NIAS, SUMUTPOS.CO – Jasa Persalinan (Japersal) bidan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, sudah tiga tahun belum juga dibayarkan.

Seperti penuturan salah seorang bidan di salah satu Puskesmas Nias Barat, berisial YG, mengaku sejak tahun 2017 Japersal yang anggarannya bersumber dari BPJS Kesehatan itu, belum juga diterimanya.

“Sudah berulang kali kami minta, tapi jawaban bapak kadis bermacam-macam pak, kadang dia bilang belum di P-APBD, belum ditariklah, padahal setau kami ini bukan anggaran daerah, namun dari BPJS. Kami juga sudah menanyakan ke BPJS, pihak BPJS mengatakan sudah mentransfer ke rekening daerah,”tutur YG, yang meminta namanya dirahasiakan.

Dijelaskan YG, Japersal ini khusus diberikan kepada para bidan di setiap Puskesmas yang telah membantu persalinan ibu hamil. Menurut YG, selama tiga tahun Japersal yang seharusnya diterima para bidan mencapai Rp200 juta.

“Setiap ibu melahirkan yang kami tolong persalinannya, kami mendapatkan Rp 700 ribu. Jadi kalau ditotal selama tiga tahun bisa mencapai puluhan juta per orang pak. Kami tak tau apa alasan kadis menahan hak kami. Kami hanya berharap semoga bapak Bupati Nias Barat, mau mendengar keluhan kami ini,”tandasnya.

Terpisah, kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Nias Barat, Canda kepada Sumut Pos mengatakan, jika Japersal para bidan selalu ditransfer setiap bulannya ke rekening Pemerintah Daerah Nias Barat. Namun Canda menolak menyebutkan jumlah.

“Sampai bulan Februari 2019, Japersal para bidan sudah kami transfer, kalau besarnya saya tidak bisa sebutkan disini, kalau mau data secara resmi ajukan ke kantor ya pak,”kata Canda singkat, sambil menutup telpon selularnya, Rabu(11/9).

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat, Rahmati Daely yang dihubungi Sumut Pos mengakui, sejak tahun 2017 Japersal para bidan belum diberikan. Dia beralasan, menunggu pergantian bendahara dinas kesehatan.

“Dana itu ada, cuma belum ditarik bendahara. Kemarin ada masalah di keuangan, jadi bendahara lama kita ganti, yang tangani ini nanti bendahara baru, SK-nya sudah keluar, dalam waktu dekat sudah bisa dicairkan,”kata Daely.(mag-5/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Wakil Bupati, Jimmy Andrea Lukita Sihombing sambut kepulangan rombongan jemaah haji ASAL Dairi yang baru saja selesai menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah.

Penyambutan rombongan jemaah haji dilakukan di gedung Balai Budaya, Rabu (11/9). Hadir Kepala Kantor Kementerian Agama, Saidup Kudadiri serta Ketua MUI, Wahlin Munthe.

Seperti diketahui, jumlah jemaah haji Kabupaten Dairi tahun 2019 sebanyak 7 orang dan 2 orang petugas, sehingga yang berangkat ke tanah suci berjumlah 9 orang. Bupati Eddy KA Berutu menyampaikan, selama pelaksanaan ibadah haji, lebih kurang 40 hari sampai kembali ke tanah air hendaknya kita renungkan sekaligus pengalaman iman yang sangat berharga. Hal ini bukan semata-mata karena pengorbanan yang besar baik waktu, tenaga, biaya sejak persiapan menuju tanah suci hingga kembali lagi ke tanah air.

“Tetapi kami percaya predikat atau gelar yang disandang saat ini mampu memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat,”tegasnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada segenap penyelengara atas kesuksesan pelaksanaan haji tahun 2019. Kakan Kemenag Dairi Saidup Kudadiri menyampaikan, jemaah haji Dairi tergabung dalam kloter 18 dan semua jemahaah haji pulang dengan selamat. (mag-10/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 47 Desa dari 21 Kecamatan di Kabupaten Asahan akan menyelenggarakan pesta demokrasi tingkat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada Desember tahun 2019.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Asahan, Syamsuddin kepada Sumut Pos, Rabu (11/9), mengatakan, untuk pelaksanaan Pilkades pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa jadwal pilkades akan berlangsung pada Desember 2019 mendatang.

“Untuk tanggalnya masih kita akan bahas. Yang jelas Pilkades di Bulan Desember akan digelar,”kata Syamsuddin

Dilanjutkannya, tahapan pilkades sudah dimulai, di antaranya jadwal pembentukan panitia di sejumlah desa yang akan melaksanakan Pilkades, penelitian berkas adminidtrasi bakal calon kepala Desa. Sosialisasi pelaksanaan Pilkades.

“Tentulah Tahapan Pilkades berdasarkan SK Bupati Asahan no 211 Pemdes 2019 dan anggaran telah ditampung di APBD Asahan,”bilang Syamsuddin,.

Untuk itulah, dirinya berharap pelaksanaan Pilkades mendatang bisa berjalan dengan sukses dan aman. Dan kepada panitia dan setiap calon untuk mengantisipasi berbagai upaya blackcampaing yang mungkin terjadi selama tahapan pelaksana Pilkades.

“Diyakni Pelaksanaan Pilkades nanti dapat berjalan lancar tanapa ada hambatan,”bilangnya. (omi/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Alat proteksi radiasi pada pengoperasionalan radiologi yang digunakan siapapun, perlu dianalisis oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), selain mendapatkan surat izin radiologinya.

Ketika dikonfirmasi, RSU Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki proteksi radiasi selama ini, tidak dapat menunjukkan surat izin operasional (SIO) radiologinya atau izin proteksi radiasi pada pengoperasionalan radiologi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

“ Percayalah sama saya, izinnya ada yang dikeluarkan Bapeten,” kata Direktur RSU Dolok Sanggul, dr Netty Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (10/9), di ruang kerjanya.

Menurut Netty, Bapeten telah mengeluarkan surat izin operasional radiologi mereka. Sebab selama ini tidak pernah bermasalah sekaitan izin, karena rumah sakit yang dipimpinnya sudah terakreditasi. Dan dari salah satu syarat penilaian akreditasi adalah masalah izin.

Netty menuturkan, dirinya tidak dapat menunjukkan nomor surat izin operasionalnya karena belum diambil dari Bapeten. Disebabkan, rumah sakitnya masih menunggak soal adminitrasi.

“Mungkin besok sudah kita ambil dan sudah kupaksa bagian yang menangani itu diambil, dan menyelesaikan masalah tunggakan adminitrasinya,” tukasnsya.

Tetapi ia meminta, agar wartawan dapat percaya bahwa rumah sakitnya selama mengoperasikan alat proteksi radiasi sudah mengantongi izin operasionalnya dari Bapeten.

“Jika belumkan tidak mungkin rumah sakit ini terakreditasi dan saya ketua akreditasinya,” ujar mantan Kepala Bidang Pelayanan dirumah sakit itu.

Disinggung sekaitan petugas radiologi sudah memiliki izin?

Dijelaskan Netty, selama ini sebanyak 10 orang petugasnya sudah memiliki surat izin dari Dinas Kesehatan.

“ Dari konfirmasi saya ke Kepala Bidang yang menangani bahwa ada 10 orang petugas sudah memiliki izin dan dari aturannya Dinas Kesehatan yang mengeluarkan,” kata dia.

Sementara ketika disinggung aturan Kepala Bapeten nomor 16 tahun 2014 tentang surat izin bekerja petugas tertentu yang bekerja di instansi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, Netty malah tidak tahu. “ Iya dari aturan lain kayaknya tidak ada, iya seperti itu mungkin,” katanya.

Perlu diketahui, RSU Dolok Sanggul ini memiliki dua alat proteksi radiasi, antara lain dental radiologi atau disebut alat untuk radiologi gigi dan fluroscaopy radiologi atau disebut alat untuk ronsen. Netty mengaku kedua alat itu berfungsi dengan ditangani 10 orang petugas.

Selain kedua alat itu, dia menyebut rumah sakit juga akan memiliki alat CT-Scan. Dan rencananya, alat tersebut yang anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun depan sudah dimiliki. “ Dari alat itu kita akan siapkan sumber daya manusianya,” jelasnya mengakhiri.(mag-12/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga kurang mampu yang berhak menjadi penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bakkal Sipoltong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, mendatangi Kantor DPRD. Mereka menyampaikan hingga kemarin belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kedatangan masyarakat Kartu dimaksud sebagai sarana penebusan beras dan telur yang terdia dikios yang ditetapkan Himpunan Bank Rakyat (Himbara) dalam hal di Dairi adalah Bank Mandiri yang ditunjuk pemerintah.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Nasib Marudur langsung memanggil Kepala Dinas Sosial Dairi, Sonta Purba serta menyuruh Kadis Sosial memanggil pihak Bank Mandiri selalu penyalur KKS.

Koordinator penanggung jawab masyarakat Desa Bakkal penerima BPNT, Sabungan Simanjuntak menyampaikan, sebanyak 40 kepala keluarga (KK) penerima jatah beras sejahtera (Rastra) sekarang telah berganti nama jadi bantuan pangan non tunai (BPNT) bagi warga miskin (Raskin) sejak bulan Juni 2019 yang belum mereka terima.

Sementara warga penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) sudah menerima. Surat edaran dinas sosial mengambil surat mandiri. BPNT mandiri. Yang terdaftar di BPNT untuk tahap pertama dan kedua belum diterima. Sementara PKH tahap pertama dan kedua sudah diterima.

Menurut Sabungan, warga sudah bolak balik mempertanyakan kepada Kepala Desa, perihal mereka belum mendapat KKS untuk menebus beras. “Namun Kepala Desa tidak memberikan alasannya yang jelas kepada warga kenapa penyaluran beras ditunda. Warga tidak tinggal diam, Rabu (11/9) kemaren langsung mendatangi Bank Mandiri mempertanyakan jatah beras bagi warga miskin itu.

Kepada warga, pihak Bank Mandiri mengaku menerima surat penundaan atau penolakan penyaluran dari Kepala Desa. Atas penolakan itu, pihak Bank tidak menyalurkan. Menurut Sabungan diamini warga lainya, Bunga Intan Sitohang (64) serta Nurmaida boru Sinaga (49) mengatakan, selama ini Kades mereka, Hobby Calces Angkat tidak pernah memberikan alasan jelas kenapa KKS tidak disalurkan.

Bahkan karena sering didesak warga, sang Kades malah menantang mempersilahkan warga mengadu kemanapun.

Sabungan mengungkapkan, jumlah warga penerima BPNT di Desa Bakkal yang belum menerima KKS sebanyak 40 KK. Warga minta DPRD dan Dinas Sosial Dairi segera merespons keluhan mereka.

Menurut Sabungan, warga bukan hanya mementingkan beras, tetapi warga penerima KKS salahsatu persyaratan untuk anak mereka yang hendak masuk perguruan tinggi melalui program bidik misi,” ucap Sabungan.

Kepala Dinas Sosial, Sonta Purba menyampaikan, pemerintah pusat telah merubah bantuan sosial dari beras rastra menjadi prasejahtera dengan memberikan KKS. Didesa Bakkal Sipoltong untuk tahun 2019, penerima manfaat sebanyak 79 KK. Dan yang mengeluarkan KKS adalah Himbara, dan di Dairi Bank Mandiri.

Sesuai surat edaran, KKS dicetak bulan Maret 2019 dan harus disalurkan bulan Juni 2019 supaya bisa ditebus masyarakat penerima mamfaat. Menurut Sonta ada kelalaian Kades tidak menginformasikan kepada warga untuk pengambilan KKS. Sehingga batas pengambilan sudah berakhir.

Tetapi lanjut Sonta, untuk mengatasi itu Dinsos Dairi sudah menyurati Kementerian Sosial untuk memperpanjang waktu penyaluran KKS bagi KPM yang belum menerima. Sementara itu, admin Bansos Bank Mandiri yang ikut dalam pertemuan menyampaikan, sampai batas ditentukan yakni per 5 Agustus 2019 masyarakat Desa Bakkal tidak datang mengambil KKS sehingga kami tidak bisa lagi menyalurkan.

Kami hanya tunduk kepada peraturan sesuai batas waktu penyaluran ditentukan pemerintah, tandasnya.

Usai pertemuan, Ketua fraksi Nasdem, Nasib Marudur Sihombing menegaskan, hasil pertemuan bahwa hak masyarakat harus disalurkan.

Dinsos Dairi sudah mengusulkan ke Kemensos RI untuk menambah waktu penyaluran KKS. Nasib menyebut, Dinsos berjanji ke-40 KK yang terdata penerima BPNT akan tuntas minggu ini. “Dan surat Kades untuk penundaan penyaluran KKS tidak sah,”ungkasnya.(mag-10/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengajak seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi dari kalangan pelajar mulai SMP dan SMA sederajat, untuk memberantas segala bentuk Narkotika di wilayah Kota Tebingtinggi.

“Hari ini kita mengundang semua guru dan kepala sekolah, dimana nantinya akan memberikan pencerahan kepada seluruh anak didik untuk mengetahui bahaya tentang Narkotika,”ujarnya.

Bukan itu saja, ungkap Umar Zunaidi saat melakukan sosialisasi bahaya Narkotika di kalangan kepala sekolah se-Kota Tebingtinggi di Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (10/9).

Selain bahaya Narkotika di kalangan anak pelajar, kita juga memberikan pemahaman tentang bahaya kenalan remaja dan prilaku penyimpangan sex dan pengaruh pemahaman radikalisme.

“Pemahaman tentang semua bahaya hal tersebut adalah untuk memberikan benteng kepada para pelajar dan nantinya akan di sampaikan oleh guru guru di sekolah yang ada. Semua bahaya tentang hal itu harus diungkapkan agar semua pelajar bisa mengantisipasi dan selalu berbuat positif,” ajak Umar.

Sedangkan Kajari Tebingtinggi, Mochamad Novel mengatakan, saat ini banyak orang yang di penjara adalah pelaku kejahatan di dunia Narkotika, khususnya para pelajar banyak terjebak dimana awalnya hanya coba coba.

Menurut Novel dengan adanya kegiatan ini kita memberikan pemahaman tentang Narkotika kepada guru untuk disampaikan kepada anak anak didik, dari awal pemahaman tentang bahaya Narkotika haris di sampaikan kepada mereka agar bisa diambil pencehahannya.

Sedangkan Dandim 0204 DS, Letkol Syamsul Arifin menjelaskan tentang bahayanya gerakan radikalisme di kalangan pelajar, dimana mereka yang tidak senang dengan berdirinya NKRI akan terus meracuni para generasi muda khususnya para pelajar. “Pemahaman tentang radikalisme harus sedini mungkin di sosialisasikan di kalangan pelajar, dimana pelajar harus tahu bagaiamana bahaya radikalisme bagi kehidupan di keluarga dan keutuhan Indonesia,” jelas Syamsul.

Sedangkan Kapolres Tebingtinggi, AKBP Sunadi mengucapkan terima kasih kepada Pemko yang melalui Dinas Pendidikan dimana Kadis Pendidikan Drs Pardamean telah mengundang seluruh kepala sekolah dan guru untuk mendapatkan pemahaman tentang Narkotika dan bahaya pergaulan bebas di kalangan pelajar.

“Tindakan seperti ini sangat positif sekali, hal ini sangat mendukung bahwa kita semua elemen mulai dari guru dan pelajar sepakat untuk melawan penjahat Narkotika di Kota Tebingtinggi,” paparnya.

Tampak hadir selaku panitia kegiatan Kadis Pendidikan Drs Pardamean Siregar, Sekdako Marapusuk Siregar, Danramil 13 Kapten Budiono dan Kepala Sekolah dan guru se Kota Tebingtinggi. (ian/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Januari 2020 akan menyampaikan hasil studi terkait rencana pembangunan jalan tol atau jalan layang Medan-Berastagi.

Hal ini dalam rangka menindaklanjuti usulan pembangunan jalan tol atau jalan layang pada jalur Medan-Berastagi, serta bagian dari upaya jangka pendek meminimalisir kemacetan yang terjadi selama ini di ruas tersebut. “Hasil studi tersebut sangat penting untuk memberi kepastian solusi mengatasi persoalan kemacetan Medan Berastagi,” kata Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan menjawab Sumut Pos, Selasa (10/9).

Perihal kepastian pemaparan studi kelayakan ini, akan disampaikan oleh Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian PUPR Rachman Arief, pada saat pihaknya bersama Forum Masyarakat Nasional (Formanas) dan lima bupati di Sumut (Bupati Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Deliserdang dan Tapanuli Tengah mengunjungi kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (6/9).

“Sementara studi berlanjut, Kementerian PUPR akan mengerjakan pelebaran (dengan model cantiliver) di dua lokasi dengan anggaran sebesar Rp80 Miliar,” katanya. Pelebaran jalan ini sebagai upaya jangka pendek, dimana akan dibangun jembatan layang di dua lokasi, yaitu PDAM Tirtanadi Sibolangit dan Panatapan Bandar Baru. “Jadi ada dua hal studi kelayakan yang akan mereka lakukan. Studi kelayakan jalan tol dan studi kelayakan pelebaran jalan. Dan DPRD Sumut sudah diundang untuk mendengar hasil studi kelayakan mereka itu,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Mengenai pengerjaan cantiliver, sambung Sutrisno, nantinya berfungsi sebagai jalur pintas mengingat geografis wilayah yang curam dan terdapat jurang. Menurut pihaknya, hal ini merupakan solusi jangka pendek sebelum nantinya benar-benar akan dibangun jalan tol atau jalan layang Medan-Berastagi.

“Pemerintah pusat (dalam pengerjaan cantiliver) sudah menyiapkan tim untuk melakukan studi, dan Januari mereka akan menyampaikan rilis hasil studinya,” katanya. Secara ekonomis, infrastruktur jalan tol Medan-Berastagi memenuhi syarat untuk dilakukan pembangunan, bahkan dibanding pembangunan jalan tol Medan-Binjai atau Medan-Kualanamu-Tebingtinggi yang terlebih dahulu ada. “Jika hari ini ada investor yang bersedia membangun (jalan tol Medan-Berastagi) dipastikan tidak akan rugi. Sebab dari sisi ekonomis sudah memenuhi persyaratan,” katanya. (prn/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Keinginan masyarakat Teluk Aru menjadi sebuah Kabupaten dengan ibukota Pangkalan Brandan, apabila Bupati Langkat dan DPRD khusus dari Dapil 5 duduk bersama untuk membahasnya. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Langkat asal Dapil 5 Teluk Aru, Syamsul Bahri S SE kepada Sumut Pos belum lama ini.

Menurut Syamsul Bahri, meskipun harapan masyarakat untuk mewujudkan konsep pemekaran Langkat menjadi 2 Kabupaten meliputi Langkat Hulu dan Teluk Aru, sebagaimana yang disuarakan para tokoh-tokoh masyarakat seperti H. Jan Syahrin, H. Sutomo, H. Zainal Abidin, AK, H. Soepandi Harto, H. Adi Asmara El-Rawi dan lainnya, tidak akan tercapai apabila Bupati dan DPRD Langkat tidak membahasnya, dan tak menginginkan adanya pemekaran.

“Permintaan agar pemerintah mencabut moratorium pemekaran alias membuka keran pemekaran, seharusnya sejalan dengan keinginan warga Langkat. itu yang baru pas,”kata Syamsul. Dikatakan Syamsul, sebenarnya saat ini merupakan moment yang tepat untuk membahas bagaimana langkah-langkah kongkrit untuk menjadikan Kabupaten Teluk Aru.

Dimana, tambah Syamsul, Wakil Bupati Langkatnya H. Syah Affandin, SH, merupakan putra daerah Pangkalan Brandan asli. Orangtuanya, H. Hasan Basri yang akrab di sapa H. Hasan Perak adalah pejuang Brandan Bumi Hangus. Kemudian, Bupati Langkatnya Terbit Rencana Perangin-Angin adalah orang Langkat Hulu. Pemekaran Langkat menjadi 2 Kabupaten, Yakni Langkat Hulu dan Teluk Aru sudah tidak menjadi halangan. “Persoalannya hanya tinggal terpulang kepada Bupati dan DPRD nya saja, “ tegas Syamsul S.

Karena anggota DPRD Langkat dari Dapil 5 Teluk Aru sudah waktunya mumpung masih ada waktu beberapa hari sampai bulan Oktober 2019. “Ayo mari kita bahas, kita godok untuk disempurnakan kembali kelengkapan berkas-berkas pembentukan Kabupaten Teluk Aru.

“Sudah sejauh mana kelengkapan berkas Kabupaten Teluk Aru yang beberapa dekade lalu sudah dibahas. Dan Forum Pemekarannyapun sudah terbentuk yang dipelopori abangda H.Jan Syahrin dan rekan-rekannya,”terang Syamsul. apa yang menjadi potensi dan kelemahan Teluk Aru.Carikan solusi kongritnya.agar bagaimana Kabupaten Teluk Aru dapat terwujud.

Syamsul pun berharap anggota DPRD terpilih priode 2019-2024 melanjutkan pembahasan pemekaran Langkat. “Bila terasa masih ada hal-hal terkait persyaratan belum lengkap, silahkan sempurnakan kembali. Insya Allah Kabupaten Teluk Aru yang kita idam-idamkan dapat terwujud dalam bentuk nyata. Terpulang kepada kita para pemangku jabatanm Bupati, Wakil Bupati dan DPRD-nya,”tegas Syamsul. (yas/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA didamping Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin dan Sekdakab Langkat, dr H Indra Salahudin, menghadiri peringatan muharram 1441 Hijriah, sekaligus menepungtawari kepulangan jamaah haji Kabupaten Langkat tahun 2019, di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Rabu (11/9).

Bupati Langkat pada sambutannya, mengatakan, peringatan tahun baru hijriyah di bulan muharram ini bertema ‘jadikan semangat muharram untuk berhijrah membina prilaku yang lebih baik’.

Untuk itu, bupati mengingatkan masyarakat Langkat, untuk terus melahirkan semangat kebaikan, yaitu kebaikan kepada semua makhluk, kebaikan dalam bekerja dan melayani serta kebaikan dalam mengemban amanah. Bupati juga berharap kepada jamaah haji yang baru kembali ke tanah air, untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, sebagai tokoh panutan inspirasi ketauladanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dengan menghidupkan suasana agama di rumah tangga dan lingkungan tempat tinggal.

“Mari penuhi masjid dan musholla yang berada di sekitar kita, dengan membiasakan diri sholat fardu berjamaah,” ujarnya.

Selain itu, kata Bupati, lestarikan hubungan baik dalam setiap gerak perilaku, tidak saja terhadap jiran tetangga akan tetapi memberikan kebaikan bagi daerah ini juga, salah satunya dengan membekali keluarga dan anak generasi dengan pendidikan agama, sebab kebaikan masa mendatang ditentukan oleh kebaikan generasi saat ini.

“Saya yakin sepenuhnya, bapak ibu yang sudah menyandang predikat haji, akan berlaku lebih baik dari sebelum berangkat, karena hal ini akan membuktikan seseorang tergolong kepada haji yang mabrur,” sebutnya.

Sembari mengajak, untuk mengirimkan doa kepada seorang jamaah haji Kabupaten Langkat yang telah meninggal dunia ditanah suci dan seorang yang masih dalam perawatan di rumah sakit Makkah.

Sekda pada laporannya, menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan melaksanakan visi mayarakat religius serta ungkapan rasa syukur atas kemablinya jamaah haji Langkat musim haji 1440 H. Berdasarkan surat Bupati Langkat No: 005-1731/KESSOS/2019, perihal undangan pelaksanaan peringatan muharram dan tepug tawar jama’ah haji Langkat 1441 H/2019 M.

Selanjutnya, dijelaskan Sekda, bahwa terdapat 1 jamaah meninggal dunia asal kecamatan Binjai, atas nama Jalaluddin Bandrik bin Abdullah (72) pada 26 Juli 2019, sebab sakit (Infanctios and Farasitic Diseasies ) tempat KKHI Makkah, kini telah dimakamkan di sharaye. Serta 1 orang ditunda kepulangannya asal kecamatan Babalan, atas nama M Syafi Khaidir bin Chaidir (58), kini sedang dirawat di RS King Faisal (Shiya) Makkah, sejak 20 Agustus 2019 lalu.

Pada kesempatan kegiatan tersebut, Bupati Langkat didampingi Wakil Bupati Langkat dan Sekda, menyerahkan bantuan Hibah dan Bansos senilai Rp 30 juta, kepada masjid, lembaga pendidikan serta mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kegiatan itu, juga diisi dengan tausiyah oleh salah seorang jama’ah haji kloter 8, ustadaz H Irfan Yusuf. (bam/han)