HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan, D Lumbantoruan menyebutkan, CV Viktor belum dapat melunasi pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp19 juta, atas proyek pembangunan Outlet di Sipinsur yang berbiaya Rp850.800.000.

“Terhitung sejak surat Bupati, hingga saat ini belum ada pelunasan pembayaran yang dilakukan CV Viktor,” kata Lumbantoruan kepada sejumlah wartawan, Jumat (25/10) di kantornya.

Padahal, lanjut D Lumbantoruan, pembayaran itu sudah jatuh tempo pada 28 Juli 2019, terhitung 60 hari sejak Bupati Dosmar Banjarnahor mengeluarkan surat tertanggal 27 Mei 2019 atas pembayaran denda keterlambatan.

Dijelaskan Lumbantoruan, CV Viktor pernah melakukan pencicilan pembayaran.

“Sebenarnya sudah dua kali dibayar kepada pemerintah, pertama Rp 5 juta, dan pada 31 Juli lalu sebesar Rp 8 juta, tapi untuk Rp5 juta, saya lupa tanggal berapa ditransfernya,”beber Lumbantoruan.

Tercatat, kini utang CV Viktor mencapai Rp19 juta lagi, dari nilai yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan senilai Rp 32.330.400. “Saya terus tagih kontraktor sesuai kewajibannya, tapi sampai sampai sekarang belum dilunasi,” kata Lumbantoruan.

Disinggung, apakah perbuatan kontraktor itu melawan hukum , mantan pegawai di Badan Pemerintahaan Desa ini enggan menjawab. Namun, dirinya menyebut bahwa perbuatan kontraktor itu akan dikenakan sanksi yaitu blacklist.

Menurut dia, terjadinya kelebihan pembayaran itu, dikarenakan pengerjaan proyek pembangunan Outlet yang berfungsi untuk pameran tidak tuntas sampai batas kontrak pada 31 Desember 2018 lalu, dari kontrak kerja pada 2 November 2018. Ternyata, capaian hasil pekerjaan baru 97 persen.

“Jadi 3 persen lagi, pemerintah berutang, Cuma perusahaan kena dedna karena keterlambatan menyelesaikan setelah diperiksa oleh BPK,” terang Lumbantoruan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, Radna Marbun kepada wartawan belum lama ini mengatakan, bahwa CV Viktor dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 32 juta atas proyek pembangunan tersebut.

Dari denda itu, pihaknya sudah beberapa kali melakukan teguran, mulai surat hingga mendatangi perusahaan tersebut yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.

Menurut Radna, pemerintah diberi tenggat waktu 60 hari oleh BPK untuk segera menyelesaikan permasalahaan tersebut. Batas akhir pembayaran sampai dengan 28 juli 2019,” ,” katanya pada 19 Juli 2019 lalu dikantornya.(mag-12/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) mendapat alokasi penambahan calon aparatur sipil negara (CASN) sebanyak 179 orang.

Hal itu sesuai kuota kebutuhan jumlah CASN yang ditetapkan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI.

“Sudah ditetapkan jumlah CASN yang akan direkrut di berbagai daerah, termasuk untuk Kabupaten Labura,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Labura, Susi Asmarani melalui Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Pengembangan Karir, Panji Tri Asmara, Jumat (25/10).

Kuota penerimaan CASN tahun 2019 yang disetujui Kemenpan RB untuk Kabupaten Labura sebanyak 179 orang. “Seluruhnya untuk S-1. Tidak ada yang dari D-3,” kata Panji.

Dijelaskannya, formasi yang diberikan berjumlah 179 orang tersebut terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan tenaga teknis lainya. Untuk tenaga kesehatan, Panji mengatakan, peserta harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

Ia menambahkan, mengenai jadwal pengumuman pendaftaran masih menunggu informasi lebih lanjut. Namun kemungkinan, pendaftaran akan berlangsung tahun ini, sedangkan waktu tes dimungkinkan pada awal tahun depan. (mag -13/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tebingtinggi yang tergabung dalam Rembuk Pemuda Tebingtinggi menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Melalui tiga juru bicara mereka, Anton Sahputra Hutahuruk, Peter Munthe dan M Isnan Taufiq Siregar menyampaikan aspirasi terkait beberapa kebijakan Pemko Tebingtinggi yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.

Dalam orasinya, mereka prihatin dengan masih tingginya angka pengangguran di Kota Tebingtinggi, karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. “Kami berharap Pemko Tebingtinggi tidak hanya mengejar pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan SDM dan membuka lapangan pekerjaan,”kata Anton.

Para mahasiswa juga berharap Pemko Tebingtinggi menjalankan sistem dengan baik, sehingga tidak ada lagibirokrasi yang berbelit belit dan memakan waktu, sehingga mengganggu investor untuk berinvestasi.

“Aksi kami ini sama sekali tidak ada muatan politis, dan bukan untuk meminta minta proyek kepada Pemko Tebingtinggi, tapi hal ini kami lakukan karena kecintaan terhadap Kota Tebingtinggi untuk lebih baik lagi,”bilangnya.

Para aliansi mahasiswa juga mengaku juga siap memberikan dukungan kepada Wali Kota Tebingtinggi dan DPRD Tebingtnggi untuk diskusi bersama demi Tebingtinggi lebih baik, tampa embel embel,” tegas Anton.

Kedatangan mahasiswa itupun disambut langsung oleh Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution.

“DPRD Tebingtinggi akan membuka peluang dan mengajak mahasiswa untuk duduk berdikusi dalam mengatasi segala permasalahan yang ada dan mencarikan solusi yang terbaik,”ujar Basyaruddin.

“Kita manfaatkan gedung DPRD untuk berdiskusi, atau kami siap datang untuk diundang berdiskusi. Karena kita cinta Tebingtinggi,”sambung Basyaruddin.

Setelah mendapat penjelasan, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan petugas kepolisiam dan Satpol PP Kota Tebingtinggi. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Hujan deras yang mengguyur Kota Tebingtinggi dan wilayah hulu Sei Padang, mengakibatkan ratusan rumah warga dan Pasar Inpres di Jalan Gurami Kota Tebingtinggi, kebanjiran, Jumat (25/10).

Kondisi yang sama juga terjadi di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebingtinggi. Luapan air yang merendam rumah warga 30-70 centimeter.

Terendam banjir, aktivitas jua-beli di Pasar Inpres pun sempat lumpuh total.

Dikatakan Alex Prahmana, luapan air tiba-tiba menggenangi Pasar Inpres. “Banjirnya datang tiba tiba. Para pembeli langsung meninggalkan pasar,” kata Alex.

Sedangkan Lisa (48) warga Kampung Semut, Kelurahan Bandar Utama Kota Tebingtinggi mengatakan, banjir mulai masuk ke dalam rumah sejak pagi. Penyebabnya karena sungai Sei padang meluap pasca hujan deras.

Terkait bantuan, diakui Lisa, pihak kelurahan sudah melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terendam banjir.

Kepala BPBD Kota Tebingtinggi Wahid Sitorus, menjelaskan pihaknya mengingatkan agar warga untuk terus waspada. “Sekitar 400 rumah warga di Kelurahan Bandar Utama yang terendam banjir, banjir ini terjadi karena meluapnya Sungai Sei Padang,”pungkasnya. (ian/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Meski sudah sepekan dilantik, DPRD Deliserdang periode 2019-2023 belum memiliki Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta pimpinan definitif.

Hal itu dibenarkan Rahmad selaku Sekretaris DPRD Deliserdang. Dikatakannya, masih menuggu keputusan dari Partai Gerindra yang belum merekomendasikan nama calon ketua.

“Gerindra belum turun suratnya untuk pimpinan DPRD, sudah disurati 2 kali. Yang pertama sebelum pelantikan, kedua 3 hari setelah pelantikan, 16 Oktober sudah kirim ke DPC Gerindra. Kami masih menunggu ini,” sebut Rahmad, Kamis (24/10). Sedangkan untuk surat pimpinan fraksi-fraksi, sebagian sudah masuk ke sekretariat dewan.

“Fraksi Gerindra belum. Ketua Fraksi PKS Cece M Romli, PKB, Hanura dan PBB gabungan, Ketua Fraksi Said Hadi dari PKB. PPP dan Partai Perindo Ketua Fraksinya Misnan Aljawi dari PPP. Fraksi PAN Ketuanya Bayu Sumantri Agung, Partai Golkar Michail TP Purba, PDIP Ronalta Tarigan dan Fraksi Nasdem Legimun,” sebut Rahmad.

Pihak Sekretariat DPRD hingga saat ini masih menuggu surat dari Partai Gerindra.

“Setelah kami menerima surat dari mereka dan semua sudah lengkap, kami akan usulkan pimpinan sementara untuk usulkan pimpinan definitif, AKD dan menyusun Tatib. Tentunya semua akan dilaksanakan rapat, agar seluruh anggota DPRD Deliserdang bisa melaksanakan tugasnya dengan Tupoksi masing masing,” tandas Rahmad. (btr/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, HM Idaham menerima kunjungan Ikatan Dokter indonesia (IDI) yang diketuai dr Evandoni didampingi dr Heri Hendri sebagai dewan pakar beserta seluruh unsur kepengurusan, di Ruang Binjai Command Center (BCC), kemarin (24/10).

Ketua IDI, dr Evandoni menjelaskan kedatangan mereka dalam rangka silaturahmi, sekaligus memohon kehadiran Wali Kota Binjai dapat menghadiri pelantikan pengurus IDI yang akan dilaksanakan pada 27 November 2019 mendatang, di Rumah Makan Punokawan Binjai.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Idaham mendukung dan menyatakan kesediaannya untuk hadir di acara pelantikan kepengurusan IDI.

Pada kesempatan itu, Idaham meminta kepada pengurus IDI yang baru agar segera menyusun program kerja nyata demi peningkatan kesehatan masyarakat Binjai.

“Saat ini kesehatan di Kota Binjai tidak ada permasalahan, karena kita di fasilitasi dengan dokter yang memadai, serta sarana dan prasarana pendukung yang optimal. Namun di kesempatan ini, saya minta kepada pengurus IDI yang baru agar segera menyusun program kerja yang memiliki inovasi kemajuan pelayanan,” seru Idaham.

Dia juga berpesan kepada pengurus IDI dapat membenahi regulasi pelayanan. “Jangan menyulitkan pasien. Buat lah program yang terbaik demi memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” tandasnya. (ted/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Hari kedua pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2019, Satlantas Polres Tanah Karo menindak 102 pelanggar lalu lintas.

“Operasi Zebra 2019 ini mengedepankan penegakan hukum disertai preemtif dan preventif secara selektif. Provitas (produktivitas) meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan Patroli Lalu Lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas),” ujar Kasat Lantas Polres Tanah Karo, Iptu A. Ridwan, Kamis (24/10).

Pelanggaran itu meliputi 44 pengendaran tidak memiliki SIM, dan sebanyak 41 pengendara tidak memiliki STNK. Selain itu, Satlantas Polres Tanah Karo juga menyita (menahan) 11 kendaraan roda dua, 6 unit roda empat, dan mengeluarkan 7 teguran kepada pengedara.

Kasat Lantas, Iptu A. Ridwan Harahap menegaskan, dalam pelaksanaan Operasi Zebra 2019, ada delapan kategori yang wajib ditaati pengendara. Memakai helm standar SNI, tidak melawan arus, tidak mengunakan handphone saat berkendara, tidak berkendaraan dalam pengaruh alkohol, tidak melebihi batas kecepatan, pengendara tidak di bawah umur, mengunakan sabuk pengaman (mobil), tidak memakai/menyalakan lampu rotator.

Adapun pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2019 yang digelar, di kawasan Jalan Veteran Kabanjahe, Jalan Djamin Ginting, serta Jalan Kabanjahe – Siantar. “Di mana sasaran kita adalah pengendara sepeda motor, angkutan barang, serta pengemudi kendaran baik bus/angkutan umum,” katanya. Iptu Ridwan mengimbau pengendara mengutamakan keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas dan melengkapi surat-surat dalam berkendaraan. (deo/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Asisten II Ekbangsos Hermasyah menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat, dalam rangka pembentukan fraksi – fraksi serta pengumuman susunan pimpinan dan anggota fraksi-fraksi DPRD Langkat masa jabatan 2019-2024, di Gedung DPRD Langkat, Stabat, Rabu (23/10).

Asisten II pada sambutannya, mengucapkan selamat kepada yang terpilih sebagai pimpinan, wakil-wakil pimpinan, ketua, wakil ketua dan sekretaris maupun anggota di tiap fraksi DPRD Langkat. Serta meyakini dengan komposisi pimpian DPRD yang baru saja ditetapkan, memberikan warna dan motivasi baru dalam merespon aspirasi masyarakat.

“Semoga kita semua dapat meningkatkan rasa pengabdian kita dalam menunaikan amanah rakyat, yang selanjutnya diwujudkan dalam program kerja, yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat sesuai skala prioritas,” pungkasnya.

Selanjutnya, Asisten II mengatakan, berdasarkan UU No 23 tahun 2024 tentang Pemda, yang kemudian diubah dengan UU No 9 tahun 2015 tentang Pemda, bahwa Pemda adalah pelaksana fungsi Pemda yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD. Untuk itu mari, ajak Asisten II, kita menyatukan langkah, meningkatkan kepedulian serta melahirkan gagasan, ide, inovasi dan terobosan baru, guna meringankan beban dan derita sebagian anak bangsa yang ada di Langkat.

Sembari menjelaskan, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, hasil paripurna ini, selanjutnya akan ditindak lanjuti Pemkab, untuk meneruskannya ke Gubsu guna mendapatkan penetapan keputusan Gubsu, agar legalitas pimpinan DPRD Langkat, dapat dipenuhi sesuai peraturan UU yang berlaku.

Ketua sementara DPRD Langkat, Surialam selaku pimpinan rapat, berharap, setelah terbentuknya fraksi DPRD ini, dapat lebih mengotimalkan tugas, fungsi dan wewenang anggota DPRD.

Diketahui telah terbentuk delapan (8) farksi DPRD Langkat beserta susunannya, yakni Fraksi Partai Golkar, Ketuanya Ir. H. Munhasyar, S.Pd. MM, Wakil Ketua Drs. Johanes Sitepu dan Sekretaris Edi Bahagia, S.IP.

Fraksi Partai Gerindra, Ketua Azman, Wakil Ketua H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn dan Sekretaris Zulhijar, S.Pd.

Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Romelta Ginting, SE, Wakil Ketua Drs. Pimanta Ginting dan Sekretaris Sandrak Herman Manurung, S.Sos.

Fraksi PAN, Ketua Mhd. Salam Sembiring, Wakil Ketua Syamsul Rizal, Sekretaris Sisanol Fahmi.

Fraksi Demokrat, Ketua Johan Wiryawan Bangun, Wakil Ketua Ade Khairina Syahputri, SE dan Sekretaris H. Agus Salim, SE.

Fraksi NasDem, Ketua H. Ajai Ismail, SE, Wakil Ketua Makmur Ginting, SE dan Sekretaris Zulihartono. Dua fraksi merupakan fraksi gabungan yakni Fraksi Keadilan Pembangunan dan Kebangsaan (KPK), gabungan dari PKS, PPP dan PKB, dengan Ketua fraksinya Fatimah, S.Si. M.Pd dari PKS, Wakil Ketua Aidir Syahputra, S.HI dari PKS dan Sekretaris Sucipto dari PPP.

Terkahir Fraksi Bintang Persatuan Indonesia (BPI) gabungan dari PBB dan Partai Perindo, sebagai Ketua Fraksi M. Bahri, SH MH dari PBB, Wakil Ketua Jenda Kita Tarigan dari Perindo dan Sekretaris Lucky Saputra dari Perindo. (bam/han)

SERDANGBEDAGAI, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dinobatkan sebagai Bapak Peduli Kemanusiaan dan Kebencanaan Provinsi Sumatera Utara oleh peserta Jambore Daerah Kesiapsiagaan Bencana Daerah Provinsi Sumut 2019, Kamis (24/10) malam, di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdangbedagai.

Penobatan ditandai dengan pembacaan deklarasi dan penyematan rompi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis. Selanjutnya, Gubernur dipikul dan diarak berkeliling lapangan perkemahan dan disambut dengan sorakan semangat dari para peserta jambore.

Dalam deklarasi disebutkan bahwa respons dan kepedulian Gubernur Edy Rahmayadi yang tinggi atas berbagai bencana alam, sosial, dan kemanusiaan menjadi landasan penobatan gelar Bapak Peduli Kemanusiaan dan Kebencanaan.

Bentuk respons dan kepedulian Gubernur di antaranya yakni pengendalian banjir Kota Medan dan sekitarnya, proses penanganan pasca erupsi Gunung Sinabung, kepedulian atas tragedi kemanusiaan di Wamena serta pemulangan warga ke Sumut.

Berikutnya, respons cepat tanggap kejadian bencana di beberapa kabupaten/kota Sumut, hingga respons penggalangan bantuan atas bencana di luar Provinsi Sumut. Ju ga, mendukung berbagai program dan aktivitas kebencanaan baik tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

Gubernur Edy Rahmayadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta jambore atas gelar yang ia terima. Baginya, suatu kehormatan bisa menerima gelar tersebut dari para pahlawan-pahlawan kebencanaan.

“Sebenarnya justru kalian adalah orang-orang yang harus diberi penghargaan. Kalian adalah aktor-aktor garda terdepan yang bekerja dengan ikhlas memenuhi panggilan kemanusiaan saat terjadi bencana. Pekerjaan yang mulia itu yang kalian lakukan,” ucap Edy memuji. Seperti arahannya saat menjadi pembina Apel Kesiapsiagaan Bencana, Edy kembali mengingatkan para peserta jambore untuk senantiasa menjaga alam.

“Mudah-mudahan alam pun pasti akan menjaga kita. Berdoa kepada Tuhan agar kita dilindungi, karena Dia lah pemilik dan pengendali semesta ini,” pesannya.

Diketahui, Jambore Daerah Kesiapsiagaan Bencana Daerah Provinsi Sumut 2019 berlangsung pada 22-25 Oktober.

Acara yang digelar setiap dua tahun ini dihadiri kurang lebih 1.000 peserta dari seluruh kabupaten/kota se Sumut, terdiri dari jajaran BPBD Provsu, BPBD Kabupaten/Kota se Sumut, jajaran OPD Provsu, SAR, dan para relawan.(map/han)