PADAMKAN: Mobil Damkar milik Pemko Tebingtinggi mencoba memadamkan api.
sopian/sumut pos
PADAMKAN: Mobil Damkar milik Pemko Tebingtinggi mencoba memadamkan api.
sopian/sumut pos
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Diduga akibat hubungan arus pendek listrik (Korsleting), gedung eks Rumah Sakit Herna di Jalan Veteran Kota Tebingtinggi, nyaris ludes dilahap si jago merah, Senin (28/10).
Meski tak ada korban jiwa, akibat hubungan arus pendek listrik tersebut, tiga unit mobil Damkar milik Pemko Tebingtinggi sempat turun ke lokasi kejadian untuk memadamkan api.
Salah seorang saksi, Sangkot pedagang kaki lima di seputaran Jalan Veteran Kota Tebingtinggi mengatakan, awalnya melihat kepulan asap hitam dari dalam bangunan eks Rumah Sakit Herna. Takut ada kebakaran, warga pun melaporkan ke polsek terdekat.
“Sedang berjualan, tiba tiba ada orang berteriak ada kebakaran, saat dilihat kepulan asap sudah membumbung tinggi dari dalam bangunan eks Rumah Sakit Herna,” jelasnya.
Kepala SPKT A Polres Tebingtinggi, Aiptu Terlaksana Sembiring yang ditemui di lokasi kebakaran membenarkan adanya peristiwa ini. “Asap berasal dari percikan api yang diduga terjadi akibat dari adanya hubungan arus pendek listrik di bekas ruangan pertemuan gedung rumah sakit itu,” jelas Aiptu Terlaksana Sembiring. (ian/han)
STUNTING: Dua balita warga Dusun Sirongit, Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, mengalami stunting.
FAJAR DAME HARAHAP/sumut pos
STUNTING: Dua balita warga Dusun Sirongit, Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, mengalami stunting.
FAJAR DAME HARAHAP/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu), R Sabrina mengungkapkan, pengentasan stunting (gagal tumbuh pada anak balita) di Sumatera Utara melihat faktor penyebab, bukan setelah terjadinya stunting. Tapi kenapa anak-anak stunting.
“Pengentasan stunting yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Sumut melihat dari faktor penyebab, baik itu mulai dari usia kandungan dan gizi yang untuk para ibu-obu hamil,”ujar Sekdapropsu R Sabrina, Senin (28/10), usai memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tingkat Provsu di lapangan Ika Bina Rantauprapat.
Menurut Sabrina, pengentasan stunting mesti dimulai dari bagaimana perawatan anak-anak dalam usia kandungan. Sehingga pemerintah juga ikut memperhatikan perkembangan kesehatan para ibu hamil.
“Jadi ada program pemerintah juga untuk ibu hamil dan melahirkan,” kata dia.
Berikutnya setelah anak lahir, lanjut Sabrina, ada juga program pemerintah untuk penguatan gizi bagi para balita. Stunting juga, kata dia, dipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan yang ada dan sangat diperlukan.
Ditambahkan Sabrina, apabila semua sektor terlibat dan bersatu menjalankan program pemerintah, maka tugas untuk menurunkan angka stunting semakin berkurang.
“Terpenting kesadaran dari keluarga masing- masing terhadap kesehatan. Termasuk mesti memperhatikan ibu hamil, anak balita dan bagaimana generasi muda menghindari pengaruh negatif,” tandasnya.
Sementara itu, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, Pravalensi balita stunting di Labuhanbatu mencapai 36,37 persen.
“Angka stunting di Labuhanbatu, untuk anak umur 0 sampai 59 bulan sebesar 36,37 persen,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, Alwi Mujahit, Senin (28/10). Di antaranya, kata dia, dua orang balita yang ditemukan di Dusun Sirongit, Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.
Stunting menurutnya adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Terutama pada periode 1.000 hari pertama Kehidupan (1.000 HPK). Yaitu dari janin hingga anak berusia 2 tahun.
“Anak tergolong stunting apabila tinggi badan atau panjang badan berada di bawah minus dua standard deviasi panjang atau tinggi anak seusianya,” bebernya.
Sementara se-Sumut, angka stunting sebesar 32,39 persen. Artinya, setiap 100 balita di Sumatera Utara, ada 32 orang lebih yang stunting.
“Sumatera Utara ada 32,4 % atau 3 dari 10 anak balita mengalami stunting, keadaan ini lebih tinggi dari Nasional (30,8%). Dari hasil Riskesdas 2013, Sumut pada urutan ke-6 dan tahun 2018 turun menjadi urutan ke-14,” jelasnya
Meski belum mendapat data pravalensi balita stunting di tahun 2019, Pemprovsu kata dia berupaya menekan angka ke level 27 persen.
“Tapi untuk 2019 belum diperoleh datanya. Kita masih berupaya menekan angkanya dengan target hanya 27 persen,” papar Alwi.
Sejumlah strategi percepatan penanggulangan dan pencegahan stunting dilakukan. Di antaranya, dengan menetapkan lima pilar. Yakni, komitmen dan visi Pemerintahan, Kampanye Nasional dan Komunikasi. Perubahan Prilaku Konvergensi, Koordinasi dan konsolidasi Program Pusat, daerah dan Desa. Memudahkan akses Ketahanan Pangan dan Gizi serta pemantauan dan evaluasi(*)
LITERASI: Kadis Pendidikan Langkat, H.Syaiful Abdi menghadiri puncak festival Literasi Kecamatan Pematang Jaya tahun 2019.
LITERASI: Kadis Pendidikan Langkat, H.Syaiful Abdi menghadiri puncak festival Literasi Kecamatan Pematang Jaya tahun 2019.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Kadis Pendidikan H.Syaiful Abdi menghadiri puncak festival Literasi Kecamatan Pematang Jaya tahun 2019, di Lapangan Sepakbola Desa Sarang Jaya, Kecamatan Pematang Jaya, Langkat, Minggu (27/10).
Pelaksanaan kegiatan untuk kedua kalinya, Kecamatan Pematang Jaya mendapat penghargaan, yakni Anugrah Literasi kategori Kecamatan Giat Literasi dari Forum Masyarakat Literasi Indonesia (Formalindo). Piagam penghargaan itu langsung diserahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Formalindo Agus Marwan, kepada Camat Pematang Jaya Ahmad Fitria, disaksikan Kadis Pendidikan. Kadis Pendidikan pada sambutannya, sangat mengapresiasi dan berharap kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pematang Jaya diikuti kecamatan lainnya. “Selain berdampak positif bagi kemajuan daerah, dapat juga meningkatkan minat baca seluruh lapisan masyarakat,” sebutnya.
Dengan rajin membaca tentunya, terang Kadis Pendidikan, mampu meningkatkan SDM dengan terus bertambahnya ilmu pengetahuan dan wawasan. “Artinya, ketika masyarakat suatu daerah tidak ketinggalan informasi, maka kemajuan daerahnya akan dapat diraih,”sebutnya.
Dijelaskan Kadis Pendidikan, literasi adalah suatu kemampuan seseorang untuk menggunakan potensi dan keterampilan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca dan menulis.
“Saya mengucapkan terima kasih dengan terlaksananya acara ini, yakni festival yang mencerdaskan anak bangsa, serta mengucapkan selamat atas penghargaan yang diterima,” sampainya. Senada, Sekjen Formalindo Agus Marwan menyebutkan, pihaknya sangat mengapresiasi Kecamatan Pematang Jaya, karena pertama kali yang melaksanakan program pengembangan literasi secara konsisten dan berkesinambungan dengan melibatkan masyarakat. “Semoga dapat dipertahankan dan menjadi virus bagi daerah lainnya untuk ikut melaksanakannya,”ungkapnya.
Sementara Camat Pematang Jaya, menyampaikan terimakasih kepada Bupati Langkat beserta jajaran Pemkab Langkat dan semua pihak, atas dukungannya hingga kegiatan ini terlaksana dengan sukses dan meriah. Untuk pelaksanaannya, terang Fitria, selama 10 hari dimulai dari 17 sampai 26 oktober, diisi dengan 23 perlombaan dan kegiatan literasi diikuti ratusan peserta, mulai dari pelajar tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat sampai dewasa (umum), bahkan semua desa juga mengutus perangkatnya untuk mengikuti kegiatan. “Sedangkan pada 27 oktober adalah acara puncak, sekaligus pemyerahan piagam dan hadiah bagi peserta yang meraih juara,” terangnya. (bam/han)
DILANTIK: Sekda melantik 6 pejabat di lingkungan Pemko Binjai
teddy/sumut pos
DILANTIK: Sekda melantik 6 pejabat di lingkungan Pemko Binjai
teddy/sumut pos
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, dr Sugianto dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai. Tiga hari program kerjanya, akan menerapkan Program Si-IBAN.
Pelantikan Sugianto juga bersamaan 5 pejabat eselon III setingkat kepala bidang oleh Sekretaris Daerah Mahfullah Daulay di Pendopo Umar Baki, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, Senin (28/10).
Adapun 5 pejabat eselon III dimaksud yakni, Ruslianto sebagai Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Nelly Rosa Hasibuan sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Darwis sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Zulfan sebagai Kepala Bidang Tata Ruang Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai.
Sekda mengatakan, pelantikan dan mutasi jajaran pejabat pada instansi pemerintah merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta bagian dari pola pembinaan karir aparatur.
“Khusus pada bidang kesehatan, saudara harus segera menyusun program dan kegiatan yang lebih mengarah pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, peningkatan kualitas mutu layanan kesehatan utamanya pada Puskesmas yang menjadi ujung tombak peningkatan kualitas kesehatan serta manfaatkan pengetahuan pada pengelolaan rumah sakit guna menemukan sinergitas yang baik dalam pemberian layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat Binjai,” seru Sekda.
Terapkan Program Si-IBAN
Sementara, dr Sugianto akan menerapkan Program Si-IBAN dalam waktu 3 hari kerja usai dilantik. Program tersebut, kata dia, akan diterapkan di semua Puskesmas yang ada di Kota Rambutan. Menurut dia, program ini sudah diterapkannya di rumah sakit milik Pemko Binjai .Program Si-IBAN adalah sistem pelayanan terintegrasi untuk ibu dan bayi yang baru lahir.
Setiap bayi yang baru lahir akan langsung mendapatkan surat keterangan lahir, nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga, akte kelahiran serta kartu BPJS. “Program Si-IBAN akan kita lanjutkan ke seluruh Puskesmas di Binjai. Jadi, semua masyarakat Binjai yang melahirkan di Puskesmas secara otomatis bayinya akan langsung mendapatkan surat keterangan lahir, NIK, KK, akte kelahiran dan kartu BPJS, yang diberikan secara gratis,” kata Sugianto. (ted/han)
SERAHKAN: Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menyerahkan trofi kepada pemenang lomba pidato dan fotografi cagar budaya usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di lapangan alun-alun Deliserdang.
SERAHKAN: Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menyerahkan trofi kepada pemenang lomba pidato dan fotografi cagar budaya usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di lapangan alun-alun Deliserdang.
LUBUKAPAM, SUMUTPOS.CO – Peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober ke-91 di Deliserdang, ditandai dengan pengibaran Bendera Merah Putih di lapangan Alun-alun Pemkab Deliserdang, Senin(28/10).
Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan, membacaka pidato tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga RI peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 mengambil tema “Bersatu Kita Maju”. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa.
Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi, sehingga memungkinkan para pemuda untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing.
Masih pidato Menpora yang disampaikan Ashari, pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas.
Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional.
Tema Bersatu Kita Maju sesungguhnya diperuntukan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi bagi pemuda menjadi keharusan karena di tangan pemuda lah Indonesia bisa lebih maju.
Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia.
Dipenghujung upacara, Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan memberikan trophi dan hadiah kepada pemenang lomba pidato antar organisasi pemuda dan lomba fotografi cagar budaya Deliserdang. (btr/han)
DIMANGSA: Warga saat menemukan lembu Jumingi yang mati dimangsa harimau di sekitar hutan TNGL.
bambang/sumut pos
DIMANGSA: Warga saat menemukan lembu Jumingi yang mati dimangsa harimau di sekitar hutan TNGL.
bambang/sumut pos
BAHOROK, SUMUTPOS.CO – Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sementara ditutup untuk umum, pasca temuan seekor lembu milik warga yang mati akibat dimangsa harimau yang keluar dari hutan.
Menurut Jumingin (57), ternak lembu miliknya bukan kali pertama dimangsa harimau. “Ini merupakan kejadian yang ke-3, pertama pada bulan Desember 2014, lalu kejadian kedua terjadi di bulan Agustus 2018, dan hari ini merupakan yang ketiga,”beber Jumingin, Senin (28/10).
Dijelaskannya lembu miliknya dimangsa harimau diketahui Minggu (27/10) sore. Saat itu, dirinya hendak memindahkan hewan peliharaannya ke dalam kandang setelah seharian dibiarkan mencari rumput di sekitar hutan TNGL. “Awalnya rasa curiga muncul saat berada di lokasi, sekitar 30 ekor lembu seperti gelisah dan ketakutan,”ungkapnya.
Saat melakukan penghitungan, lanjut Jumingin, seekor lembu miliknya tidak kelihatan. Tidak berselang lama, seorang warga menemukan bangkai lembu miliknya mati sekitar 800 meter dari batas TNGL.
Saat ditemukan, pada bagian ekor lembu miliknya terdapat terluka lebar akibat cakaran dan gigitan harimau. Dan diprediksi, harimau mulai memakan lembu miliknya pada malam hari.
Ternak lembu miliknya jadi mangsa harimau, warga Dusun VII, Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat inipun melaporkannya ke petugas TNGL.
Camat Bahorok, Nuriansyah Putra membenarkan bahwa ternak lembu warganya menjadi korban kebuasan harimau yang keluar dari hutan TNGL.
“Hari ini ditemukan warga, kejadian hilangnya sudah dari Sabtu. Lembu itu dimangsa harimau, ada bekas terkaman, gigitan harimau,” kata Nuriansyah Putra. Dijelaskannya, kondisi area lingkungan warga dan area TNGL memang berdekatan. Dan warga setempat biasanya beternak lembu dengan cara dilepas liar di sekitar hutan TNGL.
“Sudah puluhan tahun ya warga ternaknya dilepas ke hutan, bukan dikandangi, jadi bisa searea dengan lintasan harimau yang memang di situ habitatnya. Tidak ada warga ganggu kawasan TNGL, karena selama ini juga kami koordinasi terus. Lembu warga yang dimakan harimau juga sudah diganti pihak TNGL seharga lembu yang mati,” katanya.
Humas TNGL, Diro mengatakan, untuk sementara kawasan TNGL ditutup oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL) guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kemungkinan harimau masih berkeliaran di sekitar bangkai lembu yang belum habis dimangsa.
“Warga diharapkan berhati-hati saat beraktivitas ke kawasan perkebunan di daerah TNGL. Saat ini kami sudah koordinasi dengan beberapa pihak untuk mengawasi, dan memasang kamera jebak di sekitar lokasi kejadian. Ada banyak jumlah tim yang menjaga lokasi,” pungkasnya. (bam/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Medan, Alida, mengatakan pihaknya berupaya agar pimpinan definitif bisa dilantik besok (hari ini,Red) atau lusa. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Surat Keputusan (SK) pimpinan DPRD Medan sedang dieksaminasi oleh Biro Hukum Setdaprov Sumut.
“Katanya hari ini draft SK nya naik ke Gubernur. Mudah-mudahan pagi ini bisa ditandatangani pak Gubernur agar siangnya bisa kami jemput. Kalau sudah begitu, besok atau lusa sudah bisa dijadwalkan agenda pelantikan Pimpinan DPRD Medan yang defenitif. Kami upayakan memang dalam pekan ini pelantikan Pimpinan defenitif,” ujarnya, saat ditemui, Senin (28/10).
Wanita yang akrab disapa Uni itu tidak begitu tahu apakah surat pengantar dari DPC Partai Gerindra Kota Medan untuk Ihwan Ritonga sudah keluar atau belum. “Karena berkasnya sudah di Pemprov Sumut, mungkin surat pengantarnya langsung ke sana, tidak lagi melalui kami,” jelasnyan
Uni mengatakan, tata tertib (Tatib) DPRD Medan yang saat ini dibahas oleh Pokja (Kelompok Kerja) akan disahkan setelah ada pimpinan defenitif. “Tatib memang masih dalam tahap pembahasan, setelah pimpinan defenitif dilantik baru tatib disahkan,” jelasnya.
Berbeda dengan keterangan Sekretaris DPRD Medan, Abdul Aziz yang mengaku belum menerima Surat Keputusan (SK) pimpinan defenitif DPRD Kota Medan yang telah ditandatangani Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). “Sampai sekarang belum kita terima SK-nya. Kalau sudah kita terima maka secepatnya pelantikan akan kita lakukan,” tegas Sekretaris DPRD Medan, Abdul Aziz, kepada wartawan, Senin (28/10).
Dikatakannya, kalau nanti SK sudah diterima sekretariat, maka bisa secepatnya dipersiapkan pelantikan pimpinan dewan defenitif. “Tapi semuanya kan tergantung pimpinan DPRD sementara, kalau memang disuruh secepatnya, maka kami siapkan. Tapi itu juga butuh waktu karena harus mempersiapkan undangan untuk semua tamu yang berkepentingan,” katanya.
Terkait Tata tertib (Tatib) DPRD Medan yang saat ini dibahas oleh Pokja (Kelompok Kerja), lanjutnya, akan disahkan setelah ada pimpinan defenitif. “Tatib memang masih dalam tahap pembahasan, setelah pimpinan defenitif dilantik baru tatib disahkan,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Medan sementara, Ihwan Ritonga mengatakan, penetapannya sebagai pimpinan DPRD Medan defenitif sudah selesai berdasarkan SK dari DPP Partai Gerindra yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
“Surat dari DPP Partai Gerindra sebagai penetapan saya selaku pimpinan DPRD Medan sudah ada. DPC kan hanya penghubung, makanya Gubernur pun telah menekan SK penetapan keempat pimpinan DPRD Medan itu,” katanya.
Seperti diketahui, ada 4 pimpinan DPRD Medan untuk periode 2019-2024. Selaku Ketua akan dijabat oleh Hasyim SE (PDIP). Wakil Ketua I akan dijabat oleh Ihwan Ritonga (Gerindra), Wakil Ketua II akan dijabat oleh Rajuddin Sagala (PKS) dan Wakil Ketua III akan dijabat oleh HT Bahrumsyah (PAN). (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Sumatera Deli Lestari Indah (SDLi) siap membuka diri untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah di Sumatera Utara. Perusahaan transporter yang konsern di bidang penanganan limbah ini, memiliki komitmen sebagai solusi terhadap permasalahan limbah yang ada di Indonesian
“Sejak 2017, PT SDLi telah menambah fasilitas reefer container didalam izin dan site pengumpulan sebagai salah satu wujud dan komitmen visi kami, sebagai perusahaan yang dapat memberi solusi atas permasalahan limbah,” kata Direktur Utama PT SDLi, Robin Halim kepada wartawan di Medan, Senin (28/10).
PT SDLi, kata dia, berlokasi di Sumut dan telah beroperasi sejak 2016 dengan visi menjadi perusahaan pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3) secara terpadu dan berbasis ecofasilitas yang taat terhadap peraturan pengelolaan limbah B3 di Indonesia.
“Kami (PT SDLi) telah lulus audit oleh lembaga audit SMK3 dan mendapatkan predikat bendera emas untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai PP No.50 tahun 2012. Juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan pengumpul LB3 yang taat dalam pengelolaan LB3 di Provinsi Sumatera Utara yang diberikan kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumut, Hidayati waktu itu (2017),” katanya.
Mengutip pemberitaan The Wall Street Jurnal pada 2015, kata dia, bahwa yang menjadi masalah utama di Indonesia perihal lingkungan adalah belum adanya perhatian terhadap permasalahan limbah. Atas dasar itulah, PT SDLi hadir dan siap menjadi solusi bagi negeri dalam urusan pengelolaan limbah termasuk limbah B3.
“Termasuk kedepan kami siap membuka diri untuk berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumut, maupun seluruh rumah sakit di Sumut dalam hal pengelolaan limbah organik, non-organik ataupun juga limbah B3,” kata Rusli.
Ia menambahkan seiring perkembangan zaman, teknologi dan kebutuhan manusia, maka begitu juga bertambahnya jenis dan karakteristik limbah baik organik ataupun limbah B3 yang mesti dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mencegah pencemaran lingkungan kehidupan manusia agar tetap dapat berkesinambungan dengan seimbang terhadap alam semesta, sebagai manifestasi konkrit umat manusia dalam memperbaiki san menjaga alam-Nya.
“Maka atas dasar ini, PT Sumatera Deli Lestari Indah akan selalu berperan aktif dalam mengatasi dan menawarkan solusi bagi seluruh penghasil limbah pada khususnya, untuk sama-sama bekerja demi menjaga lingkungan hidup dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih, aman, Lestari dan indah sebagai warisan yang akan dilestarikan kepada generasi kita selanjutnya,” pungkasnya. (prn/ila)
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan, sejak Januari hingga Agustus 2019 jumlah kasus gigitan hewan anjing tercatat 361 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 329 kasus terjadi di Kota Medan. Sedangkan sisanya 32 kasus terjadi di luar Medan.
Kepala Dinkes Medan dr Edwin Effendy mengatakan, dari semua kasus yang terjadi itu tidak ada yang positif rabies. Artinya, mereka digigit bukan oleh hewan penular rabies (HPR). Begitu juga korban meninggal dunia akibat gigitan anjing tersebut, tidak ada yang meninggal.
“Positif HPR (rabies) dan yang meninggal belum ada. Sementara, dari semua kasus tersebut yang diberi vaksin anti rabies (VAR) ada 168 kali,” ungkapnya akhir pekan lalu.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) dr Mutia Nimpar menjelaskan, pada Januari terjadi 37 kasus gigitan anjing, Februari 25 kasus, Maret 39 kasus, April 40 kasus, Mei 45 kasus, Juni 34 kasus, Juli 62 kasus dan Agustus 47 kasus. Dari semua kasus ini, paling banyak terjadi pada laki-laki sebanyak 169 orang. Sisanya adalah perempuan 160 orang. “Di bulan Juli yang tertinggi ada 62 kasus, dan kita berikan suntik VAR 36 kali,” beber Mutia.
Dia melanjutkan, untuk kasus gigitan anjing di luar Medan yang terjadi 32 kali, tertinggi pada Mei ada 9 kasus. Kemudian, pada Juli 6 kasus, Februari dan Juni 5 kasus. Lalu, pada Maret, April dan Agustus 2 kasus serta 1 kasus di Januari. “Kasus di luar Medan yang terjadi ini berdasarkan permintaan vaksin rabies,” ucap Mutia.
Berdasarkan golongan umur dari jumlah kasus gigitan anjing tersebut, lanjutnya, terjadi mulai dari usia 1-4 tahun 13 kasus, usia 5-14 tahun 80 kasus, usia 15-45 tahun 148 kasus, terakhir lebih dari 45 tahun 88 kasus. “Paling banyak yang mengalami gigitan anjing usia 15-45 tahun. Namun, perlu ditekankan tidak ada yang terkena rabies,” paparnya.
Mutia mengimbau agar warga yang memiliki hewan anjing, kucing atau monyet agar melakukan vaksinasi rutin setahun sekali. “Memang untuk program tidak khusus, namun ada yang 1 tahun dan 6 bulan sekali tergantung vaksinnya,” pungkas dia. (ris/ila)
TEKEN: Kepala Dinas SDACKTR Sumut, Alfi Syahriza (tengah) menandatangani Pakta Integritas Bebas Dari Narkoba bersama BNNP Sumut, dan seluruh jajaran diinstansinya, di kantor dinas itu Jalan Sakti Lubis Medan, Senin (28/10).
TEKEN: Kepala Dinas SDACKTR Sumut, Alfi Syahriza (tengah) menandatangani Pakta Integritas Bebas Dari Narkoba bersama BNNP Sumut, dan seluruh jajaran diinstansinya, di kantor dinas itu Jalan Sakti Lubis Medan, Senin (28/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jajaran Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Pembacaan Deklarasi Bersama Bebas Dari Narkoba dan Penandatanganan Pakta Integritas Bebas Narkoba di kantor dinas tersebut, Jalan Sakti Lubis Medan, Senin (28/10).
Kepala Dinas SDACKTR Sumut, Alfi Syahriza mengungkapkan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika 2018-2019, yang juga dalam rangka Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) 2018-2019.
“Oleh karenanya kita selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, berkewajiban melaksanakan kegiatan seperti sekaligus wujud nyata kita memerangi bahaya penyalahgunaan narkotika,” katanya.
Menurut Alfi penyalahgunaan narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun. Daya rusaknya juga luar biasa. Bisa merusak karakter manusia, merusak fisik, dan kesehatan masyarakat serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan sebuah bangsa.
“Dengan daya rusak seperti itu, narkoba bisa digolongkan sebagai kejahatan luar biasa dan serius. Tidak ada pilihan lain bagi kita untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Dan perang terhadap kejahatan narkoba memerlukan kerja sama semua pihak, tidak hanya Badan Narkotika Nasional namun semua pihak mesti turun tangan membantu melawan kejahatan narkoba,” katanya.
Mantan Kadis Pekerjaan Umum Binjai juga menegaskan, jika setelah deklarasi dan penandatanganan pakta integritas tersebut masih didapati pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) dilingkupi Dinas SDACKTR terjerat penyalahgunaan narkotika, maka dirinya tak akan sungkan untuk memecat siapa saja yang terlibat.
“Saya akan bertindak represif jika ada ASN dan pejabat kita melakukan kejahatan narkoba ini, baik apakah dia sebagai pemakai apalagi pengedar. Takkan ada ampun lagi untuk itu. Karena sebelum saya diberi amanah bertugas di dinas ini, hal-hal semacam ini pernah terjadi. Saya harapkan kedepan kejahatan-kejahatan narkoba maupun minuman keras, tidak ada lagi di instansi kita setelah deklarasi ini,” katanya.
Pengucapan deklarasi bebas dari narkoba dipandu seorang kepala bidang di Dinas SDACKTR, lalu diikuti semua pejabat dan ASN dilingkungan instansi teknis tersebut. Sementara untuk penandatanganan pakta integritas, disaksikan langsung Kadis SDACKTR, Alfi Syahriza didampingi Sekretaris Muhammad Haldun bersama Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNNP Sumut, Karjono mewakili kepala BNNP Sumut. Penandatanganan pakta integritas meliputi jajaran eselon III, eselon IV dan para ASN dilingkup instansi tersebut.
Karjono usai acara kepada Sumut Pos memberi apresiasi atas kegiatan deklarasi yang digagas Dinas SDACKTR Sumut. Menurut dia, kegiatan ini sangat baik sekali sebab sebagai tindak lanjut dari Inpres No.6/2018, dimana semua OPD di Pemprovsu harus membuat rencana aksi P4GN tersebut.
“Salah satunya membuat pakta integritas bagi seluruh ASN dilingkungannya. Jadi mereka sudah berjanji untuk tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyalahgunaan narkoba,” katanya.
Pihaknya berharap bagi OPD yang sudah melaksanakan kegiatan deklarasi dan penandatanganan pakta integritas ini mampu menstimulus bahaya narkoba ke keluarganya masing-masing. “Sehingga selain si ASN yang bersih, lingkungan OPD bersih juga keluarga ASN ikut bersih dari penyalahgunaan narkoba ini. Itu intinya,” pungkasnya. (prn/ila)
