Home Blog Page 4993

Rapat Terkait Perekrutan CPNS untuk Kota Medan, Pemko Tunggu Hasil dari KemenPAN-RB

UJIAN: Ratusan CASN saat mengikuti ujian di Kompleks Kodam I/BB Jalan Gatot Subroto Medan, tahun lalu.
UJIAN: Ratusan CASN saat mengikuti ujian di Kompleks Kodam I/BB Jalan Gatot Subroto Medan, tahun lalu.
UJIAN: Ratusan CASN saat mengikuti ujian di Kompleks Kodam I/BB Jalan Gatot Subroto Medan, tahun lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Kamis (17/10) lalu. Rapat tersebut dilakukan sekaitan dengan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Medan, yang akan mulai diumumkan pada akhir Oktober 2019 ini.

“Kemarin kami baru rapat dengan KemenPAN-RB di Jakarta. Pembahasan kami cukup panjang, terkait formasi yang dibutuhkan Pemko Medan. Ada yang direvisi sedikit, mana yang dinilai sangat dibutuhkan, dan mana yang belum urgent. Kami juga membeberkan berapa banyak yang sudah dan akan pensiun, serta kebutuhan untuk menutupi jumlah (PNS pensiun) tersebut,” ungkap Kepala BKDPSDM Kota Medan Muslim Harahap, Jumat (18/10).

Terkait apa hasil rapat yang mereka dapatkan dengan KemenPAN-RB, Muslim menyebutkan, belum ada. “Jadi kami sudah sampaikan semuanya di rapat kemarin, nanti hasilnya akan dikirimkan oleh KemenPAN-RB kepada kami, Senin (21/10) nanti. Kita tunggu Senin ya, hasilnya,” imbaunya.

Sebelumnya, Muslim juga menjelaskan, walaupun untuk tahun ini perekrutan CPNS tidak lagi dibiayai oleh pemerintah pusat atau APBN, Pemko Medan mengaku siap, untuk menggelar perekrutan tersebut dengan APBD Kota Medan. Dia juga mengklaim, kalau Pemko Medan sudah melakukan sejumlah persiapan untuk ujian perekrutan tersebut.

“Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Disdik Medan dan Kepala SMP Negeri 1 Medan. Sudah fix, nanti ujiannya akan digelar di sana. Saat ini kami juga sedang berkoordinasi dengan Disdik Sumut, barangkali gedung dan peralatan di SMK Bina Medan yang di Jalan Karya Medan, bisa dipakai,” jelasnya.

Alasan hanya akan memakai SMP Negeri 1 Medan, atau bila perlu ditambah dengan SMK Bina Medan, menurutnya, adalah untuk menghemat biaya. Satu di antaranya biaya pengamanan dan jaringan komputer. Selain itu, peralatan perangkat komputer dan jaringan yang ada di SMP Negeri 1 Medan, dinilai sudah cukup memadai. “Kami sudah meninjau langsung ke sana. Sarana dan prasarananya memadai.

Nantinya bila peserta ujiannya cukup banyak, maka akan dilakukan ujian selama 5 sesi dalam sehari. Dalam satu sesi bisa menampung 200 peserta ujian. Jadi dalam sehari bisa menampung 1.000 peserta. Intinya, Pemko Medan siap menggelar ujian perekrutan CPNS tahun depan, yang akan dimulai tahapannya pada tahun ini,” pungkas Muslim. (map/saz)

Bila Tidak Ditenderkan Tahun Ini, Jembatan Sicanang Terbengkalai Hingga 2021

MELINTAS: Sejumlah kendaraan melintasi ruas Jembatan Titi Dua Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, baru-baru ini. Jika proyek pembangunan jembatan tersebut tak ditenderkan 2019 ini, maka akan terbengkalai hingga 2021 mendatang.
MELINTAS: Sejumlah kendaraan melintasi ruas Jembatan Titi Dua Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, baru-baru ini. Jika proyek pembangunan jembatan tersebut tak ditenderkan 2019 ini, maka akan terbengkalai hingga 2021 mendatang.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, sudah ada dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan 2019. Namun, jika tahun ini tak kunjung ditenderkan, jembatan tersebut terancam terbengkalai sampai 2021 mendatang.

Asumsi ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Medan HT Bahrumsyah, Jumat (18/10). Lebih lanjut dia mengaku, mendapat informasi dari pihak berwenang, terkait adanya gugatan hukum terhadap pembangunan jembatan tersebut oleh pihak yang dirugikan, di PTUN. Tapi gugatan tersebut, harusnya tak menghambat proses pembangunannya.

“Silakan saja pihak yang dirugikan melakukan upaya hukum. Namun, harusnya jangan menghambat proses tender. Karena, gugatan itu arahnya perdata atau ganti rugi. Artinya, masalah gugatan ini merupakan peristiwa di 2018, sehingga tidak ada kaitannya dengan urusan APBD 2019,” jelas Bahrumsyah.

Bahrumsyah juga menegaskan, pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang ini, sudah dianggarkan di APBD Kota Medan 2019, sebesar Rp13,5 miliar. Karena itu, Dinas PU Kota Medan diharapkan segera melakukan tender dan melaksanakan pembangunan tahun ini. Jika tidak terlaksana, maka anggaran akan jadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).

“Rancangan ini sudah dianggarkan di akhir 2018, untuk dikerjakan 2019. Kalau sampai akhir tahun tidak terlaksana, Jembatan Sicanang terancam tebengkalai sampai 2021. Sebab, untuk 2020 tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk jembatan itu,” tegasnya.

Dia menyesalkan, persoalan terjadi ada di eksekutif. Sementara di legislatif sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut. Bahkan secara pengawasan, terus dilakukan DPRD Medan. Melihat waktu yang kian menipis, Bahrumsyah meragukan proses tender dan pelaksanaan pembangunan jembatan itu bisa terlaksana.

“Tidak mungkin di 2020 dibuat duplikasi anggaran untuk jembatan itu. Saya menilai, hanya persoalan jembatan saja Pemko Medan tidak mampu membangunnya. Artinya, dengan anggaran di bawah Rp20 miliar sampai 3 kali gagal, merupakan bentuk ketidakseriusan Pemko Medan membangun Medan Utara,” kata Bahrumsyah, kecewa.

Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat Medan utara, Saharuddin. Dia menduga, Pemko Medan tidak serius membangun Medan utara. Dia berharap kepada DPRD Medan yang baru dilantik, untuk segera mendesak pembangunan jembatan itu. “Kami minta segera ditenderkan. Kalau ini tidak dilakukan, kepada penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan kepada pejabat pengguna anggaran, dan pelaksana kerja, serta pihak terkait lainnya,” tegas Saharuddin.

Ketua Komunitas Sedekah Jumat ini, juga mengharapkan, meski dengan masalah yang dihadapi Wali Kota Medan serta Kepala Dinas PU Kota Medan saat ini, hak masyarakat untuk memperoleh pembangunan harus ditunaikan. Karena tidak menghalangi proses kerja di Pemko Medan. “Masih banyak pejabat di Pemko Medan yang bisa mengambil alih soal pembangunan jembatan itu. Jangan nantinya masalah hukum yang menjerat pimpinan menjadi alasan baru. Kalau soal masalah gugatan, menurut saya tidak menghalangi pembangunan. Jadi, hak masyarakat harus segera dituntaskan,” pungkasnya. (fac/saz)

Aksi Kejahatan Marak, Polisi Didesak Berlakukan Tembak di Tempat

Perampok-ilustrasi
Perampok-ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Medan, Hasyim meminta, pihak kepolisian dalam jajaran Polrestabes Medan untuk lebih meningkatkan keamanan di Kota Medan. Pasalnya, dia sering kali mendengar kabar semakin maraknya tingkat kejahatan yang terjadi.

Hasyim mengatakan, satu di antaranya di kawasan Jalan Asia Medan, seperti yang dialami seorang ibu rumah tangga, bernama Jafline.

“Kami berharap kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Medan dan jajarannya, yang dipimpin Kapolrestabes Kombes Pol Dadang Hartanto, agar mampu

memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat Medan. Tentunya dengan memberikan perintah kepada seluruh Polsek yang ada, agar terus meningkatkan keamanan,” tutur Hasyim, Jumat (18/10).

Hasyim juga berharap, Polrestabes Medan dan aparat kepolisian di jajarannya, harus terus melakukan patroli secara rutin di sejumlah kawasan yang dinilai rawan. “Patroli rutin sangat perlu dilakukan, sekalipun di siang hari.

Terutama di kawasan yang dinilai rawan, ataupun area yang memiliki aktivitas kegiatan yang padat, baik pusat perbelanjaan dan pasar. Karena aksi kejahatan tidak lagi dilakukan di malam hari, tapi sudah secara terangan-terangan. Kami minta patroli itu jangan sekali-sekali, tapi harus rutin,” harapnya.

Ketua DPC PDIP Medan ini, juga mengatakan, pihak kepolisian tidak hanya melakukan patroli jalanan, tapi juga diperlukan kehadiran polisi pada pos-pos polisi yang ada. “Tidak hanya itu, bila perlu di seluruh area Medan juga perlu dipasang CCTV. Sehingga seluruh area dapat dilihat, dan memudahkan aparat kepolisian dalam bekerja, bila ada pelaku kejahatan,” tegas Hasyim.

Hasyim juga secara tegas, meminta aparat kepolisian memberlakukan sistem tembak di tempat, bagi para pelaku kejahatan jalanan. “Selain patroli rutin, kami berharap agar aparat kepolisian memberlakukan tindakan tembak di tempat bagi para pelaku kejahatan,” pungkasnya. (map/saz)

Dampak Rujukan Berjenjang dari BPJS Kesehatan, Jumlah Pasien Kanker Payudara Menurun

PERIKSA: Seorang pasien saat mslakukan pemeriksaan kanker payudara di satu rumah sakit pemerintah.
PERIKSA: Seorang pasien saat mslakukan pemeriksaan kanker payudara di satu rumah sakit pemerintah.
PERIKSA: Seorang pasien saat mslakukan pemeriksaan kanker payudara di satu rumah sakit pemerintah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketentuan rujukan berjenjang yang diberlakukan BPJS Kesehatan, terhadap pasien yang menjadi peserta ketika dirawat di rumah sakit, ternyata membawa dampak terhadap jumlah kunjungan pasien.

Satu di antaranya, pasien yang mengalami kanker payudara, khususnya di rumah sakit milik pemerintah, jumlahnya menurun.

Rumah sakit tersebut adalah RSUP H Adam Malik dan RSUD dr Pirngadi Medan. RSUP H Adam Malik merupakan rumah sakit Tipe A, sedangkan RSUD dr Pirngadi Medan Tipe B.

Kasubbag Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, BPJS Kesehatan memberlakukan rujukan berjenjang terhadap setiap pesertanya yang ingin berobat ke rumah sakit. Setiap pasien dari Puskesmas, maka harus dirujuk ke rumah sakit Tipe C lebih dulu, baru selanjutnya ke Tipe B, dan Tipe A.

“Secara non medis, penurunan ini karena sistem rujukan berjenjang yang diberlakukan BPJS Kesehatan,” tutur Rosa, sapaan karib Rosario, Jumat (18/10)n

Rosa juga menyebutkan, berdasarkan data yang ada, jumlah pasien kanker payudara sejak Januari hingga September 2019, ada sebanyak 3.458 pasien. Jumlah ini meliputi 427 pasien rawat inap dan 3.031 pasien rawat jalan. “Dibanding 2018, jumlah pasien (kanker payudara) pada 2019 menurun. Tahun lalu, jumlahnya mencapai 7.738 pasien, dengan rincian 650 pasien rawat inap dan 7.088 rawat jalan,” bebernya.

Tak jauh beda disampaikan Kassubag Humas dan Hukum RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin. Namun, menurutnya, jumlah kunjungan pasien kanker ini belum bisa dipastikan menurun, karena 2019 ini masih berjalan. “Pada intinya dilihat dari jumlah yang ada saat ini, jumlahnya (pasien kanker) menurun. Jumlah kunjungan pasien pada 2018 mencapai 351 pasien, rawat jalan 201 pasien dan rawat inap 150 pasien. Sedangkan 2019, sejak Januari sampai Agustus, ada 205 pasien. Rawat jalan 130 pasien, dan rawat inap 75 pasien,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan, Rahman Cahyo mengatakan, sampai sekarang aturan rujukan terhadap peserta, belum ada perubahan alias masih berjenjang. “Sampai saat ini, baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit pendidikan, maupun swasta, masih diberlakukan rujukan berjenjang,” katanya.

Meski begitu, dia mengatakan, ada permintaan dari RSUD dr Pirngadi Medan agar pasien dari Puskesmas bisa dirujuk langsung ke rumah sakit tersebut. Tapi, masih dalam penjajakan. “Masih pada tahap pembahasan. Sehingga sampai saat ini ketentuan mengenai rujukan berjenjang tetap berlaku,” pungkas Cahyo. (ris/saz)

Sumut Perlu Contoh Batam Kelola Air Limbah

CENDERAMATA: Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, diwakili Kabag Pelayanan Medan Harvina Zuhra, beri cenderamata ke Kabid Pengelolaan Waduk, Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam Hadjad. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
CENDERAMATA: Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, diwakili Kabag Pelayanan Medan Harvina Zuhra, beri cenderamata ke Kabid Pengelolaan Waduk, Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam Hadjad.
CENDERAMATA: Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, diwakili Kabag Pelayanan Medan Harvina Zuhra, beri cenderamata ke Kabid Pengelolaan Waduk, Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam Hadjad.
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS

BATAM, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) perlu mencontoh pengelolaan air bersih dan limbah, seperti yang dilakukan Pemerintah Batam. Meskipun tidak ada sumber air bersih, pulau yang berada di antara samudera Hindia dan Pasifik tersebut, berhasil mengelola air dengan waduk buatannya.

Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Badan Pengusahaan (BP) Batam, diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Waduk, Hadjad Widagdo mengatakan, Batam tidak ada pasokan dari sumber air. Batam hanya mengharap hujan. Untungnya curah hujan di Batam juga tinggi. Sekitar 2.400 milimeter per tahun. Namun setelah adanya perubahan cuaca, elnino, dan lainnya, curah hujan di Batam mulai berkurang.

“Waduk di Batam tidak mendapatkan air hujan rutin, sehingga BP Batam melakukan teknologi agar pasokan air di waduk terus tersedia,” ungkap Hadjad, saat menerima rombongan wartawan unit Pemprov Sumut bersama Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut dalam rangka studi pengayaan wawasan wartawan ke BP Batam, Jumat (18/10).

“Jadi waduk kami di sini juga buatan. Kami tidak punya danau yang luar biasa seperti di Sumut, Danau Toba. Waduk buatan terbesar yang kami miliki adalah Waduk Duriangkang. Dulunya ini air asin. Hanya saja sekarang sudah ditetapkan sebagai sumber air baku terbesar, karena ini memang waduk yang paling besar di Batam,” imbuh Hadjad.

Selain Waduk Duriangkang dengan volume 78.180.000 meter kubik, penyediaan air bersih di Pulau Batam juga berasal dari Waduk Sei Nongsa (volume 720.000 meter kubik), Waduk Sei Boloi (270.000 meter kubik), Waduk Sei Ladi (9.490.000 meter kubik), Waduk Sei Harapan (3.600.000 meter kubik), dan Waduk Muka Kuning (12.270.000 meter kubik).

Ke depan BP Batam juga sedang merencanakan pembangunan waduk tambahan, yakni Waduk Rempang, yang nantinya memiliki volume 5.166.400 meter kubik, Waduk Sei Gong, dan Waduk Tembesi, yang sampai saat ini juga belum beroperasi. “Kami juga sedang menjajaki pengelolaan air bersih dari air laut. Ada beberapa negara sedang menawarkan investasinya, satu di antaranya Korea. Hanya saja kajiannya masih dipelajari,” jelas Hadjad.

Dalam pengelolaan air bersih, BP Batam menyerahkannya kepada PT Adhya Tirta Batam (ATB). Perusahaan ini juga dinilai berhasil dalam mengelola air bersih di Pulau Batam. Terbukti hingga saat ini sudah 95 persen yang mendapatkan manfaat air bersih tersebut. “Dan terbukti air yang tidak terpakai di Batam sekitar 15-18 persen saja,” sebut Hadjad.

Terpenting, lanjut Hadjad, dalam pengelolaan air ini, BP Batam mengedepankan pelayanan bukan pendapatan. Mengingat ketersediaan air ini merupakan visi Pulau Batam. Investor yang ingin berinvestasi ke Batam juga melihat hal ini. “Karena ini sudah visi kami, masterplan-nya harus dibuat bagus. Uji kelayakannya harus benar. Jangan sampai sudah dibuat, diulang lagi. Jadi kami enggak mau coba-coba. Sebab dari awal kami berniat membangun infrastruktur air bersih dan limbah untuk industri dan domestik di Batam,” jelasnya.

Rombongan dipimpin Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, melalui Kabag Pelayanan Media Harvina Zuhra, dan Ketua Forum Wartawan Pemprov Sumut Khairul Muslim, sebelumnya diterima Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat BP Batam Yudi Haripurdaya.

Harvina menyebutkan, pada kunjungan kali ini, pihaknya membawa sebanyak 31 wartawan yang bertugas di lingkungan Pemprov Sumut, sejumlah pejabat eselon IV, serta staf Biro Humas dan Keprotokolan. “Ini bukan yang pertama kami ke BP Batam. Pada 5 tahun lalu juga sudah pernah datang ke sini. Hanya saja pada kunjungan kali ini, kami memang memfokuskan tema pengelolaan air dan limbah di Batam. Sehingga pulang dari sini, ada masukan untuk para wartawan,” bebernya.

Ketua Forum Wartawan Pemprov Sumut, Khairul Muslim menambahkan, ada 80-an wartawan yang terverifikasi untuk meliput di Pemprov Sumut. “Dari 80 itu, terjaring lagi 31 wartawan yang saat ini mengikuti kegiatan pengayaan wawasan wartawan 2019,” pungkasnya. (prn/saz)

Tim Pemenangan Bacabup Baginda Lumban Gaol Doakan Pelantikan Presiden dan Wapres Berjalan Damai

Dedy Effendi Gemayel Simbolon DAMAI: Tim Pemenangan Bacabup Humbang Hasundutan Baginda Lumban Gaol, melakukan doa bersama menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin agar berjalan dengan damai.
DAMAI: Tim Pemenangan Bacabup Humbang Hasundutan Baginda Lumban Gaol, melakukan doa bersama menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin agar berjalan dengan damai.
Dedy Effendi Gemayel Simbolon

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Tim pemenangan Bakal Calon Bupati (Bacabup) Humbang Hasundutan, Baginda Lumban Gaol, melakukan doa bersama menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan wapresMaruf Amin, yang akan digelar pada 20 Oktober 2019 besok.

Doa bersama itu dilakukan di kantor Sekretariat Kemenangan Bacabup Baginda, Jalan Lintas Umum Dolok Sanggul-Siborongborong, tepatnya Desa Pasaribu Kecamatan Dolok Sanggul.

Jarunjung Banjarnahor mengatakan, dirinya bersama tim lainnya tak ingin melihat kerusuhan pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nantinya hanya karena perbedaan.

“Kami ingin melihat kedamaian di negeri ini. Kita semua sama, tidak ada perbedaan,” ujar Jarunjung.

Menurut dia, kegiatan doa bersama ini digelar atas inisiatif mereka, dengan harapan semua berjalan dengan damai dan lancar. Karena pelantikan tersebut, merupakan kepentingan bersama. “ Jika kepentingan itu terganggu, maka kepentingan di daerah pun pasti terganggu,” tandasnya.

Mereka pun juga berharap, agar pihak keamanan siaga dalam memberikan pengamanan dan juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk mendoakan.

“Kita juga berharap semua gereja-gereja yang di tapanuli raya untuk turut mendoakan pelantikan ini,” imbuhnya.

Usai berdoa bersama, tim pemenang Baginda Lumbangaol menyuarakan yel-yel untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini.

“ Kami dari tim Baginda menolak unjuk rasa, anarkis dan radikal, kami ikut serta mendukung kesuksesan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pada hari Minggu, 20 oktober 2019. Semoga sukses,” seru mereka.

Masih ditempat yang sama, tim Baginda Lumban Gaol usai melakukan berdoa bersama, menuju kantor Sekretariat DPC Partai NasDem untuk melakukan pendaftaran. Mereka bergerak, mengembalikkan formulir pendaftaran yang sebelumnya diambil dari kantor tersebut, diterima oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Nasdem Mutiha Hasugian didampingi Sekretaris, Tolhas Samosir.

Pada kesempatan itu, Tolhas mengatakan, bahwa berkas yang telah disampaikan sudah lengkap yang selanjutnya tinggal meunuggu undangan dalam pemaparan visi misi yang akan dihadiri oleh DPW Nasdem Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana diketahui, Baginda Lumban Gaol salah satu Bakal Calon Bupati yang akan mengikuti kontestan Pilkada tahun 2020 ini, selain ke Partai NasDem, Baginda juga sudah mendaftar ke Partai PDI Perjuangan, Perindo dan PSI.(mag-12/han)

Pemkab Asahan Ajukann 178 CASN Tahun Anggaran 2019

Ilustrasi.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengajukan sebanyak 178 Kuota Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2019.

“Usulan 178 Kuato CPNS di Pemkab Asahan kini sedang tahap proses evaluasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Asahan, Nazaruddin, Kamis (17/10).

Dijelaskan Nazaruddin, saat ini Pemkab Asahan melalui BKD sudah mengusulkan kuota 178 CPNS untuk penerimaan akhir tahun. Pun begitu, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pusat. “Artinya BKD Asahan tinggal menunggu surat saja dari BKD Pusat,”bilangnya.

Dimana, sambungya, 178 kuota yang telah diusulkan bakal diisi untuk tenaga pendidikan (guru), kesehatan dan bidang teknis di Kabupaten Asahan.

“Berdasarkan data yang diperoleh dari BKD Asahan, saat ini jumlah ASN aktif ada sekitar 7.000 orang, termasuk 400 orang ASN yang diterima dan ikut dalam penerimaan ujian diakhir 2018,”bilangnya.

Dari 7.000 ASN tersebut, idealnya kebutuhan Pemkab Asahan sekitar 500 orang. Sebab, ada 300 orang ASN yang akan pension.

“Banyak ASN di Pemkab Asahan yang sudah pensiun. Jadi Pemkab Asahan ingin mengajukan separuh dari yang pensiun tersebut,”bilangnya.(omi/han)

PLTA Batangtoru Ramaikan Sidimpuan Expo 2019

ist CICIPI: Ketua Sementara DPRD Padangsidimpuan Siwan Siswanto ikut mencicipi ciri khas dan aroma Kopi Sipirok
CICIPI: Ketua Sementara DPRD Padangsidimpuan Siwan Siswanto ikut mencicipi ciri khas dan aroma Kopi Sipirok
CICIPI: Ketua Sementara DPRD Padangsidimpuan Siwan Siswanto ikut mencicipi ciri khas dan aroma Kopi Sipirok

TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, di Kabupaten Tapanuli Selatan ikut meramaikan Sidimpuan Expo 2019 (16-20 Oktober). Expo digelar dalam rangka memeriahkan HUT Pemkot Padangsidimpuan ke-18 tahun 2019 di Alaman Bolak Padang Nadimpu.

“Stand Sidimpuan Expo menampilkan berbagai hasil komoditas petani dan UKM binaan PLTA Batangtoru. Seperti olahan kopi para petani dan UKM, hasil palawija kelompok wanita tani (KWT), produksi berbahan serai wangi, makanan ringan, dan bibit ikan jurung binaan PLTA di Kecamatan Marancar, Kecamatan Batangtoru, dan Kecamatan Sipirok,” jelas Publik Relation North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pelaksana PLTA Batangtoru, Dede Wafiza Ashia, di sela-sela kegiatan, Kamis (17/10).

Selain itu, ditampilkan juga berbagai foto panorama alam serta satwa yang sukses mereka lestarikan di bentang alam Batangtoru. “Ini merupakan bukti konkrit bahwa PLTA Batangtoru yang masih dalam tahap proses rekonstruksi, namun sudah mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.

Lewat foto-foto itu, orang yang melihatnya bisa memahami bahwa kehadiran PLTA Batangtoru berkapasitas 510 megawatt ini, untuk kesejahteraan rakyat. Stand PLTA Batangtoru, tampak ramai dikunjungi pengunjung.

Sebelumnya, pembukaan Sidimpuan Expo 2019 Gubernur Sumatera Utara diwakili Kadis PMD Aspan Sofian Batubara bersama Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution dan Kapolres Padang sidimpuan, AKBP Hilman Wijaya.

“Kadis PMD Sumut, Wali Kota Padangsidimpuan, dan Kapolres sangat mengapresiasi penampilan PLTA Batangtoru di Sidimpuan Expo bahkan sempat menyeruput citarasa Kopi Sipirok racikan barista binaan PLTA,” ungkap Dede.

Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Arwin Siregar, Ketua Sementara DPRD Padangsidimpuan Siwan Siswanto ikut mencicipi ciri khas dan aroma Kopi Sipirok yang sudah mendunia itu. “Wakil Wali Kota juga mencari tahu informasi mengenai pola keberhasilan PLTA mendampingi petani, mulai dari bercocok tanam sampai pengelolaan dan promosi produk untuk diterapkan di Padangsidimpuan,” jelasnya.

Kapolresta Padangsidimpuan AKBP Hilman Wijaya ikut menikmati kopi asli dari bumi Tapanuli Selatan. “Pada dasarnya racikan ko pinya sudah enak, perlu ramuan sedikit lagi biar semakin nikmat,” ujarnya. Dia berharap ke depannya akan ada produk lokal yang mampu bersaing baik tingkat daerah maupun nasional. (bbs)

Dairi Rawan Longsor & Banjir, Bupati Minta Bantuan JICA dan UNDP Indonesia

CENDERAMATA: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu (kiri) memberikan cenderamata kepada perwakilan UNDP Indonesia, Ranjit Jose di sela peringatan PRB. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
CENDERAMATA: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu (kiri) memberikan cenderamata kepada perwakilan UNDP Indonesia, Ranjit Jose di sela peringatan PRB.
CENDERAMATA: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu (kiri) memberikan cenderamata kepada perwakilan UNDP Indonesia, Ranjit Jose di sela peringatan PRB.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengungkapkan kondisi geografis dan topografi Dairi, dimana sebagian wilayah rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang dan gempa bumi.

Kondisi itu disampaikan Bupati Eddy KA Berutu saat menghadiri peringatan pengurangan risiko bencana (PRB) Tahun 2019 yang dipusatkan di alun-alun Taman Merdeka, Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, belum lama ini.

Peringatan PRB dibuka Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo didampingi Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy Berutu menemui perwakilan dari JICA Indonesia, Goto Shinya dan perwakilan dari UNDP, Ranjit Jose untuk menyampaikan kondisi kebencanaan di Dairi.

Bupati berharap bantuan JICA dan UNDP dalam penanganan bencana, serta bilamana terjadi bencana.

Sementara itu, Kepala BNPB, Doni Monardo meminta komitmen para kepala daerah untuk penanggulangan bencana terus dijaga terutama mitigasi bencana. Mitigasi dengan pendekatan mengubah pola pikir masyarakat untuk menjaga alam. Doni berpesan, agar Pemerintah Daerah bisa meningkatkan riset terkait kebencanaan dimaksud. (rud/han)

Bupati dan Forkopimda Dairi Teken Zona Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih

RUDY SITANGGANG/SUMUT POS FAKTA INTEGRITAS. Bupati Dairi, Eddy KA Berutu, Wakil yang juga Plt Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Ledis Meriana Bakara, Ketua PA Sidikalang, Rohyan serta mwakili Kapolres dan Dandim 0206 Dairi menandatangani fakta integritas pencanangan zona bebas korupsi dan birokrasi bersh melayani.
FAKTA INTEGRITAS. Bupati Dairi, Eddy KA Berutu, Wakil yang juga Plt Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Ledis Meriana Bakara, Ketua PA Sidikalang, Rohyan serta mwakili Kapolres dan Dandim 0206 Dairi menandatangani fakta integritas pencanangan zona bebas korupsi dan birokrasi bersh melayani.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) melakukan penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih, dan melayani.

Penandatanganan fakta integritas itu dilakukan Bupati, Eddy KA Berutu, Ketua Pengadilan Agama Sidikalang, Rohyan, Wakil Ketua yang juga Plt Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, Ledis Meriana Bakara, mewakili Kapolres dan Dandim Dairi di Kantor Pengadilan Negeri Sidikalang, Kamis (17/10).

Dalam kesempatan itu, Bupati Eddy KA Berutu mengapresisasi pencanangan zona bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang digagas oleh Pengadilan Agama Sidikalang. Eddy berharap pencanangan tersebut dapat diterapkan setiap jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi.

Pencanangan ini sebagai komitmen aparatur sipil negara (ASN) dalam pemberantasan korupsi serta komitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dikatakan Eddy, pemerintah berkomitmen melakukan layanan baik kepada masyarakat salahsatunya melalui penerapan Kartu Tani.

Menurutnya, penerapan kartu tani bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat petani dengan lebih mudah dan nyaman tanpa administrasi Rumit, serta membuka akses petani kepada perbankan. Melalui kartu tani, petani sudah terkoneksi dengan perbankan.

Ketua Pengadilan Agama Sidikalang, Rohyan menegaskan, tindakan nyata dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi salah satunya adalah melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Rohyan menyebut, pencanangan ini diharapkan dapat melakukan perbaikan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani seperti diharapkan masyarakat, tandasnya. (rud/han)

1...4,9924,9934,994...15,894Page 4,993 of 15,894