MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ribuan rumah yang terendam banjir di kawasan Medan Utara dinilai akibat buruknya drainase di lokasi itu. Bahkan, Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pekerjaaan Umum (PU) Kota Medan dianggap tak becus dalam mengatasi banjir di wilayah tersebut Hal ini dikatakan Anggota DPRD Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Medan Utara, Mulia Asri Rambe.

Dikatakan pria yang akrab disapa Bayek ini, hal itu bisa terjadi karena tidak fokusnya Pemko Medan dalam menangani masalah banjir yag kerap terjadi di Kota Medan dari tahun ke tahun, terutama di saat musim hujan mulai datang seperti saat ini.

“Inikan bukan masalah kemarin sore, sudah masalah klasik ini di Kota Medan. Sudah bosan malah kita mendengar dan merasakannya, tapi memang sampai saat ini tidak ada juga keseriusan dari Pemerintah Kota Medan dalam menanganinya. Kalau hanya berpikir sudah menyediakan anggaran besar untuk atasi banjir, itu jelas salah, tapi harus ada focus. Ini karena PU tak becus,” ujarnya.

Sebab, DPRD Medan selalu mendukung Pemko Medan dalam hal anggaran Dinas PU agar bisa mengatasi masalah banjir dengan menormalisasi drainase. Misalnya, di tahun 2017 lalu, bahkan anggarannya sampai Rp1,1 triliun. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 ini anggarannya ratusan miliar, namun masalah drainase tak kunjung selesai juga. “Besar pun anggaran, kalau tidak dialokasikan dengan tepat, maka juga akan menjadi sia-sia.

Harusnya fokus, ini ada anggaran besar, mau kemana dulu ini skala prioritasnya? Jangan malah kemana-kemana anggaran itu digunakan, hingga tak focus,” ujar Bayek.

Kata Bayek, wacana normalisasi drainase yang tak kunjung selesai harusnya bisa menjadi fokus bagi pihak Pemko. Begitupun dengan hal-hal lain yang bersinggungan dengan persoalan banjir, Dinas PU harus fokuskan anggarannya ke arah tersebut.

“Intinya, tidak terlalu susah untuk menangani masalah ini, asal ada kemauan, keseriusan dan fokus dari pihak terkait, termasuk Dinas PU. Saya mewakili warga Medan Utara meminta agar Dinas PU jangan main-main, harus serius dan fokus tangani Drainase. Warga juga tidak menuntut terlalu banyak dengan harus selesai seketika masalah ini, tapi setidaknya ada perubahan dan perbaikan yang dapat dirasakan, bukannya malah tetap terjadi dan bahkan semakin parah,” tegasnya.

Seperti diketahui, ribuan rumah di kawasan Medan Utara, meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Belawan, terendam banjir. Genangan banjir sangat parah terjadi di 12 lingkungan Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan. Sebab, ketinggian air yang mencapai sepinggang orang dewasa, telah menggenangi ratusan rumah, 3 jam setelah hujan reda pada Rabu (9/10) dan Kamis (10/10).

Akibatnya, aktivitas anak sekolah dan pedagang di Pasar UKA Martubung, terganggu. Tak hanya itu, banjir yang belum surut hingga menjelang tengah hari, juga memberikan dampak lain, yakni wabah penyakit. Karena diduga, air yang menggenangi kawasan tersebut juga telah bercampur dengan luapan limbah dari Kawasan Industri Medan (KIM). (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Darma Agung (UDA) dan Akademi Pariwisata dan Perhotelan Darma Agung (APP-DA) Medan gelar wisuda diikuti oleh 1.021 lulusan, terdiri lulusan Pascasarjana, Sarjana, dan Ahli Madya periode I TA 2019/2020 di Pardede Hall, Jalan DR TD Pardede Medan, Kamis (10/10).

Ketua Umum Yayasan Perguruan Darma Agung, Sariaty Pr Siregar Br Pardede mengharapkan para lulusan untuk selalu menjaga nama baik almater dan kembali untuk mengabadikan kepada masyarakat.

“Saya berharap kepada anak-anak ku yang di Wisuda pada hari ini (kemarin,red) terus lah menimba ilmu, jangan sampai tertinggal dengan kemajuan jaman dan bangsa,” ujarnya.

Sariaty memberikan kesempatan kepada peserta wisuda yang ingin melanjutkan kembali kejenjang pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Darma Agung, baik itu jenjang Srata-1 maupun Strata-2 pada program studi yang ada di UDA.

“Saya beri beasiswa uang kuliah sebesar 25%. Hal ini saya berikan kepada anak-anak ku yang di-Wisuda hari ini, karna saya senang dan bangga dengan kalian semua,” ucapnya.

Di Era revolusi industri 4.0, lanjutnya, saat ini telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Dengan itu, terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang kehidupan, yang membuat kinerja manusia dan kinerja mesin menjadi kegiatan yang dilakukan secara bersamaan.

“Guna pemenuhan kebutuhan manusia. Lagi-lagi ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan agar sumber daya manusia dapat berperan aktif di Era Revolusi industri 4.0 ini,” tuturnya.

Sementara itu, Rektor UDA Dr. Jaminuddin Marbun, S.H., M.Hum mengatakan pada acara wisuda tahun ini UDA menghasilkan lulusan sebanyak 963 orang dan APP sebanyak 58 orang .

Adapun Wisudawan/i tahun ini yaitu Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Keperawatan, dan Akademi Pariwitasa dan Perhotelan.

“Hubungan UDA dan APP dengan Alumni selalu harmonis, terutama melalui wadah Ikatan Alumni. Para Alumni tersebut memberikan sumbangan, baik materi maupun sumbangsih ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kami berharap lulusan yang diwisuda hari ini jangan lupa akan almamaternya, tetapi harus bisa menjadi mitra kami untuk memajukan kampus yang kita cintai ini,” ucap Rektor

Rektor juga mengucapkan selamat atas berhasilnya menyelesaikan pendidikan di kampus tersebut. Juga berterima kasih kepada para orangtua yang telah mempercayakan kampus rintisan tokoh nasional, DR TD Pardede tersebut sebagai tempat putra-putrinya menimba ilmu.

Rektor juga menyampaikan, bahwa UDA dan APP selalu berupaya untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui pembenahan dan peningkatan strata pendidikan Dosen, dan pada acara wisuda ini, diberikan pula penghargaan kepada dosen dosen yang baru saja menyelesaikan studi Doktor (strata-3) dari berbagai perguruan tinggi.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan guna menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, dilakukan MOU dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.

“Seperti kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi di India Yaitu Amritsar College Of Engineering & Technology, Lovely Professional University, dan Sharda University,” katanya.

Rektor juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Ketua Umum Yayasan Sariaty Br Pardede, karena atas dukungan dan kerja sama yang telah di bangun sudah menghantarkan UDA dan APP ini ke arah yang semakin maju.

Acara tersebut turut hadir mewakili Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Kepala LL DIKTI Sumatera Utara Bapak Prof. Dian Armanto, MA., M.Sc., PhD, yang diwakili Dra. Faizah Binti Johan Alam Shah, M.Si Selaku Kepala Bagian Kelembagaan Dan Sistem Informasi.

Kemudian, sekretaris YPDA H Manurung, Pangdam I Bukit Barisan yang diwakili Bapak.Kol.Inf.Lgit Donolego, Para Rektor dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, Para Guru Besar dan Semua anggota senat Akademik UDA dan APP, Para Fungsionaris, Dosen, Pegawai, Alumni, dan para orang tua wisudawan.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan tak main-main mencari bukti yang menguatkan atas aset Gedung Tua Warenhuis dengan terbang ke Belanda. Sekembalinya dari Belanda beberapa hari lalu, Tim Pemko Medan telah menemukan beberapa fakta kepemilikan sebenarnya Gedung Warenhuis di Jalan Ahmad Yani VII – Hindu Tim Pemko Medan.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT membenarkan pihak Pemko Medan telah berangkat ke negeri Belanda terkait Gedung Warenhuis tersebut.

“Iya, kita sudah berangkat akhir bulan lalu dan baru kembali beberapa hari yang lalu, sekitar 13 hari kita disana. Tim yang berangkat itu dari Pemko Medan ada dari PKPPR, Aset, Arsip dam kita juga didampingi oleh teman-teman dari Polda Sumut,” ucap Benny kepada Sumut Pos, Kamis (10/10).

Diterangkan Benny, hasil dari keberangkatan itu, pihaknya telah menemukan beberapa fakta kepemilikan Gedung Warenhuis yang sebenarnya. “Tapi kami tidak mungkin ungkapkan secara detail, yang pasti bukti-bukti itu menguatkan pihak Pemko Medan,” ujar Benny.

Terkait pihak yang mengklaim sebagai ahli waris dari pemilik Gedung Tua Warenhuis, Benny menuturkan bahwa pihaknya telah mempelajari hal tersebut.

“Di dalam tim sudah dibahas bahwa secara ‘de facto’ mereka tidak menguasai gedung tersebut sedangkan secara ‘de jure’, apa hubungannya dengan yang disebut-sebut ahli waris itu. Tapi begitupun kita belum mau bicara terlalu jauh, ini sedang kita pelajari terus,” terangnya.

Begitupun dengan Kepala Bidang (Kabid) Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sumiadi menjelaskan bahwa pihaknya telah berhasil menemukan dokumen kepemilikan awal Gedung Warenhuis yang sah dan sebenarnya.

“Pemilik awal gedung itu kan sebenarnya orang Belanda bernama Huttenbach bukan yang lain-lain, dan yang kita tahu bahwa dari dia gedung itu beralih ke pemerintah pusat untuk dijadikan Kanwil Disdik. Pemko Medan sendiri mendapatkan gedung itu dari Pemerintah Pusat. Nah, yang sekarang sedang kita telusuri lagi adalah Nasionalisasi dari pemerintah pusat,” paparnya.

Seperti diketahui, Gedung tua Warenhuis yang merupakan bangunan pusat perbelanjaan pertama di Kota Medan peninggalan zaman kolonial di kawasan Kesawan tepatnya di Jalan Ahmad Yani VII-Hindu, ternyata ada yang mengklaim sebagai ahli waris pemiliknya. Sebelumnya, Pemko Medan mengambilalih gedung tua itu oleh Satpol PP dari warga yang menguasainya selama ini.

Bangunan itu lantas dikosongkan, diberi garis polisi dan ditempel spanduk bertuliskan ‘Tanah dan Bangunan Ini Milik Pemerintah Kota Medan’, Klaim itu sendiri berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 01653 yang diterbitkan oleh BPN Kota Medan.

Sejarah menunjukkan, Warenhuis dibangun pada 1916 silam dan diresmikan sebagai pusat perbelanjaan pada 1919 oleh Wali Kota Medan pertama bernama Daniel Baron Mackay. Namun belakangan polemik muncul, ada pihak yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik Warenhuis. Bahkan mereka menyebutkan masih menyimpan dokumen bukti kepemilikan, sementara bukti kuat masih dipegang ahli waris yang kini bermukim di Jakarta.

Dari dokumen pihak tersebut ditunjukkan, bahwa pemilik Warenhuis adalah Almarhum G Dalip Singh Bath. Seorang India Muslim kelahiran 24 Juni 1906 yang pernah berjaya sebagai Taipan (Konglomerat) Bioskop di Sumut yang juga petinggi PT Oscar Deli of Medan Bioscope (ODB-Medan) Bersama istrinya Almarhumah Hj Mariatun Pulungan.

Namun, pihak Pemko Medan tidak tinggal diam begitu saja. Berbekal sertifikat yang mereka punya, pihak Pemko Medan pun tetap menyatakan bahwa Gedung Warenhuis tersebut adalah aset Pemko Medan. Tak hanya itu, Pemko Medan juga telah memberangkatkan timnya untuk menelusuri sejarah kepemilikan Gedung Warenhuis tersebut. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 30 Prajurit 30 Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan – I) resmi naik pangkat. Upacara kenaikan pangkat dan tradisi siraman bunga dipimpin Danyonmarhanlan I, Letkol Marinir James Munthe, M Tr Hanla di Pantai Naga Samudera Mako Yonmarhanlan I, Jalan Serma Hanafiah, Belawan, Sumatera Utara, Kamis (10/10).

Dalam amanatnya, Letkol Marinir James Munthe meminta kepada personel yang naik pangkat agar selalu memaknai kenaikan pangkat adalah amanah yang sangat tinggi nilainya.

Untuk itu, kepada prajurit yang naik pangkat terdapat didalamnya ada harapan dan pesan yang begitu besar dari organisasi kepadaTNI AL khususnya Korps Marinir.

“Mari kita selalu bersyukur atas segala nikmat anugerah yang Tuhan berikan, mari terus meningkatkan intelektual dan menyelaraskan Moralitas sehingga dapat mengikuti perkembangan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan satuan atas, sehingga bisa lebih arif dalam bersikap dan bijaksana dalam mengambil keputusan dan selalu berdedikasi sebagai prajurit petarung Korps Marinir,” pesannya.

Pada akhir amanatnya, orang nomor Yonmarhanlan I ini, mengucapkan selamat dan terima kasih atas pengabdian seluruh prajurit yang telah naik pangkat. Harapannya, kepada seluruh prajurit untuk lebih giat melaksanakan tugas dan pengabdian terhadap negara.

Acara ditutup dengan kegiatan tradisi siraman bunga dan pengucapan selamat oleh seluruh prajurit kepada Prajurit Marinir yang naik pangkat. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, Baharuddin Siagian menyampaikan pesan Gubernur Edy Rahmayadi untuk selalu bersikap jujur dan bekerja ikhlas di hadapan dua kelompok organisasi mahasiswa, yakni Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut.

“Jadilah pemuda yang kreatif, pemuda yang punya skill maupun untuk mengelola dirinya agar bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta harus selalu bersikap jujur seperti kataPak Gubernur tadi sore,” katanya saat memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan Pemberdayaan.

Organisasi Kepemudaan HIMMAH Sumut dan PMII Sumut, di Hotel Emerald Garden Medan, Rabu (9/10) malam.

Gubernur, kata dia, mencontohkan Finlandia sebagai negara yang bahagia karena seluruh rakyatnya bersikap jujur dan mentaati aturan. Sehingga dari ratusan penjara yang sebelumnya ada di negara tersebut, sekarang tinggal satu penjara saja dengan jumlah 20 tahanan didalamnya.

“Finlandia tidak punya sumber daya alam memadai, tidak punya sumber energi yang mumpuni, tapi dia hanya memiliki satu kata kunci yaitu kejujuran. Dengan kejujuran dia bisa menjadi negara yang paling bahagia di dunia ini. Semua dilakukan dengan kejujuran, semua dilakukan dengan ikhlas. Tadinya banyak penjara katakanlah dua puluh atau seratus, sekarang kata Pak Gubernur tinggal satu dan isinya cuma 20 orang,” paparnya.

Karenanya ia mengajak elemen pemuda dan mahasiswa di Sumut menerapkan apa yang dibuat negara tersebut. “Marilah kita bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan jujur, mengelola negara bersama-sama, secara terbuka. Sehingga kita bisa mewujudkan Sumut bahagia dan bermartabat,” katanya.

Bahar juga berpesan dengan role model Finlandia itu menjadi semangat mahasiwa dibawah kelompok Cipayung tersebut untuk mengelola organisasi bisa lebih bermanfaat dan mandiri, bisa menciptakan kader-kader pemimpin Sumut dan bangsa ini di masa mendatang.

“Gubernur sangat konsern dengan pemuda. Karena pemuda merupakan agen perubahan. Saya mengharapkan dari kelompok Cipayung ini dapat membuat konsep pembangunan Sumut kedepan sebelum nantinya kita bertemu dengan pak gubernur. Kalau bisa kita hadirkan minimal 400 orang biar nanti beliau dialog kebangsaan. Dan kita harus bisa bekerja sama, saling bahu membahu untuk membangun Sumut supaya aman dan sejahtera. Kalau sudah aman dan sejahtera masyarakat kita, maka visi pak gubernur menjadikan Sumut aman, maju dan bermartabat akan semakin nyata,” paparnya.

Pangdam I/BB diwakili Asisten Teritorial, Parluhutan Marpaung pada kesempatan itu mengajak pemuda dan mahasiswa jangan terlena dengan Revolusi 4.0 saat ini. Menurutnya adat ketimuran bangsa ini seperti gotong-royong jangan sampai hilang meski kemajuan zaman terus berkembang pesat. “Indonesia ke depan ada ditangan kalian, para pemuda. Maju dan mundurnya bangsa ini adalah andil dari pemuda. Ingat, pemuda adalah bagian yang memerdekakan bangsa ini,” katanya.

Pihaknya juga mengingatkan, ancaman serius yang dihadapi Indonesia dewasa ini bukan lagi perang melainkan nonmiliter. Yakni yang lebih berbahaya lagi antara lain, perang ideologi, budaya, sosial ekonomi dan narkoba. “Narkoba misalnya sangat berbahaya bagi sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat kita. Disinilah pentingnya peran pemuda menjadi penggerak perubahan agar ancaman tersebut tidak semakin merusak kondisi bangsa kita,” tegasnya.

Ketua Panitia Acara, yang juga Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda Disporasu, Budi Syahputra melaporkan bahwa kegiatan dihadiri 100 peserta yang terdiri dari 50 orang kader PMII dan 50 orang kader HIMMAH Sumut. Kegiatan berlangsung selama tiga hari mulai dari 10-12 Oktober 2019.

Ketua HIMMAH Sumut dan Ketua PMII Sumut, Abdul Razab Nasution dan Azlansyah Hasibuan sebelumnya mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Disporasu. Mereka berharap kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan karena banyak sekali manfaat yang diperoleh untuk peningkatan SDM sebagai pemuda dan mahasiswa. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Medan mendorong Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan trasportasi massal di Kota Medan. Pasalnya, angkutan massal dinilai salah satu upaya untuk meminimalisir kemacetan lalulintas di Kota Medan yang semakin hari semakin tinggi akibat dari pertumbuhan jumlah kendaraan, baik kendaraan roda empat maupun roda dua.

Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua DPRD Medan, Hasyim SE. Hasyim mendukung hal itu karena dikhawatirkan akan meningkatnya tingkat kemacetan yang menjadi tidak terkendali apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Dikatakannya, rencana Pemko Medan untuk melakukan pengembangan angkutan massal berbasis skema pembelian layanan atau ‘Buy The Service’ (BTS) merupakan salah satu langkah pembangunan transportasi massal yang sangat tepat.

“Kita harapkan rencana itu segera terwujud dan terealisasi, itu langkah baik. Dan tentu kita juga membutuhkan dukungan semua pihak agar proses itu bisa berjalan dengan lancar,” ucap Hasyim, Kamis (10/10).

Hasyim juga mengapresisasi Kementerian Perhubungan RI melalui Dirjen Perhubungan Darat yang berkenan membantu pengembangan transportasi massal di Kota Medan. “Pemerintah pusat yang dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat sudah memberi perhatian pembangunan di Medan, maka itu harus direspon positif bagi semua kalangan. Patut kita hargai dan jangan disia-siakan, harus dimanfaatkan dengan baik,” ujar Hasyim. Untuk itu, Hasyim mendorong Pemko Medan agar terus menindaklanjutinya. Disebutnya, Pemko Medan harus ‘menjemput bola’, tidak pasif dengan bersikap menunggu tetapi harus terus melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat.

“Melalui koordinasi yang baik, Pemko Medan akan lebih paham apa yang harus dilakukan. Seperti sarana dan prasarana pendukung harus, hal itu harus dipersiapkan lebih awal,” katanya.

Dilanjutkan Hasyim, dengan pertumbuhan volume kendaraan yang cukup tinggi di Kota Medan, dipastikan akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang cukup padat. Sementara untuk pelebaran atau perluasan volume jalan sudah tidak memungkinkan lagi.

Untuk itu, perlu ada upaya meminimalisir terjadinya kemacetan. Seperti diketahui, Pemko Medan pada tahun 2020 akan melakukan pengembangan transportasi massal berbasis jalan dengan skema pembelian layanan Buy The Service. Adapun sistem angkutan massal berbasis skema pembelian layanan Buy The Service (BTS) yakni perusahaan angkutan disubsidi oleh Dirjen Perhubungan ke beberapa operator konsorsium. (map/ila)

Nantinya, seluruh pengusaha angkutan di kota Medan akan dilibatkan yang dikordinir pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Sedangkan rencana pengembangan koridor angkutan perkotaan sistem BTS di kota Medan direncanakan ada pada 8 titik. Koridor tersebut yakni koridor Terminal Pinang Baris – Lapangan Merdeka, Terminal Amplas – Lapangan Merdeka, Belawan – Lapangan Merdeka, Terminal Pinang Baris – Terminal Amplas, Terminal Pinang Baris – Sp Aksara/Jl Letda Sujono, Medan Tuntungan – Lapangan Merdeka, Tembung – Lapangan Merdeka dan koridor Deli Tua – Lapangan Merdeka. (map/ila)