UJIAN: Ratusan CASN saat mengikuti ujian di Kompleks Kodam I/BB Jalan Gatot Subroto Medan, tahun lalu.
UJIAN: Ratusan CASN saat mengikuti ujian di Kompleks Kodam I/BB Jalan Gatot Subroto Medan, tahun lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2019 secara online di laman SSCASN BKN dijadwalkan akan dimulai November, bulan depan. Saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menunggu instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, kapan tanggal dimulai pendaftaran CASN.
“Dari sisi BKN, insyaallah siap. Tinggal instansi yang harus menyelesaikan semua setting admin SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) dan menyiapkan format pengumuman jika sewaktu-waktu pengumuman resmi disampaikan oleh MenPAN-RB,” kata Karo Humas BKN Mohammad Ridwan, Jumat (25/10).
Dia mengungkapkan, sejak Selasa (21/10) hingga Jumat (25/10) ini, pihaknya melakukan bimbingan teknis kepada admin instansi untuk setting formasi, dan lain-lain di SSCASN. Dia berharap, setting tersebut selesai sebelum pengumuman resmi penerimaan CASN 2019 keluar. “Saya sudah tanya ke KemenPAN-RB, apakah hari ini atau tidak. Namun belum ada respons, kita tunggu saja,” ucapnya.
Yudhantoro Bayu, koordinator portal SSCASN BKN menambahkan, setting formasi yang dimaksud adalah rincian jabatannya beserta kuota masing-masing kementerian/lembaga dan daerah. Mereka memasukkannya dalam sistem sebelum diumumkan. “Kemarin setiap instansi sudah mendapatkan formasi dari MenPAN-RB. Nah, formasi itu dimasukkan ke dalam SSCASN. Jadi mekanismenya sebelum diumumkan ke publik, di-cross check dulu dengan formasi yang diterima,” tuturnya.
Tahun ini, formasi yang disiapkan pemerintah sebanyak 197.111 khusus CASN. Sedangkan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) belum ada kebijakan apa-apa.
Portal SSCN Tak Berlaku Lagi
Mohammad Ridwan juga mengingatkan para pelamar CASN 2019 yang akan melihat pengumuman formasi apa yang dibuka dan kemudian mendaftar, dipersilakan membuka portal SSCASN BKN. Portal lama SSCN BKN tidak digunakan lagi. ‘“Proses rekrutmen CASN 2019 hanya menggunakan satu sistem yaitu SSCASN. Selain itu tidak ada lagi. Portal SSCN tidak berlaku lagi,” ungkap Ridwan.
Sebelumnya, Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen menjelaskan, tahun lalu jumlah pendaftar CASN yang membuat akun sebanyak 4,6 juta orang. Namun, yang memastikan data hanya 3,6 juta. Itu belum termasuk Papua, Papua Barat, Palu, dan Donggala.
Melihat tingginya antusiasme masyarakat mendaftar CASN, diperkirakan tahun ini ada kenaikan jumlah pendaftar 10-20 persen. Diprediksi 5 jutaan pendaftar akan masuk ke sscasn.bkn.go.id. Karena sudah dihitung dengan wilayah Papua, Papua Barat, Palu, dan Donggala.
Pada prinsipnya, menurut Ridwan, sistem SSCASN BKN sudah siap. Meski begitu masih menunggu cross check data dari Kementerian/Lembaga dan daerah sebelum diumumkan ke publik. “Harus difinalkan dulu semua formasinya baru bisa dipublikasikan. Semoga sebelum keputusan MenPAN-RB pengumuman CPNS 2019 dimulai, data K/L dan daerah sudah beres semua,” tandasnya. (esy/jpnn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belum sebulan pascadilantik, puluhan anggota DPRD di Sumatra Utara (Sumut), baik tingkat provinsi maupun maupun kabupaten/kota, sudah ‘menggadaikan’ SK Pengangkatan-nya. Mereka memanfaatkan Kredit Multiguna (KMG) Bank Sumut, dengan agunan SK Pengangkatan sebagai anggota dewan. Tak tanggung-tanggung, total yang menggadaIkan SK mencapai 95 persen.
“Anggota DPRD yang sudah dilantik, sudah mengambil kredit. Di antaranya DPRD Sumut, DPRD Kota Medan, dan DPRD daerah lainnya. Mungkin tepatnya bukan menggadaikan SK. Tetapi Kredit Multiguna dengan jaminan SK Pengangkatan,” kata Sekretaris.
Perusahaan PT Bank Sumut, Syahdan Ridwan Siregar, Kamis (24/10).
Syahdan menjelaskan, pagu Kredit Multiguna adalah 40 persen dari total yang diterima anggota dewan setiap bulannya. Tapi yang diterima di luar tunjangan jabatan. Masa kreditnya selama 5 tahun. Jadi 40 persen penghasilan x 5 tahun.
“Contohnya, jika anggota dewan menerima sekitar Rp70 juta per bulan, maka kredit yang diajukan adalah 40 persen dari Rp70 juta, dikali 60 bulan. Jadi pinjamannya bisa berkisar Rp1,68 miliar,” jelas Syahdan.
Dikatakannya, sisa 5 persen anggota dewan yang tidak mengambil kredit ini, diduga karena ada urusan lain. “Atau dalam proses mengurus surat keterangan. Tapi mayoritas sudah mengambil,” tandasnya.
Mengenai tingkat kredit macet atau nonperforming loan (NPL) kredit ini, disebutnya, tidak ada alias 0 persen. “Kondisinya memang begitu sejak dulu. Itu karena gaji anggota dewan juga melalui Bank Sumut. Jadi tidak pernah telat bayar,” sebutnya.
Ditanya berapa kontribusi kredit yang sudah diambil para anggota dewan tersebut terhadap total kredit Bank Sumut, Syahdan mengaku, belum dapat angkanya. “Karena anggota dewan, gajinya tidak sama. Jadi untuk sekarang tidak tahu berapa angkanya. Tapi mungkin di akhir bulan bisa dapat angkanya,” katanya.
Baskami: Paling Besar Cuma Rp200 Juta
Mengenai ‘budaya’ setiap anggota dewan di Sumut menggadaikan SK ke bank sebagai jaminan guna mengajukan pinjaman, pascadilantik sebagai wakil rakyat, Ketua sementara DPRD Sumut, Baskami Ginting, mengakui. Namun menurutnya, jumlahnya tidak sebesar yang disebut pihak Bank Sumut. Menurutnya, pascadilantik sekitar sebulan lalu, hanya sekitar 20 persen dari total 100 wakil rakyat di DPRD Sumut, yang mengajukan pinjaman ke bank dengan menggadaikan SK.
“Sudah ada beberapa kawan-kawan yang begitu (menjaminkan SK ke bank). Tapi jumlahnya belum banyak. Baru sekitar 20 persenlah,” ujar Baskami, Jumat (25/10).
Ia mengakui turut menandatangani langsung permohonan para koleganya, untuk memperlancar urusan ke perbankan. Namun demikian, ia meminta media massa tidak ikut membentuk opini miring sekaitan hal ini, karena mekanisme tersebut sudah lazim dan juga legal.
“Ini ‘kan yang halal. Masa gitu aja pakai diberitakan segala? Kasihan juga kawan-kawan yang mengajukan itu. ‘Kan untuk kebutuhan hidup keluarga mereka juga,” katanya.
Disinggung mengenai besaran nilai pinjaman yang diajukan para koleganya, politisi PDI Perjuangan ini menyebut, tidak terlalu besar. “Saya nggak tahu kali. Ada batas maksimal bisa (pinjam) hingga miliaran rupiah. Tapi seingat saya, paling banyak ada yang mohonkan Rp200 juta melalui Bank Sumut. Jadi memang nggak terlalu banyak,” katanya.
Sekretaris DPRD Sumut, Erwin Lubis, mengaku untuk urusan pinjaman uang ke bank, para anggota dewan langsung langsung berurusan ke pihak bank. “Bukan urusan sekretariat. Itu ‘kan pinjaman pribadi. Jadi mereka langsung ke Bank Sumut. Tanya aja ke Bank Sumut, saya gak pernah tau kalau mereka udah minjam,” pungkasnya.
Anggota DPRD Sumut, M Faisal yang ditanya ihwal ini, mengaku sama sekali belum memanfaatkan SK untuk mengajukan pinjaman ke bank. Begitupun untuk urusan payroll (sistem penggajian) sebagai wakil rakyat, ia mengaku belum ada terkoneksi ke pihak perbankan. “Sejauh ini belum ada yang begitu penting untuk mengambil pinjaman ke bank. Dan saya belum ada mengambil pinjaman apapun ke Bank Sumut,” katanya.
Ia juga belum terpikir dalam waktu dekat mengambil pinjaman ke bank dengan cara menggadaikan SK. “Belum, belum ada sampai ke sana. Selama tabungan dan bisnis kita masih ada, sayang jugalah mau menggadaikan SK. Kecuali memang ada hal yang sangat penting nantinya, barulah menjadi pertimbangan,” kata politisi PAN ini.
DPRD Dairi Belum Ada Ajukan Pinjaman
Dari Kabupaten Dairi, dari 35 anggota DPRD yang dilantik 14 Oktober 2019 lalu, belum satupun meminta surat pengantar dari Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk mengajukan pinjaman ke bank.
“Hingga sekarang belum ada kita proses surat pengantar pinjaman uang ke bank. Dan setahu saya, harus ada surat pengantar dari bagian keuangan Sekwan. Kemungkinan sekarang masih tahap proses. Sebab untuk penggajian mereka saja masih dalam proses,” kata Plt Sekwan DPRD Dairi, Erikson Purba, menjawab Sumut Pos terkait usulan kredit ke bank Sumut di Sidikalang, Jumat (25/10).
Ia menjelaskan, berdasar bengalaman di periode lalu, para anggpta dewan biasanya mengisi permohonan data dulu di DPRD sebelum ke bank. “Dan sampai sekarang belum ada saya tandatangani data untuk anggota dewan untuk meminjam ke bank,” tegasnya. (prn/rud)
AJUDAN: Ajudan Wali Kota Medan (baju putih) ikut diamankan KPK.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan pengumpulan duit dari dinas-dinas, untuk menutupi kelebihan biaya perjalanan Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin. Untuk itu, KPK memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Eldin.
“Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pengumpulan dana dari beberapa dinas di Kota Medan untuk menutupi biaya perjalanan Dinas Wali Kota dan jajarannya,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (25/10).
Kedua saksi yang diperiksa adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Medan Abdul Johan Batubara dan Kasi Pemelihara Drainase Dinas PU Medan Fikri Hamdi Harahap. Kedua bersaksi untuk Eldin.
Dzulmi Eldin diamankan KPK dalam OTT pada Selasa (15/10). Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap.
Selain Eldin, KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Isa Anshari dan Kasubbag Protokoler Syamsul Fitri Siregar sebagai tersangka. Eldin diduga menerima suap total Rp 330 juta.
Duit itu diduga untuk menutupi kelebihan biaya perjalanan dinas ke Jepang yang ditagih kepadanya. Kelebihan dana Rp 800 juta itu diduga akibat istri dan anak serta pihak lain yang tak berkepentingan turut ikut ke Jepang.
“Keluarga TDE (Tengku Dzulmi Eldin) bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama 3 hari di luar waktu perjalanan dinas. Di masa perpanjangan tersebut, keluarga TDE didampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan, yaitu SFI (Syamsul Fitri Siregar),” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/10).
Mungkin OTT Berkurang
Sementara itu, Agus Rahardjo menatap masa depan pemberantasan korupsi selepas berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ketua KPK itu menyebutkan operasi tangkap tangan (OTT) tidak akan segencar sebelumnya.
“Mungkin lo ya… OTT-nya dikurangi,” kata Agus di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (25/10).
UU Nomor 19 Tahun 2019 merupakan hasil revisi dari aturan lama KPK. Dalam UU baru itu, kegiatan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan wajib atas izin Dewan Pengawas KPK.
Padahal penyadapan menjadi satu langkah awal KPK dalam melakukan OTT. Berlikunya prosedur baru itu dianggap KPK bisa mempersulit OTT.
Namun Agus tetap berharap KPK tetap berjalan pada jalur pemberantasan korupsi yang hakiki. Bilamana kelak OTT berkurang, Agus berharap, penyelidikan kasus-kasus dengan kerumitan lebih bisa diangkat ke permukaan.
“Justru mendalami kasus-kasus lebih besar. Yang itu pasti perlu waktu yang lama,” kata Agus.
“Oleh karena itu, tapi memang biasanya hasilnya lebih dalam lebih mengetahui, biasanya uang yang diberikan terkait dengan instansi. Jadi mungkin OTT-nya berkurang, tapi kemudian kasusnya lebih dalam ya,” imbuh Agus. (dtc)
TERMUDA: Angela Tanoesoedibjo menjadi satu-satunya perempuan sekaligus wakil menteri termuda.
TERMUDA: Angela Tanoesoedibjo menjadi satu-satunya perempuan sekaligus wakil menteri termuda.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dari 12 wakil menteri pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Angela Tanoesoedibjo menjadi satu-satunya perempuan sekaligus yang termuda di kelompok elite tersebut. Dalam balutan kebaya merah, putri konglomerat Hary Tanoesoedibjo itu mempertegas eksistensinya di acara pelantikan wakil menteri.
Angela ditunjuk menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Indonesia Maju periode kedua Presiden Jokowi. Dicecar pertanyaan, dia mengaku siap membantu pemerintah untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Pada hari ini Bapak Jokowi memberi saya kepercayaan bisa membantu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Angela usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10).
“Jadi mungkin saya bisa dikatakan paling muda sekarang ini di umur 32 tahun. Tapi saya memiliki background manajemen di bidang media dan berbagai bidang lain seperti retail, finance, dan banyak unit lainnya yang saya pegang. Semoga ini (pengalaman-red) bisa membantu saya untuk bisa kerja secara kreatif, cepat, efisien, dan punya high impact yang tinggi sekali,” paparnya.
Angela mengaku belum pernah bekerja sama dengan Wishnutama yang sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Saya cukup kenal Pak Wishnutama karena kan industri TV kan cukup sempit ya. Jadi sering mendengar nama beliau dan beliau cukup keratif. Saya tidak sabar (ingin) bekerja sama dengan Pak Wishnutama,” paparnya.
Apa targetnya dalam satu tahun ke depan?
“Jadi dalam satu tahun ke depan fokus ke lima destinasi yang sudah diarahkan Pak Jokowi untuk dibangun dengan berbagai event. Tapi kita perlu membangun inftasrukturnya dan ekosistemnya sehingga juga memadai,” jawab Angela.
Terakhir, Angela siap mundur dari dunia bisnisnya di MNC Group. Dia akan fokus pada posisi barunya sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“Tentunya dengan aturan yang berlaku, saya harus mundur dari segala posisi di bisnis usaha MNC Group,” pungkasnya. (bbs)
UMUMKAN
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan 12 Wakil Menteri (Wamen) Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jumat (25/11).
UMUMKAN
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan 12 Wakil Menteri (Wamen) Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jumat (25/11).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri untuk 11 Kementerian, yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju. Jumlah 12 wamen ini dinilai terlalu gemuk. Apalagi sebelumnya Presiden Joko Widodo berjanji menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien.
JUMLAH tersebut meningkat dari sebelumnya yang hanya memiliki 3 Wamen. Yakni Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri keuangan, dan Wakil Menteri ESDM. Terlebih, dari 12 Wamen yang diputuskan, dominasi dari kalangan elit partai politik dan relawan cukup kuat. Yakni 7 orang berbanding 5 orang yang berasal dari kaum profesional.
Pengamat Politik Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, sama seperti menteri, jabatan wakil menteri juga jabatan politis. Posisinya kerap kali diisi untuk mengakomodasi kepentingan. Untuk wamen sendiri, Ujang menilai Jokowi sengaja memperbanyak untuk mewadahi kelompok yang tidak masuk menteri.
“Untuk partai kelas dua. Makanya ada PSI, ada Perindo, relawan,” ujarnya kepada, Jawa Pos, kemarin (25/10). Seperti diketahui, dalam mengarungi pemerintahan keduanya, Jokowi membawa gerbong koalisi yang cukup besar.
Dari segi urgensi, lanjut dia, keberadaan wamen pada kementerian relatif tidak terlalu penting. Sebab sejatinya, menteri sudah dibantu Sekterariat Jenderal dan Dirjen atau Deputi. Namun bagi stabilitas pemerintahan, Presiden berkepentingan untuk mengakomodir berbagai kelompok dan representasi.
“Untuk rakyat nyaris tidak ada. Justru menambah anggaran yang dikeluarkan. Tapi untuk Jokowi ini penting,” imbuhnya.
Pernyataan senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Defny Holidin. Menurut dia, keputusan presiden akan berpengaruh besar terhadap kecepatan jalannya roda pemerintahan. “Saya melihat justru penyelenggaraan pemerintah akan tidak efektif,” ungkap dia kepada Jawa Pos kemarin.
Apalagi, dari 12 wamen, lebih banyak yang berasal dari parpol, relawan, serta profesional yang sudah terafiliasi parpol. Fakta itu bertentangan dengan niat mereformasi birokrasi. “Itu berarti berlawanan dengan tujuan awal kita membangun reformasi birokrasi yang terlembagakan, yang efisien, yang bisa mengoptimalkan fungsi kerja birokrasi,” terangnya.
Keputusan yang diambil oleh Jokowi, kata dia, memang mirip dengan langkah SBY ketika memulai era kedua kepemimpinannya. Namun demikian, dia melihat corak yang tampak dari komposisi wamen Jokwi jauh dari rasionalitas oleh publik. “Jadi, kita mungkin bisa menerima posisi wamen itu kalau memang ada keterbatasan kapasitas birokrasi,” imbuhnya. Padahal, sudah ada pejabat-pejabat karir yang memiliki kompetensi memadai seperti dirjen dan deputi.
Hal lain yang kurang positif adalah adanya wamen yang dipasangkan dengan menteri yang berasal dari parpol. Dia khawatir nantinya lebih banyak penetrasi politik ketimbang kerja nyata. Komposisi menteri dan wamen seperti itu, masih kata Defny, bertentangan dengan tujuan reformasi birokrasi yang ingin mencegah terjadinnya politisasi birokrasi.
Jubir: Agar Kerjanya Cepat
Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman membantah anggapan birokrasi akan melambat. Sebaliknya, keberadaan Wamen akan membuat pekerjaan lebih terakselerasi. “Karena kan presiden pengen cepat kerjanya. Jadi harus dibantu oleh banyak,” ujarnya.
Yang terpenting, lanjutnya, pembagian tugas untuk wamen harus jelas. Untuk Kementerian Pertahanan misalnya, visi Presiden untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan dalam negeri akan terbantu dengan adanya Wamen yang memiliki latar belakang industri.
“Pak Trenggono kan keahliannya di korporasi, pembangunan industri. Jadi beliau akan bantu pak prabowo dalam upaya industrialisasi pertahanan negara,” imbuhnya.
Selain itu, hal lain yang ingin dicapai dengan banyaknya Wamen adalah menambah representasi. Sehingga kabinet bisa terisi oleh putra-putri terbaik Indonesia. “Semua pulau-pulau besar terwakili ya sudah ya. Jawa, sumatera, kalimantan kan ada putra dayak. Putra papua sudah ada, Putra dari sulawesi utara ya. Jadi semuanya sudah lengkap selesai,” kata dia.
Tugas-tugas Wamen
Sementara itu, sama seperti pengumuman menteri Rabu (23/10) lalu, Presiden Joko Widodo juga memperkenalkan langsung para Wamen, kemarin. Hanya saja, jika menteri diperkenalkan di undakan halaman depan Istana Merdeka, pengenalan Wamen digelar di undakan dalam istana yang ukurannya lebih kecil.
Sambil memperkenalkan, Jokowi langsung memberi tugas. Kepada Wamenlu Mahendra Siregar, Presiden meminta untuk fokus pada diplomasi ekonomi. Khususnya terkait perjanjian perdagangan antar negara dan investasi global. “Misalnya Indonesia-Australia CEPA yang belum, saya berikan target kepada pak wamenlu untuk selesaikan,” ujarnya.
Sementara untuk Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Presiden meminta untuk fokus membantu Menhan Prabowo Subianto dalam hal pengembangan industri strategis pertahanan. Kemudian untuk Wamenpar Angela Tanoesoedibjo, Jokowi meminta untuk memperkuat promosi pariwisata.”Pengusaha yang berpengalaman di bidang media. Pinter dalam promosi-promosi,” kata dia.
Selanjutnya kepada Wamen ATR Surya Chandra meminta untuk fokus pada penyelesaian konflik agaria dan sengketa lahan. Lalu Wamen PUPR Wempi Wetipo diminta untuk fokus pada pengawasan proyek infrastruktur, khususnya yang ada di Indonesia timur.
Untuk Wamen LHK Alue Dohong, Jokowi meminta untuk fokus pada pelestarian hutan dan lingkungan. Lalu kepada Wamendes Budi Arie Setiadi, Presiden menginstruksikan untuk memperkuat pengawasan penggunaan dana desa. “Karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air, Pak Mendes perlu diberikan back up,” ucapnya.
Kemudian kepada Wamenag Zainut Tauhid, presiden kelahiran Solo itu meminta untuk mendukung posisi menteri. Khususnya terkait pendidikan agama dan dakwah. Sementara Wamendag Jerry Sambuaga diminta untuk fokus pada perjanjian perdagangan dan peningkatan ekspor ke pasar-pasar baru.
“Pak Wamenkeu, Suahasil Nazara. Beliau sudah lama berekcimupung lama, sehingga optimalisasi anggaran agar tepat sasaran dan berikan manfaat pada rakyat bisa dilakukan,” tuturnya menambahkan.
Terakhir, Jokowi meminta duet Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kartiko Wirdjoatmodjo dapat memperkuat pengawasan dan mengawal peningkatan valuasi aset BUMN. Jokowi mengaku sengaja memberi dua wamen mengingat jangkauannya yang luas. “BUMN gede sekali, kita ada 140-an BUMN dengan aset kurang lebih 8.400 Triliun,” ungkapnya.
Setelah dilantik, Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi didampingi sang istri Salimah, langsung ngantor di kantor Kemenag Lapangan Banteng. Setelah bertemu dengan Menag Fachrul Razi, dia menuju ruangan kerjanya. Kepada media, Politisi PPP itu menegaskan bahwa dirinya menjadi wakil menteri sebagai representasi PPP.
“Tapi kalau dada saya dibelah, keluarlah darah NU,” katanya. Dia mengatakan tidak ada penugasan spesifik dari Presiden Joko Widodo terkait posisinya sebagai wakil menteri. Sambil berjalan, pembagian tugas akan dibicarakan dengan Menag Fachrul.
Meskipun begitu, Zainut mengungkapkan beberapa arahan saat dia diterima Presiden Jokowi sebelum pelantikan. Diantaranya adalah peningkatan mutu pendidikan madrasah dan Diniyah, serta pendidikan keagamaan lainnya. Termasuk juga pendidikan di pesantren. Tujuannya untuk peningkatan mutu SDM. Sesuai dengan program besar pemerintahan Jokowi jilid kedua.
“Kemudian juga terkait dengan pengembangan dakwah keagamaan. Agar dakwah itu sesuai dengan tujuan,” tuturnya. Menurut dia dakwah sesuai tujuan yaitu meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan umat. Serta mendorong ukhuwah persaudaraan dan toleransi.
Zainut mencontohkan ada ceramah atau khutbah yang isinya itu bukan memberikan kesejukan. Tidak memberikan pesan-pesan damai. Tapi isinya justru pesan penuh dengan provokasi. “(Dakwah seperti, Red) Ini juga perlu dicermati. Jangan sampai dakwah malah menimbulkan perpecahan di umat,” katanya.
Apalagi di era media sosial saat ini. Ada dakwah dengan khusus disampaikan melalui media sosial. Dakwah semacam ini bisa menimbulkan dampak, jika tidak dikelola dengan baik. Justru akan menimbulkan perpecahan dengan umat.
Terkait dengan munculnya polemik sosok Menag yang pensiunan jenderal TNI, Zainut berharap bisa mereda. Seiring dengan jalinan komunikasi yang baik antara Kemenag dengan ormas-ormas keagamaan. Zainut mengatakan bersama Menag Fachrul tentu akan menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh ormas keagamaan. Dia juga mengatakan Presiden Jokowi pasti memiliki pertimbangan mengangkat para menteri-menterinya.
Menteri BUMN Punya 2 Wamen
Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, meski memiliki dua wamen, nantinya tidak akan ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara wakil menteri dengan deputi. “Nanti duduk juga dengan para deputi, ada tugas jobdesk yang baru,” ujarnya.
Sayangnya, dia masih enggan menjelaskan secara detail tentang pembagian tupoksi wakil menteri dengan deputi. Pada masa menteri BUMN Rini Soemarno, memang tidak ada wakil menteri yang mendampingi. Rini hanya didampingi oleh tujuh deputi.
Di antaranya Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media. Lalu, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha serta Deputi Infrastruktur Bisnis.
Saat ini, sejumlah pekerjaan rumah telah menanti untuk diselesaikan oleh Erick Thohir, Budi Gunadi Sadikin maupun Kartika Wirjoatmodjo. Salah satunya proyek kereta cepat Jakarta – Bandung, Jakarta – Surabaya, lalu negosiasi valuasi RDMP (Refinery Development Master Plan) Cilacap antara Pertamina dengan Saudi Aramco maupun gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Negosiasi Aramco dan Pertamina untuk pembangunan refinery ini bagus untuk (ketahanan) energi nasional. Lalu, Jiwasraya kita tahu bagaimana kondisinya, kita cari tahu cari solusinya,” ungkap Bos Mahaka Group tersebut. Budi Gunadi Sadikin memiliki pengalaman mumpuni dalam memimpin BUMN melakukan negosiasi dengan korporasi asing.
Dia berhasil memimpin PT Inalum (Persero) membeli saham hasil divestasi PT Freeport Indonesia. Saat ini, Inalum juga mengemban amanat guna membeli saham hasil divestasi PT Vale Indonesia. Erick juga berjanji untuk tidak melakukan bongkar pasang direksi BUMN dalam jangka waktu relatif singkat.
“Selama mereka profesional dan target bottomline (laba) tercapai. Walaupun kita sepakat kemarin, namanya korporasi kan profit oriented tetapi ada juga yang memang harus rugi karena kebijakan untuk pembangunan,” terangnya. (far/syn/wan/vir)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan, D Lumbantoruan menyebutkan, CV Viktor belum dapat melunasi pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp19 juta, atas proyek pembangunan Outlet di Sipinsur yang berbiaya Rp850.800.000.
“Terhitung sejak surat Bupati, hingga saat ini belum ada pelunasan pembayaran yang dilakukan CV Viktor,” kata Lumbantoruan kepada sejumlah wartawan, Jumat (25/10) di kantornya.
Padahal, lanjut D Lumbantoruan, pembayaran itu sudah jatuh tempo pada 28 Juli 2019, terhitung 60 hari sejak Bupati Dosmar Banjarnahor mengeluarkan surat tertanggal 27 Mei 2019 atas pembayaran denda keterlambatan.
Dijelaskan Lumbantoruan, CV Viktor pernah melakukan pencicilan pembayaran.
“Sebenarnya sudah dua kali dibayar kepada pemerintah, pertama Rp 5 juta, dan pada 31 Juli lalu sebesar Rp 8 juta, tapi untuk Rp5 juta, saya lupa tanggal berapa ditransfernya,”beber Lumbantoruan.
Tercatat, kini utang CV Viktor mencapai Rp19 juta lagi, dari nilai yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan senilai Rp 32.330.400. “Saya terus tagih kontraktor sesuai kewajibannya, tapi sampai sampai sekarang belum dilunasi,” kata Lumbantoruan.
Disinggung, apakah perbuatan kontraktor itu melawan hukum , mantan pegawai di Badan Pemerintahaan Desa ini enggan menjawab. Namun, dirinya menyebut bahwa perbuatan kontraktor itu akan dikenakan sanksi yaitu blacklist.
Menurut dia, terjadinya kelebihan pembayaran itu, dikarenakan pengerjaan proyek pembangunan Outlet yang berfungsi untuk pameran tidak tuntas sampai batas kontrak pada 31 Desember 2018 lalu, dari kontrak kerja pada 2 November 2018. Ternyata, capaian hasil pekerjaan baru 97 persen.
“Jadi 3 persen lagi, pemerintah berutang, Cuma perusahaan kena dedna karena keterlambatan menyelesaikan setelah diperiksa oleh BPK,” terang Lumbantoruan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, Radna Marbun kepada wartawan belum lama ini mengatakan, bahwa CV Viktor dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 32 juta atas proyek pembangunan tersebut.
Dari denda itu, pihaknya sudah beberapa kali melakukan teguran, mulai surat hingga mendatangi perusahaan tersebut yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.
Menurut Radna, pemerintah diberi tenggat waktu 60 hari oleh BPK untuk segera menyelesaikan permasalahaan tersebut. Batas akhir pembayaran sampai dengan 28 juli 2019,” ,” katanya pada 19 Juli 2019 lalu dikantornya.(mag-12/han)
DISALURKAN. Salahsatu kios pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi telah menyalurkan pupuk kepada anggota kelompok tani.
DISALURKAN. Salahsatu kios pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi telah menyalurkan pupuk kepada anggota kelompok tani.
SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi mendapat realokasi (tambahan) pupuk bersubsidi sebanyak 4.070 ton. Penambahan ini merupakan keempatkalinya, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pertanian RI.
Hal itu disampaikan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu di sela-sela membuka sosialisasi penerapan sistem kartu tani di Kantor Camat Berampu, Kamis (24/10).
Kepada para petani, Eddy menyampaikan, usulan penambahan pupuk bersubsidi telah disetujui pemerintah pusat. Sehingga dalam waktu dekat, para petani sudah bisa menebus pupuk tersebut di kios-kios yang telah diunjuk distributor.
Untuk memastikan tidak terjadinya penyelewengan dan agar sampai kepada petani, bupati telah menginstruksikan petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk mendampingi petani saat menebus pupuk bersubsidi di kios pengecer. “Setiap kios harus ada PPL,” tegas Eddy.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Dairi, Herlina Tobing menyebutkan, realokasi pupuk subsidi tersebut yakni jenis urea 920 ton, SP36 1.700 ton, ZA 1.000 ton, NPK 350 ton serta Organik 100 ton. (rud/han)
tes CASN
Salah seorang peserta saat mengikuti ujian Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), beberapa waktu lalu. Pemerintah membuka seleksi CASN pada 25 Oktober. Sedangkan Sumatera Utara mendapatkan formasi atau kuota CASN 2019.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) mendapat alokasi penambahan calon aparatur sipil negara (CASN) sebanyak 179 orang.
Hal itu sesuai kuota kebutuhan jumlah CASN yang ditetapkan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI.
“Sudah ditetapkan jumlah CASN yang akan direkrut di berbagai daerah, termasuk untuk Kabupaten Labura,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Labura, Susi Asmarani melalui Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Pengembangan Karir, Panji Tri Asmara, Jumat (25/10).
Kuota penerimaan CASN tahun 2019 yang disetujui Kemenpan RB untuk Kabupaten Labura sebanyak 179 orang. “Seluruhnya untuk S-1. Tidak ada yang dari D-3,” kata Panji.
Dijelaskannya, formasi yang diberikan berjumlah 179 orang tersebut terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan tenaga teknis lainya. Untuk tenaga kesehatan, Panji mengatakan, peserta harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).
Ia menambahkan, mengenai jadwal pengumuman pendaftaran masih menunggu informasi lebih lanjut. Namun kemungkinan, pendaftaran akan berlangsung tahun ini, sedangkan waktu tes dimungkinkan pada awal tahun depan. (mag -13/han)
ASPIRASI: Ketua DPRD, Basyaruddin Nasution menerima aliansi mahasiswa dan pemuda Kota Tebingtinggi dalam menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Tebingtinggi.
ASPIRASI: Ketua DPRD, Basyaruddin Nasution menerima aliansi mahasiswa dan pemuda Kota Tebingtinggi dalam menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Tebingtinggi.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tebingtinggi yang tergabung dalam Rembuk Pemuda Tebingtinggi menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.
Melalui tiga juru bicara mereka, Anton Sahputra Hutahuruk, Peter Munthe dan M Isnan Taufiq Siregar menyampaikan aspirasi terkait beberapa kebijakan Pemko Tebingtinggi yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Dalam orasinya, mereka prihatin dengan masih tingginya angka pengangguran di Kota Tebingtinggi, karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. “Kami berharap Pemko Tebingtinggi tidak hanya mengejar pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan SDM dan membuka lapangan pekerjaan,”kata Anton.
Para mahasiswa juga berharap Pemko Tebingtinggi menjalankan sistem dengan baik, sehingga tidak ada lagibirokrasi yang berbelit belit dan memakan waktu, sehingga mengganggu investor untuk berinvestasi.
“Aksi kami ini sama sekali tidak ada muatan politis, dan bukan untuk meminta minta proyek kepada Pemko Tebingtinggi, tapi hal ini kami lakukan karena kecintaan terhadap Kota Tebingtinggi untuk lebih baik lagi,”bilangnya.
Para aliansi mahasiswa juga mengaku juga siap memberikan dukungan kepada Wali Kota Tebingtinggi dan DPRD Tebingtnggi untuk diskusi bersama demi Tebingtinggi lebih baik, tampa embel embel,” tegas Anton.
Kedatangan mahasiswa itupun disambut langsung oleh Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution.
“DPRD Tebingtinggi akan membuka peluang dan mengajak mahasiswa untuk duduk berdikusi dalam mengatasi segala permasalahan yang ada dan mencarikan solusi yang terbaik,”ujar Basyaruddin.
“Kita manfaatkan gedung DPRD untuk berdiskusi, atau kami siap datang untuk diundang berdiskusi. Karena kita cinta Tebingtinggi,”sambung Basyaruddin.
Setelah mendapat penjelasan, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan petugas kepolisiam dan Satpol PP Kota Tebingtinggi. (ian/han)
BANJIR: Kondisi Pasar Inpres yang terendam banjir kiriman akibat meluapnya Sungai Sei Padang, Jumat (25/10).
SOPIAN/SUMUT POS
BANJIR: Kondisi Pasar Inpres yang terendam banjir kiriman akibat meluapnya Sungai Sei Padang, Jumat (25/10).
SOPIAN/SUMUT POS
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Hujan deras yang mengguyur Kota Tebingtinggi dan wilayah hulu Sei Padang, mengakibatkan ratusan rumah warga dan Pasar Inpres di Jalan Gurami Kota Tebingtinggi, kebanjiran, Jumat (25/10).
Kondisi yang sama juga terjadi di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebingtinggi. Luapan air yang merendam rumah warga 30-70 centimeter.
Terendam banjir, aktivitas jua-beli di Pasar Inpres pun sempat lumpuh total.
Dikatakan Alex Prahmana, luapan air tiba-tiba menggenangi Pasar Inpres. “Banjirnya datang tiba tiba. Para pembeli langsung meninggalkan pasar,” kata Alex.
Sedangkan Lisa (48) warga Kampung Semut, Kelurahan Bandar Utama Kota Tebingtinggi mengatakan, banjir mulai masuk ke dalam rumah sejak pagi. Penyebabnya karena sungai Sei padang meluap pasca hujan deras.
Terkait bantuan, diakui Lisa, pihak kelurahan sudah melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terendam banjir.
Kepala BPBD Kota Tebingtinggi Wahid Sitorus, menjelaskan pihaknya mengingatkan agar warga untuk terus waspada. “Sekitar 400 rumah warga di Kelurahan Bandar Utama yang terendam banjir, banjir ini terjadi karena meluapnya Sungai Sei Padang,”pungkasnya. (ian/han)
