TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Karang Taruna merupakan organisasi sosial, pengurus serta anggotanya adalah orang orang yang mengabdi dan bekerja untuk masyarakat dengan hati.

Hal ini disampaikan Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat melantik pengurus Karang Taruna Kota Tebingtinggi di Gedung Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin sore (11/11).

Umar mengatakan, ada lima ribuan desa kelurahan yang tersebar di Indonesia, namun yang menjadi kebanggaan bukan masalah banyaknya, tetapi bagaimana desa kelurahan tersebut punya inovasi dan kreatifitas.

“Meningkatkan warganya dari pra sejahtera menjadi sejahtera,” jelas Umar.

Sambung Umar, di Tebingtinggi sendiri harus ada mode mode tersendiri yang memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan Karang Taruna harus pula ada di sana memberikan pemikiran yang inovatif.

“Tantangan ke depan semakin berat dimana tidak hanya mengandalkan kemampuan yang dimiliki, tampa menyahuti perubahan perubahan yang terjadi begitu cepat,” ungkap Umar.

Dijelaskannya, memasuki era 4.0 revolusi industri akan mengurangi tenaga manusia digantikan dengan robot atau komputer, kegiatan sosial masyarakat menjadi berkurang, satu dengan yang lain akan kurang berinteraksi.

“Hal ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri, anak Karang Taruna harus pula mampu untuk menghadapinya sebagai pekerja sosial akan berhadapan dengan berbagai macam masyarakat, tidak boleh dijauhi tetapi sebalik diajak bersama,” jelasnya.

Diharapkan Umar Zunaidi Hasibuan, Asnawi Mangkualam sebagai Ketua Karang Taruna Tebingtinggi agar bekerja team work.(ian/han)

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Sesuai usulan dalam musyawarah bersama masyarakat, Desa Sampang Maruhur, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapteng, menggunakan dana desa untuk perbaikan jalan dengan rabat beton.

Hal itu diungkapkan Kepala Desa Sampang Maruhur, Mester Sigalingging, SKM kepada Sumut Pos, baru-baru ini. “Dengan memanfaatkan dana desa dengan pembangunan jalan. Sebab, pembangunan ini sangat dibutuhkan masyarakat,”ujarnya saat ditemui di lokasi pengerjaan.

Salah satunya, sebut Mester, sebagai akses masyarakat menuju rumah ibadah, ke lokasi pertanian dan perkebunan. “Dengan adanya dana desa ini, masyarakat senang karena manfaatnya langsung dirasakan,”imbuhnya.

Disebutkan Mester, pembangunan Rabat Beton dilaksanakan dengan volume 247.90 meter dengan pagu dana sebesar Rp 273.930.700.

Sementara Ketua TPK, Toba Rikwan Siringoringo mengatakan, pembangunan jalan tersebut dilakukan masyarakat Desa Sampang Maruhur secara bergotong royong. (mag-11)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 33 desa di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi, melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, Selasa (12/11).

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Dairi, Junihardi Siregar didampingi Kepala Bidang (Kabid) Administrasi dan Pemerintahan Desa, Rimson Simamora mengatakan, alat kelengkapan untuk pelaksanaan telah didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD).

Di sela-sela pengawasan logistik kemarin (11/11), Junihardi maupun Rimson menjelaskan, logistik tersebut berupa 38.448 surat suara, kotak suara, berita acara penghitungan, blanko serta alat kelengkapan lainnya.

Rimson menyampaikan, pihaknya juga sudah menyediakan surat suara cadangan (reserve) untuk mengantisipasi bila ada surat suara rusak.

Pemungutan suara akan berlangsung mulai pukul 08.00 – 13.00 WIB. Sementara itu, Kapolres Dairi AKBP Erwin Wijaya Siahaan melalui Kasubbag Humas Polres, Ipda Donni Saleh kepada wartawan, Senin (11/11) menyampaikan, Polres Dairi melakukan pergeseran pasukan dari Polres dan Polsek ke tempat pemungutan suara (TPS).”Sejumlah personel melaksanakan BKO di TPS pada H-1 hingga penghitungan suara di TPS. Kita berharap pelaksanaan Pilkades bisa berjalan baik dan kondusif,”pungkasnya. (rud/han)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara, Drs Nikson Nababan, MSi berterimakasih kepada Kodim 0210/TU dan Polres dengan terlaksananya Karya Bakti tahun 2019 atas pembukaan jalan sepanjang 7 Kilometer yang menghubungkan Desa Rura Julu Dolok kecamatan Sipoholon, dan Desa Hutajulu Balik Kecamatan Parmonangan.

Hal itu disampaikan bupati pada upacara penutupan Karya Bakti Tahun 2019 di Desa Huta Julu Parbalik Kecamatan Parmonangan, Minggu (10/11).

“Sasaran karya bakti sudah selesai kita kerjakan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengucapkan terimakasih atas kerja sama ini terkhusus kepada Bapak Dandim, semoga kerja sama seperti ini dapat semakin ditingkatkan.

Pembangunan infrastruktur di wilayah Tapanuli Utara menjadi prioritas utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan terbukanya jalan ini dapat meningkatkan perekonomian di daerah sekitarnya,”ujar Nikson Nababan.

Bupati Taput juga berharap kepada kedua desa untuk meningkatkan jalan dengan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sehingga dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Usai Upacara, bupati bersama rombongan mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang didampingi Camat Parmonangan Junjungan Silaban dan Kepala Desa Hebo Manalu.

Kades Hebo Manalu mengungkapkan rasa syukur atas dibukanya jalan penghubung tersebut, sehingga memudahkan masyarakat yang hendak berurusan ke luar desa. “Terimakasih kepada Bapak Bupati Nikson Nababan dan Bapak Dandim serta seluruh pihak yang turut berpartisipasi. Kami bersama masyarakat semakin merasakan kemerdekaan yang sebenarnya,” ucap Heboh Manalu. (mag-12/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait laporan yang diterima Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara, adanya desa siluman di Nias Barat, mendapat sangkalan dari Pemerintah Provinsi Sumut.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumut, Aspan Sopian, hingga saat ini pihaknya belum ada menemukan ‘desa siluman’ atau tidak berpenghuni menerima dana desa.

Hanya saja, ada beberapa desa yang ditinggalkan sebagian masyarakatnya karena terdampak bencana alam dan infrastruktur yang minim.

“Sampai saat ini tidak ada desa siluman itu. Hanya saja beberapa desa ditinggalkan oleh penduduknya karena dampak bencana alam dan fasilitas masih minim,” kata Aspan menjawab Sumut Pos, Senin (11/11).

Ia mengatakan, di Sumut sendiri tercatat ada 5.417 desa yang memiliki nomor register dari Kementerian Dalam Negeri. Bila beberapa desa di Sumut ditinggalkan penduduknya karena terdampak bencana alam atau infrastruktur yang minim, dan tetap akan mendapatkan anggaran dari pemerintah. “Selama masih ada pemerintahan desanya mereka tetap mendapatkan dana desa,” ujarnya.

Pada tahun ini, Pemprovsu mengalokasikan dana desa senilai Rp.4.452.049.366.000, yang disalurkan ke 5.417 desa.

“Rata-rata sekitar Rp.821.866.229 per desa memperoleh bantuan dana desa. Namun bisa berbeda setiap desa berdasarkan potensi desa dengan metode perhitungan dari Kemenkeu RI,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan Aspan, di Nias Barat ada ditemukan 12 desa yang ditinggalkan masyarakatnya karena terdampak bencana alam tsunami. Tetapi, belakangan ini beberapa penduduknya sudah mulai kembali.

“Masalah di Nias barat, sementara bahwa ada 12 desa, desa sudah memiliki nomor register, hanya saja sewaktu bencana alam tsunami, banyak masyarakatnya pindah tempat tinggal. Sebagian ada yang kembali ke desa, mereka juga masih memiliki alamat di KTP asal,” kata dia seraya menekankan kondisi serupa juga terjadi untuk desa di Kabupaten Karo dan Deliserdang, seperti yang disebut-sebut terdapat ‘desa siluman’.

Pihaknya mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendata desa-desa yang sudah ditinggalkan penduduknya. Bila ditemukan, pihaknya meminta untuk segera membuat laporan secara resmi.

“Kita juga minta tingkatkan pengawasan dan monitoring, bila ditemukan desa tidak berpenghuni laporkan resmi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bermunculan ‘desa siluman’ atau desa-desa baru imbas adanya kucuran dana desa. Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun. (prn/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Banjir bandang melanda Desa Lau Pengulu, Kecamatan Mardinding. Sebanyak 13 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, Minggu (10/11).

Hingga kemarin (11/11), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, saat ini tengah melakukan penanganan darurat terhadap para korban terdampak banjir bandang, akibat meluapnya air Sungai Lau Pengulu.

Kapolsek Lau Baleng, AKP Lindung Marpaung dikonfirmasi melalui sambungan telepon, mengungkapkan, banjir banding terjadi setelag Sungai Lau Pengulu meluap. Luapan air sungai membawa dan menyeret pohon kayu yang tumbang, sehingga menyebabkan sejumlah rumah warga rusak.

Lindung menegaskan, pihaknya belum ada menerima adanya korban jiwa dalam banjir banding tersebut.

Kapolsek merinci rumah warga yang mengalami rusak berat merupakan milik Sorta br Siregar (63) dan Hendri Nainggolan (35).

Penanganan banjir bandang di Desa Lau Pengulu, Kecamatan Mardinding, yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, masih terus dilakukan.

“Hingga (Minggu) malam ini kita masih melakukan koordinasi dengan kepala desa,” kata AKP Lindung. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Karo, Natanail Perangin-angin menegaskan tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir bandang yang melanda Desa Lau Pengulu, Kecamatan Mardinding.

Natanail menyebutkan, data sementara rumah warga yang rusak dampak banjir bandang sebanyak 13 unit rumah dengan kerusakan kategori ringan, sedang dan berat. (deo/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA menerima Award Bukit Barisan 2019 kategori instansi Pemerintahan Kabupaten, atas partisipasinya dalam membantu rehab gedung kantor dan pagar Subdenpom l/5-3 Pangkalan Berandan pada tahun 2018.

Penghargaan dari Kodam I/Bukit Barisan tersebut, diterima Sekdakab Langkat dr. H.Indra Salahudin dari Pangdam Mayjen TNI MS Fadhilah, pada acara “Malam Penghargaan Bukit Barisan Tahun 2019” di Balai Prajurit Makodam I/BB, Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan.

Pangdam I/BB pada sambutannya, menjelaskan, untuk pertama kali pihaknya memberikan Award Bukit Barisan 2019 ini kepada 65 orang. Tujuannya sebagai penghormatan, penghargaan dan apresiasi dengan harapan ke depan akan terbangun kerja sama yang lebih baik lagi, termasuk dukungan dan bantuan untuk menjadikan wilayah kerja Kodam I/BB selalu aman dan tenteram.

Dari 65 orang tersebut, selain prajurit dan ibu-ibu Persit KCK, sambung Pangdam, penghargaan juga diberikan kepada institusi pemerintahan dari kabupaten/kota, provinsi maupun teman-teman TNI dari tiga matra serta Kepolisian dan mitra karib yang tersebar di empat provinsi.

“Untuk kategori prajurit berprestasi, ada sebanyak delapan orang yang menerima penghargaan. Kemudian untuk kategori Persit KCK PD I/BB sebanyak lima orang, dan 22 orang untuk kategori sahabat Kodam I/BB. Kemudian, 21 orang untuk kategori instansi tingkat kabupaten dan kota, serta sembilan orang untuk kategori tingkat Provinsi Sumatera Utara,” paparnya.

Dikesempatan tersebut, Sekda mengucapkan terima kasih kepada Kodam I/Bukit Barisan atas penghargaannya. Ke depan Pemkab Langkat akan semakin menguatkan hubungan kerja sama dengan TNI dari berbagai kegiatan dan kesempatan. “Dengan begitu, semoga Sumut khususnya Langkat, selalu dalam situasi yang nyaman, asri dan kondusif,” ujar Sekda. (bam/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Kegiatan Bimtek Kepala Desa dan istri se-Kabupaten Karo, di Kabupaten Badung Bali, beberapa waktu lalu, terus menuai polemik. Selain dinilai pemborosan dan menghambur-hamburkan miliaran uang rakyat, bimtek ini juga berpotensi masuk ke ranah hukum.

Pasalnya, biaya yang ditampung dalam APBDesa tahun 2019 hanya untuk peningkatan kapasitas kepala desa, tidak termasuk istri atau pun anggota keluarga lainnya. Namun pada kenyataanya, bak bulan madu, dalam Bimtek ini, rata-rata kepala desa yang berangkat turut memboyong sang istri ke Pulau Dewata.

Lalu dari mana biaya sang istri kepala desa diambil? Jika dana tersebut turut ditampung di APBDesa, barang tentu sang kepala desa telah melanggar hukum. Data yang dihimpun kru koran ini dari beberapa desa, dana yang dianggarkan dalam poin peningkatan kapasitas kepala desa rata-rata hanya berkisar Rp15 juta.

Sementara biaya yang dihabiskan para kepala desa dan istrinya dalam Bimtek ini mencapai Rp26 juta. Meliputi tiket pesawat dan biaya inap di hotel. Lalu dari mana sisa dana diambil? Dananya harus sudah dianggarkan di APBdesa masing-masing. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas PMD Karo, Abel Tarawih saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis (7/11) sore.

“Dananya sudah harus ditampung di APBDesa,” katanya. Jika belum ditampung, dananya tidak boleh diambil dari APBDesa. Jika dana yang telah dianggarkan tidak mencukupi, maka kepala desa harus menutupi kekurangan dananya dengan uang pribadi sendiri. “Jika tak diganti

“Misalkan dana yang dianggarkan dalam peningkatan kapasitas kepala desa hanya Rp15 juta. Namun biaya yang dihabiskan lebih besar, maka selisihnya harus diganti dengan uang pribadi,” tegas Abel. Jika dananya tetap diambil dari APBDesa, maka sang kepala desa bisa terjerat masalah hukum.

“Kita sudah berkordinasi dengan pihak Inspektorat Karo untuk mengoreksi dan memeriksa APBDesa agar tak terjadi penyelewengan. Jika sebelumnya tak dianggarkan, biaya istri kepala desa yang ikut tak boleh diambil dari APBDesa,” ungkapnya.

Selain harus mengembalikan kelebihan dananya, Abel juga menegaskan para kepala desa yang ikut Bimtek ini harus mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya di desa masing-masing.

“Saya perintahkan para kepala desa ini menerapkan dan memaparkan ilmu yang diperolehnya selama Bimtek ini ke desanya. Para kepala desa ini akan tetap kita awasi,” tegas Abel. Bagaimana dengan PJ Kepala Desa yang jabatannya berakhir dalam hitungan hari, namun tetap ikut berangkat bersama istrinya? Abel mengaku akan lebih dulu melihat aturan yang ada. “Pokoknya semua kegiatan harus berpedoman pada APBDesa,” katanya.

Lalu kenapa Bimtek ini dilakukan di Bali? Abel berdalih Kebupaten Badung, Bali merupakan daerah yang berhasil mengelola pariwisatanya melalui Bumdes.

“Sebenarnya kita ingin para kepala desa mencontoh, menjadikan dan menggali wisata di desa masing-masing seperti beberapa desa di Kabupaten Badung Bali,”tandasnya.

Sementara Azis mewakili Lembaga Pelatihan Manajemen Atministrasi Pemerintahan (LPMAP) mengaku hanya sebagai penyelenggara Bimtek. “LPMAP tidak pernah memberangkatkan para kepala desa. Kami hanya mengundang, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Yang namanya mengundang yang boleh saja datang, bisa juga tidak. Sebagai penyelenggara kita hanya memberikan fasilitas sesuai dengan harapan menjadi output yang dpaat dibawa ke desa masing-masing. Banyak juga kepala desa yang tidak menghadiri,” elaknya.

Seperti diketahui kegiatan Bimtek para kepala desa se-Kabupaten Karo ke Kabupaten Badung Bali, dinilai hanya buang-buang anggaran dan jadi ajang cari untung. Apalagi kegiatan ini menghabiskan dana sekitar Rp7 miliar Warga kian apatis karena kegiatan serupa yang digelar dua tahun sebelumnya juga tidak menghasilkan terobosan apapun bagi kemajuan desa mereka.

Alhasil, Bimtek yang tengah berlangsung ini ditenggarai modus untuk pelesiran. Tahun 2017 dan 2018 lalu, para kepala desa di Karo juga menggelar kunjungan ke luar kota, baik ke Jogjakarta dan Jakarta.

Alasan mereka sama, study banding, Bimtek dan lain sebagainya. “Tapi hasilnya apa? Pengelolaan dana desa tetap monoton,” kritik Rianto Ginting, salah seorang warga Kabanjahe. Kunjungan ke Bali yang dilakukan secara bertahap ini diyakini juga, tidak akan memberi manfaat apapun bagi kemajuan desa di Kabupaten Karo.

Sementara dana yang digunakan tidak sedikit mencapai puluhan juta/kades. Selain buang-buang anggaran, kegiatan ini juga dinilai tak nyambung.

Karena jika ditilik dari sisi manapun, antara Bali dan Karo jauh berbeda bak langit dan bumi. Bali dikenal sebagai daerah wisata maju berkelas internasional. Sedang Kabupaten Karo merupakan dataran tinggi yang hampir 80 persen warganya bekerja sebagai petani. (deo/han)