MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pengupahan Kota Medan hingga kini belum menjadwalkan rencana untuk melakukan pembahasan besaran Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2020. Padahal Gubernur Sumut (Gubsu), Edy Rahmayadi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar Rp2.499.423,06 atau naik 196.019 (8,51 persen) dari UMP 2019.

Untuk itu, Ketua DPRD Medan Hasyim meminta Pemko Medan melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan dewan pengupahan untuk segera melakukan pembahasan pengupahan tersebut. “Walaupun deadline tanggal 21 (November) nanti, tapi saya pikir sudah bisa dibahas intens mulai dari sekarang,” ucap Hasyim kepada Sumut Pos, Minggu (3/11).

Menurut Hasyim, sangat wajar bila Pemko Medan menaikkan UMK 2020, mengingat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. “Tapi tak boleh asal naik juga. Harus diperhatikan betul, jangan sampai merugikan salah satu pihak,” ujarnya.

Disebut Hasyim, masalah kenaikan UMK memang selalu menjadi polemik setiap tahunnya. Pemerintah selalu dihadapkan kepada dua kepentingan yang berbeda, yakni pekerja sebagai penerima upah dan pengusaha sebagai pemberi upah. “Makanya pemerintah memang harus bisa membuat keputusan win-win solution. Artinya, tidak merugikan salah satu pihak. Karena pekerja sebagai penerima upah harus bisa meningkat kesejahteraannya, sedangkan pengusaha sebagai pemberi upah harus tetap bisa menjalankan roda usahanya kala ia harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar upah,” jelasnya.

Dijelaskannya, bila menaikkan terlalu tinggi dan membuat pengusaha menjadi sangat terbebani karenanya, hal itu justru bisa menjadi ‘boomerang’ bagi masyarakat penerima upah itu sendiri. “Maka kita minta agar pemerintah mau menaikkan upah secara layak, namun juga tidak menjadi beban berat bagi pengusaha.

Sebab, kalau pengusaha merasa terlalu berat membayar upah yang semakin tinggi, maka besar kemungkinan pengusaha akan melakukan pemangkasan karyawan agar tidak merugi. Ini kan yang rugi masyarakat itu juga. Makanya hal ini tidak mudah, pemerintah harus bisa mencari win-win solution dari persoalan ini,” jelasnya.

Namun tidak bisa dipungkiri, pemerintah diharapkan dapat mengutamakan kepentingan rakyat. “Tapi apapun namanya tentu rakyat harus diutamakan, tinggal bagaimana caranya pemerintah bisa mendorong para pengusaha untuk meningkatkan keuntungannya disaat dia harus memberikan upah yang lebih besar kepada para karyawannya,” tandasnya.

Tambah Beban Pengusaha

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara menilai, kenaikan UMP 2020 yang sudah diteken Gubsu itu akan menambah beban pengusaha. “Harus dilihat juga kondisi dunia usaha. Ya kalau setiap tahun naik upahnya, berat juga. Belum tentu harga barang bisa naik. Karena banyaknya persaingan secara global. Terlebih-lebih komponen persentase kenaikannya mengikutsertakan persentase pertumbuhan ekonomi. Seharusnya rujukan kenaikan adalah inflasi karena itu yang terkait dengan daya beli,” katanya kepada wartawan, Sabtu (2/11).

Laksamana mengatakan, besaran UMP Rp2,499 juta ini akan membawa dampak negatif, karena bakal kian banyak perusahaan khususnya yang berskala UKM yang tidak akan sanggup memenuhi ketentuan tentang upah minimum. Dan akhirnya, bisa berujung pada tutupnya perusahaan-perusahaan skala UKM bila dipaksakan harus mengikuti ketentuan upah minimum.

“Kami sangat menyarankan adanya pembagian klaster perusahaan dalam pengupahan. Sehingga, dibagi klaster usaha kecil, menengah dan besar. Jadi tidak disamaratakan seperti ketentuan pemberlakuan upah minimum saat ini,” katanya.

Meski menjadi beban, karena sudah keputusan dan ditetapkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada1 November 2019, tentu pengusaha harus mengikutinya. “Apindo sudah meminta pengusaha menjalankan ketentuan upah itu yang ditetapkan berlaku 1 Januari 2020,,” katanya.

Terkait gelombang penolakan dari buruh Untuk UMP Rp2,499 juta ini dan bakal berunjuk rasa pada 6 November mendatang, Laksamana enggan berkomentar. Dia hanya menekankan jika tidak semua pelaku usaha saat ini mampu mencatatkan kinerja yang bagus. Karena itu, penetapan upah minimum ini akan menjadi masalah baru terutama untuk skala UKM dimana produknya punya banyak pesaing di pasaran. (map/bbs)

BANGKOK, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino di The Boardroom Hotel Grand Hyatt Erawan, Bangkok, Sabtu (2/11). Mereka bertemu sebelum menghadiri sidang pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-35 ASEAN di Impact Exhibition & Convention Centern

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan, sepak bola merupakan olahraga paling populer di Indonesia, yang saat memiliki 1.679 klub sepak bola.

Bahkan 77 persen rakyat cinta sepak bola dan menempatkan negara ini sebagai negara pecinta sepak bola nomor 2 di dunia. “Sepak bola adalah sarana memperkuat rasa kesatuan dan kebangsaan rakyat Indonesia. Prestasi dalam sepak bola Indonesia selalu menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia,” kata Jokowi dalam pertemuan itu.

Sementara Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan, sepak bola bukan hanya sekadar olah raga. “Tetapi juga memberikan edukasi, tentang kehidupan, dan juga bagaimana belajar memberikan respek,” ucap Gianni.

Gianni juga menyampaikan, FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. “Tentunya kami yakin Indonesia sebagai negara besar dengan 267 juta penduduk, dapat menjadi tuan rumah yang baik. Apalagi didukung oleh 200 juta fans sepak bola ini penting bagi kami,” tutur Gianni.

Untuk penunjukan itu, Presiden ketujuh RI ini menyampaikan apresiasi kepada FIFA yang telah mempercayai Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada tahun 2021. Saat ini, katanya, Pemerintah dengan PSSI telah mulai mempersiapkannya.

“Kami akan bekerja keras menjamin Piala Dunia U-20 di Indonesia berlangsung sukses dan lancar. Kami telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan Asian Games dan juga Asian Para Games 2018,” ucap Jokowi, meyakinkan.

Lebih jauh, suami Iriana itu menjelaskan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan 10 stadion yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, dan Bali sebagai lokasi pertandingan Piala Dunia U-20 nanti. Sebagai tuan rumah, Indonesia menyambut baik jika Tim Pendahulu FIFA datang untuk berkoordinasi dengan PSSI. “Kami gembira jika ada masukan, termasuk standar kelayakan stadion dan lainnya. Pendampingan juga telah dilakukan oleh Dewan Olimpiade Asia (Olympic Council of Asia), saat Asian Games 2018,” tutur Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Gianni juga menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi karena KLB PSSI telah berjalan lancar dan memilih ketua Umum baru. “Selamat semoga ketua umum yang baru dapat membawa PSSI menjadi lebih baik dan berprestasi,” ucap Gianni, sembari menyampaikan bahwa dirinya akan segera melakukan kunjungan ke Indonesia.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi, dan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rahman.

Dapat Jersey Nomor 21

Ada hal menarik terjadi ketika penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemimpin negara ASEAN dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, pada Sabtu (2/11). Sejumlah pemimpin negara ASEAN berpose dengan mengangkat jersey biru berlatarkan nomor punggung yang disertai nama masing-masing pemimpin negara. Tujuh pemimpin ASEAN mendapatkan jersey dengan nomor punggung 9, sementara dua lainnya tampak mengangkat nomor punggung 10.

Namun, nomor punggung yang berbeda terlihat di jersey yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Satu-satunya perbedaan nomor tersebut sempat menjadi tanda tanya di antara para pemimpin negara ASEAN yang ada di atas panggung.

Salah seorang delegasi FIFA yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa nomor punggung 9 diperuntukkan bagi para kepala pemerintahan. Sementara nomor punggung 10 diberikan kepada para kepala negara.

Nah, khusus untuk Presiden Jokowi, diberikan nomor punggung 21 dengan makna keberhasilan Indonesia yang telah ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia di bawah usia 20 pada tahun 2021 mendatang.

Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi mengatakan, MoU tersebut berbicara tentang pengembangan dan peningkatan sepak bola dengan tujuan mendorong pembangunan sosial serta gaya hidup sehat di kawasan.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Dato’ Lim Jock Hoi dan Presiden FIFA Gianni Infantino dalam rangkaian acara KTT ke-35 ASEAN dan disaksikan para pemimpin negara-negara ASEAN.

Menurut Retno, terdapat empat bentuk kerja sama yang akan dilakukan antara ASEAN dengan FIFA. “Yang pertama adalah _promotion of sport integrity, yang kedua adalah sport for development, yang ketiga adalah FIFA football for school programme, dan yang keempat adalah professional capacity building,” ujarnya. (fat/jpnn)