25 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 4971

Hasil Operasi Patuh Toba 2019 Hari Pertama, 1.366 Kasus Kena Tilang

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS TILANG: Seorang petugas kepolisian menilang kendaraan roda 2 saat Operasi patuh toba 2019 di Jalan Bukit Barisan Medan, Kamis (29/8). Operasi Patuh Toba 2019 dilaksanakan selama 14 hari ke depan.
TILANG: Seorang petugas kepolisian menilang kendaraan roda 2 saat Operasi patuh toba 2019 di Jalan Bukit Barisan Medan, Kamis (29/8). Operasi Patuh Toba 2019 dilaksanakan selama 14 hari ke depan.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Operasi Patuh Toba 2019 yang dilaksanakan jajaran Lalu Lintas Polda Sumut pada hari pertama, Kamis (29/8), tercatat 1.366 perkara kena tilang.

Kasubbid Penmas Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan, data pelanggar lalu lintas pada hari pertama Operasi Patuh Toba 2019, tilang meningkat 2,32 persen dari 1.335 perkara (2018) menjadi 1.366 perkara (2019). Sedangkan teguran naik 58,76 persen dari 291 perkara (2018) jadi 462 perkara (2019).

Disebutkan dia, peningkatan juga terjadi pada jumlah kendaraan yang terlibat pelanggaran dengan persentase kenaikan 12,42 persen yaitu 1.626 kasus pada 2018 menjadi 1.828 kasus pada 2019. Jumlah sepeda motor yang terlibat pelanggaran pada hari pertama operasi tahun ini naik 3,31 persen dibanding tahun lalu, yaitu dari 998 unit menjadi 1.031 unit.

Begitu juga jumlah bus yang melanggar naik 115,9 persen atau dari 19 (2018) unit ke 41 (2019) unit dan mobil barang 45,26 persen yakni 95 unit (2018) ke 138 unit (2019). Sedangkan, mobil penumpang mengalami penurunan 21,61 persen dari 199 unit (2018) ke 156 unit (2019),” beber MP Nainggolan.

“Kalau jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas), masih nihil alias belum ada pada hari pertama. Kondisi ini juga sama seperti tahun 2018,” ujarnya.

Lebih lanjut MP Nainggolan mengatakan, perilaku seorang pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas sangat menentukan bagi petugas dalam memberikan tindakan. Pengemudi yang mengakui kesalahan dan melakukan perlawanan akan mendapat perlakuan berbeda.

“Kalau pelanggar yang bengal atau tidak mengakui kesalahan, maka dia akan mendapat blangko tilang merah. Sedangkan pengendara yang mengakui kesalahannya diberi blangko biru,” ujarnya.

Kata Nainggolan, setiap pelanggar lalu lintas tidak serta merta dapat menentukan atau meminta blangko tindakan langsung (tilang) kepada petugas, merah atau biru. Blangko tersebut diberikan sesuai dengan perilaku pengendara, kooperatif atau mempersulit petugas di lapangan (tidak mengakui kesalahan). “Pemberian blangko tilang itu tidak sesuka hati, tapi berdasarkan aturan Undang-Undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009 dan Pasal 267 tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran LLAJ,” beber dia.

Dijelaskannya, blangko tilang itu terbagi dalam lima warna lembaran, merah, biru, kuning, putih dah hijau. Merah untuk pelanggar bengal, biru bagi yang mengakui kesalahan, kuning sebagai bukti bagi kepolisian yang melakukan penindakan, putih ke jaksa dan hijau untuk persidangan.

“Semua itu sudah ada ketentuan yang mengatur, seperti penyitaan kendaraan barang bukti pelanggar berdasarkan Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” tandas mantan Kapolres Nias Selatan ini.

Diketahui, operasi patuh toba 2019 berlangsung selama 14 hari ke depan. Operasi yang dilakukan polisi lalu lintas ini dimulai pada 29 Agustus hingga 11 September. (ris/ila)

Promosikan Pariwisata di Kota Medan, Dispar Gandeng TikTok

markus/sumut pos PENJELASAN: Kadis Pariwisata Kota Medan, Drs Agus Suriyono saat memberikan penjelasan terkait menggandeng TikTok.
PENJELASAN: Kadis Pariwisata Kota Medan, Drs Agus Suriyono saat memberikan penjelasan terkait menggandeng TikTok.
Markus/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan menggandeng TikTok yang merupakan salah satu aplikasi terkemuka dalam video berdurasi singkat. Hal ini guna meningkatkan perkembangan pariwisata dan jumlah wisatawan di Kota Medan, salah satunya dalam melakukan berbagai promosi.

Video tersebut nantinya bertujuan untuk mempromosikan tempat wisata, budaya dan kuliner di Kota Medan dan sekitarnya kepada pengguna TikTok lainnya, termasuk ke seluruh dunia, melalui konten video yang kreatif dan positif dengan kampanye ‘Colorful Medan’.

Dalam press conference yang dilaksanakan di Cradle Space Mall Cambridge, Jumat (30/8) tersebut, Kadis Pariwisata Kota Medan, Drs Agus Suriyono menyebutkan bahwa dirinya begitu mengapresiasi segala upaya yang dilakukan untuk mempromosikan pariwisata di Kota Medan ke seluruh wilayah lainnya di Indonesia bahkan ke seluruh dunia.

“Kota Medan hampir tidak punya tempat destinasi wisata alam, itu faktanya. Tapi Kota Medan punya banyak hal dalam bidang pariwisata yang bisa dipromosikan ke seluruh daerah hingga luar negeri. Maka, tentu kami sangat mendukung kegiatan apapun yang sifatnya mempromosikan pariwisata di Kota Medan,” ucap Agus.

Salah satu pariwisata Kota Medan yang paling bisa dipromosikan, kata Agus, yakni wisata kuliner di Kota Medan yang begitu nikmat, beragam dan kaya rasa. “Di Kota Medan itu kulinernya sangat beragam dan punya ciri khas masing-masing. Tapi koal soal rasa, Kota Medan sudah punya Jargon sendiri, yaitu kuliner di Kota Medan hanya ada 2 rasa, yang pertama enak dan yang kedua enak sekali, tak ada rasa lain karena tak ada kuliner yang tak enak di Kota Medan,” ujarnya.

Namun, Agus juga menyadari bahwa perkembangan zaman tak bisa dibendung, teknologi terus berkembang dan cara-cara mempromosikan berbagai hal juga terus berubah, termasuk dalam mempromosikan pariwisata hingga kepenjuru dunia.

“Kita ikuti tren masa kini dalam mempromosikan pariwisata Kota Medan. Intinya, Dinas Pariwisata siap mendukung kegiatan apapun yang melibatkan kaum milenial dalam mempromosikan Kota Medan. Bukan hanya TikTok, siapapun yang mau bekerjasama dengan tujuan untuk mempromosikan Pariwisata Kota Medan tentu akan kami sambut baik,” tuturnya.

Selain Kuliner, sambung Agus, Pariwisata Kota Medan juga bisa diangkat dari Kota Medan sebagai pusat perbelanjaan, baik yang lokal maupun regional bahkan hingga keluar negeri. “Belanja di Medan itu lengkap, harganya pun masih terjangkau. Ini juga bisa ‘dijual’ sebagai Pariwisata karena posisi Medan yang lebih dekat dengan beberapa negara Asia Tenggara, khususnya Malaysia,” tutup Agus.

Head of User Opration TikTok Indonesia, Angga Anugrah menjelaskan, Tiktok merasa terpanggil dalam mengembangkan Pariwisata di Kota Medan. Kampanye Colorful Medan, disebut Angga, merupakan wujud kontribusi dari TikTok untuk membantu memajukan Pariwisata di Indonesia, termasuk di Kota Medan.

“Kami turut memberdayakan tidak kurang dari 100 kreator di Kota Medan untuk membuat video-video kreatif yang bersifat mempromosikan Kota Medan, salah satunya dengan mengkampanyekan Colorful Medan. Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini video pendek merupakan salah satu cara efektif dalam mempromosikan berbagai hal hingga ke penjuru dunia,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Angga, pihaknya merasa tertarik untuk membuat kompetisi video pendek TikTok bagi para kreator di Kota Medan. “Total hadiahnya Rp20juta untuk 3 pemenang. Jangan lupa temanya harus tentang Colorful Medan karena tujuan utamanya harus untuk mempromosikan Kota Medan,” pungkasnya.

Selain untuk membahas kompetisi video pendek TikTok, pertemuan itu juga turut membahas tentang festival kuliner Medan 2019. Selain dihadiri Kadis Pariwisata Kota Medan, Drs Agus Suriyono dan Head of User Opration TikTok Indonesia, Angga Anugrah, kegiatan tersebut juga turut dihadiri kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia, Malaysia dan Filipina, Donny Eryastha.(map/ila)

Temukan Rasa Favoritmu di 80 Tenant

FESTIFAL: Junior Brand Manager Teh Pucuk Harum, Kitto Kristanto di acara Pucuk Coolinary Festival.
FESTIFAL: Junior Brand Manager Teh Pucuk Harum, Kitto Kristanto di acara Pucuk Coolinary Festival.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pucuk Coolinary Festival sebagai festival kuliner terbesar kali pertama digelar di Malang dan Bandung pada 2018 lalu. Kini, tahun 2019 event serupa digelar Kota Medan, tepatnya di Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto, Medan, hari ini, Sabtu (31/8) dan Minggu (31/9) besok.

Pucuk Coolinary Festival telah sukses digelar di Yogyakarta sebagai kota pertama yang dikunjungi. Selanjutnya di Kota Palembang. Kegiatan wisata kuliner ini melibatkan lebih dari 80 tenant dengan menghadirkan 3 zona rasa favorit yaitu Manis, Gurih, dan Pedas dimana para foodies akan ditemani oleh Teh Pucuk Harum.

Pada acara ini, akan ada sesi ‘Happy Hour’ di jam-jam tertentu di mana pengunjung bisa menikmati kuliner dengan mendapatkan potongan harga spesial senilai Rp 10,000. Kegiatan seru lainnya yaitu Spicy King Noodle Contest, di mana pengunjung akan diajak untuk ikut lomba dengan menyantap mie jumbo pedas dalam waktu dan level pedas yang sudah ditentukan.

Teh Pucuk Harum juga akan membagikan 10.000 porsi Mie Balap Mail untuk para pengunjung selama acara Pucuk Coolinary Festival Medan berlangsung. Pucuk Coolinary Festival tidak hanya menyajikan kuliner favorit di Medan, namun juga ada hadiah menarik yaitu Grand Prize 1 unit Motor Yahama NMAX akan dibagikan setiap harinya bagi pengunjung yang hadir melalui sistem pengundian.

Pucuk Coolinary Festival juga tidak hanya memberikan pengalaman kuliner yang seru kepada para foodies, tetapi juga bentuk apresiasi Teh Pucuk Harum kepada para tenant yang telah berpartisipasi di acara ini melalui kegiatan Pemilihan Tenant Favorit yang akan dipilih langsung oleh pengunjung. Pemenang tenant favorit dari setiap zona rasa akan mendapat hadiah uang tunai senilai jutaan rupiah untuk memajukan bisnis kulinernya.

“Melalui Pucuk Coolinary Festival, Teh Pucuk Harum ingin mengajak para foodies untuk merasakan pengalaman wisata kuliner seru dan berbeda. Foodies pastinya tidak akan bosan dengan sajian kuliner yang itu-itu saja, karena lebih dari 80 tenant kuliner manis, gurih, dan pedas favorit Medan bisa ditemukan dan dinikmati langsung dalam satu tempat tanpa perlu menempuh jarak yang jauh dari satu lokasi ke lokasi lainnya,” jelas Brand Manager Teh Pucuk Harum, Yustina Amelia, Jum’at (30/8).

Sederet kuliner favorit Medan dari yang legendaris hingga yang tengah hits di kalangan foodies seperti Mie Aceh Titi Bobrok, Mie Sap Kampung Bambu Café, Ayam Penyet Wonosari, Bika Ambon Zulaikha, Medan Napoleon, Mie Ayam Jamur H. Mahmud, Bakso Arema Ndeso, Sang Pisang, dan masih banyak lagi dipastikan akan meramaikan Pucuk.

“Bentuk dukungan nyata dari kami adalah dengan tidak memungut biaya sewa booth kepada para tenant kuliner yang terlibat. Selain itu hasil pendapatan para tenant kuliner diberikan 100% untuk mereka. Beberapa tenant yang pernah terlibat pun mengaku semakin dikenal oleh masyarakat setelah ikut berpartisipasi di Pucuk Coolinary Festival,” tutur Yustina.

Tak hanya memanjakan para foodies, Teh Pucuk Harum melalui Pucuk Coolinary Festival memberikan apresiasi terhadap para tenant yang merupakan bagian dari UMKM di Indonesia lewat kegiatan ‘Pemilihan Tenant Favorit’ yang akan dipilih langsung oleh foodies. Di mana, Tenant favorit yang terpilih akan membawa pulang uang tunai senilai jutaan rupiah sebagai modal untuk mengembangkan bisnis kulinernya.

“Kami berharap kehadiran Pucuk Coolinary Festival di kota Medan ini dapat memberikan ruang bagi para UMKM Indonesia khususnya Kota Medan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli di daerah tersebut. Sekaligus, memperkenalkan kuliner-kuliner favoritnya sehingga bisa menjadi icon kuliner dari kota tersebut,” pungkas Yustina.

Teh Pucuk Harum, salah satu brand terbesar produk minuman Ready To Drink (RTD) teh di Indonesia, ikut mendorong pertumbuhan UMKM dalam bidang kuliner di Kota Medan. Apa lagi, Kota terbesar nomor 3 di Indonesia ini, juga terkenal sebagai surganya kuliner.

Sementara itu, Junior Brand Manager Teh Pucuk Harum, Kitto Kristanto mengungkapkan, festival kuliner ini digelar Teh Pucuk Harum dengan harapan mampu perkenalkan secara luas segala produk tenant kuliner kepada masyarakat Kota Medan. Dengan itu, Teh Pucuk memberikan promosi gratis. “Khusus di Kota Medan kita sama-sama tau sangat terkenal dengan kulinernya. Dan kita ingin terus mendorong perkembangan bisnis kulinernya,” sebut Kitto.

Dalam kurun waktu selama 2 hari tersebut, pencita kuliner atau disebut dengan foodies dapat menikmati seluruh makanan yang dihadirkan. Hal ini, memajakan masyarakat dengan citra rasa kuliner yang disajikan. “Sebelumnya, kita menggelar yang sama di Yogyakarta dan tembus lebih dari 90 ribu pengunjung. Kota Medan menjadi kota kedua kita pilih dan ada Kota Palembang,” pungkas Kitto.(gus/ila)

Ultah ke-131 Istana Maimun, Gubsu: Istana Maimun Wajah Sumut

prans/sumut pos HADIRI: Gubsu,Edy Rahmayadi menghadiri Ulang Tahun ke-21 Sultan Deli XIV, Tuanku Mahmud Lamanjiji di Istana Maimun, Jalan Brigjend Katamso Medan. Kamis (29/8) malam.
HADIRI: Gubsu,Edy Rahmayadi menghadiri Ulang Tahun ke-21 Sultan Deli XIV, Tuanku Mahmud Lamanjiji di Istana Maimun, Jalan Brigjend Katamso Medan. Kamis (29/8) malam.
prans/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di usianya yang ke 131 tahun, Istana Maimun terus berbenah untuk menjadi ikon dan daya tarik wisatawan di Sumatera Utara (Sumut).

Pemerintah pusat juga turut ambil peranan membantu renovasi Istana Maimun agar lebih indah lagi.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pun mendukung upaya tersebut. Menurutnya, hal itu sangat berarti bagi masyarakat Sumut, karena Istana Maimun adalah gambaran wajah Sumut. Istana Maimun juga salah satu kebesaran di Sumut.

“Istana Maimun ini sacara defacto dan dejure saya akui itu adalah warisan. Namun secara harfiah tak bisa dilepaskan dari Sumut. Jadi, baik dan buruknya Istana Maimun, itu merupakan gambaran wajah Sumut. Istana Maimun merupakan warisan para pendahulu kita, ini merupakan sejarah. Makanya pantas saya mengatakan inilah wajah dan kebanggaan Sumut,” ucap Gubernur saat menghadiri syukuran ulang tahun ke-131 Istana Maimun, sekaligus ulang tahun ke-21 Sultan Deli XIV Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam di Istana Maimun, Jalan Brigjend Katamso Medan, Kamis (29/8) malam.

Hadir di acara tersebut, Pemangku Sultan Deli XIV Tengku Raja Muda Deli Tengku Hamdy Osman Delikhan, Sripaduka Sultan Serdang Tengku Ahmad Tala’a, Ketua Yayasan Sultan Ma’moen Al Rasyid Tengku Reizan Ivansyah, dan Sekda Kota Medan Wiriya Al Rahman.

Edy Rahmayadi yang bergelar Laksamana Naradiraja, mengucapkan syukur dan terima kasih atas perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan membangun Istana Maimun. Menurutnya, Pemprov Sumut juga bersedia membangun Istana Maimun.

“Saya tadi mendengar akan dibangun Menteri PUPR. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau tak ada yang membangun ini, Gubernur Sumut yang membangun, itu kita lakukan demi wajah Sumut, bukan yang lain-lain,” katanya.

Di akhir sambutannya, Edy juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-21 pada Sultan Deli XIV Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam. Di usia yang menanjak dewasa, Edy meyakini Sultan Mahmud sudah mampu untuk memimpin Istana Maimun.

Sementara itu, Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam menceritakan sejarah pendirian Istana Maimun. Istana Mimun ini berdiri pada 26 Agustus 1888, di mana Istana Maimun dibangun oleh kakeknya, Sultan Deli Ma’moen Al Rasyid dan arsiteknya dari Belanda yaitu Ir Kapten Van Erp.

“Jadi Istana Maimun ini memiliki corak budaya yang sangat unik yaitu, mengambil motif gaya Melayu dan Timur Tengah serta Eropa. Oleh karena itu marilah, kita semua bersinergi dan menjaga marwah Istana Maimun,” katanya.

Sultan juga menyampaikan kesiapannya memimpin Istana Maimun. “Alhamdulillah di hari yang bersama ini saya sudah berusia 21 tahun. Di mana umur 21 sudah siap memimpin. Saat ini saya sedang menimba ilmu di Semarang, oleh karena itu saya dibantu oleh otok saya pemangku Sultan Deli atau Endaramo Raja Muda Datuk Empat Suku dan orang bergelar Negri Deli,” ucapnya. (prn/ila)

Angker, Arsenal vs Tottenham

DUEL Striker Arsenal Aubameyang bakal kembali berduel dengan mesin gol Tottenham Harry Kane di Emirates Stadium, Minggu (1/9) malam.
DUEL Striker Arsenal Aubameyang bakal kembali berduel dengan mesin gol Tottenham Harry Kane di Emirates Stadium, Minggu (1/9) malam.

LONDON, SUMUTPOS.CO – Premier League 2019/2020 pekan keempat akan menyajikan derby London Utara. Pertandingan Arsenal lawan Tottenham Hotspur ini akan digelar di Emirates Stadium, Minggu (1/9) malam WIBn

Dari catatan pertemuan kedua tim, Emirates masih cukup angker bagi Spurs.

Tandang ke Emirates, Tottenham dihantui catatan buruk. Dalam 17 kunjungan terakhir ke Emirates di semua kompetisi, The Lilywhites cuma menang 2 kali, 5 kali imbang, dan mengalami 10 kali kekalahan.

Kemenangan terakhir didapat pada musim lalu saat Tottenham menaklukkan Arsenal 2-0 di Piala Liga Inggris. Sementara di ajang Premier League, kemenangan terakhir yang dipetik Spurs di Emirates terjadi pada November 2010 silam.

Jika ditarik ke belakang, Tottenham memang tak punya catatan bagus dalam laga tandang ke markas Arsenal. Dari 26 laga tandang terakhir di kandang The Gunners pada Premier League, Tottenham cuma menang satu kali, imbang 10 kali, dan kalah 15 kali.

Secara keseluruhan, Tottenham memang sedang buruk di pertandingan tandang. Tim arahan Mauricio Pochettino itu, tidak menang dalam 7 laga tandang terakhir di liga, dengan sekali imbang dan 6 kali kalah.

Bek Arsenal David Luiz, mengungkapkan sebuah tekad. Dia mengaku sangat berhasrat memenangkan pertandingan melawan Tottenham, untuk menebus kekalahan timnya di akhir pekan lalu. Saat itu, Arsenal harus menanggung malu dikalahkan Liverpool di Anfield dengan skor telak 4-1.

Luiz menilai, pertandingan ini merupakan laga yang tepat untuk menjadi momentum kebangkitan Meriam London.

“Ketika anda kalah di suatu pertandingan, maka anda ingin segera bermain di pertandingan berikutnya dengan kemenangan,” pungkas Luiz, seperti dilansir Goal International.

Arsenal saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Premier League, dengan 6 poin dari 3 pertandingan. Sementara Tottenham ada di urutan 7 dengan 4 poin. (dtc/glc/saz)

Rekrutmen CASN 2019, Menpan RB Belum Respon Usulan Pemprovsu

Ilustrasi-ASN
Ilustrasi-ASN

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sama seperti Pemerintah Kota (Pemko) Medan, usulan formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) Pemprovsu juga belum direspon Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

“Iya, belum ada jawaban dari menpan. Kita sudah usulkan, namun belum ada jawaban sampai sekarang,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Abdullah Khair Harahap menjawab Sumut Pos, Jumat (29/8).

Dia mengungkapkan, usulan tersebut sudah pihaknya sampaikan kepada Kemenpan RB melalui sistem online pada bulan lalu. Namun belum ada respon dari Kemenpan terhadap formasi CASN 2019 Pemprovsu. “Sekarang ini kan semua dilakukan secara online. Tapi pengajuan formasi kita memang belum ada balasan dari pusat. Makanya hingga kini kita belum berani membuka rekrutmen baru (CASN),” katanya.

Pihaknya menambahkan untuk pendaftaran rekrutmen CASN nantinya, akan terlebih dahulu dibentuk dulu Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). “Setahu kami nanti setelah ada Panselnas dan sarana lainnya baru akan dibuka pendaftaran CPNS. Informasi yang kami dengar, pendaftaran akan dibuka Oktober,” katanya.

Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan mengatakan, pihaknya tidak mengetahui berapa pemerintah daerah yang sudah mengusulkan formasi CASN 2019 ke pusat. “Kami tidak tau, karena usulannya tidak pernah (BKN Regional VI Medan) menerima tembusannya,” katanya.

Diakuinya usulan maupun permohonan formasi CASN tersebut langsung dikirimkan oleh pemda terkait ke pusat. “Iya benar (langsung oleh pemda dikirimkan ke Kemenpan),” pungkasnya. (prn)

Dasar MA Kembalikan Tanah ke PT ACR, Mujianto Sudah Beli Tanah dari Tamin

Ilustrasi
Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Medan telah menerima petikan salinan putusan Mahkamah Agung (MA), tentang Kasasi Tamin Sukardi.

Dalam putusan itu, MA menghukum Tamin dengan pidana 5 tahun penjara denda Rp500 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar terdakwa, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Selain Itu, dalam amarnya, MA juga mengembalikan tanah 106 hektare (ha) kepada pihak swasta. Diantaranya, 32 ha kepada Al-Wasliyah dan 74 ha kepada PT Agung Cemara Realty (ACR), dimana Mujianto selaku direktur.

Terkait pengembalian tanah yang awalnya dikuasai Tamin ini, Humas PN Medan, Jamaluddin mengatakan, pegembalian tanah 74 ha ke Mujianto, awalnya telah terjadi jual beli tanah antara Tamin dan Mujianto. “Di situ ada perintah untuk menyerahkan ke dia (Mujianto), kalau tidak ada perintah tidak mungkin bisa diserahkan.

Dia kan sudah bayar, maka disitulah Tamin terjadi korupsinya itu. Tanah itu dia beli dari si Tamin, maka dalam putusan itu ada perintah, Mujianto harus menyerahkan uang itu kepada negara,” ungkapnya kepada Sumut Pos, Jumat (30/8).

Jamaluddin menjelaskan, dalam putusan MA itu, Mujianto diperintahkan membayar sisa uang itu kepada Tamin, untuk selanjutnya diserahkan kepada negara sebagai uang pengganti. “Jadi karna dia (Mujianto) sudah membeli, maka uang ini wajib diserahkan kepada negara,” katanya.

Sedangkan, tanah 32 ha yang diserahkan kepada Al-Wasliyah, Jamaluddin mengaku belum mempelajari putusan MA tersebut. “Apakah itu hibah atau bagaimana, saya belum pelajari amar putusannya,” ujarnya.

Sementara, mengenai adanya warga yang telah mendiami di objek tanah eks HGU PTPN II itu, Jamaluddin mengatakan warga harus tunduk kepada PT ACR dan Al-Wasliyah selaku pemilik tanah. “Merekalah yang mempunyai hak, kalau masyarakat yang menempati itu berarti tanpa seizin dia. Jadi kalau masyarakat ingin apa, berusanlah dengan PT ACR dan Al-Wasliyah,” jelasnya.

Lebih lanjut kata Jamaluddin, pihak Tamin maupun Kejaksaan bisa melakukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), bila ada novum (bukti baru). “Saya tidak mengatakan ini inckrah, apakah dia (Tamin) melakukan upaya perlawanan hukum atau tidak. Kalau dia tidak melakukan upaya hukum, berarti inckrah,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam putusan di PN Medan, pada tanggal 27 Agustus 2018, Tamin Sukardi dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena telah menjual tanah yang belum dihapus dari aset negara dengan nilai lebih dari Rp132 miliar.

Perkara ini bermula pada tahun 2002, ketika terdakwa Tamin Sukardi mengetahui dari koran bahwa 106 hektare lahan yang dipakai PTPN II (Persero) di Kebun Helvetia tidak diperpanjang hak guna usaha (HGU)-nya. Dia pun berniat menguasai lahan yang berada di Pasar IV Desa Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang itu berbekal 65 lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL).

Upaya itu dilakukan dengan Tasman Aminoto dan Misran Sasmita, mantan Karyawan PTPN II, dan Sudarsono. Mereka membayar dan mengoordinasi sejumlah warga agar mengaku sebagai pewaris hak garap di lokasi tanah dengan dikuatkan dengan bukti 65 lembar SKTPPSL yang seolah-olah diterbitkan tahun 1954. Dengan menyerahkan KTP, warga dijanjikan akan mendapatkan tanah masing-masing seluas 2 hektare.

Padahal, nama yang tertera dalam 65 lembar SKPPTSL bukanlah nama orang tua dari warga-warga itu. Mereka juga sama sekali tidak pernah memiliki tanah di lokasi itu. Selanjutnya, warga juga dikoordinasi untuk datang ke notaris. Di sana mereka menandatangani bundel dokumen berkaitan dengan tanah itu.

Pada tahun 2006, warga diakomodasi agar memberikan kuasa kepada Tasman Aminoto (Alm) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Deliserdang. Setiap selesai persidangan, kata jaksa, warga juga singgah ke rumah Tamin di Jalan Thamrin Medan. Mereka diberi uang Rp100.000-Rp500.000 melalui Tasman Aminoto ataupun anaknya Endang.

Gugatan warga akhirnya dikabulkan pengadilan dan dikuatkan sampai Peninjauan Kembali (PK). Setelah putusan pengadilan tingkat pertama, pada tahun 2007, Tasman Aminoto melepaskan hak atas tanah itu kepada Tamin Sukardi yang menggunakan PT Erni Putera Terari (Direktur Mustika Akbar) dengan ganti rugi Rp7.000.000.000. Akta di bawah tangan kemudian didaftarkan ke Notaris Ika Asnika (waarmerking).

Kemudian, atas dasar akta di bawah tangan dan putusan tingkat pertama itu, pada 2011, PT Erni Putera Terari tanpa mengurus peralihan hak atas tanah itu dan tanpa melalui ketentuan UU Agraria, menjual 74 hektare dari 106 hektare lahan yang dikuasainya kepada Mujianto selaku Direktur PT Agung Cemara Reality sebesar Rp236.250.000.000. Namun, Mujianto baru membayar sekitar Rp132.468.197.742 kepada Tamin Sukardi. Sisanya akan dibayarkan setelah sertifikat tanah terbit.

PT Erni Putera Terari adalah milik anak-anak Tamin Sukardi. Namun Tamin yang menentukan traksaksi itu dan menerima pembayaran. Dia menjadi kuasa Mustika Akbar, Direktur Utama perusahaan itu.

Dalam persidangan, Mustika Akbar maupun Tamin tidak dapat membuktikan bahwa pembayaran berupa uang dan mobil yang telah diterima Tamin dari Mujianto, masuk dalam pembukuan perusahaan. Mobil Land Cruiser yang menjadi bagian pembayaran itu juga belum masuk menjadi aset perusahaan.

Masalahnya, status tanah yang menjadi objek jual beli antara PT Erni Putera Terari dengan PT Agung Cemara Reality masih tercatat sebagai tanah negara. Belum ada rekomendasi melepas hak negara dari Menteri BUMN yang membawahi PTPN2 atas aset itu. (man)

Pelayanan Tak Sebanding, Masyarakat Keberatan Iuran BPJS Kesehatan Naik

Rencana pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam waktu dekat ini, langusung mendapatkan reaksi dari masyarakat. Beberapa peserta BPJS Kesehatan mengaku keberatan dengan rencana kenaikan itu. Alasannya, selain memberatkan, pelayanan yang diberikan juga masih buruk.

DITEMUI Sumut Pos di Rumah Sakit Umum (RSU) dr Pirngadi Medan, Anton mengaku keberatan dengan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat di semua kelas.

“Seperti kami kan kelas II, biasanya bayar Rp51 ribu perbulan satu orangnya. Satu keluarga kami ada lima orang, jadi selama ini total kami bayar Rp255.000 per bulan. Kalau iuran perbulannya naik jadi Rp110 ribu per orang, jadinya kami harus bayar Rp550 ribu? Setengah juta lebih sebulan?.

Ya jelas tak sangguplah,” ucap Anton, warga Jalan Letda Sujono, yang ditemui Sumut Pos saat menjaga seorang keluarganya opname di rumah sakit milik Pemko Medan itu, Jumat (30/8).

Anton menyebutkan, iuran saat ini saja sudah tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan BPJS. Apalagi bila harus dinaikkan iurannya, hal itu dinilainya justru semakin tidak sebanding antara pengeluaran dengan fasilitas yang didapat. “Kalau kita berobat jalan, lihatlah obat-obat yang diberi mereka.

Obat-obat generik yang murah-murah itunya yang diberikan, bukan obat-obat ‘berkelas’. Terus kalau dinaikkan lah iurannya, seperti apa rupanya pelayanan yang mau mereka berikan? Kalau obat-obatnya tetap yang generik juganya yang di kasih, ya mending tak usah jadi peserta BPJS lagi,” tandasnya.

Hal senada disampaikan peserta BPJS mandiri kelas I, Dedi Syahputra. Dia juga mengaku sangat keberatan dengan rencana kenaikan iuran BPJS ini. “Saya tidak setuju, karena menaikkan iuran dua kali lipat ini memberatkan saya yang harus membayar untuk tiga orang,” ujarnya.

Setidaknya, dia mengaku harus merogoh kocek hingga Rp480.000 per bulan untuk membayar iuran BPJS kesehatan untuk dirinya, istri dan seorang anaknya. Karenanya, dia berharap pemerintah membatalkan kebijakan yang tidak popular tersebut.

Menanggapi hal itu, Komisi II DPRD Kota Medan yang mengawasi masalah kesehatan menyebutkan, keputusan itu sudah tentu akan menjadi beban berat bagi masyarakat, khususnya warga yang berkemampuan terbatas. “Kita sama-sama tahu, dengan iuran yang saat ini saja, warga di Kota Medan baru 82 persen yang ‘dicover’ BPJS.

Lantas kalau iurannya naik setinggi itu, berapa persen lah warga Medan yang dicover BPJS Kesehatan? Yang mampu saja mungkin masih pikir-pikir dengan iuran yang sebesar itu, bagaiman pula dengan mereka yang tak mampu? Tentu harus kehilangan Jaminan Sosialnya itu,” kata Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Jumat (30/8).

Dengan naiknya iuran BPJS hingga dua kali lipat, sebut Bahrum, akan membuat warga Kota Medan semakin jauh dari fasilitas jaminan kesehatan. “Padahal Pemko Medan sudah mengatakan, kesehatan akan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Medan selain pendidikan dan infrastruktur. Tapi kalau begini, tentu itu sulit terwujud,” jelasnya.

Untuk itu, Bahrum menyebutkan, pihaknya berharap agar pemerintah mau mengkaji kembali rencana tersebut. Ia menambahkan, pihaknya bukan menolak kenaikan iuran yanh disebut-sebut akan menutupi defisit BPJS Kesehatan yang sudah terlalu besar.

Akan tetapi, kenaikan iuran itu harusnya tidak setinggi yang ditetapkan tersebut. “Silahkan dinaikkan kalau memang harus dinaikkan, tapi ya tidak sebesar itu juga, masyarakat jelas banyak yang tidak mampu untuk membayarnya,” tutupnya.

BELUM FINAL

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyebuytkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini bakal diterapkan pada 1 September 2019. Langkah ini dilakukan untuk menuntaskan masalah defisit BPJS Kesehatan yang terus-terusan menggerogoti lembaga jaminan sosial kesehatan ini.

“Sudah,” ujar Puan singkat saat dikonfirmasi wartawan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah berlaku per 1 September 2019.

Menurut Puan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui kenaikan tersebut dan tinggal menunggu tanda tangan di PP tersebut. Namun, putri Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini tidak memberitahukan besaran kenaikan, apakah mengikuti versi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Rujukannya ada pada hasil rapat dengan Komisi IX dan XI DPR RI.

“Kan, kemarin sudah dibahas oleh Kemenkeu dan sudah dibahas juga dengan Komisi IX dan XI, ya seperti itu ketentuannya. Ini (kenaikan iuran) memberikan penguatan kepada BPJS Kesehatan sehingga, Insyallah nantinya tidak akan deficit,” ungkapnya.

Ia menambahkan, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetap ditanggung negara. “Tapi yang bisa saya pastikan untuk PBI tetap ditanggung oleh negara sehingga memang masyarakat yang namanya terdaftar dalam PBI tidak akan kemudian kesulitan,” tutur Puan.

Sementara, Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 September masih belum final. Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih harus melewati dua tahap lagi sebelum disahkan lewat Peraturan Presiden (perpres). “Iya, tapi kan pembahasannya masih dua tahap lagi,” kata Ngabalin di gedung KSP, Jakarta, Jumat (30/8).

Ngabalin mengaku sudah mengetahui mengenai kabar kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Meski demikian dia belum bisa memastikan penyesuaian berlaku secara menyeluruh pada 1 September 2019. “Tadi saya komunikasi juga dengan Ibu Menteri, cuma kan belum selesai pembahasan. Saya janji, saya akan memberikan informasi pertama kalau sudah selesai,” jelas dia.

Seperti diketahui, upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan terus dilakukan. Pasalnya, setiap tahun, lembaga tersebut terus mengalami defisit dengan nilai yang terus meningkat. Bahkan, hingga akhir tahun ini, BPJS Kesehatan diprediksi bakal defisit hingga Rp32,8 triliun.

Terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menaikkan besaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Banyak pihak pun keberatan dengan langkah pemerintah tersebut. Pasalnya, besaran kenaikan iuran dinilai terlalu tinggi.

Untuk Kelas I, iuran akan naik seratus persen atau dua kali lipat yakni dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Untuk kelas II akan naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu atau naik Rp59 ribu atau lebih dari seratus persen. Sedangkan untuk di kelas ke III, iuran akan naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 atau naik sebesar Rp16.500. (map)

3 Caleg Terpilih DPRD Sumut Belum Serahkan LHKPN, Seminggu Sebelum Dilantik Harus Diserahkan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dari 100 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) terpilih periode 2019-2024, tiga orang diantaranya belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, berdasarkan tanda terima yang masuk hasil LHKPN ke KPK, tiga orang anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 yang belum serahkan LHKPN tersebut yakni; Tri Ayu Anggrainin

dan Muhammad Subandi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumut, serta Mara Jaksa Harahap dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut.

“Tanda terima LHKPN dari KPK tersebut kami tunggu paling lama satu minggu sebelum mereka dilantik. Jika belum juga diserahkan ke KPU, kami tidak akan merekomendasikan yang bersangkutan untuk tidak dilantik,” kata Komisioner KPU Sumut, Ira Wirtati kepada Sumut Pos, Jumat (30/8).

Kata dia, LHKPN dapat dikirimkan secara online ke KPK dan mesti ditembuskan ke KPU sesuai tingkatannya melalui tanda terima dari komisi antirasuah. “Memang nantinya LHKPN ini wajib mereka sampaikan ke kami. Paling lama tujuh hari setelah terpilih. Tapi untuk syarat pencalonan, itu (LHKPN) tidak ada,” terangnya.

Lantas, apakah dengan calon petahana yang terpilih lagi, masih wajib menyerahkan LHKPN? “Yang petahana kan tentu sudah melaporkan. Bisa dicek di KPK datanya. Untuk LHKPN memang diwajibkan setelah si calon terpilih,” pungkasnya seraya menyebut untuk DPD RI terpilih asal Sumut langsung diserahkan ke KPU pusat.

Anggota DPRD Sumut terpilih, yang juga Wakil Ketua Partai Gerindra Sumut, M Subandi saat dikonfirmasi membantah belum memberikan tanda terima LHKPN dari KPK ke KPU Sumut. Dia menyebut sudah ada diurus oleh staf partai untuk hal ini. “Sudah. Tanda terkirimnya pun sudah ada. Itu ada si Affan yang urus, nanti saya kabari beliau,” katanya.

Diketahui, dari keseluruhan (100 orang) anggota DPRD Sumut terpilih, 13 orang diantaranya adalah perempuan dan 87 orang adalah laki-laki. Adapun pengambilan sumpah janji jabatan wakil rakyat baru tersebut berlangsung Senin, 16 September 2019 di ruang paripurna DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol Medan. (prn)

185 Jamaah Haji Tebingtinggi Kembali, Satu Wafat

SOPIAN/SUMUT POS SAMBUT: Sekdako Tebingtinggi Marapusuk Siregar ketika menyambut jamaah haji asal Kota Tebingtinggi di Masjid Agung, Jumat (30/8).
SAMBUT: Sekdako Tebingtinggi Marapusuk Siregar ketika menyambut jamaah haji asal Kota Tebingtinggi di Masjid Agung, Jumat (30/8).
SOPIAN/SUMUT POS

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 185 jamaah haji asal Kota Tebingtinggi kembali ke Tanah Air dan langsung di sambut Wali Kota Tebingtinggi, diwakili Sekdako Marapusuk Siregar di Masjid Agung Jalan KL Yos Sudarso Kota Tebingtinggi, Jumat (30/8) sekitar pukul 04.00 WIB.

Jamaah haji asal Kota Tebingtinggi tergabung dalam kloter 7 di awal keberangkatan sebanyak 186 jamaah, tetapi setelah kembali ketanah air menjadi 185 jemaah di karenakan satu orang jamaah bernama Fatimah Siti Zahra meninggal dan dikebumikan di Kota Makkah.

Sekdako Tebingtinggi Marapusuk Siregar dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan alhamdulillah para jemaah haji Tebingtinggi telah tiba kembali didaerah dengan sehat wal afiat. Diharapkan setelah menunaikan ibadah haji, para jemaah menjadi haji yang mabrur membawa berkah bagi keluarga dan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Sekdako memimpin pembacaan surat Al Fatihah untuk almarhumah Hj Fatimah Siti Zahra yang meninggal dunia di Makkah. “Mari kita doakan bersama sama agar para jemaah haji yang meninggal di sana di berikan kelapangan kubur dan mendapat tempat disisiNya dan kepada yang kembali ke tanah air agar menjadi haji mabrur,” pinta Marapusuk. (ian)