MEDAN, SUMUTPOS.CO – Elemen buruh di Sumatera Utara menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2020 sebesar Rp2,49 juta. Wujud konkrit penolakan yang mereka lakukan, melakukan aksi turun ke jalan dengan estimasi massa ribuan buruh dari beberapa perusahaan.

“Ada (rencana aksi demonstrasi dan turun ke jalan). Tapi belum kita rapatkan, nanti kita kabari. Rencana minggu depan,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Willy Agus Utomo menjawab Sumut Pos, Senin (28/10)n

Dalam aksi nanti, FSPMI tidak sendiri. Mereka akan mengajak delapan elemen buruh lain yang ada di Sumut. Estimasi sementara massa aksi yang akan turun tersebut, sebut Willy, sebanyak 2.000-an orang. “Mungkin minggu depan sudah tahu. Sekitar 2.000-an buruh akan turun. Kita juga akan ajak gabung elemen serikat buruh lain yang tergabung dalam Gerbang (Gerakan Buruh Bangkit). Mungkin ada sekitar 8 organisasi buruh di Sumut,” katanya.

Sebelumnya buruh metal menegaskan, menolak kenaikan UMP Sumut 2020 yang hanya naik sebesar 8,51 persen atau naik menjadi Rp2,49 juta. “Kami menolak kenaikan UMP Sumut tahun 2020, itu sangat tidak layak bagi kaum buruh, kami minta kenaikan UMP Sumut Rp3 juta dan UMK Medan dan kabupaten lain sebesar Rp3,7 juta – Rp4 juta,” ujar Willy didampingi Sekretaris Tony Rickson Silalahi.

Menurut dia UMP Sumut sudah selayaknya naik 15-20 persen atau sebesar Rp3 juta. Sebagaimana disebutkan dalam surat edaran Menaker, sambung dia, kenaikan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang selama ini ditolak buruh Indonesia. Kata Willy, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah segera merevisi PP 78/2015, khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum. “Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di pasar,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, KHL yang digunakan dalam survei pasar adalah KHL yang baru, yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Adapun KHL yang baru tersebut berjumlah 78 item dari yang sebelumnya 60 item. Menurut informasi, bilang dia, KHL baru sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional berjumlah 78 item. Namun demikian, FSPMI menghitung KHL baru adalah 84 item.

“Jika perhitungan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan KHL yang baru tersebut, maka kenaikan upah minimum tahun 2020 berkisar 15 – 20 persen. Oleh karena itu buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8, 51 persen,” katanya.

Belum Teken

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan Sumut mengungkapkan, hingga kemarin (28/10), surat keputusan (SK) Gubernur sekaitan penetapan UMP Sumut 2020 belum ditandatangani Gubsu Edy Rahmayadi. “Sampai sekarang belum. Malah info yang kita dengar, masih di Biro Hukum karena belum selesai dieksaminasi,” ujar Kabid Hubungan Industrial Disnaker Sumut, Maruli Silitonga.

Pihaknya berharap, sebelum 1 November nanti, SK penetapan UMP Sumut 2020 sudah dapat diumumkan ke publik. Kemudian dari SK UMP Sumut itu pula, bisa dipakai menjadi acuan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Sementara itu Kepala Biro Hukum Setdaprovsu, Andy Faisal yang ditanyakan lagi ihwal ini menegaskan, sudah selesai diperiksa oleh pihaknya. “Kalau di kami sudah. Sudah saya teken itu SK-nya. Tinggal menunggu pimpinan saja,” tandasnya. (prn)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah akhirnya merilis jadwal pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yakni dimulai 11 November 2019. Pendaftaran CPNS yang dibuka untuk 68 Kementerian/Lembaga dan 462 di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, sepenuhnya dilakukan secara online melalui laman SSCASN.BKN pada tanggal 11 November 2019. Untuk itu, para calon pelamar diminta mulai menyiapkan berkas.

“SAYA hari ini menandatangani pendaftaran CPNS,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, saat dikonfirmasi, Senin (28/10).

Berdasarkan catatan, pelamar hanya boleh melamar untuk satu instansi dan formasi jabatan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Seluruh tahap tes akan dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Tahap tes tersebut antara lain Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dimulai pada Februari 2020, dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Maret 2020.

“Dokumen yang perlu disiapkan pelamar untuk diunggah ke dalam portal https://sscasn.bkn.go.id di antaranya scan KTP asli, foto, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, serta beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi,” kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, Senin (28/10).

Ridwan menjelaskan, dalam masa pengumuman ini, instansi yang membuka formasi CPNS 2019 diminta untuk mempublikasikan pengumuman resmi di situs web dan media sosial masing-masing.

Pemerintah akan membuka 197.111 formasi, yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 37.854 formasi pada 68 kementerian/lembaga dan instansi daerah 159.257 formasi pada 462 pemerintah daerah.

Terdapat dua jenis formasi yang dibuka pada CPNS tahun 2019 ini, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus meliputi cumlaude, diaspora, dan disabilitas pada instansi pusat dan daerah, serta formasi khusus putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis pada instansi pusat.

Sedangkan formasi jabatan yang dibuka adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dosen, teknis fungsional, dan teknis lainnya. Tiga besar formasi pada penerimaan CPNS kali ini adalah guru (63.324 formasi), tenaga kesehatan (31.756 formasi), dan teknis fungsional (23.660 formasi).

Pemerintah tidak membuka formasi tenaga administrasi di tahun ini, karena jumlahnya sudah hampir separuh dari total di Indonesia. Sehingga, pada rekrutmen kali ini, pemerintah fokus membuka formasi untuk jabatan yang berkontribusi memberikan perubahan.

“Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa saat pendaftaran daring telah dibuka, masyarakat diharapkan terlebih dahulu membaca dan memahami segala ketentuan pendaftaran yang akan tertuang pada portal SSCASN,” ujar Ridwan.

Jika memang menemukan kesulitan, pelamar dapat memperlajari informasi yang ada pada kanal Frequently Asked Question (FAQ). “Jikapun FAQ tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan pendaftaran, BKN menyediakan kanal helpdesk daring dalam portal yang dapat dijadikan sebagai media pengaduan,” tutur Ridwan.

Dalam kanal ini, lanjut Ridwan, tertuang sejumlah tahapan pengaduan yang dapat dilakukan pelamar untuk kemudian disampaikan solusi oleh petugas helpdesk daering.

Pemerintah mengingatkan agar para calon pelamar berhati-hari terhadap kemungkinan penipuan berkaitan dengan proses penerimaan CPNS tahun 2019. Perlu diinformasikan bahwa tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan.

Masih Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, menurutnya, jumlah penerimaan tahun ini terpantau berkurang dari seleksi di tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, pada seleksi CPNS 2018 lalu, total lowongan yang disediakan mencapai 238.015 formasi, di mana 51.271 posisi diantaranya ditempatkan di pemerintah pusat.

Saat ditanya kementerian/lembaga mana yang pada CPNS 2019 menyediakan bangku paling banyak, Ridwan mengaku belum mengetahuinya secara pasti. “Kita belum tahu. Jadi kami (BKN) baru menerima totalnya, tapi berapa-berapanya saya tidak tahu. Karena masing-masing ada di amplop yang dibagikan kepada tiap instansi,” pungkas Ridwan.

BUMN Turut Buka Lowongan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN turut membuka formasi lowongan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019. Pendaftaran administrasi CPNS akan digelar dalam waktu dekat.

“Untuk formasi nasional, pendaftaran CPNS Kementerian BUMN akan digelar sekitar November,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN Ferry Andrianto, kemarin.

Ferry mengatakan Kementerian BUMN telah menyerahkan formasi CPNS 2019 kepada Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Adapun tahun ini, Kementerian BUMN membuka 25 lowongan. Kementerian BUMN telah mengumumkan pembukaan lowongan CPNS melalui akun media sosial Twitter resminya.

“Sebentar lagi Kementerian BUMN akan membuka lowongan bagi CPNS 2019 lohh.. Yuk, ajak teman, keluarga, pacar dan gebetan kamu buat gabung jadi bagian dari keluarga Kementerian BUMN,” tulis akun resmi Kementerian.

Akun Twitter itu juga menginformasikan bahwa pengumuman teranyar terkait pendaftaran CPNS BUMN tertera dalam situs resmi bumn.go.id.

Pemkab Dairi Buka 285 Formasi

Sebelumnya, sejumlah pemerintah daerah di Sumut telah mengumumkan jumlah formasi penerimaan CPNS di lingkungannya masing-masing. Pemko Medan misalnya, mengusulkan penerimaan 193 formasi.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi membuka formasi CPNS tahun 2019 sebanyak 285 orang. Jumlah ini sesuai surat Kemenpan-RB,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Suasta Ginting melalui Plt Kabag Humas Pemkab Dairi, Palti Pandiangan, Senin (28/10).

Formasi CPNS sebanyak 285 orang tersebut terdiri dari tenaga pendidikan 222 orang dan tenaga kesehatan 63 orang. Pemkab Dairi siap melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya setelah ada petunjuk lebih lanjut dari Kemenpan-RB.

Ditanya kapan akan dibuka pendaftaran dan berapa dana yang ditampung pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dairi tahun 2019 untuk perekrutan CPNS dimaksud, Suasta menyebut akan dikoordinasikan lebih lanjut.

“Masyarakat khususnya yang ingin mendaftar, agar tetap memantau webside Kemenpan-RB, sehingga mengetahui perkembangan perekrutan CPNS,” ucap Ginting.

Pemprov DKI Rekrut 2.998 CPNS Tahun 2019

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 sebanyak 2998 orang. Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir mengatakan, 2998 orang itu untuk mengisi tiga sektor.

“Kurang lebih ada 2.998 orang untuk mengisi tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis administrasi lainnya,” ujar Chaidir saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Namun, ia tak menjelaskan secara rinci berapa saja slot yang dibutuhkan dari tiga sektor itu. Ia mengatakan, jumlah yang ditentukan Menpan untuk penerimaan CPNS ini lebih sedikit dibandingkan yang diajukan BKD sebelumnya. Chaidir mengatakan, pihaknya sebelumnya mengajukan 2500 orang untuk CPNS dan 11.150 orang untuk P3K.

“Nah untuk PNS ini kita ajukan 2500, yang untuk P3K kita ajukan 11.150 sedianya untuk menampung tenaga yang K2. Namun yang P3K ini tidak turun, yang diturunkan formasi CPNS,” kata Chaidir. (rud/kps/bbs)