MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mahasiswa kembali mendatangi gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (1/10) petang, sekira pukul 16.00 WIB. Namun kali ini, mereka bukan menggelar demonstrasi seperti pada pekan lalu yang berakhir rusuh.

Tapi seratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Medan ini menggelar doa bersama dan salat gaib di depan gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut). “Hari ini bersama kawan-kawan mahasiswa Sumatera Utara melakukan aksi solidaritas.

Dengan tujuan, menunjukkan kita bisa buat Indonesia damai, Indonesia tenteram dan Indonesia sejahtera,” ujar orator Muhammad Fajar Dalimunthe di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (1/10) malam.

“Kita juga mensalatkan dan mendoakan kawan-kawan kita korban pejuang demokrasi,” imbuhnya.

Mahasiswa juga mendoakan masyarakat yang berada di Papua termasuk Ambon yang dilanda bencana alam. “Kita mau, korban dari kerusuhan di Papua dan saudara kita di Ambon korban bencana alam tenang di sana,” bebernya.

Salat gaib yang dipimpin Ustaz Koko dimulai sekira pukul 18.00 WIB. Terlihat beberapa personel polisi turut bergabung dalam saf untuk salat bersama. Selesai melaksanakan salat massa aksi membacakan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek seperti suart An-Nas, Al -ikhlas di dalam saf. Selanjutnya massa aksi melantunkan salawat dan diakhiri dengan doa.

“Doa kita persembahkan untuk pejuang-pejuang demokrasi yang telah gugur, dan korban bencana alam di Ambon serta korban kerusuhan di Wamena. Kita mendoakan untuk perdamaian di Indonesia,” ucap salah satu massa aksi usai melaksanakan salat gaib.

Selanjutnya, massa juga menggelar salat maghrib berjamaah. Meski diguyur hujan deras, Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto bersama puluhan mahasiswa tetap khusyuk melaksanakan salat Maghrib. Tak satu orang pun bergerak dari shaf.

Usai salat Maghrib, mereka mempersiapkan diri untuk menyalakan lilin sambil mengheningkan cipta. Mereka juga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Gugur Bunga. Aksi diakhiri dengan bersih-bersih sampah di ruas Jalan Imam Bonjol.

Sekwan Tak Punya Anggaran

Sementara terkait kerusahan gedung DPRD Sumut akibat aksi mahasiswa pekan lalu, Sekretariat DPRD Sumut mengaku tidak memiliki anggaran untuk memperbaiki fasilitas gedung dewan. “Kami tak punya anggaran lagi. Biarlah dulu begitu,” ujar Sekretaris DPRD Sumut, Erwin Lubis menjawab Sumut Pos, Selasa (1/10).

Erwin mengatakan, pihaknya baru akan berkoordinasi dengan gubernur dan Pemprovsu soal kerusakan gedung wakil rakyat, setelah nantinya aksi massa mereda. “Informasi yang kita peroleh, aksi massa ini akan terus berlanjut sampai pelantikan presiden, 20 Oktober nanti. Makanya nanti setelah suasana mulai kondusif barulah kami laporkan ke gubernur meminta anggaran perbaikan gedung,” katanya.

Dia menambahkan, saat ini di Sekretariat DPRD Sumut, pihaknya memang sudah tidak punya anggaran lagi untuk perbaikan gedung. Erwin juga menyebut urusan pemeliharaan gedung bukan merupakan domain dari Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu. “Bukan Biro Umum, tapi sekretariat. Kebetulan memang anggaran kami yang sudah tidak ada lagi tahun ini (buat perbaikan gedung),” katanya.

Sementara dari amatan Sumut Pos di Jalan Imam Bonjol atau persis depan gedung DPRD Sumut sekitar pukul 11.00 WIB kemarin, kawat berduri sebagai pagar bagi para demonstran masih tampak tersusun rapi di sana. Aparat kepolisian juga tampak berjaga-jaga di lokasi tersebut. Baik di area dalam maupun luar gedung wakil rakyat.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebelumnya, menanggapi maraknya aksi unjuk rasa pelajar di Indonesia, khususnya di Sumut. Menurutnya akan ditelusuri apa penyebab pelajar ikut unjuk rasa. “Nanti kita cari kenapa kok anak sekolah sampai begitu, kan belum pernah ini terjadi,” katanya menjawab wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Senin (30/9).

Menurut Gubsu, Pemprov Sumut masih melarang para pelajar berunjuk rasa, apalagi saat jam-jam pelajaran. “Dan tak usah ikut-ikut hal seperti itu, untuk anak-anak sekolah ya khususnya anak SLTA ke bawah. Ini yang sedang kita pelajari,” ujarnya.

Bahkan sambung Edy, bukanlah kapasitas anak sekolah untuk berunjuk rasa. Ia juga yakin para pelajar tidak mengerti tujuan mereka ikut berunjuk rasa. “Mungkin dia tak mengerti apa yang dia lakukan,” katanya.

Terkait hal itu pun, dia mengaku sudah menyampaikannya kepada pihak sekolah dan kepala Dinas Pendidikan Sumut agar para pelajar fokus belajar. “Kepala sekolahnya sudah saya beritahu, kemarin sudah saya beritahu ke kepala Dinas Pendidikan, coba panggil kepala sekolah, anak sekolah belajarlah dulu, nanti kalau sudah pintar baru bahas bangsa ini,” pungkasnya. (prn/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Index persepsi korupsi Indonesia saat ini berada pada angka 38, berdasarkan perhitungan 1-100. Angka 38 ini tergolong masih sangat rendah, walaupun penegakan hukum yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lainnya sudah dilakukann

“Data KPK menyebutkan, korupsi itu terjadi sekitar 85 persen adalah suap yang terjadi pada tahap pengurusan perizinan. Kemudian (korupsi) yang terjadi pada keuangan negara itu pada Pengadaan Barang dan Jasa. Modusnya macam-macam.

Inilah dua fokus yang kita tangani di KPK,” ucap Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, pada acara Diseminasi dan Diskusi Bersama Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK): Aksi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), APIP, Sistem Merit, Manajemen Anti Suap dan MCP jaga.id, di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (1/10).

Menurut Basaria, rendahnya index persepsi korupsi Indonesia saat ini ini karena belum teracapainya fokus pencegahan korupsi yang telah dilakukan. “Yang perlu kita ingat, sebaik apapun sistem itu kita buat, masih ada celah di dalamnya. Makanya baik tidaknya sistem berjalan, tergantung manusianya. Sistem adalah salah satu upaya kunci dari pemberantasan korupsi,” katanya.

Saat ini, kata Basaria, KPK fokus pada pencegahan korupsi, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan negara dan menggunakan uang tersebut dengan semestinya.

Basaria menyebut, KPK mengapresiasi komitmen Pemprov Sumatera Utara (Sumut) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Ada beberapa provinsi di negeri ini, yang dijadikan pilot project dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satunya Provinsi Sumut. Sumatera Utara menjadi salah satu pilot project pencegahan korupsi,” katanya, sembari berharap hal tersebut dapat menjadi contoh dan motivasi bagi daerah lainnya.

Disampaikan juga, dalam Perpres 54/2018 tentang Stranas PK, disebutkan bahwa KPK merupakan salah satu unsur dalam Stranas PK, yang diperintahkan untuk memahami dan melakukan upaya pencegahan korupsi. Stranas PK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi, sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Wagub Sumut, Musa Rajekshah, ketika membuka acara Diseminasi dan Diskusi tersebut menyampaikan, Pemprov Sumut berkomitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena itu, Pemprov sangat mendukung dan mengapresiasi setiap upaya pencegahan korupsi yang dilakukan berbagai pihak.

Menurut Wagub, komitmen tersebut tertuang dalam visi dan misi Pemprov Sumut 2018-2023, yaitu mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Tim Stranas PK Kantor Staf Presiden Bimo Wijianto menyatakan, berdasarkan arahan Presiden RI, seluruh pihak terkait diminta untuk tetap teguh memperkuat sistem dan pencegahan korupsi. Di antaranya untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM), memangkas hambatan investasi, memastikan APBN yang fokus dan tepat sasaran. “Prasyarat untuk mencapai tujuan instruksi Presiden itu yakni harus memperteguh persatuan,” katanya. (rel/mea)