MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama dua hari berada di Medan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di lima lokasi, terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. Hasilnya, sejumlah dokumen terkait proyek, mobil, dan barang bukti elektronik disita.

Setelah menggeledah Balai Kota Medan pada Jumat (18/10) lalu, penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Medan di Jalan Pinang Baris, Medan Sunggal, Sabtu (19/10). Amatan Sumut Pos, penggeledahan dimulai sekira pukul 09.00 WIB hingga pukul 19.37 WIB.

Suasana di kantor Dinas PU tampak sepi, karena memang merupakan hari libur bagi ASN. Sehingga penyidik KPK dengan leluasa melakukan penggeledahan. Dari dalam kantor Dinas PU, penyidik KPK membawa dua buah koper besar dan dua kotak kardus kecil yang diduga berisi dokumen-dokumen penting dari ruangan Kadis PU.

Kemudian, penggeledahan berlanjut ke Kantor Dinas Perhubungan. Terlihat penyidik KPK naik ke lantai dua yang memang merupakan tempat ruang kerja Kadis Perhubungan Medan Iswar Lubis yang telah disegel KPK sehari setelah OTT.

Sementara Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menggeledah lima lokasi dan menyita sejumlah dokumen terkait proyek, mobil, dan barang bukti elektronik dari hasil penggeledahan dalam penyidikan kasus suap yang menjerat Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE). “Tim KPK telah menyelesaikan penggeledahan pada sejumlah ruangan di lima lokasi di Medan kemarin,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (20/10).

Disebutnya, lima lokasi yang digeledah yakni rumah dinas Wali Kota Medan, kantor Dinas PUPR Kota Medan, Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, rumah Wali Kota Medan, dan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Medan. “Dari lokasi-lokas tersebut disita sejumlah dokumen terkait proyek, mobil Avanza silver yang digunakan Andika (Hartono), dan barang bukti elektronik seperti alat komunikasi,” ucap Febri. Selanjutnya, kata Febri, tim KPK pada Minggu (20/10) kembali ke Jakarta untuk mempelajari bukti-bukti yang telah disita tersebut.

Diketahui, Andika melarikan diri dan hampir menabrak tim KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Medan, Selasa (15/10) malam. Andika akhirnya menyerahkan diri kepada penyidik KPK didampingi Kasatpol PP M Sofyan pada Jumat (18/10) pukul 11.00 WIB di kantor Wali Kota Medan dan sekitar pukul 11.30 WIB Andika dibawa pergi oleh penyidik KPK dengan mengendarai mobil Toyota Innova berwarna hitam.

Sekitar pukul 17.00 WIB, Andika kembali ke kantor Wali Kota Medan bersama penyidik KPK hingga penggeledahan di Kantor Wali Kota selesai pada pukul 21.30 WIB. Usai pemeriksaan tak satupun penyidik KPK yang mau dimintai keterangan terkait pemeriksaan Andika.

Wakil Wali Kota Medan, Akhyar yang dikonfirmasi mengatakan, Andika tidak ditahan KPK, namun dirinya tidak mengetahui secara pasti status Andika pasca dilakukan pemeriksaan. Akhyar pun mengatakan, selama pemeriksaan, beberapa dokumen penting di sejumlah ruangan telah dibawa KPK.

Amatan Sumut Pos pada Minggu (20/10), tidak ada lagi penggeledahan dilakukan penyidik KPK. “Kalau kemarin (Sabtu, 19/10) memang ada penggeledahan, kalau hari ini yang saya tahu tak ada lagi. Baik di Dinas PU, Dinas Perhubungan dan kantor Wali Kota Medan tak ada lagi yang digeledah,” kata Kepala Bagian Humas Pemko Medan, Arrahman Pane kepada Sumut Pos, Minggu (20/10).

Seperti diketahui, penggeledahan ini dilakukan pasca-ditetapkannya Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Selain Tengku Dzulmi Eldin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu pemberi suap, Isa Anshari (Kepala Dinas PU) dan Syamsul Fitri Siregar (Kepala Bagian Protokoler) kota Medan.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Tengku Dzulmi dan Syamsul Fitri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut. Diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi: Isa Anshari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Sesuatu yang dapat bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. (map)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Rencananya pagi ini, Senin (21/10), Jokowi akan memanggil satu persatu para pembantunya yang baru. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan, susunan Kabinet Kerja jilid II periode kedua 2019-2024 sudah rampung dan akan diumumkan bersama Wapres KH Ma’ruf Amin. Sinyalnya, formasi akan lebih banyak wajah-wajah baru.

FORMASINYA, ada sekitar 16 menteri akan diisi oleh kader partai politik. Selebihnya akan diisi oleh kalangan profesional. “Ya kurang lebih (16 orang),” ucap Jokowi menjawab wartawan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10).

“Besok pagi (hari ini, Red) akan saya kenalkan, pagi ya sama Abah (Ma’ruf Amin, red),” terang Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu belum mau memerinci soal siapa saja yang sudah ada di formasi kabinetnya. Dia hanya memastikan strukturnya sudah siap dan tinggal diumumkan. Termasuk ketika ditanya soal berapa jumlah menteri partai oposisi yang kemungkinan bergabung, seperti Gerindra, Demokrat dan PAN. “Itu sudah rampung. Besok dikenalkan,” tandas Jokowi.

Pada periode kedua kepemimpinannya ini, Presiden Jokowi menargetkan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul. Terlebih sampai dengan 2030, Indonesia akan mendapat bonus demografi dengan masyarakat usia produktif angkanya sangat tinggi.

Dalam mewujudkan target tersebut, Jokowi menyampaikan lima hal prioritas untuk dikerjakan pada periode kedua pemerintahannya. “Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita,” katanya.

Jokowi menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam pembangunan SDM. “Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” ujar dia.

Pada periode kedua, Jokowi juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ini diperlukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia. “Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan regulasi. Ada dua undang-undang besar yang diinginkan Jokowi untuk segera terbit. “Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM,” tutur dia.

Poin lain yang menjadi sorotan Jokowi adalah penyederhanaan birokrasi. Jokowi mewanti-wanti para pejabat untuk bekerja dengan baik demi tercapainya pembangunan Indonesia. “Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” ujar dia.

Poin terakhir yang disampaikan Jokowi untuk dilakukan pada periode kedua adalah transformasi ekonomi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin bangsa Indonesia tak hanya mengandalkan sumber daya alam. “Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia.

Jokowi juga meminta kepada para menteri, serta pejabat lainnya, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan tersebut. “Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tegasnya.

Target Masuk Ekonomi 5 Besar Dunia

Sebelumnya, Jokowi menargetkan cita-cita jangka panjang. Yakni, pada 2045 mendatang, Indonesia harus sudah masuk ekonomi 5 besar dunia. Serta angka kemiskinan bisa terus dikurangi. “Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai USD 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen,” ujar Jokowi.

Jokowi menerangkan, pada 2045 mendatang juga tepat satu abad usia Indonesia. Oleh karena itu menurut dia sudah sepatutnya bangsa ini melesat tinggi di kancah internasional. Rakyat harus bisa keluar dari pendapat kelas menengah. Indonesia sudah saatnya menjadi negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Target ini harus menjadi fokus utama seluruh komponen bangsa.

Berharap APBN untuk Medan Lebih Besar

Berbagai harapan disampaikan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf lima tahun ke depan. Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengharapkan, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dapat menggelontorkan dana APBN ke Kota Medan lebih besar dari sebelumnya. Pasalnya, pembangunan di Kota Medan selalu terkendala keterbatasan APBD, baik untuk bidang infastruktur, pendidikan maupun kesehatan.

“Khususnya untuk infrastruktur, kita ingin sekali membangun Kota Medan ini dengan infrastruktur yang baik. Kita ingin ada pembangunan jalan yang baik, drainase yang baik, jembatan yang baik, tol dalam kota, transportasi massal yang baik, infrastruktur persampahan dan banyak hal lainnya yang membuat Kota Medan lebih baik dalam berbagai hal. Tapi faktanya, kita sadar bahwa APBD Kota Medan itu terbatas,” ujar Hasyim.

Atas keterbatasan itu, kata Hasyim, mau tidak mau Pemko Medan harus menggunakan anggaran yang terbatas itu untuk hal-hal yang dinilai prioritas. “Pembangunan RS umum milik pemerintah, peserta JKN gratis, pembangunan gedung-gedung sekolah dan banyak hal lainnya, ini semua butuh dana besar dan tak mungkin APBD Kota Medan mampu membiayai semua itu. Apalagi kalau sudah bicara pembangunan transportasi massal seperti ‘buy the service’, dari mana anggaran untuk semua itu?” kata Hasyim.

Untuk itu, Hasyim berharap agar pemerintah mau menggelontorkan APBN yang jauh lebih besar dari periode kepemimpinan sebelumnya, yakni Jokowi – Kalla. “Dari semua keterbatasan itu kita berharap agar pemerintah mau memberikan kucuran dana APBN yang lebih besar di tahun-tahun yang akan datang, baik berupa DAU, DAK dan bentuk lainnya untuk percepatan pembangunan Kota Medan. Karena, semakin besarnya APBN yang dicurahkan ke Kota Medan akan mempercepat pembangunan. Sebaliknya, minimnya APBN ke Kota Medan akan membuat lambatnya pembangunan,” tuturnya.

Terakhir, Hasyim mengungkapkan agar Presiden dan Wakil Presiden yang baru dilantik dapat menjaga amanah yang telah dipercayakan seluruh rakyat di Indonesia dengan sebaik-baiknya.

LBH Medan: Perbaiki Penegakan Hukum

Sementara Direktur LBH Medan, Ismail Lubis berharap pemerintahan periode kedua Jokowi ini, lebih terbuka terhadap kritikan dan masukan-masukan dari masyarakat. “Jangan kemudian demokrasi itu menurun, misalnya banyak ancaman terhadap orang-orang pro demokrasi baik ditingkat daerah dan nasional,” ucapnya kepada Sumut Pos, Minggu (20/10).

Dia juga menyoroti undang-undang yang dibuat secara serampangan, yang menurutnya tidak berpihak kepada masyarakat. Bahkan, masih adanya aksi teror yang terjadi mencerminkan pemerintahan Jokowi, belum sepenuhnya serius menegakkan demokrasi. “Ke depan harapan kita jangan lagi terjadi hal seperti itu (teror). Jokowi harus fokus memberikan bagaimana supaya visi yang disampaikan membangun SDM itu terlaksana dengan baik,” katanya.

“Yang utama, penegakan hukum itu harus diperbaiki, sehingga lebih menyentuh rasa kemanusia,” sambungnya.

Selain itu, mengenai penegakan korupsi pasca berlakunya UU KPK, Ismail meminta komitmen Jokowi sewaktu kampanye lalu. Dia berharap, Jokowi mengeluarkan Perppu terhadap UU KPK. “Kalau dia (Jokowi) justru tidak mengeluarkan (Perppu), kupikir komitmen dia dalam pemberantasan korupsi kita ragukan sekali,” urainya.

“Karna kita mempunyai kepentingan besar terhadap bagaimana supaya ini menjadi isu utama. Untuk memperkuat KPK, karna di Sumatera Utara ini masih subur korupsi. Buktinya Walikota (Dzulmi Eldin) kita ditangkap korupsi,” tukasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Kadiv LBH Medan Maswan Tambak. Dia berharap kepada pemerintahan Jokowi ini, agar lebih ramah terhadap pegiat-pegiat HAM yang menyuarakan kepentingan kerakyatan. “Artinya jangan anti kritik, dan pemerintah harus memahami kondisi kawan-kawan pegiat HAM. Intinya jangan terlalu mudah untuk mengkriminalisasi para pegiat HAM,” tandasnya. (jpc/dtc/map/man)

MEDAN, SUMUTPOS,CO – Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto membenarkan adanya penangkapan terhadap terduga teroris di Tanjungmorawa, Deliserdang, Jumat (18/10) malam lalu. Namun Agus menyampaikan, penangkapan yang dilakukan Tim Detastemen Khusus (Densus) 88 bukan hanya terhadap dua orang, melainkan tiga orang terduga teroris.

“Kemarin itu ada tiga orang yang ditangkap atas kerjasama antara Densus 88 bersama dengan jajaran Polda Sumut,” ungkap Irjen Pol Agus Andrianto kepada wartawan, Minggu (20/10).

Agus menjelaskan, ketiga terduga teroris yang ditangkap tersebut, berpotensi mengganggu keamanan di Sumut. Sayang, ia tidak mau merinci ancaman seperti apa yang akan dilakukan ketiganya.

“Ya daripada mereka menganggu, mereka ada di sini sasaran sudah jelas, untuk apa ditunda-tunda. Kalau bisa tidak usah dibesar-besarkan karena ini pekerjaan kita dalam rangka memberikan keamanan pada masyarakat,” jelasnya.

Agus mengaku, pihaknya akan terus berkomitmen menjaga stabilitas Kambtimbas di Sumut demi tercipta rasa aman di masyarakat. “Apapun yang membahayakan, kita akan melakukan tindakan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Densus 88 melakukan penangkapan terhadap dua orang terduga teroris di Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Jumat (18/10) malam. Keduanya yakni Rulianto (43), warga Dusun 1, Gang Air Bersih, Desa Tanjungmorawa A, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, dan Riski (30), warga Gang Rame, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjungmorawa, Deliserdang.

Menurut warga, sehari-hari Rulianto bekerja sebagai wiraswasta. “Memang ia jarang bergaul di sini, bukan orang asli sini, pendatang juga paling baru dua tahunan. Kami tak begitu mengenal agak tertutup orangnya,” kata Pardi, tetangga Rulianto.

Sementara di lokasi berbeda, Polisi juga melakukan penggerebekan di rumah Riski (30), di Gang Rame, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjungmorawa, Deliserdang. Menurut Weni, istri Riski, polisi datang dan menanyakan tentang suaminya. Polisi menanyakan tentang pistol air soft gun milik suaminya.

Weni membantah kalau suaminya terlibat jaringan teroris. Namun kini dia cemas, karena Polisi tidak memberitahu dibawa ke mana suaminya.

Sumarni, ibu kandung Riski, tak kuasa menutupi rasa kecemasannya. Dia tak yakin apa yang dituduhkan kepada anaknya. Ketika ditemui Sumut Pos, Sumarni tak kuasa menahan tangis. Air matanya terus bercucuran karena mencemaskan nasib anaknya yang hingga kini masih belum pulang ke rumah .

‘“Saya sangat cemas, bagaimana nasib anak saya. Ia itu orang yang baik rajin salat ngaji dan puasa tak mungkin dia jadi teroris. Demi Allah, saya sangat yakin anak saya itu tidak akan berbuat yang macem macem, kami sangat mencemaskannya. Tolong bilang sama bapak polisi, anak saya jangan dipukuli. Kasihan kami orang susah, anaknya juga masih kecil-kecil,” ucap Sumarni.

Riski adalah anak kedua Sumarni. Sehari-hari ia bekerja bagian administrasi di pabrik teh botol. Sedangkan istrinya Weni, sehari-hari berjualan sepatu dan sandal di rumah. “Tdak tau kok tiba-tiba Polisi datang menggeledah rumah Riski dan mengambil sejumlah barang barang seperti buku dan laptop juga ada kertas kertas pengiriman barang dari kantor pos. Saya berharap anak saya segera dipulangkan,” harapnya.

Sementara Satria, Kepala Dusun I Desa Tanjungmorawa A, Kecamatan Tanjungmorawa, di mana salah seorang warganya bernama Rulianto ( 43) yang tinggal di Gang Air Bersih tepat di sebelah Kantor PDAM Tirta Deli Kecamatan Tanjung Morawa Deliserdang, Sabtu (19/10) mengatakan, Rulianto memang sudah agak lama diperhatikan gerak-geriknya oleh pihak Kepolisian dan ia memang tertutup kurang berinteraksi dengan masyarakat sekitar rumahnya dan aktivitas keluarganya juga tertutup.

“Kalau sehari hari biasa dia jualan beras bawa becak, dan pada saat penggeledahan saya ikut menyaksikan ada beberapa barang yang diamankan Polisi, tapi kita hanya mendapingi saja ke dalam rumah,” pungkas Satria.

Sementara itu, informasi beredar kalau Polisi juga mengamankan satu orang lagi lelaki berinisial D warga Wang Rame Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa tak jauh dari rumah Riski. Hingga berita ini diturunkan pihak Polres Deliserdang maupun Polsek Tanjungmorawa masih belum bersedia memberikan keterangan terkait peristiwa ini. (btr/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – POLDA Sumut bersama Kodam I Bukit Barisan melakukan patroli skala besar di jalanan inti Kota Medan, Minggu (20/10). Patroli tersebut dilakukan untuk menciptakan kondisi aman dan mengantisipasi jika ada aksi-aksi penolakan pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden (Wapres) RI Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Patroli itu dipimpin langsung Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah. Dengan mengendarai sepeda motor trail, kedua jenderal bintang dua ini berkeliling sejumlah kawasan di Kota Medan. Adapun rute patroli yakni Jalan Diponegoro, Jalan Asia Mega Mas, Jalan Aksara/AR Hakim, Jalan HM Yamin, dan berakhir di Lapangan Merdeka.

Ikut juga dalam rombongan patroli, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Komandan Lantamal I Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid, Danlanud Kolonel Pnb Mekayudanto, dan jajaran pejabat TNI serta Polri lainnya.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, patroli bersama TNI ini dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Sekaligus, mengamankan jalannya pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. “Patroli ini bukti sinergitas TNI dan Polri di tengah-tengah masyarakat memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas,” ungkap Agus usai melaksanakan patroli.

Agus mengimbau kepada seluruh masyarakat agar melaksanakan aktivitas yang positif. Jangan coba-coba untuk melakukan gangguan-gangguan yang merusak suasana kekondusifan di Medan, yang telah berjalan dengan baik. “Kalau kondisi keamanan di Medan atau Sumatera Utara kondusif, otomatis banyak para investor yang menanamkan modalnya. Dengan begitu, perekonomian masyarakat semakin meningkat,” tukasnya.

Sementara, Kasubbid Penmas Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan, pihaknya memastikan keamanan di Medan maupun Sumut tetap kondusif sebelum, saat dan sesudah pelantikan dua kepala negara tersebut. “Memang pelantikannya di Jakarta, tetapi walaupun demikian kita sudah mengantisipasi agar situasi tetap kondusif,” ujar MP Nainggolan.

Kata dia, dalam pengamanan ini Polda Sumut menyiagakan 500 personel yang disebar di sejumlah titik yang rawan terjadinya gangguan. “Jadi yang namanya pengamanan itu sudah menjadi tugas kita. Kita memastikan Sumut tetap kondusif,” ucapnya.

Sebelumnya pada Sabtu (19/10), aparat gabungan TNI/Polri dari jajaran Kodim 0201/BS dan Polrestabes Medan melaksanakan apel gabungan di Lapangan Benteng. Kegiatan itu dilakukan untuk mengecek kesiapan personel dalam upaya pengamanan di Medan, terkait pelantikan presiden dan wapres.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan, dalam apel dan patroli gabungan itu, sedikitnya 400 personel polisi dan 250 tentara yang terlibat. Menurut Dadang, upaya pengamanan terus ditingkatkan seiring pelantikan dua kepala negara di Indonesia.

Sinergitas TNI/Polri menjadi faktor kunci utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, diharapkan jangan khawatir karena TNI/Polri akan selalu berada di tengah masyarakat menjaga keamanan Kota Medan yang merupakan barometer Sumatera Utara. “Kita juga mengimbau untuk masyarakat lainnya melaksanakan aktivitas dengan positif. Jangan coba-coba untuk melakukan gangguan-gangguan terhadap kegiatan apalagi yang sifatnya kegiatan yang sudah dalam rangka Pemilu, sehingga mengganggu Kota Medan yang kondusif,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Komandan Kodim 0201/BS Kolonel Inf Roy Hansen Sinaga. Roy mengungkapkan, patroli bersama ini sebagai upaya menjaga kondisi Medan yang sudah kondusif. “ Kita ingin memberikan rasa aman dan nyaman buat masyarakat khususnya di Medan, dan ikut menyukseskan pelaksanaan pelantikan presiden dan wapres terpilih,” katanya.

Diutarakan Roy, peningkatan pengamanan dilakukan di seluruh titik di Medan, terutama objek-objek vital seperti tempat ibadah, kantor pemerintahan dan pusat-pusat keramaian. “Sampai sekarang, kita berkomitmen bahwa semua tempat aman. Kita bersama-sama, (TNI/Polri) menjaga tempat ibadah, tempat-tempat yang memang harus kita jaga bersama-sama,” pungkasnya.

Muspida Asahan Juga Gelar Patroli Bersama

Patroli bersama juga digelar unsur Muspida Asahan, Minggu (20/10). Sekira ratusan personel keamanan terdiri dari TNI dan Polri serta Pemkab Asahan melakukan patroli bersama mengendarai sepeda motor di wilayah Kecamatan Kisaran, Minggu (20/10).

Kapolres Asahan, AKBP Faisal F Napitupulu mengatakan, tujuan patroli bersama untuk memberikan keamanan dan kenyamanan warga Asahan menjelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden. “Artinya patroli dengan bersepeda bersama unsur Muspida di Asahan ini adalah sebagai bentuk sinergitas Forkopimda menjaga keamanan dan ketentraman di Asahan menjelang pelantikan Presiden dan Wapres 2019,” kata Faisal.

Dilanjutkannya, patroli tersebut juga memantau tempat ibadah dan sejumlah titik objek vital. “Sejauh ini Terima kasih kekompakan yang telah dibentuk. Sinergitas di Asahan sangat baik harus kita pertahanan,” bilang Faisal.

S sebelumnya, kata Faisal, pihaknya juga sudah melakukan doa bersama dan apel gabungan yang berlangsung di Lapangan Adhi Pradana Jalan Cokroaminoto. “Saya yakin masyarakat dapat menjaga kondusifitas Asahan. Dan saya akan tindak tegas bila ada yang melakukan kerusuhan,” bilang Fasial.

Sementara, Bupati Asahan H Surya Bsc mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara kekompakan di Asahan. “Tentulah masyarakat Asahan dapat bersatu jaga keamanan di Asahan,” ujar Surya.(ris/omi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 205 warga asal Sumatera Utara dijadwalkan tiba hari ini, Senin (21/10) di Medan, dari Wamena, Papua. Dari jumlah itu, seorang warga dirujuk ke rumah sakit di Jakarta, karena mau melahirkan.

“Iya, jadi (tiba di Medan). Jumlahnya 205 orang. Sekarang dalam perjalanan menuju Medan by bus,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Riadil Akhir Lubis menjawab Sumut Pos, Minggu (20/10)n

Dia mengungkapkan kecuali seorang ibu yang mau melahirkan itu, rombongan warga Sumut yang sudah melakukan perjalanan jauh via kapal laut dari Jayapura, Papua —akibat bencana sosial yang terjadi di daerah tersebut—, dalam kondisi sehat.

“Sehat. Tapi satu orang kita rujuk ke rumah sakit di Jakarta karena mau partus (usia hamil). Dan Pemprovsu menjamin akan membiayai semua persalinannya dan pemulangan nantinya ke Medan/daerah asal,” ujarnya tanpa merinci asal warga tersebut dari mana. “Sekarang masih menanti kelahiran. Gak tahu kapan lahirannya,” sambung dia.

Kedatangan warga akan kembali disambut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Medan. Sebelumnya mereka melakukan perjalanan via kapal laut dari Wamena, Papua menuju Tanjung Priok, Jumat (11/10). Dari Tanjung Priok, Jakarta, mereka lalu diberangkatkan naik bus menuju Kota Medan.

“Besok pukul 14.30 WIB (acara penyambutan) di kantor Gubsu seperti kemarin. Direncanakan bersama Forkopimda, bupati, wali kota serta unsur terkait lainnya,” katanya.

Riadil sebelumnya menerangkan alasan kenapa warga diberangkatkan via bus. Karena kondisi kapal di Pelabuhan Tanjung Priok sedang mengalami docking atau perbaikan. “Iya, kami putuskan naik bus. Seluruh kapal di Tanjung Priok kebetulan lagi docking hingga 24 Oktober. Rencana kami siapkan tujuh sampai delapan bus sesuai kapasitas orangnya,” ujarnya dia, Minggu (13/10) lalu.

Seperti diketahui, Tim Sumut Peduli Wamena sebelumnya sudah memulangkan 36 warga Sumut yang eksodus di daerah konflik tersebut, dan disambut langsung Gubernur Edy Rahmayadi di Aula Raja Inal kantor Gubsu, Rabu (9/10) sore. Kepulangan semua warga difasilitasi Pemprovsu, dicek kesehatannya sebelum maupun sesudah berada di dalam kapal. Pemprovsu juga berkomitmen akan memprioritaskan pendidikan dan kelanjutan hidup semua warganya yang dipulangkan dari Wamena. Serta sudah berkoordinasi dengan kepala daerah terkait agar memerhatikan pendidikan anak-anak Sumut ini selanjutnya, dengan cara menyiapkan anggaran di masing-masing APBD-nya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan, melakukan pemeliharaan jaringan untuk mengatasi gangguan listrik di Kota Medan. Pemeliharaan jaringan tersebut telah dimulai sejak Sabtu (19/10) lalu, dan berakhir pada Rabu (23/10) mendatang.

Manager Bagian Jaringan PLN UP3 Medan, Aswad Subagio mengatakan, pemeliharaan jaringan listrik tersebut, akan menyebabkan terjadinya pemadaman di wilayah yang tengah dilakukan pemeliharaan.

“Pemeliharaan jaringan yang dilakukan mulai dari rabas-rabas pohon, penggantian komponen JTM, dan lainnya. Ini menyebabkan pemadaman listrik, demi keselamatan petugas kami,” tutur Aswad.

Adapun pemeliharaan jaringan yang menyebabkan pemadaman pada Sabtu (19/10) lalu, yakni di wilayah Jalan Zainal Arifin, T Umar, Muara Takus, Pagaruyung, Cik Ditiro, Taruma, S Parman, Abdullah Lubis, Kejaksaan, Candi Biara, Candi Prambanan, T Umar, Kediri, Tumapel, Taruma, Maulana Lubis, dan Raden Saleh. Selain itu, juga dilakukan pemadaman listrik di Jalan Besar Namorambe, Desa Batu Penjemuran, Karya Jaya Passr IV, serta Komplek Kowilhan.

Kemudian pada Selasa (22/10) besok, pemadaman listrik akan dilakukan di wilayah Jalan Panglima Denai (sebagian), PTKI, Menteng Raya, Menteng II, Aspol Pasar Merah, Katamso, Juanda Hotel Delta, Alfalah, Zain Hamid, Sekolah Harapan Mandiri, Suzuya, Pasar Senen, Sakti Lubis (sebagian), Avros, Pelangi, Maju Bersama, Perum Katamso Vista, Perum Katamso Isatana Prima, Gatot Subroto, Kodam I/BB, Sei Batanghari, Sei Ular Baru, Setia Budi, Komplek Tasbih, Sei Asahan, Sei Blutu, Sei Serayu, Sei Bilah, Sei Wampu, Abadi, Perjuangan, Hotel Grandhika, dr Mansyur (sebagian), Karya Jaya, Eka Surya, Eka Warni, Karya Kasih, Karya Darma, dan Eka Rasmi, Denai, AR Hakim, Wahidin, dan Aksara.

Lalu Jalan Jamin Ginting, Perumahan Citra Garden, Carrefour, Masjid Syuhada, Bunga Ester, Bunga Kenanga, Bunga Kantil, Bunga Mawar, Bunga Terompet, Sembada, Karya Sembada, Bunga Wijayakusuma, Rebab, Berdikari, Mandolin, Piano, Universitas, dr Sofyan USU, Seruling, serta Terompet. Juga dilakukan pemadaman listrik di Jalan Besar Namorambe Desa Batu Penjemuran, Karya Jaya Pasar IV, dan Komplek Kowilhan.

Sementara pada Rabu (23/10), pemadaman listrik dilakukan di wilayah Jalan Jermal 15, Monginsidi, Karya Darma, Gelas (sebagian), Ayahanda, Tinta, Pabrik Tenun, Periuk, Agenda, Kuali, Sampul, serta Notes .

“Atas pemadaman tersebut, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” pungkas Aswad. (ila/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih enggan menyampaikan jumlah formasi calon aparatur sipil negara (CASN) 2019, paskamenghadiri pertemuan yang membahas soal rekrutmen CASN di KemenPAN-RB pekan lalu.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprov Sumut, Syahruddin Lubis, saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan untuk penerimaan calon abdi negara di lingkup Pemprov Sumut tersebut. Termasuk mengenai waktu rekrutmen kapan akan dibuka dan lokasi ujian bagi peserta.

“Sabar ya, masih dalam persiapan. Nanti dikabari,” ungkap Syahruddin, Minggu (20/10).

Pihaknya menyadari, dalam melaksanakan ujian CASN tahun ini sedikit lebih berat, sebab dilakukan secara mandiri. Artinya bagi semua pemerintah daerah yang sudah mendapatkan formasi dari KemenPAN-RB, maka wajib menggelar sendiri pelaksanaan ujian tersebut. “Iya, tidak lagi pihak BKN. Namun pemda sendiri yang melakukan. Baik dari sisi pendanaan ataupun lokasi ujian, sampai penyediaan seluruh perangkat yang dibutuhkan,” beber Syahruddin.

Syahruddin juga mengungkapkan, formasi CASN akan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga ASN di lingkup Pemprov Sumut. Yakni antara lain tenaga guru, kesehatan, penyuluh, dan tenaga teknis. Nantinya dapat dilihat dan diakses langsung via website resmi Pemprov Sumut, untuk melakukan pendaftaran.

Menyesuaikan persyaratan berdasarkan ketentuan dari BKN, adapun yang mesti dilengkapi peserta ujian CASN 2019, yakni umur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun; pendidikan minimal S1 (kecuali untuk formasi tertentu); tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri; tidak menjadi anggota atau pengurus partai atau terlibat politik praktis; memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; serta sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

Pendaftaran CASN 2019 akan dilaksanakan secara online. Adapun sejumlah berkas awal yang perlu disiapkan para pelamar, yakni photocopy KTP, photocopy ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir, photocopy akreditasi universitas/jurusan, dan berkas lainnya sesuai persyaratan yang berlaku.

Sebelumnya, Pemprov Sumut telah mengusulkan 417 formasi CASN 2019 ke KemenPAN-RB. Jumlah tersebut jauh menurun ketimbang kuota rekrutmen CASN 2018, yakni 1.242 formasi. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, melalui Kepala Biro Hukum Andy Faisal, menekankan, Surat Edaran Nomor 180/8883/2019, tentang Pemeriksaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terkait Pengaduan Masyarakat tersebut, bertujuan untuk kalangan internal ASN Pemprov Sumut.

“Sekali lagi kami tegaskan, Surat Edaran Pemprov Sumut Nomor 180/8883/2019 bersifat internal untuk kalangan ASN Pemprov Sumut. Bukan untuk masyarakat umum,” tegas Andyn

didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Hendra Dermawan Siregar, serta Kabag Humas Muhammad Ikhsan, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Sabtu (19/10) lalu.

Andy menjelaskan, surat tersebut bertujuan agar ASN melaporkan masalah hukum yang sedang dijalani. “Agar pimpinan mengetahui mana-mana ASN yang sedang menghadapi masalah hukum,” jelasnya.

Karena menurut dia, surat tersebut tidak ada maksud menghalangi proses hukum. Bahkan, Pemprov Sumut selalu siap mendukung aparat hukum dalam penengakan hukum. “Jadi sangat tidak benar anggapan, dengan adanya surat tersebut, Pemprov Sumut menghambat dan atau menghalangi proses penegakan. Kami justru mendukung setiap upaya penegakan hukum di daerah ini, terutama di internal Pemprov Sumut,” kata Andy.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan itu, sebelumnya menuturkan, sejak awal kepemimpinan Gubernur Sumut, selalu menegaskan, Pemprov Sumut harus bebas korupsi. “Tidak benar Pemprov Sumut menghambat dan atau menghalangi proses lidik/sidik aparatur penegak hukum. Kami justru mendukung setiap upaya penegakan hukum di daerah ini,” tegas Andy lagi.

Surat edaran yang ditandatangani Sekdaprov Sumut R Sabrina, pada 30 Agustus 2019 itu, jelas Andy, mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014, tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tidak ada keharusan bagi ASN yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyelidik/penyidik kepolisian RI, kejaksaan RI, dan KPK RI, terkait perkara pidana memperoleh izin lebih dulu dari gubernur. “Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap ASN di lingkup Pemprov Sumut, dipandang perlu menerbitkan surat tersebut,” jelas Andy.

Pemprov Sumut menyadari, untuk menghindari perbuatan yang dikategorikan sebagai ‘Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan terhadap para saksi dalam perkara korupsi’, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah memerintahkan kepada seluruh ASN di lingkup Pemprov Sumut untuk mengikuti beberapa ketentuan. Di antaranya sebelum menghadiri permintaan keterangan, lebih dulu melapor kepada Sekdaprov Sumut melalui Kepala Biro Hukum, untuk seterusnya diterbitkan Surat Perintah Tugas kepada ASN yang diminta keterangan.

Kemudian, pemberian keterangan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana (vide Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981). Pemberian keterangan tersebut dapat didampingi oleh Biro Hukum Setdaprov Sumut. Serta melaporkan hasil permintaan keterangan kepada gubernur melalui Kepala Biro Hukum. “Terkait hal ini, kami sudah berkoordinasi dengan Jaksa Tinggi. Dan perlu diketahui juga, dalam waktu dekat seluruh pimpinan OPD di wilayah hukum Sumut, akan diberikan pembekalan oleh Jaksa Tinggi terkait masalah yang sama,” katanya.

Seperti dketahui, keluarnya surat edaran tersebut memantik reaksi pihak Polda Sumut dan Kejati Sumut. Menurut Polda dan Kejati, surat edaran dimaksud, terksean sebagai upaya menghambat pemeriksaan terhadap ASN maupun pejabat yang diduga terlibat hukum di lingkup Pemprov Sumut. (prn/saz)