28 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 50

Ramadhan Fair XX & Harmoni Imlek 2026 Siap Digelar, Zakiyuddin Harahap Tekankan Dampak Ekonomi dan Penguatan Toleransi

RAPAT: Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap pimpin rapat persiapan.
RAPAT: Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap pimpin rapat persiapan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan mematangkan persiapan dua agenda besar awal tahun, yakni Ramadhan Fair ke-XX dan Harmoni Imlek 2026.

Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, menegaskan kedua perhelatan tersebut tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi harus memberi dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Zakiyuddin saat memimpin rapat persiapan di Balai Kota, Kamis (19/2/2026). Rapat membahas secara teknis pelaksanaan Ramadhan Fair XX yang akan digelar mulai 25 Februari hingga 16 Maret 2026 di Taman Sri Deli, serta Harmoni Imlek 2026 yang berlangsung pada 21 Februari 2026 di kawasan Kesawan, tepatnya di depan kantor Lonsum.

Zakiyuddin meminta Ramadhan Fair tahun ini dikemas lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi konsep, kenyamanan pengunjung, hingga kualitas tenant.

“Jangan sampai minat masyarakat menurun karena tarif parkir mahal atau harga makanan tidak terjangkau. Ini harus diatur dengan baik agar masyarakat nyaman berkunjung,” tegasnya.

Ia juga menekankan seleksi tenant dilakukan secara ketat dengan mengutamakan kualitas rasa dan kelayakan produk. Menurutnya, kuliner yang enak dan layak jual akan menjadi magnet utama peningkatan kunjungan.

Ramadhan Fair XX nantinya menghadirkan stand bazar kuliner UMKM serta bazar kriya dari 21 kecamatan se-Kota Medan. Stand kriya tersebut akan memperebutkan Piala Ketua Dekranasda Kota Medan.

Selain bazar, rangkaian kegiatan religius turut memeriahkan acara, seperti peringatan Nuzulul Qur’an dengan penceramah kondang, tausiah Ramadan, buka puasa bersama anak yatim dan dhuafa, kompetisi Pildacil, Tahfidz Surat Pendek Al-Qur’an, lomba adzan, hingga hiburan religi.

Zakiyuddin juga meminta nuansa religi diperkuat dengan melibatkan qori-qori terbaik Kota Medan agar gaung Ramadan Fair terasa lebih khidmat dan berbeda dari sebelumnya.

Sementara itu, Harmoni Imlek 2026 akan digelar di kawasan Kesawan pada 21 Februari 2026 dan berkolaborasi dengan program Car Free Night (CFN) rutin Pemko Medan.

Karena bertepatan dengan bulan Ramadan, kegiatan akan dimulai usai salat tarawih, pukul 21.00 WIB hingga selesai. Penyesuaian waktu ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa.

Harmoni Imlek akan dimeriahkan penampilan Oriental Dance, Barongsai Performance, Kecapi Performance, bazar kuliner dan kriya, serta pembagian kue bakul.

Zakiyuddin berharap Harmoni Imlek tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan menjadi ruang kebersamaan yang memperkuat toleransi dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Kita ingin kedua kegiatan ini memberi dampak nyata. UMKM bergerak, masyarakat terhibur, dan semangat kebersamaan semakin kuat,” ujarnya.

Dengan pematangan persiapan yang dilakukan sejak dini, Pemko Medan optimistis Ramadhan Fair XX dan Harmoni Imlek 2026 mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus simbol harmoni sosial di Kota Medan. (map/ila)

Kejari Binjai Bongkar Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Kasus Kontrak Fiktif, Eks Kadis Ketapangtan Binjai Jadi Tersangka

UMUMKAN: Kajari Binjai Iwan Setiawan (dua dari kanan), Kasi Intelijen Ronald Siagian (dua dari kiri), umumkan penetapan tersangka Ralasen Ginting.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
UMUMKAN: Kajari Binjai Iwan Setiawan (dua dari kanan), Kasi Intelijen Ronald Siagian (dua dari kiri), umumkan penetapan tersangka Ralasen Ginting.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Binjai menetapkan mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, Ralasen Ginting, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembuatan kontrak atas pekerjaan fiktif tahun anggaran 2022–2025.

Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Iwan Setiawan, menjelaskan tersangka diduga menyalahgunakan jabatan dengan menawarkan kegiatan proyek pengadaan langsung kepada sejumlah penyedia atau kontraktor disertai permintaan uang di muka.

“Tersangka meminta uang tanda jadi atau biaya pembuatan kontrak meski kegiatan pekerjaan tidak ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran maupun perubahannya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai,” ujar Iwan, Rabu (18/2/2026) sore.

Menurut penyidik, praktik tersebut berlangsung pada periode November 2024 hingga Oktober 2024 dan berlanjut pada 2025. Total uang yang diperoleh tersangka dari para rekanan mencapai Rp2,8 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,2 miliar disebut diterima langsung melalui transfer ke rekening tersangka. Setelah menerima uang, tersangka kemudian menerbitkan surat perintah kerja (SPK).

Beberapa proyek yang ditawarkan antara lain pembangunan Jalan Usaha Tani dan bantuan sumur bor. Namun berdasarkan hasil pendalaman penyidik, kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun perubahan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tahun 2022–2025.

“Tersangka RG bersama orang kepercayaannya berinisial SH, AR dan DA menawarkan serta membagi kegiatan pekerjaan tersebut dengan mekanisme pengadaan langsung, disertai permintaan uang tanda jadi,” ungkap Iwan.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Ralasen Ginting belum dilakukan penahanan dengan pertimbangan kondisi kesehatan. Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primair, subsidair Pasal 12 b, dan lebih subsidair Pasal 9.

Penyidik menegaskan proses hukum akan terus berjalan guna mengungkap secara tuntas dugaan praktik penyalahgunaan jabatan tersebut. (ted/ila)

Saat Angkat Pengawas Sekolah, Bupati Dairi Dituding Langgar Permendikbudristek

LANTIK: Bupati Dairi Ir Vickner Sinaga saat mengambil sumpah janji jabatan di gedung Balai Budaya Sidikalang, Kamis (25/9) lalu.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
LANTIK: Bupati Dairi Ir Vickner Sinaga saat mengambil sumpah janji jabatan di gedung Balai Budaya Sidikalang, Kamis (25/9) lalu.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Vickner Sinaga, dituding melanggar Permendikbudristek Nomor 29 Tahun 2023 terkait pengangkatan pengawas sekolah dalam pelantikan pejabat yang digelar pada 25 September 2025 lalu.

Permendikbudristek tersebut mengatur bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional, termasuk pengawas sekolah, harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan melalui uji kompetensi oleh instansi pembina jabatan fungsional.

Sorotan mencuat setelah Binuar Malau, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Siempat Nempu, mengaku diangkat sebagai Pengawas Sekolah Ahli Muda pada 2025 tanpa melalui uji kompetensi.

“Saya diangkat sebagai Pengawas Sekolah Ahli Muda sesuai Keputusan Bupati Dairi Nomor: 195/800.1.3.3/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025,” ujarnya kepada wartawan di Sidikalang, Rabu (18/2/2026).

Menurut Binuar, karena tidak melalui uji kompetensi, status jabatan fungsionalnya belum tervalidasi dalam sistem nasional, khususnya pada sistem SIM GTK.

Akibatnya, ia mengaku tidak dapat menjalani penilaian kinerja jabatan fungsional secara sah, belum menerima tunjangan sertifikasi, serta mengalami hambatan dalam pengembangan karier dan administrasi kepegawaian.

Ia juga menyebut telah mengajukan permohonan peninjauan kepada BKPSDM Kabupaten Dairi, namun hingga kini belum ada kejelasan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Dairi Yon Hendrik, didampingi Kabid Pengadaan, Mutasi dan Informasi Try Sinaga, menyatakan pengangkatan tersebut telah sesuai ketentuan.

Ia merujuk pada Permen PAN Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur pengintegrasian jabatan fungsional pengawas sekolah, penilik, pamong belajar, dan guru ke dalam satu jabatan fungsional guru.

Menurut Yon, pengangkatan Binuar merupakan bentuk pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional, sehingga tidak memerlukan uji kompetensi baru karena yang bersangkutan sebelumnya pernah menjabat sebagai pengawas.

“SK pengangkatan sudah berdasarkan pertimbangan teknis dari BKN. Tidak ada administrasi yang dilangkahi karena semuanya melalui prosedur pengangkatan kembali,” tegasnya.

Meski demikian, BKPSDM menyatakan akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dinas Pendidikan guna memastikan status administrasi yang bersangkutan dalam sistem nasional. (rud/ila)

Pasca Libur Panjang, ASN Absen Tanpa Alasan Terancam Sanksi

APEL: ASN Pemkab Karo menggelar apel gabungan di halaman kantor bupati
APEL: ASN Pemkab Karo menggelar apel gabungan di halaman kantor bupati

KARO – Menindaklanjuti arahan strategis Bupati Karo, Pemerintah Kabupaten Karo menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (18/2/2026). Apel dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting.

Dalam amanatnya, Sekda menyampaikan empat poin penting yang menjadi perhatian kepala daerah kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Karo.

Poin pertama adalah pengecekan kehadiran pasca libur panjang. Libur akhir pekan 14–15 Februari yang berlanjut dengan libur nasional Tahun Baru Imlek 16–17 Februari dinilai berpotensi memengaruhi tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja.Karena itu, seluruh Kepala Perangkat Daerah diminta melakukan pengecekan absensi secara cermat.

“Bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan jelas pada hari pertama kerja ini akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi pegawai yang menambah waktu libur tanpa izin,” tegas Sekda.

Poin kedua menitikberatkan pada penguatan disiplin dan profesionalisme ASN. Sekda menekankan bahwa kedisiplinan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap jam kerja, tetapi juga dari integritas, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan publik.

Secara khusus, Bupati Karo juga memberi perhatian kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan agar tetap menjalankan tugas secara optimal di unit pelayanan kesehatan dan sekolah. Pelayanan kesehatan dan proses belajar mengajar harus tetap berjalan maksimal, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

Poin ketiga adalah percepatan penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perangkat daerah terkait diminta serius mengawal realisasi penerimaan pajak.

Sementara poin keempat, ASN diingatkan untuk bijak menggunakan media sosial. Aparatur diminta tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya serta menjaga etika dan citra pemerintah di ruang digital.

Melalui apel gabungan ini, Pemkab Karo berharap seluruh ASN kembali bekerja secara optimal, disiplin, dan profesional setelah libur panjang, serta semakin solid dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Karo. (deo/ila)

Setahun Kepemimpinan Rico Tri Putra Bayu Waas, Kriminalitas Kota Medan Turun 14 Persen

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Wass.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Wass.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan menunjukkan tren positif dalam satu tahun di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.

Sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Medan dan jajaran kepolisian berdampak nyata terhadap penurunan angka kriminalitas di berbagai sektor.

Berdasarkan data melalui aplikasi Daily Operation Reporting System (DORS), sinergi antara Wali Kota Medan Rico Waas dan Kapolrestabes Kota Medan Kombes Pol Calvijn Simanjuntak, diwujudkan dengan keberhasilan penurunan kasus kriminal, khususnya 3C (Curas, Curat, dan Curanmor).

Kasus pencurian dengan kekerasan (Curas) turun 3 persen, dari 78 menjadi 76 laporan. Pencurian dengan pemberatan (Curat) menurun 1 persen, dari 939 menjadi 928 laporan. Sementara pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) mencatat penurunan paling signifikan, yakni 31 persen, dari 788 menjadi 541 laporan. Secara keseluruhan, total kasus 3C turun 14 persen, dari 1.805 menjadi 1.545 laporan.

Penurunan angka kejahatan ini menjadi indikator efektivitas langkah-langkah preventif dan represif yang dilakukan aparat keamanan, mulai dari peningkatan patroli rutin, penguatan pengawasan di wilayah rawan, hingga respons cepat terhadap laporan masyarakat.

Saat ini Pemerintah Kota Medan juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga.

Dalam satu tahun kepemimpinan Rico Waas, stabilitas keamanan dan ketertiban umum menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat. Kondisi yang semakin aman dan kondusif ini merupakan wujud nyata dari komitmen menghadirkan Kota Medan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.

Seperti diketahui, sebelumnya Wali Kota Medan Rico Waas telah mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) sejak awal menjabat. Sudah ada 1.160 Poskamling dari 2.001 lingkungan di Kota Medan diaktifkan kembali.

Rico menilai bahwa Poskamling efektif untuk menjaga lingkungan. Sehingga sejak awal Rico meminta agar diaktifkan kembali Poskamling.

“Pasca saya dilantik Februari 2025, pada 27 Maret 2025 saya sudah mengingatkan camat agar Poskamling segera diaktifkan kembali, kita harus solid, bersama Bhabinkamtibmas dan seluruh unsur masyarakat. Meskipun terkesan jadul, di era modern justru ini cara efektif menjaga lingkungan,” kata Rico Waas dalam keterangannya beberapa waktu lalu. (map/ila)

Selama Ramadan, Tempat Hiburan Malam Dilarang Beroperasi

Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan M Odi Anggia Batubara.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan M Odi Anggia Batubara.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan menegaskan seluruh Tempat Hiburan Malam (THM) dilarang beroperasi selama Bulan Suci Ramadan 1447 H, terhitung mulai 18 Februari hingga 20 Maret 2026.

Penegasan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 400.8.3.2/145226 Tahun 2026 yang ditandatangani Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan M Odi Anggia Batubara, mengatakan selain THM, sejumlah jenis usaha lain juga diwajibkan tutup sementara selama Ramadan.

“Selain THM, tempat usaha seperti karaoke, rumah pijat atau oukup juga dilarang beroperasi selama Bulan Ramadan. Edaran ini sudah kita sampaikan kepada seluruh pelaku usaha untuk dipatuhi,” tegas Odi, Rabu (18/2/2026).

Odi menegaskan, pihaknya tidak akan segan memberikan tindakan tegas apabila ditemukan pelaku usaha yang tetap beroperasi.

“Batas kewenangan kami sampai pada rekomendasi pencabutan izin usaha. Itu merupakan tindakan maksimal yang bisa dilakukan Dinas Pariwisata. Meski sifatnya rekomendasi, tentu akan menjadi pertimbangan besar terhadap keberlangsungan izin usaha tersebut,” tegasnya.

Untuk memastikan aturan berjalan efektif, Dinas Pariwisata telah berkoordinasi dengan perangkat kewilayahan guna memperkuat pengawasan di lapangan.

Dalam SE tersebut, seluruh camat se-Kota Medan diwajibkan mengaktifkan Posko Trantibum di wilayah masing-masing guna melakukan pemantauan secara intensif.

“Pengawasan di lapangan akan dimaksimalkan. Kami mengimbau pelaku usaha yang masuk kategori dilarang agar mematuhi edaran tersebut,” katanya.

Meski demikian, tidak seluruh tempat usaha diwajibkan tutup. Arena permainan anak-anak dan taman rekreasi keluarga tetap diperbolehkan beroperasi mulai pukul 10.00 hingga 18.00 WIB, dengan catatan tidak menjual minuman beralkohol.

Sementara itu, restoran, rumah makan, dan kafe juga tetap diizinkan beroperasi. Namun, pelaku usaha diminta mengurangi volume musik serta memperhatikan keberadaan rumah ibadah di sekitar lokasi usaha.

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa, sekaligus menjaga ketertiban dan kondusivitas Kota Medan selama Ramadan. (map/ila)

TPU Kristen di Medan Helvetia Penuh, Robi Barus Minta Solusi Cepat Pemko

Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP.
Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia mengeluhkan persoalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kristen yang sudah penuh. Akibatnya, warga beragama Kristen mengaku kesulitan untuk mencari pemakaman bila ada yang meninggal dunia.

Terkait hal ini, Anggota DPRD Kota Medan dari Dapil Medan I (Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Petisah, dan Medan Baru), Robi Barus meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera mencari solusi.

“Untuk persoalan TPU Kristen yang penuh ini, kita minta menjadi perhatian Pemko Medan secara serius. Sebab kepada Wali Kota Medan sebelumnya, saya juga telah menyampaikan keluhan warga Medan Helvetia ini. Sudah saatnya Pemko Medan segera mencari solusi,” ucap Robi Barus, Rabu (18/2/2026).

Robi Barus yang duduk sebagai Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan itu pun meminta Wali Kota Medan, Rico Waas untuk segera memberikan perhatian serius. Salah satunya, dengan mencari lahan TPU yang baru. “Pemko Medan harus menyiapkan lahan TPU Kristen yang baru di Medan Helvetia,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan itu.

Dijelaskan Robi Barus, saat ini telah dibentuk Badan Pengelola Perkuburan Kristen (BP2K) di Kota Medan. “BP2K ini sudah berjalan selama tiga tahun. Kita meminta Camat, Lurah hingga tingkat Kepala Lingkungan (Kepling) untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh STM-STM lingkungan agar dapat membantu mencari lahan pemakaman bila ada yang meninggal, menungga adanya lahan TPU Kristen yang baru,” pungkasnya.

Sebelumnya, warga Medan Helvetia, Jonlis Purba, mengatakan bahwa saat ini TPU Kristen di Medan Helvetia sudah penuh. “Kami umat Kristen di Helvetia ini benar-benar kesulitan mencari pemakaman bila ada meninggal, karena sejumlah pemakaman sudah penuh, baik milik Pemko Medan maupun swasta, contoh Sei Bederah, Cinta Damai dan Sei Semayang, semua penuh. Untuk Simalingkar B jelas biayanya sangat mahal, mau dimakamkan dimana lagi,” keluh Jonlis Purba.

Dikatakan Jonlis, sebagai pengurus partai dirinya kerap menerima keluhan warga, terutama persoalan pemakaman.

“Baru-baru ini sebagai kader PDI Perjuangan saya menerima keluhan dari STM ada yang meninggal, tapi tidak tahu harus dimakamkan dimana. Dan setelah mencari informasi, ternyata Pemko Medan sudah ada membentuk BP2K, tapi tidak semua STM-STM lingkungan tahu, jadi tidak masuk menjadi anggota ,” kata Jonlis Purba yang merupakan Ketua PAC PDIP Medan Helvetia itu. (map/ila)

Poldasu Pastikan Perayaan Imlek Aman dan Kondusif

AMANKAN: Personel Kepolisian saat mengamankan perayaan Imlek di Sumut. Istimewa/Sumut Pos
AMANKAN: Personel Kepolisian saat mengamankan perayaan Imlek di Sumut. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) meningkatkan pengamanan dalam rangka perayaan Hari Raya Imlek 2026, guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Sumut, Selasa (17/2).

Pengamanan difokuskan pada rumah ibadah seperti vihara dan klenteng yang menjadi lokasi utama pelaksanaan sembahyang dan perayaan umat Tionghoa. Polres jajaran di masing-masing daerah bertanggung jawab langsung melakukan penjagaan serta pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi ibadah.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pengamanan dilakukan secara terkoordinasi dengan mengedepankan langkah preventif dan humanis.

“Pengamanan difokuskan di Polres jajaran. Polda bersifat membackup apabila dibutuhkan tambahan personel. Kami memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman dan lancar,” ujarnya, Rabu (18/2).

Selain menempatkan personel di lokasi ibadah, sambung Ferry, Kepolisian juga melakukan sterilisasi area sebelum pelaksanaan ibadah serta patroli rutin di titik-titik strategis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Polda Sumut mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan harmonis, sehingga perayaan Imlek 2026 dapat berlangsung khidmat, tertib, dan penuh sukacita,” pungkasnya. (dwi/ila)

Pemko Medan & Pemprovsu Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadan

Kepala BKPSDM Kota Medan, Subhan Fajri Harahap.
Kepala BKPSDM Kota Medan, Subhan Fajri Harahap.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan penyesuaian jam kerja terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Bulan Suci Ramadan 1447H.

Hal itu merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah. Ketentuan ini berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan Paruh Waktu.

“Selama Bulan Suci Ramadan, Pemko Medan akan menyesuaikan jam kerja,” ucap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Subhan Fajri Harahap kepada Sumut Pos, Rabu (18/2/2026).

Dikatakan Subhan, selama Bulan Ramadan setiap hari Senin – Kamis, ASN di lingkungan Pemko Medan akan bekerja mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB. “Senin – Kamis jam kerjanya mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB. Sementara untuk hari Jumat, masuk pukul 08.00 – 15.30 WIB. Aturan ini sudah kita buat Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Pak Sekda dan ditujukan seluruh OPD, Kecamatan hingga Kelurahan,” ujar Subhan.

Meski ada penyesuaian jam kerja, Subhan memastikan bahwa hal itu tidak akan mengganggu kelancaran dan penyelenggaraan pelayanan publik. “Efektivitas dan produktivitas pegawai tentunya tidak boleh berkurang dengan adanya penyesuaian ini. Penekanan ini juga sudah kita sampaikan ke masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” katanya.

Jika nanti ada yang melanggar, Subhan Fajri menyebutkan bahwa Pemko Medan akan memberikan sanksi kepada pegawai tersebut.

“Pada hari biasa juga tetap ada sanksi yang kita berikan kepada pegawai yang melanggar, mulai dari teguran secara lisan hingga sanksi sosial yang akan diberikan oleh Kepala OPD masing-masing,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) resmi menetapkan jadwal jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Bulan Ramadan 1447 Hijriah.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800/1260/2026 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Bulan Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut Sutan Tolang Lubis, menjelaskan bahwa penyesuaian jam kerja ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi ASN dalam menjalankan ibadah puasa, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penetapan jam kerja selama Ramadan ini telah diatur melalui Surat Edaran Nomor 800/1260/2026. Kami berharap seluruh ASN tetap disiplin dan profesional dalam memberikan pelayanan, meskipun ada penyesuaian waktu kerja,” ujar Sutan saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Rabu (18/2/2026).

Berdasarkan surat edaran tersebut, jam kerja ASN di lingkungan Pemprov Sumut pada hari Senin hingga Kamis dimulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 12.30 WIB sampai 13.00 WIB.

Sementara itu, untuk hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB, dengan waktu istirahat lebih panjang, yakni pukul 12.30 WIB hingga 13.30 WIB.

Menurut Sutan, kebijakan ini disesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat serta mempertimbangkan efektivitas kerja selama bulan suci Ramadan. Ia menegaskan bahwa meskipun durasi kerja mengalami penyesuaian, total jam kerja ASN tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Intinya, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Kami meminta seluruh perangkat daerah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, cepat, dan responsif,” tegasnya. Ia juga mengimbau para pimpinan perangkat daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jam kerja tersebut agar berjalan sesuai aturan.

Wagub Ingatkan ASN Pemprovsu

Terpisah, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk tetap meningkatkan kinerja selama bulan Ramadan. Juga terus memberikan pelayanan publik secara optimal agar program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Surya saat menjadi pembina upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional di lingkungan Pemprov Sumut, yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (18/2/2026).

“Mari kita jemput bulan Ramadan secara gembira dan khusyuk. Kepada yang tidak berpuasa, marilah kita hormati bagi yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Puasa bukanlah jadi alasan bagi kita kinerja menjadi turun. Bulan puasa tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik,” ujar Surya di hadapan seluruh ASN Pemprov Sumut yang hadir.

Surya menegaskan, puasa bukan penghalang untuk tetap produktif. Sebaliknya, Ramadan harus menjadi momentum meningkatkan semangat bekerja dan mengabdi. Ia juga mengajak seluruh ASN untuk saling menghormati, melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan tawadhu, tanpa meninggalkan tugas serta tanggung jawab. (map/san/ila)

Cegah Radikalisme Online, Ini Usulan DPRD Sumut

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Viktor Silaen.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Viktor Silaen.

MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Viktor Silaen, mendesak pemerintah daerah segera membentuk Gugus Tugas Literasi Digital dan Ketahanan Ideologi di Sumatera Utara.

Desakan ini disampaikan menyusul peringatan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait munculnya ideologi radikal baru seperti supremasi kulit putih dan neo-Nazi yang menyasar generasi muda melalui ruang digital.

Menurut Viktor, pola penyebaran radikalisme kini telah berubah. Jika sebelumnya menyebar secara konvensional, kini infiltrasi ideologi ekstrem lebih banyak terjadi lewat media sosial, forum permainan daring, hingga komunitas online tertutup yang sulit terdeteksi.

“Gaya radikalisme baru ini masuk secara halus. Anak-anak bisa terpapar tanpa disadari orang tua. Karena itu, Sumatera Utara tidak boleh menunggu. Gugus tugas harus segera dibentuk sebagai langkah pencegahan,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).

Viktor yang juga Ketua Kosgoro 1957 Sumut menilai peringatan Kapolri saat membuka retret Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) di Bogor menjadi alarm serius bagi seluruh daerah.

Ia mengusulkan agar gugus tugas melibatkan berbagai unsur, mulai dari Dinas Pendidikan, tokoh agama, psikolog anak, akademisi, hingga aparat keamanan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk menghadirkan edukasi berkelanjutan di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

“Sumatera Utara adalah daerah yang beragam. Ideologi supremasi ras jelas bertentangan dengan nilai kebhinekaan dan ideologi bangsa. Kita harus melindungi generasi muda dari infiltrasi paham kebencian,” tegasnya.

Selain peran pemerintah, Viktor juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam mendeteksi gejala awal paparan radikalisme digital. Orangtua diminta lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, seperti kecenderungan menarik diri, tertutup, atau menunjukkan simbol-simbol ekstrem di media sosial.

“Pendekatannya bukan marah, tetapi dialog. Bangun komunikasi terbuka di rumah agar anak merasa aman untuk bercerita. Pencegahan jauh lebih efektif daripada penindakan hukum,” katanya.

Ia menambahkan, sistem peringatan dini berbasis keluarga, sekolah, dan masyarakat harus diperkuat agar seluruh elemen di Sumatera Utara mampu bekerja sama menjaga ketahanan ideologis generasi muda di tengah derasnya arus informasi global.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah kewaspadaan kolektif. Kita harus memastikan generasi muda tetap berakar pada nilai persatuan, toleransi, dan kebangsaan,” pungkas Viktor. (map/ila)

1...495051...15,675Page 50 of 15,675

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor