JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Masalah kesehatan menjadi salah satu tolak ukur utama dari visi misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sebab keinginan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) tak lepas dari kualitas manusia yang sehat dan unggul. Karena itu, banyak masalah kesehatan yang harus dibenahi. Mulai masalah pembiayaan kesehatan, anggaran kesehatan, hingga masalah angka kematian ibu dan bayi.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Prof Hasbullah Thabrany, menyoroti sedikitnya 3 hal yang harus menjadi prioritas kerja Jokowi-Ma’ruf. Presiden dan wakil presiden terpilih didorong untuk mempunyai konsep yang terukur dalam program kerja 100 hari pertama.

“100 hari itu kira-kira sampai Januari. Bisa enggak Presiden dan Wakil Presiden terpilih kasih konsep soal masalah kesehatan ibu dan anak, lalu berani enggak untuk menaikkan anggaran atau budget kesehatan, kemudian bagaimana rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan membenahi redistribusi pelayanan fasilitas kesehatan,” tegasnya kepada JawaPos.com (Grup Sumut Pos), Minggu (18/10).

Bicara soal pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, Hasbullah menegaskan komitmen pendanaan pembiayaan Indonesia masih terbelakang dibanding negara lainnya. Dia menilai iuran JKN harus naik hingga tahun 2024 sebanyak 2x lipat.

“Pembiayaan kesehatan iuran BPJS itu harus naik sampai 2024 sebanyak 2x lipat dari sekarang. Terserah apa mau naiknya perlahan bertahap sampai 2024 naik 100 persen. Barulah setelah itu pelayanan kesehatan kita bisa bersaing dengan pelayanan kesehatan di berbagai negara seperti Thailand, Vietnam, dan China,” jelasnya.

Lalu soal peningkatan kualitas SDM, kata Hasbullah, bukan hanya digenjot melalui training pendidikan. Akan tetapi harus ada investasi jangka panjang melalui kesehatan.

“Pembangunan SDM itu ada 2, jangka pendek yang hasilnya sebentar dan jangka panjang. Kalau mau punya potensi dan bersaing di tahun 2045 mau jadi bangsa emas, investasi jangka panjang yaitu lewat kesehatan,” katanya.

Sehingga bukan sekadar memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan anak-anak.

“PMT hanya berlaku bagi ibu-ibu hamil dan bayi di bawah 2 tahun. Setelah itu PMT enggak ada gunanya. Kita mau berkembang jadi generasi ng-otot ayau ng-otak? Pakai otot atau pakai otak?,” tukasnya.

Selain itu, Hasbullah mengkritisi masalah penanganan angka kematian ibu, bayi, dan balita masih belum konsisten dilakukan pemerintah. Lewat penelitiannya, Hasbullah pernah menghitung butuh dana fantastis untuk bisa membenahi masalah kematian ibu dan anak.

“Menurunkan kematian ibu dan anak duitnya minim selama ini. Kalau mau beresin itu butuh Rp 17-20 triliun, saya pernah menghitung hanya untuk Kematian Ibu dan Anak,” paparnya.

Caranya dengan menjamin semua biaya dan akses ibu hamil periksa kehamilannya ke fasilitas kesehatan, bidan atau dokter pilihannya sampai para ibu menuntaskan masa nifasnya. Dan bidan harus dibayar dengan harga memadai.

“Bidannya harus dibayar memadai harus memungkinkan bekerja dengan senang. Sekarang bidan itu bekerja dengan luar biasa keras. Ini jadi catatan pemerintah nantinya,” tegasnya. (jpc/ala)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo menilai keberadaan eselon I-IV yang ada di kementerian dan lembaga terlalu banyak. Jokowi ingin agar struktur eselonisasi ini disederhanakan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10).

“ESELON I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Jokowi.

Jokowi menyebut, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

“Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas,” kata dia.

Jokowi juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. “Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” ujarnya.

Mengamati pernyataan Jokowi, sebenarnya bagaimana hirarki jabatan struktural serta apa aja tugas dan fungsi eselon?

Dilansir dari keterangan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), hirarki jabatan struktural dikenal dengan nama eselon yang seluruhnya terdiri dari delapan jenjang eselon. Jenjang itu dibagi menjadi jabatan Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV.

Eselon I. Jabatan ini merupakan hirarki jabatan struktural yang tertinggi, terdiri dari dua jenjang yakni, Eselon IA dan Eselon IB. Jenjang pangkat bagi Eselon I adalah Golongan IV/c hingga Golongan IV/e.

Ini berarti secara kepangkatan, personelnya sudah berpangkat Pembina yang makna kepangkatannya adalah melakukan pembinaan dan pengembangan.

Di tingkat provinsi, maka Eselon I dapat dianggap sebagai pucuk pimpinan wilayah yang berfungsi sebagai penanggungjawab efektivitas provinsi. Hal itu dilakukan melalui keahlian menetapkan kebijakan-kebijakan pokok untuk mencapai sasaran jangka pendek maupun jangka panjang.

Eselon II. Jabatan ini merupakan hirarki jabatan struktural lapis kedua yang terdiri dari dua jenjang, yakni Eselon IIA dan Eselon IIB. Jenjang pangkat bagi Eselon II adalah Golongan IV/c hingga Golongan IV/d.

Ini berarti secara kepangkatan, personelnya juga sudah berpangkat Pembina yang bertugas membina dan mengembangkan.

Eselon III. Eselon ini merupakan hirarki jabatan struktural lapis ketiga, terdiri dari dua jenjang yakni, Eselon IIIA dan IIIB. Jenjang pangkat bagi Eselon III adalah Golongan III/d hingga Golongan IV/d. Artinya, secara kepangkatan personelnya berpangkat Pembina atau Penata yang sudah mumpuni.

Eselon IV. Eselon ini merupakan hirarki jabatan struktural lapis keempat, terdiri dari dua jenjang: Eselon IVA dan IVB. Jenjang pangkat bagi Eselon IV adalah terendah Golongan III/b dan tertinggi Golongan III/d.

Artinya secara kepangkatan, personelnya berpangkat Penata yang sudah cukup berpengalaman. Makna kepangkatannya adalah menjamin mutu.

Terkait penerapan tugas dan fungsi, eselon-eselon tersebut memiliki jabatan yang berbeda dalam sebuah institusi negara.

Di tingkat pusat atau Kementerian; Eselon I terdiri dari Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan lain-lain.

Eselon II terdiri dari Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan lain-lain.

Eselon III terdiri dari Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan lain-lain. Eselon IV terdiri dari Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Sedangkan Di tingkat daerah atau Provinsi; Eselon I yaitu Sekretaris Daerah. Eselon II yaitu Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan lain-lain.

Eselon III yaitu Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan lain-lain. Eselon IV terdiri dari Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. (bbs/ala)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana kembali diciduk aparat kepolisian. Eggy diciduk dari kediamankannya di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (20/10) dini hari. Dalam penggerebekan itu, ponsel Eggi turut disita penyidik.

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra pun membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, Eggi Sudjana ditangkap,” kata Asep ketika dikonfirmasi, Minggu (20/10).

Namun ia belum merinci kronologis penangkapan tersebut. Bahkan ia juga enggan menyebutkan kasus apa yang menyebabkan Eggi kembali berurusan dengan aparat kepolisian.

Asep hanya mengatakan, Eggi hingga kini masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Polda Metro Jaya. Lantaran pihak Polda Metro Jaya yang menangkap politikus PAN tersebut.

“Saat ini (Eggi) sedang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Iya, (yang menggeledah dan menangkap) Polda Metro Jaya,” sambungnya.

Ia juga membenarkan kalau ponsel Eggi disita oleh penyidik. “(Handphone) diamankan dan dibawa,” pungkas Asep.

Terpisah, pengacara Eggi, Alamsyah mengaku kliennya dimintai klarifikasi terkait pertemuan dengan orang yang merakit bom.

“Katanya ditangkap, saya bilang, ‘Persoalan apa?’ Ada persoalan bahwa ada orang yang diduga merakit bom yang mana orang tersebut pernah ke rumah Pak Eggi,” kata Alamsyah kepada wartawan, Minggu (20/10).

Namun Alamsyah tidak mengetahui identitas orang yang merakit bom tersebut. Menurut Alamsyah, perakit bom tersebut sempat memijit Eggi dan berjualan obat.

“Pernah ke rumah Pak Eggi dan pernah mijat, pernah jual obat gitu menurut istrinya semalam,” ujar dia.

Alamsyah menegaskan kasus yang menjerat Eggi bukan kasus makar. Saat ini Eggi didampingi pihak keluarga.

“Dia diklarifikasi untuk itu, bukan ditangkap untuk kasus makar, dalam pengertian dia ditangkap bukan kasus makar,” ujar dia.

Untuk diketahui, Eggi belum lama ini keluar dari rumah tahanan (rutan) setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan oleh penyidik. Ia sempat ditahan di Rutan Polda Metrp Jaya atas kasus dugaan makar. (bbs/ala)