MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemberian pin emas berikut setelan jas kepada anggota DPRD periode 2019-2024, dianggarkan Rp1,2 miliar. Masing-masing ke-100 anggota DPRD baru itu dapat dua pin emas dan dua potong jas. Termasuk untuk belasan para wakil rakyat petahana yang kembali duduk di kursi dewan. Yang berarti, koleksi pin emas para dewan ini bakal bertambah.

“Pin emas tidak lebih hanya sebuah prestise belaka. Tidak ada substansinya. Keuangan akan tergerus hanya untuk hal-hal yang sifatnya seremonial. Dewan yang sudah dapat kepercayaan rakyatn

sebaiknya tidak menerima pin emas lagi saat pengambilan sumpah jabatan nanti,” ujar pengamat anggaran, Elfenda Ananda kepada Sumut Pos, Kamis (29/8).

Diketahui, adapun pengadaan pin emas dan pakaian (setelan jas) bagi wakil rakyat terpilih sudah dianggarkan senilai Rp1,2 miliar oleh Sekretariat DPRD Sumut melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu. Masing-masing anggota dewan akan menerima dua pin emas, dengan berat 10 gram dan 6 gram. Untuk pakaian dinas dengan pin emas 10 gram dibanderol dengan harga Rp6,7 juta. Sedangkan pakaian dinas dengan pin emas 6 gram dibanderol Rp4 juta lebih.

Menurut Elfenda, anggaran sebesar itu kalau dipergunakan untuk kepentingan rakyat susah, banyak sekali gunanya. Antara lain bisa membangkitkan ekonomi rakyat. “Dari aspek keuangan, pin emas tidak mempunyai dampak apapun terhadap kepentingan rakyat. Lebih bagus anggaran tersebut diperuntukkan bagi rakyat kecil, baik sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian mereka,” katanya.

Mantan Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut ini juga menekankan, kepada DPRD Sumut yang mau habis masa periode untuk segera mengembalikan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah kepada mereka. “Pastilah (fasilitas negara harus dikembalikan). Itu aset daerah yang tercatat milik daerah harus dikembalikan ke daerah,” katanya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sumut petahana, Zeira Salim Ritonga mengaku tidak mempermasalahkan pemberian pin emas kepada wakil rakyat yang kembali terpilih lima tahun mendatang. “Menurut saya karena pin tersebut diberi lima tahun sekali, barang tentu tidak menjadi permasalahan untuk diberikan kepada anggota dewan yang duduk kembali,” ujarnya.

Karena kata dia, masing-masing periode jabatan dewan juga berbeda. Dan juga bisa saja pin yang lama sudah rusak, hilang atau bentuk yang berubah. Persoalan pin, katanya tidak harus menjadi polemik, sebab memang setiap instansi memiliki pin. “Baik gubernur, PNS dan juga presiden. Dan memang aturannya lima tahun sekali,” pungkasnya.

Sekretaris DPRD Sumut, Erwin Lubis mengatakan, seluruh wakil rakyat terpilih saat pengambilan sumpah jabatan pada 16 September 2019, akan menerima pin emas dan jas yang sebelumnya sudah dialokasikan pengadaannya oleh sekretariat. “Untuk semua (100 anggota dewan) yang baru,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan menyurati pimpinan dewan yang masih memegang kendaraan dinas untuk segera dikembalikan. Sementara untuk fasilitas lain yang mesti dikembalikan, Erwin menyebut tidak ada. “Kita akan surati untuk segera dikembalikan,” katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada ULP di Biro Administrasi Pembangunan, diketahui bahwa anggaran belanja untuk pembelian baju dinas dan pin emas sudah rampung. Artinya, sudah ada pemenang proyek yang akan mengerjakan pengadaan tersebut. “Sudah selesai pengadaan proyek untuk pengadaan baju dinas dan pin emas itu,” kata seorang pegawai yang berada di gedung lama kantor gubernur.

Disampaikannya, pengadaan tersebut dianggarkan dengan menelan biaya Rp 1,2 miliar. “Anggaran Rp 1,2 miliar untuk pengadaan baju dan pin emas,” katanya.

Pin DPRD Medan Cuma Disepuh Emas

Berbeda dengan anggota DPRD Medan, mereka tidak akan mendapatkan pin emas, melainkan cuma pin yang disepuh emas. “Anggota DPRD Medan terpilih periode mendatang bukan mendapatkan pin emas, tapi hanya pin biasa yang disepuh emas. Sekali lagi, bukan pin emas tapi pin yang disepuh emas” ucap Sekwan DPRD Medan, Abdul Azis kepada Sumut Pos, Kamis (29/8).

Namun, Azis tidak menyebutkan alasan mengapa ke-50 anggota DPRD Medan terpilih periode 2019-2024 tidak mendapatkan pin emas seperti sebelumnya. “Ya dengan berbagai pertimbanganlah,” ujarnya.

Anggota DPRD Medan yang kembali terpilih untuk periode 2019-2024, Rajuddin Sagala kepada Sumut Pos mengatakan, setiap anggota DPRD Medan yang telah habis periodenya wajib untuk mengembalikan pin emas yang pernah didapatkan pada periode sebelumnya (2014-2019).

“Jadi aturannya kan sudah ada. Misalnya saya, pin emas yang saya dapat itu wajib saya kembalikan usai periode yang sekarang habis. Nanti diperiode berikutnya baru saya akan diberi lagi pin yang baru, entah itu emas atau hanya disepuh emas saya kurang tahu,” kata Rajuddin.

Disebutkan Rajuddin, pada periode 2014-2019, ia dan 49 anggota DPRD Medan lainnya mendapatkan pin emas sekitar 5 gram. “Ditahun 2014 kemarin kami dapat sekitar 5 gram,” tandasnya. (prn/map)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Papua memanas lagi. Massa membakar sejumlah gedung di Abepura dan Jayapura. Tidak sedikit juga fasilitas umum milik pemerintah yang telah dirusak. Massa juga merusak lembaga permasyarakatan (Lapas) di Abepura.

Atas kejadian itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menkopolhukam, Kapolri, Kepala BIN dan Panglima TNI mengambil tindakan tegas kepada siapa pun yang melanggar hukum terkait situasi terkini di Jayapura dan Papua pada umumnya.

“Saya juga telah memerintahkan, sebetulnya malam tadi, saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri, Kepala BIN, dan Panglima TNIn

untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkistis serta rasialis,” ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (29/8) malam.

Di Purworejo, Jokowi juga menyempatkan menyaksikan pagelaran wayang kulit. “Saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapatkan laporan situasi terkini di Papua, khususnya di Jayapura, dan saya minta masyarakat juga tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkistis,” pinta.

Seperti diketahui, situasi dan kondisi di Jayapura kembali memanas. Aksi pembakaran sejumlah fasilitas publik juga terjadi di sejumlah titik di wilayah tersebut. “Kita semuanya akan rugi apabila ada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik, fasilitas-fasilitas masyarakat yang kita bangun bersama jadi rusak atau dirusak,” lanjut suami Iriana itu.

Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua baik di bidang fisik maupun SDM agar semuanya, utamanya khususnya mama-mama, pace, mace, anak anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera.

“Mari kita semuanya menjaga agar Tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai, dan saya mengajak kepada semua ketua dan tokoh adat, ketua, tokoh agama, kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai. Sekali lagi mari kita jaga Tanah Papua sebagai tanah yang damai,” kata Jokowi.

Terpisah, Menko Polhukam Wiranto mengaku mendapat laporan, massa membakar sejumlah gedung dan merusak sejumlah fasilitas umum milik pemerintah. Awalnya massa membakar Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP). Kemudian berlanjut pada pengrusakan lembaga permasyarakatan (Lapas) di Abepura.

ý”Sudah membakar Gedung MRP, rutan juga dijebol. Padahal itu semua dibangun dari uang rakyat, pemerintah mendapatkan dana dari rakyat,” ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8).

Wiranto mengatakan, pemerintah mempersilakan melakukan penyampaian pendapat dengan cara berunjuk rasa. Namun jangan berunjuk rasa dengan melakukan perusakan fasilitas umum. Karena Wiranto takut akan ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Jadi jangan sampai ditunggangi. Jangan sampai kemudian justru dimanfaatkan oleh pendemo atau pendompleng pendemo untuk mencelakakan aparat keamanan. Diparang, dipanah, itu saya kira tidak manusiawi. Mereka bukan pendemo,” imbuhnya.

ýSelain itu, Wiranto juga mengatakan, aparat keamanan dari TNI dan Polri juga ia sarankan supaya tidak melakukan tindakan represif. Melainkan harus persuasif. Bahkan senjata api dan tajam tidak boleh digunakan untuk melakukan pengamanan di Papua.

Wiranto juga meminta kesadaran masyarakat Papua untuk bisa melakukan ujuk rasa yang damai. Tidak melakukan tindakan anarkis. Jangan sampai ujuk rasa ini dijadikan komoditas politik untuk melakukan adu domba. “Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau diprovokasi oleh pihak lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wiranto menyatakan, kerusuhan di Papua ini memang sebenarnya diinginkan oleh kelompok tertentu. Karena dia menduga ada yang tidak senang dengan kondisi Indonesia yang aman dan damai. “Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman dan damai, ada yang tidak senang negeri dapat membangun, memakmurkan rakyatnya. Itu mereka gunakan momen ini untuk nimbrung untuk mengacau,” pungkasnya.

ýSebelumnya, aksi unjuk rasa hingga berakhir ricuh terjadi di Kabupaten Deiyai, Papua. Demo yang menuntut referendum Papua itu menewaskan datu prajurit TNI dan melukai lima anggota kepolisian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, demo berlangsung di Kantor Bupati Deiyai, Papua, Rabu (28/8). Awalnya, massa yang berdemo hanya berjumlah sekitar 150 orang.

Aparat TNI-Polri yang diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa mencoba bernegosiasi dengan demonstran. Saat itu, ribuan massa dari berbagai macam penjuru tiba-tiba datang dengan membawa senjata tajam dan panah. “Langsung menyerang aparat keamanan. 1 TNI (meninggal dunia), dan lima (anggota) Polri terluka terkena panah,” ujar Dedi.

Dedi menyebut, seluruh korban terkena panah saat mengamankan demo ricuh Papua. Saat ini, aparat keamanan tengah berupaya mengendalikan situasi yang memanas di wilayah tersebut.

“Kami terus mengimbau masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat kemudian melalui Pemda setempat untuk tidak terprovokasi terhadap pasukan-pasukan, sekelompok orang yang akan memanfaatkan situasi seperti ini,” ujarnya.

Seperti diberitakan, setelah sebelumnya membakar kantor Majelis Rakyat Papua, massa membakar juga kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang berjejer di samping kantor Bank BTN, di Jalan Koti Jayapura.

Massa juga melempari kantor-kantor dan hotel di Jayapura lalu massa bergerak mengarah ke kantor Gubernur Papua. “Informasi ada pembakaran di situ (Kantor MRP), cuma bagian mana saja yang dibakar kita belum tahu pastinya,” ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (29/8).

Usai membakar, sambung Eko, massa mulai bergerak ke arah pusat kota. “Massa ada di sekitar Skyland,” ucapnya.

Aksi protes kali ini diikuti ratusan orang yang berkumpul dari berbagai titik, Kabupaten Jayapura, Waena, Perumnas 3, dan wilayah Kota Jayapura, serta perwakilan dari mahasiswa.

Sebelumnya, aksi massa di Expo Waena sempat anarkis. Massa melemparkan batu ke arah aparat, mobil dinas Dandim 1701/Jayapura rusak akibat aksi tersebut. Dari pihak keamanan, sebanyak 500 personel gabungan TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan aksi tersebut.

Akibat aksi ini, aktivitas perekonomian di Jayapura lumpuh dan masyarakat lebih memilih berdiam diri di rumah. (fat/jpnn/jpc)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan berencana melakukan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2019. Bahkan dikabarkan, Oktober mendatang seleksi bakal dilakukan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap yang dikonfirmasi Sumut Pos, membenarkan kabar rekrutmen CASN 2019 tersebut. Bahkan Muslim mengaku, mereka sudah.

mengajukan formasi CASN 2019 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sejak beberapa bulan lalu. Sayang, hingga kini belum ada jawaban.

“Iya, memang sudah lama kita ajukan itu. Sudah ada beberapa bulan yang lalu, tapi memang belum ada jawaban sampai sekarang. Kita tunggulah, mungkin sebentar lagi,” kata Muslim Harahap, Kamis (29/8).

Muslim menyebutkan, sebelumnya Pemko Medan telah mengajukan formasi sebanyak lebih dari 800 formasi untuk perekrutan CASN dan PPPK tahun 2019. “Ada 800-an formasi, jumlah itu sudah disesuaikan juga dengan jumlah ASN Pemko Medan yang sudah pensiun. Tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan jawaban dari Kemenpan berapa jumlah formasi yang mereka setujui untuk direkrut di tahun ini,” jelasnya.

Dia juga tak menepis kabar yang menyebutkan, rekrutmen akan dilakukan pada Oktober mendatang. “Kalau soal wacana di Bulan Oktober, itukan baru sekadar wacana. Artinya, waktunya masih bisa mundur dari wacana itu. Karena usulan kita memang belum mendapat jawaban dari Kemenpan,” ujarnya.

Dilanjutkan Muslim, bila nantinya mereka sudah mendapatkan surat balasan terkait kuota dari jumlah formasi yang telah diajukan, barulah mereka mendapatkan jadwal pelaksanaan perekrutan CASN. “Biasanya kita akan disurati dulu terkait jumlah formasi atau kuota yang disetujui Kemenpan, baru nantinya akan diberikan jadwal kapan akan dilaksanakannya perekrutan itu. Nah, ini saja kami belum dapat berapa jumlah kuota yang disetujui oleh Kemenpan, apalagi jadwal pelaksanaannya, belum ada kepastian sampai saat ini,” terangnya.

Dari jumlah 800-an formasi yang diajukan, lanjut Muslim, 70 persen di antaranya adalah untuk formasi PPPK bagi tenaga pendidikan dan kesehatan, sedangkan 30 persen lainnya untuk ASN reguler di luar PPPK. “Karena memang begitu formasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan faktanya, memang itu sesuai, saat ini memang tenaga pendidikan dan kesehatan yang paling banyak dibutuhkan,” tutupnya. (map)