, janji Sapta, akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kemudian pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. “Paling utama kita terapkan pemerintah yang bersih,” seru dia.

Bahkan, Sapta juga ingin melanjutkan rencana Idaham untuk membangun Kawasan Industri Binjai. Selain itu, juga komitmen memberi bantuan modal untuk industri rumah tangga dan koperasi dan mewujudkan Binjai aman, nyaman bersih dan tertib. “Semua itu akan mudah kita wujudkan, apabila seluruh ASN, DPRD dan masyarakat bergandengan tangan,” jelas dia.

Pun demikian, program utamanya adalah pendidikan. Dia mencontohkan, banyak para anak didik yang berprestasi dan mendapat beasiswa, namun tidak memiliki pekerjaan yang layak. “Padahal mereka ini adalah aset. Pemerintah jangan melihat sebelah mata,” ujar dia.

Sementara, Ketua DPD Partai NasDem Kota Binjai, dr Edy Putra menyatakan, pihaknya hanya akan mengirim 2 nama ke DPW NasDem Sumut. Pun begitu, kata dia, DPW NasDem Sumut berwenang mengirim nama lain ke DPP Partai NasDem.

Artinya, usulan nama yang bakal dikirim tidak berpatokan dari DPD Partai NasDem Binjai saja. “Saya meminta maaf kepada para bakal calon apabila dikirim namanya ke DPW NasDem,” tandasnya.

Tertutup

Di saat bersamaan, DPD Partai Nasdem Kota Medan juga mendengarkan pemaparan visi misi dari 11 bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang telah mendaftar ke tim penjaringan. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Jalan Sisingamangaraja Medan ini, tidak untuk menjadi konsumsi publik, karena kegiatan internal partai.

“Pemaparan visi misi balon ini tertutup, hanya untuk konsumsi internal partai,” kata Ketua DPD Partai Nasdem Kota Medan, Afif Abdillah, ketika dikonfirmasi, Selasa (5/11).

Ia mengaku, hal tersebut merupakan kebijakan DPW Partai Nasdem Sumut dan pihaknya cuma menjalankan perintah tersebut. “Arahan DPW seperti itu, kegiatannya tertutup untuk media. Karena di padatkan menjadi satu hari, mungkin sampai malam. Karena setelah mendengar pemaparan visi misi dari seluruh balon, kami akan menggelar rapat pleno untuk mengerucutkan menjadi 3 nama,” ungkapnya. (ted/map)

Politik “Makan Siang” ala Ihwan Ritonga

MAKAN SIANG: Ihwan Ritonga makan siang bersama unsur Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN DPRD Kota Medan di restoran Jalan T Amir Hamzah Medan, Selasa (5/11).
MAKAN SIANG: Ihwan Ritonga makan siang bersama unsur Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN DPRD Kota Medan di restoran Jalan T Amir Hamzah Medan, Selasa (5/11).
MAKAN SIANG: Ihwan Ritonga makan siang bersama unsur Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN DPRD Kota Medan di restoran Jalan T Amir Hamzah Medan, Selasa (5/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua hari terakhir, Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan Ihwan Ritonga bersama Fraksi Gerindra DPRD Medan, secara intens melakukan pertemuan dengan Fraksi PKS dan Fraksi PAN DPRD Medan. Dalam pertemuan bertajuk “makan siang” yang digelar di salah satu rumah makan di Kota Medan itu, Ihwan berharap dukungan dari PKS dan PAN di Pilkada Medan 2020.

PADA Senin (4/11) lalu, Ihwan Ritonga dan unsur Fraksi Gerindra DPRD Medan menggelar makan siang bersama unsur Fraksi PKS DPRD Medan di salah satu rumah makan di Jalan H Adam Malik Medan. Kemudian Selasa (5/11) kemarin, giliran Ihwan Ritonga dan Fraksi Gerindra makan siang bersama Fraksi PAN DPRD Medan di restoran Jalan T Amir Hamzah. Ihwan mengakui, pertemuan dengan Fraksi PKS dan PAN itu sebagai langkah awal dalam menjalin komunikasi politik dengan seluruh partai politik di Kota Medan menghadapi Pilkada Medan 2020.

“Iya, tadi memang kami sudah melakukan pertemuan dengan Fraksi PAN dan DPD PAN Kota Medan. Alhamdulillah, seluruh pengurus Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN hadir, termasuk pengurus di DPD PAN Kota Medan. Respon PAN sangat positif ke kita,” kata Ihwan Ritonga, Selasa (5/11).

Tak hanya itu, pertemuan itu juga diakui Ihwan sebagai langkah nyata bagi Partai Gerindra dalam meminta dukungan dari sejumlah partai politik di Kota Medan untuk menyatukan persepsi dan mendukung dirinya di Pilkada Medan 2020. “Iya, tentu salah satunya untuk (dukungan) itu. Kita satukan persepsi dulu, kita bisa bersama-sama membangun Kota Medan ini menjadi lebih baik,” ujar Ihwan.

Ditanya terkait kesediaan PAN untuk mendukungnya di Pilkada Medan nanti, Ihwan mengaku optimis. Namun begitu, Ihwan juga menyadari betul bahwa keputusan dukungan itu bukan ada di tangan pengurus PAN atau PKS Kota Medan, melainkan ada di tangan DPP. “Kita optimislah, teman-teman di PAN dan di PKS kemarin mau merapat barisan dengan kita untuk membangun Kota Medan. Tapi kita juga sadar, keputusan kan ada di tangan DPP masing-masing partai,” katanya.

Namum begitu, terang Ihwan, hubungan dan komunikasi politik yang baik di tingkat Kota Medan dan Provinsi sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh positif bagi keputusan yang dilakukan oleh DPP. “Tapi semua kan bermula dari pengurus daerah dulu, nantinya kalau sudah terjalin komunikasi politik yang baik di antara kita, tentu teman-teman di daerah kan juga tidak akan ragu untuk merekomendasikan nama yang akan diusung. Itu sebabnya, Gerindra selalu terbuka dengan partai atau pihak manapun dalam menjalin komunikasi politik,” ujarnya.

Sekretaris DPD PAN Kota Medan, Agam S Ginting yang hadir dalam makan siang bersama Ihwan Ritonga dan Fraksi Gerindra DPRD Medan, mengamini kalau pertemuan dengan Ihwan Ritonga yang didampingi sejumlah anggota Fraksi Gerindra DPRD Medan terkait suksesi Pilkada Medan 2020 mendatang. “Ya, benar.Tadi memang ada pertemuan dengan melakukan makan siang bersama yang difasilitasi Ihwan Ritonga dengan pengurus DPD PAN Medan. Di kesempatan itu, Ihwan membawa sejumlah anggota Fraksi Gerindra, kami (PAN) juga bawa anggota fraksi. Intinya silaturahmi lah,” katanya.

Dari pertemuan itu, kata Agam, DPD PAN menyambut positif keinginan Ihwan Ritonga untuk maju di Pilkada Medan. “Sambut positiflah,” ucapnya.

Disinggung apakah dalam pertemuan itu tercapai kesepakatan koalisi Gerindra-PAN di Pilkada Medan? Agam menyebutkan, PAN ada mekanisme dalam mengusung calon di Pilkada. “Harus sesuai instruksi DPP. Kami juga akan membuka penjaringan serentak di 23 kabupaten/kota pada Desember 2019 mendatang,” katanya.

Agam juga mengungkapkan, selain Ihwan Ritonga, sudah ada beberapa nama yang telah melakukan komunikasi dengan DPD PAN Medan, di antaranya, Sakhyan Asmara dan Sondakh. “Tapi hanya sebatas komunikasilah, karena nantinya semua harus melalui proses penjaringan,” tuturnya.

Sementara, Ketua DPC Gerindra Kota Medan, Bobby O Zulkarnain menyambut baik pertemuan Fraksi Gerindra dengan sejumlah Fraksi dan Pengurus Partai Politik di Kota Medan. “Itu sah-sah saja, tentu itu baik, dan memang salah satu tugas Fraksi Gerindra adalah melakukan komunikasi atau lobi-lobi politik dengan fraksi-fraksi di DPRD Medan. Dalam hal ini tentu DPC dan Fraksi Gerindra punya persepsi yang sama,” ujar Bobby kepada Sumut Pos, Selasa (5/11).

Terkait pertemuannya dengan Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih, Bobby mengatakan, tidak ada pengaruhnya dengan pertemuan yang dilakukan Fraksi Gerindra dengan Fraksi PKS dan PAN. Begitu juga soal kemungkinan berkoalisinya Gerindra dengan PDIP yang disebut berbagai pihak sulit untuk terjadi. Seperti diketahui, baik PDIP dan Gerindra sama-sama punya 10 kursi di DPRD Medan. Kondisi itu membuat keduanya berhak untuk mengusung kadernya masing-masing sebagai Calon Wali Kota Medan di Pilkada Medan 2020. Namun, hal itu justru dibantah oleh Bobby. Menurutnya politik itu cair, dinamis dan tidak seperti hitungan matematika.

“Tak bisa kita bilang begitu. Tugas pengurus di DPC dan DPD itukan sebatas membangun komunikasi politik yang seluas mungkin serta merekomendasikan sejumlah nama ke DPP. Nantinya DPP yang putuskan dan siapapun nantinya ‘pengantin’ yang ditentukan DPP untuk diusung di Pilkada Medan, tentu kita siap untuk memenangkannya,” ujarnya.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut, Robert Lumban Tobing juga menyebutkan, soal koalisi itu nanti akan dibahas kemudian jikalau kandidat sudah ada putusan dari DPP. Dan pihaknya solid serta patuh dengan apa yang nantinya diputuskan oleh DPP partai. Di samping itu, kata Robert, saat ini pihaknya masih membuka penjaringan penerimaan calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2020.

“Pendaftaran calon kepala daerah ini masih berlangsung sampai tanggal 15 nanti. Dan setelah itu masih proses penelitian berkas di provinsi (DPD) dan kemudian ada tahapan fit and proper juga survey, jadi masih ada tahapan-tahapan prosesnya,” ujarnya.

Intervensi DPP Tentukan Peta Koalisi

Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara, Agus Suriadi meyakini, khusus Pilkada Medan intervensi DPP partai amat menentukan peta koalisi nantinya. Dia menyebut kemungkinan besar peta politik tingkat pusat, bisa saja terjadi di Kota Medan. Artinya, kemungkinan besar koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra akan terjadi.

“Kalau kita lihat struktur partai kita di Indonesia ini sifatnya kan sentralistis. Oleh karena riak-riak di daerah yang berkembang, ujung-ujungnya akan diputuskan di pusat. Termasuk riak-riak koalisi yang ingin dibangun di Medan dalam konteks Pilkada. Pasti ujung-ujungnya nanti arah koalisi Gerindra akan diputuskan oleh DPP,” katanya.

Konteslasi Pilkada di daerah, kata Agus, memang lebih parsial. Berbeda dengan dinamika yang ada di tingkat pusat. Namun untuk ukuran daerah besar seperti Medan, tentu saja kepentingan partai akan jauh lebih besar. “Oleh karenanya bisa saja secara politis koalisi di pusat sinergi juga di Medan. Kecuali kalau daerah-daerah kecil,” pungkasnya. (map/prn)

Tak Ada Formasi Tenaga Pendidik CASN 2019, Pemko Diminta Usulkan Lagi ke Menpan-RB

Ilustrasi
Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan diharapkan kembali mengajukan usulan ke Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) terkait tidak adanya formasi untuk tenaga pendidik pada rekrutmen CASN 2019. Sebab, masih banyak guru honorer Kota Medan khususnya yang kategori dua (K2), belum diangkat menjadi ASN.

Anggota DPRD Sumatera Utara Parlaungan Simangunsong mengatakan, sekarang ini porsi jam mengajar guru-guru ASN justru banyak diisi para guru honorer. Karenanya, Pemko Medan perlu mempertimbangkan pembukaan formasi bagi para tenaga pendidik tersebut. “Kalau menurut saya, guru-guru yang ASN itu diperkirakan baru kisaran 30 persen di Kota Medan.

Malah sebagian besar jam belajar-mengajar banyak diisi oleh guru honor. Sangat kecewa kita sebenarnya mendengar kabar bahwa formasi untuk tenaga pendidik tidak ada dalam (CASN 2019) Kota Medan,” katanya menjawab Sumut Pos, Selasa (5/11).

Menurut dia, jika pun saat ini mereka belum prioritas diangkat sebagai abdi negara, ditambah rekrutmen CASN 2019 juga tidak mengakomodir formasi tenaga pendidik, maka dalam penerimaan PPPK di waktu mendatang kiranya para guru honorer tersebut mendapat tempat. “Honorer K2 ini kalau bisa diakomodir menjadi guru ASN atau dari PPPK. Dan dari sisi ini kami siap mendorong mereka,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat juga menambahkan, kiranya Pemko Medan melalui BKD dan PSDM dapat mengusulkan kembali formasi untuk tenaga pendidik supaya para honorer K2 dapat diakomodasi dalam penerimaan CASN maupun PPPK nantinya.

“Ya, maunya Pemko usulkan lagilah formasinya ke Menpan RB. Karena yang jelas tenaga pengajar di Kota Medan, terutama tingkat SD dan SMP masih kurang. Dengan demikian mereka-mereka yang dari honorer K2 tersebut bisa mengisi di situ nantinya,” pungkasnya.

Diketahui, Pemko Medan akan membuka pendaftaran CASN 2019 dalam waktu dekat ini. Kota Medan mendapat kuota sebanyak 193 formasi dari Kemen PAN-RB. Namun dari formasi yang diberikan, tidak ada formasi untuk tenaga pendidik atau guru. Hal ini memicu kekecewaan dari guru-guru honorer di Kota Medan. Pasalnya, hampir dapat dipastikan mereka tidak dapat mengikuti seleksi untuk menjadi CASN.

Padahal sebelumnya, Pemko Medan telah mengusulkan 800-an formasi ke Kemenpan RB. Dari jumlah itu, lebih dari 500 formasi untuk perekrutan tenaga pendidik (guru). Ternyata, usulan Pemko Medan itu tak disetujui Kemen PAN-RB.

Kepala Badan Kepegawaiaan Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan, Kemenpan RB hanya menyetujui 193 formasi untuk teknis dan tenaga lainnya. Sedangkan khusus perekrutan untuk tenaga pendidik akan dilakukan melalui perekrutan PPPK.

Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan, mengungkapkan kekecewaannya. Sebab, tenaga pendidik justru menjadi salah satu tenaga yang paling banyak dibutuhkan saat ini, termasuk di Kota Medan. Tapi, Kemenpan RB justru malah menunda perekrutan tenaga pendidik dan harus menunggu dibukanya rekrutmen P3K sebagai jalur khusus untuk para guru honor.

Disebutnya, bilapun nantinya harus melewati jalur P3K, pemerintah seharusnya tidak melakukan ujian perekrutan, tetapi langsung mengangkat secara resmi para guru honorer K2 sebagai PNS. “K2 ini rata-rata bekerja sebagai guru Honorer itu setidaknya sudah selama 14 tahun. Saya sendiri sudah 16 tahun jadi guru honorer.

Untuk itu, Fahrul mewakili para guru honorer di Kota Medan, khususnya honorer K2, meminta Pemko Medan untuk segera mengajukan kembali formasi tenaga pendidik ke Kemenpan RB agar dapat segera dilakukan perekrutan termasuk lewat jalur P3K. “Kita akan minta supaya jalur P3K itu bisa segera dibuka, jangan lama-lama lagi, maka dari sekarang kita harapkan untuk bisa diajukan. (prn)

Coba Tabrak Petugas saat Dihadang di Pintu Tol Helvetia, Kurir Narkoba Aceh-Medan Ditembak Mati

BARANG BUKTI: Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto menunjukkan barang bukti saat memberikan keterangan pers terkait jaringan narkoba Aceh-Medan yang ditembak mati, Selasa (5/11).
BARANG BUKTI: Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto menunjukkan barang bukti saat memberikan keterangan pers terkait jaringan narkoba Aceh-Medan yang ditembak mati, Selasa (5/11).
BARANG BUKTI: Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto menunjukkan barang bukti saat memberikan keterangan pers terkait jaringan narkoba Aceh-Medan yang ditembak mati, Selasa (5/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satres Narkoba Polrestabes Medan menembak mati seorang kurir jaringan narkoba Aceh-Medan, berinisial RA (45). Tersangka ditembak karena berusaha kabur saat ditangkap di Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Medan Helvetia, saat itu keluar dari pintu tol dengan mengendarai mobil, Selasa (5/11) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB. Dari mobil tersangka, polisi menyita 15 kg sabu-sabu.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto menjelaskan, penangkapan RA berawal adanya infomasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang pengemudi Toyota Avanza BK 1718 VX sedang melintas dari Aceh menuju Medan diduga membawa sabu-sabu. RA diduga kuat jaringan narkoba Aceh-Medan.

“Pada saat RA keluar dari pintu tol Helvetia, tim melakukan penghadangan. Selanjutnya, personel keluar dari mobil untuk meminta yang bersangkutan keluar. Namun, RA tidak berhenti dan bahkan akan menabrak personel,” ungkap Dadang dalam keterangan pers di Mapolrestabes Medan, Selasa (5/11).

Lantaran RA berusaha melarikan diri dan membahayakan petugas, lanjut Dadang, personel melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 2 kali. Akan tetapi, RA tetap berusaha melarikan diri. “Personel terpaksa melakukan tembakan tegas terukur ke arah tubuh RA, hingga mengenai bagian kaca depan mobilnya lalu menembus ke dada sebelah kiri,” sebutnya.

Laju kendaraan RA seketika langsung terhenti dan yang bersangkutan tewas di tempat. Personel kemudian melakukan pemeriksaan di dalam mobil. “Saat diperiksa mobil tersangka, ditemukan 15 bungkus plastik teh merk China seberat 15 kg diduga berisi sabu. Barang tersebut ditemukan di bagian belakang kursi penumpang,” beber Dadang.

Ia menyebutkan, personel selanjutnya menghubungi ambulans untuk menjemput dan membawa jenazah RA ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan. “Sesuai KTP, RA diketahui beralamat tinggal di Dusun Melati, Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruwai, Aceh Tamiang, Aceh,” ujar Dadang sembari menambahkan, kasus ini masih didalami pihaknya untuk menelusuri siapa pemilik barang atau bandarnya dan juga penerima. (ris)

Lolos Ambang Batas SKD 2018, Bisa Langsung Ikut SKB 2019

UJIAN: Peserta CPNS mengikuti ujian seleksi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ada aturan baru bagi pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pelamar yang tahun lalu memiliki nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) di atas ambang batas, tapi tidak lolos, bisa menggunakan nilai tersebut untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) tahun ini. Syaratnya, peserta memasukkan data dan memilih formasi yang sama seperti seleksi CPNS 2018.

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 23/2019, peserta kategori P1/TL berpeluang menggunakan nilai terbaik SKD 2018 dan SKD 2019 untuk mengikuti SKB. ’’Artinya, boleh memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD 2019 pada sistem SSCASN,’’ kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen di kantornya kemarin (4/11).

Yang dimaksud pelamar P1/TL adalah peserta tes CPNS 2018 yang memenuhi nilai ambang batas SKD, tapi dinyatakan tidak lolos. Pihaknya sudah memiliki data peserta itu yang tersimpan dalam sistem SSCASN BKN. Data tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD 2018, status masuk atau gagal pada formasi yang dilamar, dan status lolos atau tidak sampai dengan tahap akhir tahun lalu.

Seperti diketahui, pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti SKD. Sebanyak 100 soal harus dikerjakan dalam waktu 90 menit. Terdiri atas 35 soal tes kewarganegaraan (TWK), 30 soal tes inteligensia umum (TIU), dan 35 tes karakteristik kepribadian (TKP). Pelamar harus memenuhi passing grade untuk bisa ke tahap selanjutnya, yakni SKB.

Namun, ada batasan jumlah peserta SKB. Yakni, tiga kali dari jumlah alokasi formasi yang dibutuhkan. Karena itu, tidak semua peserta SKD yang nilainya di atas ambang batas bisa mengikuti SKB. Pada SKB, mungkin ada tes wawancara, bahkan tes fisik, selain ujian tulis. Semuanya bergantung pada formasi dan instansi yang dituju.

Lebih lanjut, Suharmen menuturkan, secara sistem, nilai SKD 2018 sah digunakan pelamar jika di atas ambang batas. Kemudian, kualifikasi pendidikan harus sama dengan 2018. “Juga menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat mendaftar CPNS 2018,” jelasnya.

BKN juga memberikan pilihan kepada pelamar untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD 2019. Bagi pelamar yang memilih ikut, tapi tidak hadir, dinyatakan gugur. “Nah, kalau hadir dan nilai SKD 2019 memenuhi ambang batas, nilai terbaik antara SKD 2018 dan 2019 yang digunakan,” terang Suherman. Tapi, jika ternyata tidak memenuhi, nilai SKD 2018-lah yang digunakan.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, pemerintah memberikan kesempatan kepada peserta tes CPNS untuk bertanya maupun menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil seleksi administrasi. Masa sanggahan diberikan selama tiga hari.

Mulai 16 sampai 19 Desember. Keputusan apakah sanggahan tersebut diterima atau ditolak diumumkan pada 26 Desember. “Kami ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan CPNS. BKN akan membuka pos pengaduan online maupun hotline. Soal administrasi itu yang menyeleksi instansi tujuan pelamar,” tutur Setiawan. (han/c19/oni/jpc)

Pilkades Serentak Tahun 2019 di Dairi, 103 Cakades Teken Deklarasi Damai

TANDA TANGAN. Calon Kades Kabanjulu Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, Togap Sihombing menandatangani naskah deklarasi damai di gedung Balai Budaya Sidikalang. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
TANDA TANGAN. Calon Kades Kabanjulu Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, Togap Sihombing menandatangani naskah deklarasi damai di gedung Balai Budaya Sidikalang.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
TANDA TANGAN. Calon Kades Kabanjulu Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, Togap Sihombing menandatangani naskah deklarasi damai di gedung Balai Budaya Sidikalang. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 103 Calon Kepala Desa (Cakades) untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang direncanakan digelar pada Selasa (12/11) mendatang.

Deklarasi damai tersebut dilaksanakan di gedung Balai Budaya Sidikalang, Selasa (5/11). Ke-103 orang Cakades secara bersama-sama mengucapkan ikrar akan melaksanakan Pilkades secara damai.

Hadir Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, Wakapolres Kompol David Silalahi, mewakili Dandim dan Ketua Pengadilan, para Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) 33 Desa yang menggelar Pilkades.

Usai pengucapan deklarasi damai, ke 103 Cakades menandatangani naskah deklarasi diikuti unsur Muspika masing-masing Kecamatan. Mewakili unsur forkopinda juga pimpinan sementara DPRD Dairi, Depriwanto Sitohang menyampaikan, pelaksanaan pilkades damai berbanding lurus dengan kemajuan Desa.

Depriwanto mengatakan, deklarasi damai bukan hanya penentuan siapa yang menang, tetapi bagaimana pelaksanaan serta setelah selesai Pilkades itu sendiri. Kita harapkan pra dan pasca Pilkades serentak ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan Kades yang bisa memajukan Desa masing-masing.

Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan, deklarasi damai yang dilaksanakan merupakan tahapan Pilkades serentak tahun 2019. Dikatakan Eddy, Pemkab Dairi telah melaksanaan Pilkades serentak sebanyak 2 kali yakni tahun 2015 sebanyak 106 Desa, tahun 2017 sebanyak 22 Desa dan Pilkades serentak tahun 2019 ini sebanyak 33 Desa, ujar Eddy.

Desa yang melaksanakan Pilkades tahun 2019 yang masa jabatannya berakhir tahun 2018 dan di 2019 ini. Jumlah pemilih pada Pilkades serentak sebanyak 37.375 pemilih.

Bupati menegaskan, semua Cakades harus memiliki sikap seimbang.

Kesiapan bukan hanya untuk menang, tetapi untuk kalah juga harus siap. Setiap calon harus menertibkan pendukung dan menerima apapun hasilnya serta menjaga soliditas ketertiban dan keamanan. P2KD juga supaya jujur, adil dan tidak berpihak kesalahsatu calon.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hutur Siregar didampingi Kepala Bidang (Kabid) Administrasi dan Pemerintahan Desa, Rimson Simamora menjelaskan, Pilkades serentak tahun 2019 ini diikuti 103 orang calon yang digelar di 33 Desa 12 Kecamatan.

Dari 103 orang itu, ada 1 orang dari aparatur sipil negara (ASN) bertugas di Kantor Camat Pegagan Hilir yang mencoba peruntungan di Desa Simartugan Kecamatan Pegagan Hilir.

Pilkades akan digelar, 12 November 2019 mendatang. Hutur menyebut, dana Pilkades sebesar Rp.900 juta. Calon tidak ada dipungut biaya, ucap Hutur.

Ditambahkan, pendistribusian logistik seperti surat suara, kotak suara, tinta serta lainya ke P2KD akan dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan sudah sampai. Pelantikan Kades terpilih dijadwalkan pada bulan Desember 2019 mendatang. (rud/han)

Atasi Kemiskinan Perlu Validasi Data

SERAHKAN: Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar menyerahkan bantuan dari Baznas kepada kaum duafa. sopian/sumut pos
SERAHKAN: Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar menyerahkan bantuan dari Baznas kepada kaum duafa.
sopian/sumut pos
SERAHKAN: Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar menyerahkan bantuan dari Baznas kepada kaum duafa. sopian/sumut pos

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Humbang Hasundutan, Zaedar Rasepta meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah bagi Kajari yang baru, Iwan Ginting setelah dilantik oleh Kajatisu, Senin (4/11).

Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar menyampaikan perlunya validasi data yang akurat untuk pengentasan kemiskinan, dan data itu penting agar dapat dilakukan evaluasi secara riil.

Hal itu ia sampaikan dalam rakor evaluasi program penanggulangan kemiskinan tahun 2019, Selasa (5/11), di aula Kantor Bappeda, Jalan Delima Kota Tebingtinggi.

Oki mengatakan, rakor penting karena bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan pemahaman untuk mengoptimalisasikan dan sinergiritas program antar unsur OPD di Tebingtinggi.

“Ke depan diharapkan dari hasil evaluasi masing-masing OPD yang punya kaitannya dengan program penanggulangan kemiskinan punya data yang akurat, sudah sejauh mana berjalannya program pengentasan kemiskinan di Tebingtinggi dan hasilnya sudah sejauh mana,” ungkap Oki.

Sebelumnya Kepala Bappeda Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik dalam laporanya menyampaikan, bahwa persentase penduduk miskin tahun 2018 di Tebingtinggi 10,27 persen (16.640 jiwa).

Garis kemiskinan tahun 2018 dengan penghasilan Rp426,469 kapita per bulan, tingkat pengangguran terbuka 7,23 persen dengan jumlah penduduk 162.581 jiwa, dan pertumbuhan ekonomi 5,17 persen serta Infalasi 2,15 persen tahun 2018.

Dalam laporannya Kadis Sosial, M Syah Irwan menyampaikan untuk tahun 2019 BDT untuk 12.150 rumah tangga dan 45.057 ART, BNPT 2019 untuk 8.629 Kepala Keluarga (KK), Bantuan Pangan 4.251 Kepala Keluarga, PKH 4.791 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kube 50 kelompok, untuk PBI JKN Kota Tebingtinggi sebanyak 33.300 orang dan Provinsi 3.588 orang. Pada rakor tersebut diserahkan santunan dari Baznas Kota Tebingtinggi kepada 10 orang kaum dhuafa yang diserahkan Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar. (ian/han)

Harga Kopra di Asahan Anjlok

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Para Petani Kopra di Asahan mengeluhkan turunnya harga Kopra sejak tiga bulan terakhir.

Dimana saat ini, harga jual Kopra termurah Rp2.300 per kilogram. Padahal sebelumnya para petani bisa menjual kopra di Kisaran harga Rp5.000 hingga Rp 7.000 per kilogramnya.

“Tentulah dengan kondisi Kopra turun itu dikeluhkan oleh persatuan petani Kopra di Kecamatan Sei Kepayang,”Kata Petani Kopra di Asahan, Herman

Herman menduga, jatuhnya harga kopra bisa jadi dikarenakan adanya konspirasi permainan ditingkat agen hingga pabrik yang menyebutkan stok kelapa saat ini berlimpah.

“Tiga bulan terakhir ini harganya murah pak, sekarang agen ngambil rata rata Rp 2.300 se kilo. Kami tak punya pilihan terpaksa dijual karena butuh uang,”bilang Herman

Apalagi saat ini para petani banyak yang mengalami kerugian. Sebab masyarakat di daerahnya yang mengandalkan kopra sebagai hasil pertanian untuk peningkatan ekonomi.

Sementara itu, Ketua Forum Study Masyarakat Asahan (FOSMA), Fahrul meminta pemerintah Kabupaten Asahan melalui dinas terkait ikut turun mengantisipasi anjloknya harga kopra, agar tidak semakin larut dan menyengsarakan perekonomian petani.

“Banyak anak petani kopra yang hari ini bergantung biaya pendidikannya karena pendapatan usaha mereka. Harus ada upaya Pemkab Asahan paling tidak untuk meminimalisasi dugaan permainan monopoli di tingkat agen maupun pabrik,”bilangnya. (omi/han)

Sabam Sibarani Jadi Ketua DPRD Dairi Periode 2019-2024

JABAT TANGAN: Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani berjabat tangan dengan Johanson Manik usai Sidang Paripurna di gedung nasional Djauli Manik, Sidikalang. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
JABAT TANGAN: Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani berjabat tangan dengan Johanson Manik usai Sidang Paripurna di gedung nasional Djauli Manik, Sidikalang.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
JABAT TANGAN: Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani berjabat tangan dengan Johanson Manik usai Sidang Paripurna di gedung nasional Djauli Manik, Sidikalang. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi menetapkan, Sabam Sibarani menjadi Ketua DPRD Dairi periode 2019-2024.

Penetapan itu digelar dalam sidang paripurna penetapan depenitif pimpinan dewan di gedung nasional Djauli Manik, Selasa (5/11).

Sidang Paripurna yang digelar tertutup itu dipimpin Ketua DPRD sementara dari fraksi Golkar, Depriwanto Sitohang.

Usai sidang, pimpinan sementara DPRD Dairi, Depriwanto Sitohang kepada mengatakan, agenda sidang paripurna hari ini untuk menetapkan pimpinan depenitif DPRD

Depriwanto mengatakan, hasil sidang menetapkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Dairi periode 2019-2024. Dalam Paripurna ditetapkan, Ketua DPRD, Sabam Sibarani dari partai Golkar, Wakil Ketua dari PDIP, Halvensius Tondang serta Wan September Situmorang dari partai Demokrat.

Depriwanto menegaskan, dasar penetapan pimpinan depenitif DPRD Dairi berdasarkan surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai masing-masing. Hasil sidang Paripurna ini akan disampaikan kepada Bupati Dairi, untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Disinggung soal polemik penetapan pimpinan DPRD Dairi diinternal partai Golkar. Dimana, anggota fraksi Golkar lainnya, Johanson Manik mengklaim mendapat surat keputusan (SK) dari DPP Golkar menjadi Ketua DPRD Dairi.

Depriwanto yang juga kader dan salah satu pengurus DPD II Golkar Dairi mengatakan, surat rekomendasi yang diterima DPD II Golkar Dairi hanya SK untuk, Sabam Sibarani ditandatangani Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia serta Wakil Sekretaris, arianto.

Sementara itu, Johanson Manik kepada menegaskan, dalam minggu ini akan berangkat ke DPP Golkar untuk mempertanyakan terkait DPP mengeluarkan 2 SK. Kemudian Johanson juga akan mempertanyakan ke DPD I Golkar Sumut kenapa SK tidak diproses. Ditambahkan Johanson, permasalahan ini akan dibawa ke ranah hukum melalui mantan Sekretaris DPD I Golkar Sumut, Riza Fakhrumi Tahir, tandasnya.

Sebelum sidang dimulai, belasan orang membawa poster sempat mendatangi gedung nasional Djauli Manik Sidikalang tempat sidang Paripurna berlangsung (digelar). Tetapi kedatangan orang tersebut langsung dibubarkan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Dairi, Mangoloi Sihombing bersama Sekretaris AMPG Dairi, Saut Ujung. Dan para pendemo langsung balik kanan. (rud/han)