MEDAN, SUMUTPOS.CO – Samakan persepsi pengumpulan data sektor daerah untuk menjadi forum satu data Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, di Medan, Rabu (30/10/2019)n

Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi, mengatakan, ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan dalam pengumpulan data di lapangan, salah satu di antaranya adalah SDM urusan statistik. “BPS sebagai pembina sudah seharusnya bertanggungjawab terhadap SDM di Diskominfo sebagai walidata statistik sektoral. Tentunya mereka diharapkan dapat bertugas mengumpulkan dan mengelola data yang dihasilkan oleh prosedur data serta menyebarluaskan data di lingkup instansi pemerintah,” katanya.

Suhaimi mengatakan, ada 4 metodologi data yang harus disamakan, antara lain menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Dengan 4 metodologi ini maka data yang dihasilkan tidak akan diragukan lagi. Karena itu, dinas-dinas harus berpedoman kepada 4 kriteria.”Jadi misalnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah menghasilkan data dengan cara tersebut maka tidak perlu lagi statistik membagikan data. Nanti data tersebut tinggal divalidasi dan di-update,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, R. Sabrina mengungkapkan, rapat koordinasi merupakan implementasi Pepres No 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia dan sangat starategis dalam terwujudnya satu data. Data menjadi salah satu data untuk mendorong kebijakan di daerah. “Kami memandang ini sangat penting karena data yang berbeda akan menimbulkan perdebatan. Dalam pencapaiannya tidak selalu sulit sebab setiap OPD membuat datanya sendiri dan akan disatukan diwalidata dalam hal ini Diskominfo,” paparnya.

Selama ini, kata dia, data resmi yang dipakai harus dari BPS. Namun dengan adanya sistem satu data, Diskominfo dengan BPS bersama-sama memverifikasi data dari OPD sehingga terbitlah data yang siapapun harus menggunakan data ini walaupun sumber datanya berasal dari OPD.

“Pemeritah berharap kegiatan ini dapat menghasilkan data statistik yang handal, lebih baik dan dipercaya. Data menjadi hal penting dalam pengambilan kebijakan, data yang berbeda akan membuat kebijakan yang diambil berbeda karena itu satu ini sangat membantu,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Plt Dinas PU Kota Medan, Khairul Syahnan memenuhi janji masyarakat dengan melihat kondisi Jembatan Titi Dua, Sicanang, Belawan, Rabu (30/10). Tim Dinas PU Kota Medan tersebut kemudian memasang pemacang besi agar jembatan tersebut tak amblas.

Kedatangannya bersama PPTK dan rombongan bertujuan untuk merawat jembatan alternatif agar tidak rusak. Selain itu untuk menjelaskan tentang pembangunan jembatan yang akan dikerjakan pada awal tahun 2020.

“Hari ini (kemarin,Red) kita mensurvei ke lapangan, kemarin masyarakat yang berdemo sudah kita sepakati untuk turun ke lapangann

Makanya hari ini kita turun membuat pemancang besi agar jembatan alternatif tidak amblas karena arus sungai,” kata Plt Dinas PU kepada Ketua Formasi, Togu Silaen.

Sebelumnya, lanjut Syahnan, ia telah menerima pernyataan sikap dari Formasi yang melakukan aksi di Kantor Wali Kota Medan. Mengingat adanya gugat di PTUN, makanya proses teender belum bisa dilaksanakan “Jadi, langkah awal yang bisa kita lakukan perawatan. Semua berkas untuk pelaksanaan pembangunan sudah lengkap, tahun 2020 akan segera dibangun,” paparnya.

Mendengar penjelasan itu, Ketua Formasi, Togu Silaen mengapresiasi sikap Dinas PU yang sudah turun ke lapangan. Artinya telah menepati janjiñya sesuai dengan pertemuan sewaktu mereka mengantarkan koin peduli Jembatan Titi Dua Sicanang ke Pemko Medan.

“Kita tidak ingin pembangunan ini gagal lagi, makanya kita tetap memantau dan akan mengawasi proses pelaksanaannya. Harapannya, pembangunan dapat berjalan dengan baik agar bisa dinikmati masyarakat,” pungkasnya.

2020, Jembatan Baru Dibangun

Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan Dinas PU Kota Medan, Mukhyar mengatakan, Dinas PU Kota Medan telah memiliki program percepatan pembangunan jembatan tersebut dengan berencana membangun jembatan yang baru tepat di sebelah jembatan Titi Dua Sicanang.

“Kita upayakan untuk langsung membangun jembatan baru tepat di samping jembatan Titi Dua Sicanang. Supaya cepat kerjanya, kita tidak lagi membuat jembatan sementara, tapi langsung membangun jembatan permanen di samping jembatan yang lama. Mudah-mudahan tahun 2020 sudah terlaksana,” kata Mukhyar kepada Sumut Pos, Rabu (30/10).

Untuk percepatan pembangunan jembatan itu, lanjutnya, Pemko Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan akan segera melakukan pembebasam lahan agar Dinas PU dapat segera menjadikan lah tersebut sebagai oprit jembatan baru yang akan dibangun.

“Untuk itu sekarang sedang diupayakan pembebasan lahan untuk oprit jembatan yang akan dibangun,” kata Mukhyar.

Tak hanya itu, untuk mempercepat proses pra pengerjaan proyek, Dinas PU juga berencana untuk langsung menenderkan pengerjaan jembatan bersamaan dengan proses pembebasan lahan.

“Pembebasan lahan akan kita upayakan kalau bisa di awal 2020 sudah selesai oleh PKPPR Medan dan sembari (proses pembebasan lahan) itu kita tenderkan langsung pengerjaannya.” pungkasnya.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Sicanang (Formasi) Belawan Kota Medan datang ke kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (28/10) untuk mengantarkan uang koin yang telah dikumpulkan oleh masyarakat Sicanang Belawan pada Kamis (24/10) dalam sebuah aksi damai. Pengumpulan dan penyerahan uang koin itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas mangkraknya Jembatan Sicanang.

Seperti diketahui, jembatan titi dua Sicanang Belawan telah dua kali rubuh. Pertama, jembatan Titi dua Sicanang telah dianggarkan pada APBD Kota Medan Tahun 2017 dan dikerjakan oleh PT Jaya Star Utama dengan anggaran sekitar Rp8 miliar. Namun sebelum selesai, sekitar tanggal 6 November 2017, jembatan tersebut amblas.

Pada APBD TA 2018 pekerjaan itu ditender ulang oleh dinas PU Medan dengan nilai Kontrak Rp13,642.443.000. Mirisnya, pada 20 Oktober 2018 jembatan itu kembali amblas. Artinya, Pemko Medan telah menggelontorkan APBD lebih dari Rp21 miliar untuk jembatan yang telah dua kali ambruk tersebut. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan Kebun Kopi Pasar VII Marendal, Kota Medan tak kunjung dilakukan pengaspalan. Padahal amatan Sumut Pos, jalan yang beririsan dengan Kabupaten Deliserdang tersebut sudah dua kali dilakukan pengerasan berupa batu krikil dan pasir.

Kondisi badan jalan rusak parah sekitar Maret lalu. Selang satu bulan berikutnya, Pemerintah Deliserdang melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman terlihat ada melakukan pengerasan jalan. Bahkan pengerasan kembali dilakukan pada awal Oktober namun hingga kini tak kunjung diaspal.

“Udah delapan bulan bekalangan ini Jalan Kebun Kopi Marendal tak juga diaspal. Kondisinya udah sangat parah, semua aspal jalan dalam kondisi menganga,” ujar Affan Lubis, warga Dusun I Marendal yang saban hari melintasi jalan tersebut kepada Sumut Pos, Rabu (30/10).

Dikatakannya, setiap pengendara wajib ekstra berhati-hati ketika melintasi jalan tersebut. Karena hampir tidak ada lagi pilihan jalan yang bagus buat dilalui. Lebih berbahayanya lagi, sambung dia, ketika melintas di waktu hujan, jalanan menjadi licin dan tak jarang pengendara terjatuh.

“Sudah sering kalilah orang terjatuh kalau lewat situ. Apalagi yang belum pernah sama sekali melintas dari jalan itu. Batu kerikil untuk pengerasannya kan jadi licin akibat hujan. Udah gitu airnya masih tergenang terus di badan jalan seperti kubangan kerbau,” katanya.

Ia berharap pemerintah setempat segera melakukan pengaspalan. Sebab jalan tersebut merupakan lintasan utama bagi penduduk Marendal, Deliserdang dan juga Kota Medan.

“Janganlah sampai ada korban jiwa baru pemerintah bertindak. Sangat tidak nyaman kita tiap hari lewat situ dengan kondisi jalan yang rusak parah. Dan setahu saya tahun lalu yang mengerjakan itu Dinas PU Kota Medan. Memang sih jalan itu jalan perbatasan antara Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, tapi kan masyarakat gak mau tahu itu,” katanya.

Warga setempat, Boru Nainggolan menuding pengaspalan jalan tersebut terkesan asal jadi, sebab dalam setahun mau dua kali perbaikan yang dilakukan. “Perlintasan jalan didekat Jalan Sumber Amal ini memang langganan rusak. Umurnya tak sampai setahun pasti sudah hancur lagi.

Udah gitu tak ada drainasenya kanan kiri karena sudah dangkal kali paritnya. Akhirnya air itu tergenang ke badan jalan saat hujan deras. Ditambah lagi pedagang yang jualan di pinggir jalan, sesuka hatinya membuang limbah ke jalan,” ungkapnya.

Ia menuturkan jalan itu berada di wilayah perbatasan tapi Dinas PU Medan yang mengerjakan pengaspalan tahun lalu. “Di sisi kanan ini masuk Kota Medan sedangkan sisi kiri itu Deliserdang. Tapi sampai persimpangan Jalan Kongsi Marendal, masih wilayah Kota Medan. Artinya itulah batasnya,” katanya.

Camat Medan Amplas, Edi Mulia Matondang mengaku tidak mengetahui persis titik kerusakan jalan yang terjadi. Dia mengatakan terlebih dahulu memastikan kepada lurah Harjosari II, apakah jalan tersebut waktu itu yang mengerjakan adalah Dinas PU Medan.

“Aku gak gitu tahu kali jalan itu, pasar-pasar berapanya juga aku kurang tahu. Karena setahuku itukan perbatasan ya, coba nanti kutanya dulu sama lurahnya ya,” ungkapnya saat dikonfirmasi, kemarin.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Medan, Mukhyar yang dikonfirmasi mengatakan, akan segera mengecek kondisi jalan tersebut melalui unit pelaksana teknis (UPT) setempat. “Saya juga akan berkoordinasi dengan lurah setempat, memastikan wilayah tersebut memang masuk Kota Medan. Karena ada informasi bahwa itu masuk wilayah Delisersang,” katanya.

Setelah diterangkan melalui keterangan warga setempat, kalau pengaspalan jalan dilakukan Pemko Medan tahun lalu, Mukhyar kembali mengatakan terlebih dahulu memastikan pekerjaan tersebut memang dilakukan oleh pihaknya. “Kalau memang itu wilayah kita, tentu akan segera kita tindak lanjuti. Terima kasih atas informasinya,” ujarnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto bersilaturahim dengan Pengurus Daerah (PD) Al Jami’yatul Washliyah Medan di Aula Univa, Jalan Sisingamangaraja, Selasa (29/10). Kehadiran Dadang untuk mensinergikan program kepolisian dengan ormas-ormas Islam.

Dadang mengatakan, silaturahim bangun hubungan baik merupakan kunci utama bangun masa depan bangsa yang lebih baik. “Kita bersyukur bangsa kita bangsa besar dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kita harus mampu mengelolanya dengan baik. Kontribusi semua pihak dibutuhkan. Paling penting menjaga keamanann

Kalau tidak aman dan kondusif semua bisa terganggu termasuk ibadah dan aktivitas lainnya,” kata Dadang.

Dadang mengatakan, kondusivitas Kota Medan menjadi tanggung jawab semua pihak. Dadang menuntut kontribusi masyarakat termasuk ormas untuk berperan aktif menjaga keamanan untuk membantu tugas kepolisian.

“Medan aman kondusif berkat kita semua, bukan hanya kerja polisi dan TNI. Kita harapkan ke depan Medan semakin baik dan kondusif. Berbagai hal yang perlu diantisipasi seperti kejahatan jalanan, narkoba, konflik sara. Ini yang coba kita lakukan pendekatan memberikan pencerahan termasuk penegakan hukum. Saya nilai Al Washliyah mitra strategis bagi kepolisian untuk bekerja sama terutama dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat,” ujar Kapolrestabes.

Menurut Dadang, pihak kepolisian siap berkolaborasi dengan Al Washliyah. Dadang turut memuji kontribusi Al Washliyah dalam bidang dakwah dan pendidikan.”Ke depan kita akan buat program real untuk pemberdayaan masyarakat di segala bidang . Saya ajak mari kita pererat silaturahim kita. Saya tahu Al Washliyah ini sudah ada sejak 1930. Berarti turut memperjuangkan NKRI. Punya banyak sekolah dan ulama-ulama besar dari sini,” kata Dadang.

Sementara itu, Ketua PD Al Washliyah Medan Drs A’zam Nasution menyambut positif kehadiran Kapolrestabes Medan dan jajarannya. Dia berharap silaturahim terus terjalin.

“Kehadiran Kapolrestabes dan Kapolsek merupakan cara menambah hasanah silaturahim. Sedikit perlu dijelaskan adalah, Al Washliyah adalah organisasi masa 1930 di Kota Medan. Misi pendidikan dakwah dan sosial. Setelah perkembangan zaman tentu ada perkembangan zaman. Maka di mana Al Washliyah ada di situ ada perguruan karena garisnya adalah pendidikan,” papar A’zam .

A’zam mengaku senang dengan kehadiran Kapolres karena bisa berdiskusi berbagai hal. “Saya katakana, Al Washliyah selalu mengedepankan diskusi dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan tabayyun. Kami juga pastikan jika tidak ada paham radikalisme yang terpapar di sini karena memang pendidikan Islam yang diterapkan di sini mengalir dengan baik,” kata A’zam.

Pada kesempatan itu Dadang berdiskusi dengan para warga Al Washliyah baik itu soal keamanan, kejahatan seperti begal dan kenakalan remaja. Salah satu yang juga dibahas adalah soal radikalisme.

Salah seorang dosen Al Washliyah, Budi mengatakan, jika yang diajarkan di Al Washliyah adalah militansi dalam Islam. Bukan menghalalkan kekerasan. “Jadi kami jauh dari terpapar paham radikalisme. Saya pastikan itu karena memang siswa-siswa Al Washliyah selalu memakai orang-orang dalam sebagai narasumber. Baik itu pesantren kilat dan acara-acara lainnya,” pungkasnya. (dek/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah I KPPU melakukan audiensi dan koordinasi dengan Gubernur Riau dalam rangka melakukan advokasi pencegahan dan sinergitas kebijakan daerah di Kantor Gubernur Riau, Rabu (30/10).

Kepala Kanwil I KPPU, Ramli Simanjuntak bersama staf diterima langsung oleh Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar didampingi oleh Asisten II Setda Provinsi Riau Indra dan Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Elly Suriani beserta staf.

Ramli menyampaikan bahwa KPPU mempunyai tugas dalam melakukan saran pertimbangan dan penegakan hukum sesuai dengan UU No 5 tahun 1999 sehingga perlu melakukan pencegahan dalam penegakan hukum dan sinergitas dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Salah satu sektor unggulan di Provinsi Riau adalah komoditas sawit yang memiliki potensi sangat besar dalam persaingan usaha, dan saat ini menjadi fokus penelitian KPPU Kanwil I, sesuai dengan perannya dalam pengawasan kemitraan, KPPU memiliki tugas sebagaimana di amanatkan dalam UU No 20 Tahun 2008 jo PP No 17 Tahun 2013 tentang Usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sementara itu, Gubernur Riau menyampaikan bahwa pihaknya sangat siap bekerjasama dengan KPPU baik dalam fungsi penegakan hukum, fungsi pembuatan kebijakan dan fungsi pengawasan kemitraan.

Gubernur berharap KPPU dan Pemprov Riau dapat melakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan kewengan KPPU kepada seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Riau baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, pelaku usaha dan stakeholder di Provinsi Riau. (rel/gus/ila)