MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wisuda Angkatan IV Huffazh Center Indonesia (HCI) berlangsung dengan khidmat. Sebanyak 47 hafiz dan hafizah dinyatakan lulus, setelah belajar menghafal Alquran selama 6 bulan. Wisuda tersebut dilaksanakan di Tiara Convention Center Medan, Selasa (1/10).

Founder HCI, Ivan Iskandar Batubara mengatakan HCI telah berdiri selama 23 bulan di Jalan Seipetani Medan, dan telah mencetak 143 hafiz dan hafizah.

“Harapannya ke depan, HCI bukan hanya ada di Medan, tapi semua daerah. Karena minat anak muda untuk menjadi penghafal Alquran saat ini terus meningkat,” tutur Ivan.

Ivan juga menjelaskan, di daerah perkampungan, banyak anak yang ini menjadi penghafal Alquran, tapi tidak terealisasi, karena tidak ada yang menjembatani. Karena itu, untuk merekrut anak didik, HCI memiliki sistim jemput bola. “Kami yang mendatangi peserta didik. Kami ajarkan selama 6 bulan, dan mengikuti berbagai event taraf nasional,” jelasnya.

Sementara Direktur HCI, Sakira Zandi menyebutkan, pertama kali dibuka, peminatnya cukup banyak, mencapai 500 orang. Namun yang menghafal Alquran, ada 16 orang. Kemudian pada angkatan kedua pendaftarnya mencapai 700 orang, angkatan ketiga sebanyak 800 orang, serta angkatan keempat mencapai 1.000 orang.

Memang, lanjutnya, penghafal Alquran 30 juz dalam waktu 6 bulan, tidak sedikit yang meragukannya. Namun keraguan tersebut dijawab anak-anak. “Ke depannya, HCI ini tidak hanya ada di Jalan Seipetani, namun bisa muncul di daerah lain. Selain itu, juga diharapkan setiap rumah harus ada penghafal Alquran,” harap Zandi.

Panitia Wisuda M Hasbi Maulana Batubara, dalam laporannya menyebutkan, dari 47 santri yang diwisuda angkatan ke-4 ini, 16 di antaranya santriwati, dan 31 lainnya santriwan. Para santri yang diwisuda ini, datang dari berbagai daerah di Sumut dan juga luar provinsi. Mereka mampu menyelesaikan menghafal Alquran 30 juz rata-rata 4 hingga 5 bulan. Bahkan ada yang hafal dalam kurun waktu 3 bulan 19 hari, lebih cepat dari program HCI, yang targetnya selama 6 bulan.

Untuk angkatan keempat ini, sambungnya, pendaftar mencapai 1.000 orang. Kemudian terseleksi 48 orang, pada bulan pertama pulangkan 3 peserta, dan digantikan cadangan, dan bulan kedua pulangkan seorang santri. Karena sudah 2 bulan berlangsung prosesnya, jadi tidak mungkin digantikan lagi.

Para santri tidak hanya diajarkan menghafal Alquran, namun juga ilmu sosial, dan fardu kifayah. “Jadi ada pendidikan nasionalis dan agamais,” katanya.

Acara wisuda ini, juga dihadiri Mantan Menteri Agama Al Hadiah Prof KH Said Agil Husin Al Munawar, yang juga Dewan Hakim MTQ Internasional. Ketua MUI Kota Medan Prof HM Hatta, Ketua FKUB Sumut Prof H Maratua Simajuntak, Pembina HCI H Maslim Batubara, Founder HCI H Ivan Batubara dan istri Hj Revita Lubis, Direktur HCI Sakhira Zandi, Koordinator HCI Al Ustad H Yahya Ishak, serta para kepala sekolah dan undangan lainnya. (ram/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD & PSDM) Kota Medan menggelar Bimtek Penyusunan dan Pengelolaan Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemko Medan Tahun Anggaran 2019 di Le Polonia Hotel Medan, Senin (30/9).

Adapun tujuan Bimtek yang diikuti 60 peserta ini digelar, guna meningkatkan keahlian serta meng-update pengetahuan, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemko Medan, karena sebagaimana regulasi serta dinamika pengadaan barang/jasa terus berkembang.

Bimtek yang berlangsung selama 5 hari mulai 30 September hingga 4 Oktober ini, dibuka Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Kepala BKD & PSDM Kota Medan Muslim Harahap. Pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada dua orang peserta.

Muslim menjelaskan, pelaksanaan Bimtek nantinya akan diisi dengan peyanjian dua materi, yakni bagaimana cara penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan bagaimana menyusun kontrak pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah dengan mendatangkan nara sumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dalam penyusunan HPS, Muslim berpesan agar tidak terjadi mark-up atau hal-hal yang menyebabkan kerugian negara yang tidak disengaja akibat ketidaktahuan dalam penyediaan barang/jasa, sehingga menyerahkan penetapan besaran harga serta tidak melakukan chek and richek lagi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Saya minta sebelum menyusun HPS harus benar-benar mencari tahu terlebih dahulu spesifikasi barang yang dibutuhkan. Kemudia lakukan survei pasar, sehingga dapat dinilai kewajaran penawaran yang akan diberikan oleh penyedia barang/jasa,” kata Muslim.

Mantan Kadis Ketahanan Pangan itu selanjutnya menambahkan, ketika menyusun kontrak PBJ, diingatkan agar memahami dengan baik jenis kontrak dan ketentuan yang tertera di dalam kontrak PBJ. Yang tidak kalah penting lagi pesannya, lakukan kontrol pelaksanaan dan keluarannya sesuai dengan waktu yang disepakati, sehingga hasil akhirnya dapat sesuai dengan yang direncanakan.

‘Ingat ketika menyusun HPS dan Kontrak PBJ, lakukanlah terlbih dulu identifikasi kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan OPD dan bukan berorientasi dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pihak tertentu,” tegasnya.

Sebelumnya Kabid Pengembangan SDM Adrian Saleh melaporkan, tujuan Bimtek ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman prises penyusunan dan pengelolaan spesifikasi teknis, HPS dan kontrak PBJ pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 16 tahun 2018.

“Agar Bimtek ini berjalan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan, maka BKD & PSDM telah menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah H Fahrurrazi dan Politeknik Negeri Medan Edi Usman,” jelas Saleh.(map/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada begitu banyak Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan di Kota Medan, namun penerbitannya tak dibarengi Peraturan Wali Kota (Perwal), untuk mendukung Perda itu sendiri. Akibatnya, Perda yang sudah diterbitkan belum bisa diterapkan, alias sia-sia.

Anggota DPRD Medan dari PPP, Abdul Rani mencontohkan, Perda Nomor 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan. Disebutnya, Perda Pengelolaan Persampahan itu belum bisa diterapkan, karena Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin.

belum menerbitkan Perwalnya. Padahal, bila Perwalnya diterbitkan, maka Perda tersebut sudah bisa diterapkan sebagaimana mestinya.

“Ada beberapa sanksi di dalam Perda untuk orang dan badan perusahaan yang membuang sampah sembarangan. Tapi sayangnya, sanksi itu belum bisa diterapkan, karena Perwalnya belum ada,” jelas Abdul Rani, Senin (30/9) lalu.

Sekretaris Fraksi Gabungan (PSI, Hanura, PPP) ini, menambahkan, bila Perwalnya sudah diterbitkan, maka secara otomatis sanksi yang tertera di dalam Perda itu bisa dijalankan. Karena menurutnya, sanksi yang diterapkan cukup berat. Seperti masyarakat yang membuang sampah sembarangan, perbuatan itu bisa didenda Rp10 juta, dan badan atau perusahaan didenda mencapai Rp50 juta. “Saya rasa, kalau itu sudah bisa diterapkan, Medan ini bisa bersih. Karena tak ada lagi orang dan badan usaha yang berani membuang sampah sembarangan,” kata Abdul Rani.

Sebagai legislator, Abdul Rani mendorong Pemko Medan untuk menerbitkan Perwal tersebut. “Kami hanya bisa mendorong, agar Perwalnya segera diterbitkan. Kami tak bisa mengintimidasi, apalagi mencampurinya lebih dalam. Intinya, kalau Perwalnya sudah diterbitkan, maka sanksi dari Perda itu bisa diterapkan. Harapan kami, agar Pemko Medan segera menerbitkan Perwalnya,” pungkasnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut melaksanakan ujian peningkatan status anggota biasa PWI pada 8 Oktober 2019 mendatang di Gedung PWI Sumut, Jalan Adinegoro Medan. Ujian ini merupakan ketentuan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga (PD, PRT) PWI.

Hal ini diungkapkan Ketua PWI Sumut H Hemansjah, didampingi Sekretaris Edward Thahir, Wakil Ketua Bidang Organisasi Khairul Muslim, Senin (30/9) lalun

Menurut Hermansjah, ujian ini dilakukan secara periodik sesuai ketentuan PD, PRT PWI. Pada Mei lalu, PWI Sumut juga melaksanakan ujian anggota muda dan anggota biasa PWI. Untuk ujian anggota muda, juga dijadwalkan dilaksanakan pada November mendatang. Dia pun mengimbau, anggota PWI Sumut yang memenuhi syarat, dapat memanfaatkan pelaksanaan ujian tersebut.

“Seluruh anggota PWI hendaknya disiplin melihat kartu keanggotaannya. Sebab, dari pendataan yang kami lakukan, ternyata tidak sedikit kartu anggota biasa sudah mati lebih satu tahun. Konsekuensinya, status keanggotaan degradasi menjadi anggota muda,” tutur Hermansjah.

Sebagai informasi, persyaratan peserta yang akan mengikuti ujian anggota biasa, yakni merupakan anggota muda PWI dengan masa keanggotaan minimal 2 tahun, dan sudah lulus uji kompetensi wartawan (UKW). Selain itu, anggota biasa PWI yang masa kartunya mati lebih dari satu tahun, dan sudah lulus UKW.

Peserta ujian anggota biasa juga diharuskan mengisi formulir keanggotaan 3 rangkap, dilengkapi photocopy kartu anggota muda, photocopy kartu anggota biasa, photocopy kartu UKW, pas foto warna ukuran 2 x 3 centimeter sebanyak 5 lembar, serta menyiapkan surat pernyataan dari pemimpin redaksi.

Untuk lebih rincinya, peserta dapat meghubungi staf Sekretariat PWI Sumut Deby Khairani di nomor kontak 0813 7689 2103. (rel/saz)