LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu Kabupaten/Kota se-Indonesia peraih penghargaan predikat pratama Kabupaten/Kota Layak Anak 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Susana Yembise, melalui Deputi Tumbuh Kembang Anak dan Deputi Perlindungan Anak pada Selasa (23/7) di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Sebanyak 135 Kabupaten/Kota yang meraih predikat pratama Kabupaten Layak Anak (KLA) dan salah satunya termasuk Kabupaten Labuhanbatu,” ungkap Kepala Bagian Protokoler Setdakab Labuhanbatu, Supardi Sitohang, Rabu (4/9) seusai menyaksikan, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu, melalui Kabid Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Tuti Novrida, menyerahkan trophy dan piagam penghargaan tersebut kepada Plt Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe.

Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak itu, terdiri atas lima predikat, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kabupaten/Kota Layak Anak. “Penghargaan KLA terdiri atas sejumlah predikat. Yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama. Dan baru tahap peraih predikat utama yang ada, yaitu Surakarta, Surabaya dan Kota Denpasar,” ujarnya.

Kemudian sebanyak 135 Kabupaten/Kota di Indonesia berhasil meraih predikat Pratama, 86 Kabupaten/Kota meraih predikat Madya, dan 23 Kabupaten/Kota meraih predikat Nindya.

Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak 2019 dilakukan dalam empat tahap. Pertama adalah penilaian mandiri terhadap 24 indikator oleh masing-masing kabupaten/kota secara daring.

Selanjutnya, tim yang terdiri atas tim independen dan tim dari kementerian/lembaga terkait melakukan verifikasi administratif, verifikasi lapangan, hingga verifikasi final.

Plt Bupati Labuhanbatu dikesempatan itu mengatakan, Pemkab Labuhanbatu akan terus berupaya dan berusaha melalui berbagai inovasi dan program dengan melibatkan lembaga/instansi, komponen masyarakat dan media publik menuju prestasi yang terbaik lagi.

“Kita menyadari sepenuhnya bahwa dalam menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) sangatlah berat. Karena KLA itu tergabung dalam sistem yang menyatu dengan Kabupaten yang hijau. Inklusi (terbuka), cerdas, aman bencana, sehat dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, kesemua itu jika dikerjakan secara bersama-sama, terpadu dan sungguh-sungguh, kita yakin Labuhanbatu dapat menjadi Kabupaten Layak Anak,” harapnya.(mag-13/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Rapat untuk penyusunan penjadwalan pembahasan Perubahaan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2019, dua kali batal digelar oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa (3/9).

Padahal, rapat Banmus sudah dijadwalkan, dipicu ketidakkehadiran 13 orang anggota Banmus, sebanyak 7 orang anggota tidak hadir.

Kepada wartawan, Ketua DPRD Manaek Hutasoit membenarkan ketidak korumnya pembahasan penjadwalan untuk penyusunan Perubahaan APBD. Sehingga, yang telah dijadwalkan untuk menyusun jadwal pembahasan APBD itu, gagal digelar.

“ Iya ini kedua kalinya gagal,” kata Manaek.

Dikatakan Manaek, rapat untuk penyusunan penjadwalan pembahasan Perubahaan APBD daerahnya yang sudah kedua kalinya batal digelar, kembali ke pimpinan DPRD. Dari situ, nantinya nasib Perubahaan APBD dapat disahkan atau tidak.

“Iya kita lihatlah nanti, saya sebagai pim pinan DPRD hanya menjalankan amanah,” sambung Politisi Partai Golkar ini.

Rapat Banmus ini berlangsung singkat, yaitu sekitar 1 jam saja, biarpun telah dua kali diskor yang dipimpin Manaek sendiri didampingi 5 anggota dewan. Dihadiri, Sekdakab Tony Sihombing, Kepala Bappeda Lautdin Sitinjak, Kepala BPKPAD Jhon Harry Marbun, Kepala Inspektorat Bilson Siahaan, Asisten Pemerintahaan Makden Sihombing, Sekdis BPKPAD Martogi Purba dan Kepala Bidang Anggaran Maradu Napitupulu.

Menurut Manaek, seyogianya kehadiran rekan-rekannya diharapkan dan bila perlu pada saat paripurna pengambilan keputusan disampaikan jika ada ketidaktepatnya PAPBD ditetapkan. “Seharusnya pada paripurna disampaikan, namun namanya dinamika, iya kita jalani saja,” tukasnya.

Manaek menuturkan, selama ini alasan anggota Badan Musyawarah yang tidak hadir, dirinya tidak mengetahui. Padahal, jauh sebelumnya undangan disampaikan. “ Sudah diundang, hadir atau tidak, tidak ada komentar mereka,” ucap Manaek.

Terpisah, Sekretaris Daerah Tonny Sihombing menolak dikonfirmasi sekaitan gagalnya pembahasan PAPBD tersebut. “ Janganlah dulu iya dek,” elak Tonny sembari berlalu meninggalkan wartawan di sela-sela saat rapat pertama diskor didampingi Asisten Pemerintahaan Makden Sihombing.

Sekedar diketahui, keenam anggota Banmus yang hadir itu adalah, Irwan Simamora dari Politisi Partai Hanura, Bresman Sianturi dari Politisi Demokrat, Kepler Torang Sianturi dari PDI Perjuanga, Saut Nainggolan dari PKB, Tulus Hutasoit Nasdem, selain Manaek selaku pimpinan DPRD.(mag-12/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pembangunan sistem drainase dan jalan beton di Kelurahan Binjai, Binjai Kota atau daerah yang akrab dikenal Kampung Binjai, ditolak warga. Pasalnya, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu langsung dikerjakan tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

Informasi dihimpun, pengerjaan proyek ini disebar pada tiga titik di daerah tersebut. Pembangunannya menyasar pada gang-gang sempit. Pada proyek ini, anggaran yang dikucurkan mencapai Rp1,6 miliar lebih. Rinciannya masing-masing anggaran tersebut yakni, Rp605.384.000, Rp650.384.000 dan Rp451.852.000.

Pada plang tersebut, proyek itu mulai dikerjakan sejak 15 Agustus 2019. Namun masih berjalan beberapa hari, penolakan warga datang. Padahal proyek tersebut ditarget harus rampung pada 30 September 2019. “Tiba-tiba sudah kerja. Kami enggak tahu. Mau masuk rumah pun payah. Enggak tahu kami mau bangun apa,” kata warga sekitar saat Sumut Pos melakukan pemantauan terhadap ketiga titik lokasi pengerjaan tersebut.

“Kami menolak karena orang ini datang mau main gali-gali saja. Enggak ada izin sama kami yang miliki rumah. Selama ini juga gak ada masalah sama kami seperti kek gini saja,” tambah warga.

Kepala Lingkungan III, Rudi Bangun mengakui, sebagian warga menolak Program Kotaku tersebut. Meski menolak, sebagian warga lain juga ada yang menerima.

“Sebagian besar warga sudah menerima, tapi yang menolak ada juga. Itu ada yang di dalam gang, mereka pasang spanduk menolak pembangunan proyek. Yang gak mau ya biari saja lah, mau bagaimana lagi,” kata Kepling, Rabu (4/9). Penolakan itupun sempat menuai kekisruhan, karena jalur yang hendak digali belum dapat izin dari sebagian warga. Alhasil, warga melakukan musyawarah bersama sejumlah pihak terkait. Termasuk mengadu dan dimediasi oleh Camat Binjai Kota, Fazar.

Dikonfirmasi, Camat Binjai Kota, M Fazar membenarkan bahwa ada penolakan pembangunan proyek dari warga. Pun demikian, dia tidak mau terlalu ikut campur. Fazar hanya bertanggungjawab menerima audiensi dan memediasi aspirasi warga yang menolak. “Benar ada penolakan, saya mediasi di sekolah inpres. Namanya kayak gini, biasanya itu ada pro dan kontra. Padahal itu dibangun kan untuk mereka juga. Kenapa menolaknya, enggak tahu. Saya enggak ada kepentingan,” tandasnya.

Diketahui pengerjaan proyek ini juga bagian swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat ini juga dimasukkan ke dalam anggaran yang telah tertera di plank proyek. (ted/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Ir H Soekirman meresmikan tiga inovasi dari proyek perubahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Camat Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin, Selasa (3/9).

Adapun ke-3 inovasi tersebut adalah adalah Klinik Bina Desa Terpadu (NINA SAPA), Optimalisasi Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa Melalui Ruang Belajar Masyarakat Inovatif (OPLED RAMAI) dan Forum Penanganan Kekerasan Anak (FPKA).

Dikatakan Soekirman, inovasi pertama NINA SAPA merupakan layanan konsultasi pengelolaan desa secara menyeluruh terkait administrasi keuangan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, lembaga usaha ekonomi dan pembinaan kehidupan masyarakat desa, yang bertujuan untuk memberi solusi dan pemahaman menyeluruh bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi desa.

Kemudian, lanjut Soekirman, OPLED RAMAI, secara garis besar dapat diterjemahkan sebagai lembaga yang memberikan jasa pelayanan dan fasilitas tentang akutansi, pemasaran, manajemen, permodalan dan hukum bagi lembaga usaha ekonomi yang ada di desa dalam upaya meningkatkan daya saing lembaga usaha ekonomi desa.

Sedangkan yang terakhir, FPKA merupakan suatu forum yang dapat menyelengarakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat serta memberikan saran kepada pemerintah daerah dalam hal menyusun arah, prioritas serta kerangka kebijakan terkait perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk inovasi yang telah dibuat, sehingga manfaatnya langsung dapat dirasakan masyarakat. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh pihak yang ikut mengambil peran aktif dan mendukung proses mewujudkan inovasi ini,” tutur Soekirman.

Selain itu, Pemkab Sergai juga terpilih sebagai utusan untuk menempuh pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III di Banda Aceh.

Pada kesempatan itu, juga dirangkai tepung tawar kepada Bupati Ir H Soekirman bersama jemaah haji asal Kecamatan Pantai Cermin, yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah.

Turut hadir oleh Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Camat Pantai Cermin Erfin Fachrurrazi, S. STP, M.Si, mewakili Polda Sumut, mewakili Polsek Pantai Cermin, mewakili Koramil Pantai Cermin, Ketua MUI Kecamatan Pantai Cermin H. Muhammad Syarif Santoso, Forum Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia (Formasi) dan para Kepala Desa se-Kecamatan Pantai Cermin. (sur/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin menegaskan, agar para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan jajaran, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.

“Jabatan yang saat ini diemban adalah kewenangan yang diberikan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya, Bekerjalah lebih serius, cermat dan sunguh-sungguh serta berbuat yang terbaik bagi daerah dan masyarakat Langkat,”pesan Terbit Rencana PA dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Kecamatan Stabat, Rabu (4/9).

Maka mulai saat ini, sambung Bupati, pahamkanlah tugas pokok dan fungsi instansi, maupun amanah jabatan yang saat ini dipegang dengan benar. Sehingga dapat lebih peka terhadap bentuk permasalahan yang muncul, untuk mengambil sikap memberikan solusinya.

Bupati juga mengimbau, agar pelaksanaan rapat koordinasi digunakan untuk saling mendengarkan dan menyampaikan kendala-kendala pelaksanaan tugas, serta ditindaklanjuti terhadap berbagai masalah yang ditemukan, baik pada bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

“Semoga pertemuan ini menghasilkan sebuah rencana besar, bagi kemajuan daerah serta masyarakat Langkat tercinta,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyampaikan beberapa hal yang patut menjadi perhatian serius bagi seluruh jajarannya. Pertama, kesiapan untuk berupaya bekerja keras, untuk menjadikan Langkat, dalam hal pengelolaan keuangan daerah tahun ini, menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kedua, Instansi terkait pengawasan, dalam hal ini Inspektur bersama BPKAD, agar melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap pengelolaan keuangan maupun asset Langkat, serta penyelesaian sejumlah pekerjaan yang menjadi rekomendasi BPK-RI.

“Laporkan hal terkait kerja masing-masing, seandainya menemui kendala, segera komunikasi dan koordinasikan, baik dengan pimpinan, maupun lintas sektor,” sebutnya, sembari meminta kepada Sekda untuk memandu jalannya rapat, dengan dibantu Asisten dan Staf Ahli Bupati. (bam/han)