file/sumutpos
SIDANG: Ramadhan Pohan saat menjalani sidang di PN Medan, beberapa waktu lalu. Semalam Ramadahan Pohan dijebloskan ke Rutan Tanjung Gusta.
SIDANG: Ramadhan Pohan saat menjalani sidang di PN Medan, beberapa waktu lalu. Semalam Ramadahan Pohan dijebloskan ke Rutan Tanjung Gusta. file/sumutpos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan calon Wali Kota Medan, Ramadhan Pohan akhirnya dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjunggusta Medan. Eksekusi terpidana kasus penipuan itu dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menghukum pidana 3 tahun penjaran
“Terpidana kita eksekusi pada hari Jumat (12/10) lalu sekitar pukul 1 siang,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian, Senin (14/10).
Dijelaskan Sumanggar, mantan Wakil Sekjen Partai Dmeokrat ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 374 KUHP.”Sesuai amar putusan Mahkamah Agung, terpidana dihukum 3 tahun penjara,” sebut Sumanggar.
Sumanggar mengaku, Ramadhan Pohan cukup kooperatif. Pasalnya, dia datang tak lama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) melayangkan surat pemanggilan.
“Terpidana kooperatif memenuhi panggilan dan langsung kita eksekusi ke LP Tanjunggusta Medan,” bebernya.
Sedangkan terpidana lainnya dalam kasus ini, yakni Linda Savita Hora Panjaitan yang merupakan bendahara Ramadhan Pohan dalam tim sukses Pilkada Medan kemarin belum memenuhi panggilan eksekusi.
“Untuk bendahara Linda kita sudah panggil, kita tunggu, belum datang dia. Kalau nanti beberapa pemanggilan (dia mangkir) baru kita jemput paksa,” pungkasnya.
Diketahui, hukuman 3 tahun penjara yang harus dijalani Ramadhan Pohan merupakan putusan majelis hakim Mahkamah Agung yang diketuai Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggota Wahidin dan Margono.
Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan yang menghukum Ramadhan Pohan 3 tahun penjara. Sementara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Ramadhan hanya dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara.
Dalam perkara ini, Ramadhan dan Savita Linda Hora Panjaitan dinyatakan telah menipu Rotua dan putranya Laurenz. Rotua merugi Rp10,8 miliar sedangkan Laurenz Rp4,5 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp15,3 miliar.
Perkara penipuan ini terjadi menjelang Pilkada serentak pada pengujung 2015. Korban mengaku terbujuk rayu dan janji hingga mau memberikan uang sebesar Rp15,3 miliar untuk kepentingan Ramadhan Pohan maju menjadi calon Wali Kota Medan 2016-2021.
Ramadhan dan Linda mengiming-imingi korban dengan sejumlah persentase keuntungan. Untuk meyakinkan korban, Ramadhan Pohan meninggalkan cek kepada Laurenz. Ternyata saat akan dicairkan isi rekeningnya hanya sekitar Rp10 juta. (man)
BERSAMA: Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi,Menteri Pariwisata Arief Yahya, Dirut BOPDT Arie Prasetyo dan lainnya, foto bersama usai peletakan batu pertama (groundbreaking ) di Desa Pardamean, Kecamatan Ajibata, Toba Samosir, Senin (14/10).
BERSAMA: Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi,Menteri Pariwisata Arief Yahya, Dirut BOPDT Arie Prasetyo dan lainnya, foto bersama usai peletakan batu pertama (groundbreaking ) di Desa Pardamean, Kecamatan Ajibata, Toba Samosir, Senin (14/10).
TOBASA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat menambah anggaran untuk pengembangan Danau Toba. Jika sebelumnya anggaran hanya Rp2,02 triliun, kini bertambah menjadi Rp4 triliun. Anggaran tersebut akan dikucurkan tahun 2020.
Hal ini terungkap saat groundbreaking atau peletakan batu pertama pengembangan Destinasi Super Prioritas Danau pada lahan BPODT di Desa Pardamean, Kecamatan Ajibata, Toba Samosir yang dilakukan tiga menteri, pada Senin (14/10).
Peletakan batu pertama dan penanaman pohon itu dilakukan tiga menteri, yakni, Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Enam investor yang hadir pada acara Groundbreaking tersebut yakni, Ilham Panjaitan dari PT Agung Concern, Wiraseno, PT ARCS House, Cristian Sentosa, PT Cristal Land Depelopment, Erwin Hutabarat, PT Gamaland Toba Properti, Dewi Subwanto, PT Indah Toba Mas, Junaidi, dan PT Heritage. Proyek tersebut dimaksudkan membenahi amenitas berupa The Caldera Nomadic Glamping Camp Toba Caldera Resort.
Acara ini turut dihadiri Direktur Utama (Dirut) Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT), Arie Prasetyo serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah 8 Kabupaten di Kawasan Danau Toban
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutannya mengimbau seluruh investor agar melibatkan dan mengutamakan peran serta masyarakat sekitar, termasuk warga Sigapiton dalam proses pengembangannya. “Seperti masyarakat di Destinasi Pariwisata Niniwatu, masyarakat yang mensuplai bahan makanan sayur-mayur dan daging ke resort yang ada di sana,” ungkapnya.
Luhut juga mengimbau kepada masyarakat Sigapiton agar menyampaikan langsung setiap permasalahan yang dihadapi. “Ayo sama-sama kita bangun daerah kita untuk kesejahteraan bersama, dan meski ada masalah bisa dikoordinasikan secara baik-baik,” ajak Luhut.
Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya sangat menyambut baik hadirnya Toba Caldera Resort. Karena semakin mempertegas Danau Toba sebagai destinasi super prioritas. “Sebagai destinasi super prioritas, Danau Toba membutuhkan 3A yang kuat. Atraksi, Akses, dan Amenitas (Akomodasi) harus bagus. Dengan hadirnya Toba Caldera Resort, wisatawan memiliki pilihan amenitas dan atraksi. Kita berharap BOPDT terus melakukan terobosan,” jelas Arief.
Menurutnya, Danau Toba adalah Bali Baru karena akan dibuat destinasi utama wisata kelas dunia yang membutuhkan 3A tadi. “Untuk atraksinya harus kelas dunia. Dan alhamdulilah Danau Toba ini sudah mendapat sertifikasi UNESCO Global Geopark (UGG),” ujar Arief.
Kedua, lanjutnya, aksesnya harus kelas dunia juga. Bandara Silangit itu nanti akan dibuat kelas internasional, kemudian Bandara Sibisa dan akan ada landasan jet pribadi. Begitu juga dengan dermaga dan tol. Yang terkahir, ameinitas (akomodasi), ini yang sedang dibangun,” papar Menpar.
Untuk Toba Kaldera Resort, kata Arief, akan ditandai dengan grounbreakingnya. Fisiknya glamour camp diprediksi akan selesai enam bulan ke depan atau 20 April 2020. “20 April mendatang akan terjadi dua hal, pertama akan ada Glamp Camping dan Conditional LUDA (Land Use Developmnet Agreement) bersyarat, Conditional LUDA akan menjadi LUDA pada bulan April,” kata Menpar lagi.
Arief menjelaskan, tahun 2020 mendatang pemerintah menganggarkan Rp4 triliun untuk Danau Toba.
“Tahun 2020, semua infrastruktur dan utilitas dasar harus selesai. Jadi gak usah khawatir. Diingatkan kepada bupati, momentum seperti ini belum tentu terulang 10 atau 20 tahun lagi, jangan disia-siakan,” tegas Arief.
Kata Arief, saat dirinya datang terakhir ke Toba Kaldera, anggaran dari Pemerintah itu masih Rp2,02 triliun. “Tapi setelah berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga, anggaran untuk Danau Toba menjadi Rp4 triliun untuk tahun 2020,” ujar Arief lagi.
Dikatakan Arief, di Kemenhub anggarannya Rp1,06 triliun, PUPR Rp2,5 triliun, LHK Rp2,3 miliar, Kemendes Rp17,5 miliar, Bekraf Rp4,8 miliar, Kemenpar Rp409 miliar dan BOPDT Rp103 miliar. “Jadi semua ada anggarannya,” papar Arief.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, dari anggaran sebesar Rp4 triliun untuk pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba tersebut, Rp1,06 triliun disiapkan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi udara, darat, penyeberangan hingga perkeretaapian.
“Toba insiatif luar biasa dapat prioritas dari Kemenhub dapat Rp1,06 triliun. Untuk transportasi udara, Kemenhub menganggarkan Rp70 miliar untuk pengembangan Bandara Sibisa. Pengembangan itu berupa perpanjangan landasan pacu (runway) hingga revitalisasi terminal. Pemerintah juga tengah mengembangkan Bandara Internasional Silangit. Bandara Sibisa ini nanti bisa didarati private jet atau jenis-jenis ATR,” ucap Budi.
Menurut Budi, untuk membangun Sibisa, panjang run way-nya 2.000 meter agar bisa didarati provet jet.
“Jadi jika ada investor memiliki tamu-tamu tidak lagi ke Silangit, tapi bisa ke Sibisa dengan privet jet. Hal itu ditargetkan selesai atu tahun mendatang atau sekitar Desember 2020. Ini juga bisa digunakan ke wisata wisata lain seperti ke Nias, Anambas dan sebagainya. Selain itu, mereka yang tinggal di luar Caldera kita juga siapkan akomodasi, agar mereka bisa melihat Caldera, datang ke sini. Kami siap untuk menyediakan angkutan darat,” papar Budi.
Kemudian, lanjut Budi, Kemenhub akan mengembangkan 12 pelabuhan penyeberangan di sekitar Danau Toba. Di antaranya Pelabuhan Balige, Muara, Ambarita, Ajibata, Simanindo, Tigaras, Sipinggan, Onanrunggu, Onanbaru, Neinggolan, Pakkara, dan Marbuntoruan.
“Kita bangun 12 dermaga, penambahan dua kapal Roro. Saya pikir ini akan masif sekali, Toba akan menjadi danau yang sibuk hubungkan satu tempat dengan yang lain. Nanti terminal akan dihiasi bangunan-bangunan tematik Batak dengan kuliner budaya dan lainnya. Kita targetkan proyek pembangunan tersebut bisa selesai di akhir 2020,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga membangun kapal Pariwisata yang bisa digunakan 500 orang. Diakunya, pihaknya juga ditugaskan untuk mengadakan bus pariwisata yang berkapasitas 100 orang.
“Sehingga kemudahan hilir mudik dari satu tempat ke tempat yang lain, dan merasakan Danau Toba menjadi pariwisata yang tidak ada duanya di dunia. Ini adalah komitmen yang tidak main-main dari Presiden. Kami setiap dua bulan sekali dikumpuli semua, dikontrol untuk melaksanakan pembangunan itu,” jelas Budi.
Ia menambahkan untuk investor, tidak perlu khawatir, karena pemerintah akan mengawal penuh pembangunan Danau Toba. Sebab, secara visioner, pemerintah sangat yakin bahwa Danau Toba benar-benar menjadi Monaco of Asia.
“Untuk investor akan kita kawal, karena kita yakin Danau Toba akan menjadi kekuatan pariwisata yang luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan ini bermakna untuk kita dan membuat Indonesia semakin hebat,” pungkasnya.
Dirut BOPDT, Arie Prasety menjelaskan, kawasan Toba Caldera Resort dengan luas lahan 386,72 Ha tersebut, akan dikembangkan seperti Kawasan Pariwisata Nusadua di Bali. Dengan menggandeng para investor diharapkan pembangunan tersebut dapat selesai pada tahun 2020 mendatang.
“Tahun 2019 ini telah berlangsung pembangunan jalan sepanjang 1,9 Km dengan lebar 18 m di area Tahap-1. Tahun depan akan dilanjutkan sampai dengan selesai dengan total lebih kurang 8,8 Km,” kata Arie.
Arie mengungkapkan, Pemerintah pusat juga telah mulai membangun infrastruktur jalan yang dimulai pada tanggal 12 September 2019 lalu. Di lahan ini, akan membangun hotel berbintang, rumah sakit, gedung pertemuan dan saran olahraga. Seluruhnya, berstandar internasional.
“Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah mendanai pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini tentunya akan menambah confident level para investor dalam menanamkan investasinya dalam mendukung pengembangan Toba Caldera Resort,” jelas Arie.
Sosialisasi rencana pengembangan kawasan Toba Caldera Resort telah dilakukan oleh BOPDT sejak awal tahun 2017. Baik secara formal maupun informal. Terakhir pada tanggal 9 Oktober 2019 BOPDT bersama masyarakat menyelenggaralkan pesta adat Penghormatan Napuran Tiar di The Kaldera, lokasi proyek ini akan dibangun.
“BOPDT berkomitmen untuk selalu melibatkan masyarakat semaksimal mungkin sehingga pembangunan kawasan Toba Caldera Resort dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar,” kata Arie.
Dalam acara peresmian kawasan Toba Caldera Resort, juga ditandatangani perjanjian berinvestasi dalam bentuk Conditional LUDA antara BOPDT dengan enam investor. Nilai investasinya tidak kurang dari Rp2 triliun.
Hal ini merupakan realisasi awal dari perjanjian yang sebelumnya ditandatangani di Bali pada bulan Oktober 2018. Dari 6 investor tersebut, salah satunya yaitu PT. Crystal Land Development akan segera memulai langkah. Yaitu membangun glamorous camping (glamping) berbintang 5 lima di salah satu lokasi di dalam Toba Caldera Resort.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat serta pihak investor yang telah mendukung. Acara hari ini merupakan milestone penting dalam perjalanan pengembangan Destinasi Danau Toba, sesuai dengan visi pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata berkelas internasional,” pungkas Arie. (gus)
file/sumut pos
Sekdakab Langkat, dr Indra Salahudin
Sekdakab Langkat, dr Indra Salahudin file/sumut pos
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Birokrasi model lama yang bertele-tele harus tinggalkan, karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang serba dinamis dan sarat dengan teknologi.
Hal itu disampaikan Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Sekdakab Langkat, dr H. Indra Salahudin, menyampaikan saat memimpin apel gabungan ASN di jajaran Pemkab Langkat, di Halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (14/10). Sebab saat ini, sambung Sekda, seluruh daerah dari mulai pemerintah pusat sampai daerah berlomba-lomba untuk bersaing dalam pemanfaatan teknologi, sebagai salah satu barometer dari reformasi birokrasi.
“Hal ini di perlukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien,” pungkasnya.
Demi mewujudkan hal itu, kata Sekda, selama dua tahun ini Pemkab Langkat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah membangun beberapa aplikasi e-government guna memudahan tugas kedinasan, untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Karena pelaksanaan e-government merupakan salah satu paramater pembangunan yang di diawasi serta di evaluasi oleh KPK-RI dan Kemenpan RB,” sebutnya.
Saat ini, salah satu yang telah dilakukan, terang Sekda, penerapan absensi secara elektronik melalui mesin sidik jari dan aplikasi e-absensi serta e-kinerja, yang menjadi dasar bukti kehadiran serta pemberian tambahan penghasilan pegawai atau (TPP). Tujuannya, untuk menunjang kebutuhan SDM yang handal dan profesional serta disiplin tinggi pada diri para ASN.
Untuk itu, sekda memerintahkan kepada seluruh ASN agar mematuhi aturan disiplin yang telah dibuat tersebut, demi terwujudnya birokrasi profesional yang bersih dan transparan. (bam/han)
IST
PENGHARGAAN: Arifin Saleh, Koordinator Divisi Hukum KPU Binjai (kanan) menerima penghargaan di Medan.
PENGHARGAAN: Arifin Saleh, Koordinator Divisi Hukum KPU Binjai (kanan) menerima penghargaan di Medan.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai meraih 2 penghargaan sekaligus di Medan. Arifin Saleh, Koordinator Divisi Hukum KPU Binjai yang menerima penghargaan tersebut, Senin (14/10).
Kedua penghargaan dimaksud yakni, Peringkat Pertama kategori Transparansi Informasi Pemilu tingkat Sumut dan Peringkat Ketiga Kategori Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu. Sehingga dalam 2019 ini, KPU Binjai sudah meraih 3 penghargaan.
Pertama Jumat (13/9) kemarin, KPU Binjai meraih penghargaan Peringkat Ketiga Berprestasi tingkat Sumut Kategori Elemen Daftar Pemilih Khusus Terlengkap Pemilu 2019. Atas penghargaan ini, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Binjai, Robby Effendi mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan. “Namun sepertinya kerja belum selesai, belum apa-apa,” kata dia saat ditemui di Kantor KPU Binjai.
Menurut dia, sinergi dan soliditas anggota KPU Binjai dengan tim sekretariat akan memudahkan aplikasi program kerja yang telah dilaksanakan. “Berkat arahan pimpinan KPU Sumut dan kerja sama semua teman-teman sekretariat,” ujar dia. Penghargaan ini, sambung dia, akan menjadi motivasi untuk bekerja sungguh-sungguh dan profesional. Mengingat Binjai juga akan menggelar Pilkada 2020. (ted/han)
bambang/sumut pos
DILANTIK: Sebanyak 50 anggota DPRD Deliserdang saat diambil sumpah dan dilantik, Senin (14/10).
DILANTIK: Sebanyak 50 anggota DPRD Deliserdang saat diambil sumpah dan dilantik, Senin (14/10). Bambang/sumut pos
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 50 anggota DPRD Deliserdang periode 2019-2014 diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam, Sohe SH MH di Gedung Dewan, Lubukpakam, Senin (14/10).
Pelantikan tersebut diawali dengan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Deliserdang, Ricky P Nasution dan dihadiri Bupati Ashari Tambunan serta Wabup HMA Yusuf Siregar.
Usai pelantikan, Sekwan DPRD Deliserdang Rahmad mengumumkan Pimpinan Dewan sementara yakni Zaki Sahri (Gerindra) dan Amit Damanik (PDIP).
Zaki Sahri dalam sambutannya mengatakan, pelantikan dewan tersebut merupakan proses lanjutan hasil pemilu 17 April lalu. “Menjadi pimpinan sementara memiliki tanggung jawab yang besar. Kami pimpinan sementara siap memfalisitasi rapat-rapat, memfasilitasi pemilihan pimpinan dewan defenitif,” kata Zaki.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam pidatonya yang disampaikan Bupati Ashari Tambunan menyebutkan, bahwa DPRD dan kepala daerah memiliki posisi yang sejajar meski beda fungsi dan tugasnya.
Gubernur juga berharap anggota dewan dapat membela kepentingan masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan dan bukan untuk kepentingan pribadi.
Selanjutnya, kepada seluruh anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 yang lalu, atas nama Pemerintah, kata Ashari, mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasi terhadap tugas selama ini.
Walaupun pengabdian sebagai anggota dewan telah berakhir, namun kontribusi pengabdian untuk masyarakat tidaklah pernah berhenti, dukungan maupun kritikan secara konstruktif harus senantiasa diberikan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, maupun jalannya pemerintahan.
Adapun anggota DPRD Deliserdang periode 2019-2024 yang dilantik yaitu dari Dapil I Dedi Syahputra (Gerindra), Henry Dumanter Tampubolon (PDIP), Mikail TP Purba (Golkar), T Akhmad Thala’a (Golkar), Bongotan Siburian (Nasdem), M Darwis Batubara (PKS), Bayu Sumantri Agung (PAN), Wastianna Harahap (Demokrat) dan Ir M Darbani Dalimunthe (PBB).
Dapil II H Said Hadi (PKB), Hairul Sani (Gerindra), Agus Tiawan (PDIP), Siswo Adi Suwito (Golkar), H Nusantara Tarigan Silangit (Nasdem), Gunung (Perindo), Hj Saadah Lubis (PPP) dan Imran Obos (PAN). Dapil III Kustomo (Gerindra), Ronaldta Tarigan (PDIP), Thomas Darwin Sembiring (Golkar), Antonius Ginting (Nasdem), H Abdul Rahman (PKS) dan Gambo Tarigan (Demokrat).
Dapil IV Simon Sembiring (Gerindra), Mangandar Marpaung (Gerindra), Antony Napitupulu (PDIP), Joni Hendri (PDIP), Zul Amri (Golkar), Maya Shynta Sianturi (Nasdem), Cece Mohammad Romli (PKS),Wahyu Danin (PAN),Berngap (Hanura) dan Abdul Hakim Keliat (Demokrat). Dapil V Zakky Shahri (Gerindra), Amit Damanik (PDIP), Rahman (Golkar), Legimun (Nasdem), M Adami Sulaeman (PPP) dan dr H Syoufi Rizal Husni (Demokrat). Dapil VI Rakhmadsyah (PKB), Kamaruzzaman (Gerindra), H Maha Dani (Gerindra), Syahminan Nasution (PDIP), Arwindo (Golkar), Dosiraja Simarmata (Nasdem), H Syaiful Tanjung (PKS), Darwis (PKS), Misnan Al Jawi (PPP), Irawan (PAN) dan H Ismayadi (Demokrat).
Usai pelantikan, Bupati Ashari Tambunan dan Wabup HMA Yusuf Siregar didampingi Ketua TP PKK Yunita Ashari dan Wakil Sri Pepeni Yusuf, Kajari Harli Siregar SH MHum, Dandim 0204/DS Letkol Syamsul Arifin dan FKPD lainnya serta anggota DPRD Sumut yaitu Hj Anita Lubis, Wagirin Arman dan Marajaksa.(btr)
solideo/sumut pos
SERAHKAN: Bupati Terkelin Brahmana menyerahkan RHP di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara.
SERAHKAN: Bupati Terkelin Brahmana menyerahkan RHP di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara. solideo/sumut pos
KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana menyatakan, Pemerintah Kabupaten Karo alami peningkatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan (RHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo.
Hal ini dikatakan Terkelin saaat menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, pada Senin (14/10).
“Sesuai data hasil yang diterima terkait Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Sumatera Utara per Juni 2019 triwulan II, telah menyelesaikan 481 rekomendasi dari 686 rekomendasi, dengan presentase 70.12 persen,” ujar Terkelin.
Sedangkan di triwulan III, Pemerintah Kabupaten Karo menyelesaikan 503 rekomendasi dari 686 rekomendasi atau sebesesar 73.32 persen.
Kepala Inspektorat Philemon Arjuna Sembiring Brahmana menegaskan Pemerintah Kabupaten Karo alami kenaikan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sebesar 3,2 persen dari triwulan II hingga triwulan III.
Ditambahkannya, bahwa laporan hasil pemeriksaan ini semua mencakup sejak mulai Tahun Anggaran 2004 sampai Tahun Anggaran 2018.
Kepala Sub Auditorat Sumatera Utara I, BPK Sumatera Utara, Andanu menekankan, agar setiap daerah dapat hasil maksimal perlu adanya dorongan dari kepala daerah kepada setiap inspektorat. Untuk itu, diperlukan komitmen kepala daerah dalam penyelesaian rekomendasi dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.
“Ini cara ampuh jika daerah ingin terlihat progres pencapaian target untuk lebih baik dari semula yang terkena banyak temuan. Hal ini sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi lebih baik lagi. Perlu dukungan penuh kepala daerah dapat mendorong inspektorat , agar apa yang direkomendasikan BPK diselesaikan tepat waktu,” tegasnya.(deo/han)
DIAMBIL SUMPAH: Pengambilan sumpah dan janji kepada anggota DPRD Langkat periode 2019-2024.
DIAMBIL SUMPAH: Pengambilan sumpah dan janji kepada anggota DPRD Langkat periode 2019-2024.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dari 50 anggota DPRD itu, 28 orang diisi anggota dewan baru dan 22 orang merupakan anggota DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019 yang terpilih kembali. Ada 11 partai politik yang terwakili duduk di DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019 yaitu Partai Golkar 10 kursi, Gerindra, PDI.P 7 kursi, PAN, Nasdem, Demokrat 4 kursi, PBB, Perindo, PPP, PKS 3 kursi dan PKB 2 kursi.
Prosesi pengucapan sumpah dan janji ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/603/KPTS/2019 tertanggal 8 Oktober 2019 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Langkat masa jabatan 2019-2024 yang ditandatangani Edy Rahmayadi.
Pada paripurna itu, Sekretaris DPRD Langkat, Drs. Basrah Pardomuan membacakan Pimpinan Sementara DPRD Langkat sesuai surat dari DPD Partai Golkar Langkat yang menunjuk Surialam, SE sebagai Ketua Sementara, dan dari Partai Gerindra Langkat menunjuk Dedek Pradesa, S.Sos.I sebagai Wakil Ketua Sementara.
“Hal ini sesuai aturan, bahwa dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, maka dipimpin oleh pimpinan sementara yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama yakni Partai Golkar 112.845 suara dan kursi terbanyak kedua dari Partai Gerindra 76.874 suara,” jelas Basrah. (bam/han)
fachril/sumut pos
PARAH: Sejumlah warga melintasi ruas Jalan Datuk Rubiah, Rengas Pulau, Medan Marelan yang mengalami rusak parah.
PARAH: Sejumlah warga melintasi ruas Jalan Datuk Rubiah, Rengas Pulau, Medan Marelan yang mengalami rusak parah. Fachril/sumut pos
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Jalan Datuk Rubiah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, yang kerap tergenang air, kini mengalami kerusakan parah. Akibatnya, para pengendara sepeda motor maupun pejalan kaki, kesulitan saat melintas di lokasi tersebut, terutama saat kondisi ruas dan badan jalan tergenang air hujan.
Selain itu, warga khawatir, kondisi ini dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Karena para pengendara sepeda motor kerap menyalip menghindari jalan berlubangn
“Jalan ini sudah lama rusak, karena sering tergenang air hujan. Paritnya juga tidak berfungsi,” ungkap Rusdi, seorang warga sekitar, Senin (14/10).
Menurut Rudi, warga sangat berharap dalam waktu dekat, instansi terkait segera melakukan perbaikan. Sebab kerusakan Jalan Datuk Rubiah tidak hanya terjadi pada titik tertentu, tapi hampir di sepanjang jalan tersebut, mulai dari simpang Jalan M Basir, hingga mengarah ke Jalan Inspeksi.
Jalan Datuk Rubiah merupakan satu ruas jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Medan Marelan dan Medan Labuhan.
Tokoh masyarakat Medan utara, Saharuddin, mengaku kecewa dengan sikap Pemko Medan yang belum serius menangani permasalahan di kawasan Medan utara. Rusaknya Jalan Datuk Rubiah, menjadi satu bentuk kegagalan pemerintah setempat memberikan percepatan pembangunan.
“Kami berharap, dengan adanya wajah baru di DPRD Medan, dapat memprioritaskan anggaran ke Medan utara. Sehingga mampu membenahi infrastruktur, khususnya Jalan Datuk Rubiah,” harapnya. (fac/saz)
BERSAMA: Rollin Shah, putra dari Rahmat Shah, Founder ‘Rahmat’ International Wildlife Museum & Gallery (batik merah), usai menerima penghargaan Anugerah Museum Indonesia 2019 dari Mendikbud Muhadjir Effendy.
BERSAMA: Rollin Shah, putra dari Rahmat Shah, Founder ‘Rahmat’ International Wildlife Museum & Gallery (batik merah), usai menerima penghargaan Anugerah Museum Indonesia 2019 dari Mendikbud Muhadjir Effendy.
Rahmat International Wildlife Museum dan Gallery, ditetapkan sebagai juara umum dalam ajang Penganugerahan Museum Indonesia 2019.
Penghargaan tersebut diberikan langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, pada puncak peringatan Hari Museum Indonesia 2019 di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu (12/10) lalu.
Founder ‘Rahmat’ International Wildlife Museum & Gallery, Rahmat Shah, mengucapkan terima kasih atas penganugerahan tersebut.
“Penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk selalu meningkatkan dan memajukan Rahmat Museum, sekaligus menjadi semangat untuk seluruh Tim ‘Rahmat’ International Wildlife Museum & Galleryn
dalam memajukan program museum, agar lebih baik dan lebih berinovasi lagi ke depannya. Dengan program-program yang tetap fokus kepada konservasi dan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat luas,” tutur Rahmat.
Rahmat juga berharap, semoga kegiatan ‘Anugerah Museum’ dapat terus dilaksanakan, agar memacu museum-museum yang ada di Indonesia, untuk melakukan pertumbuhan terus menerus, sehingga menjadi yang terbaik.
Manager Rahmat Gallery, Nelly menambahkan, saat ini lembaga konservasi yang terletak di Jalan S Parman Medan ini, memiliki koleksi sebanyak 2.600 spesies. Ditambah sejumlah program yang rutin dilaksanakan, seperti animal lover, presentasi taxidermy, goes to mall, dan sedekah Jumat.
“Ini kami lakukan sebagai bentuk konkret kepedulian terhadap perkembangan museum. Kiranya doa dari seluruh masyarakat Sumut, untuk kemajuan ‘Rahmat’ International Wildlife Museum dan Gallery, sehingga kami dapat berinovasi lagi, dengan program yang lebih baik dan menarik, sesuai visi dan misi museum kami,” katanya.
Adapun sejumlah penerima Anugerah Museum 2019, yakni juara umum diraih ‘Rahmat’ International Wildlife Museum and Gallery, Medan. Museum dengan pengelolaan terbaik, diraih Museum Benteng Vredeburgh, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Program publik terbaik, diraih Museum Tubuh The Bagong Adventure, Malang. Pemanfaatan program museum bagi edukasi terbaik, diraih Museum Satwa Jatim Park 2, Malang. Dan pemanfaatan nilai ekonomi bagi masyarakat terbaik, diraih Museum Manusia Purba Sangiran, Sragen. (rel/prn/saz)
REKAM DATA: Seorang warga saat melakukan perekaman data e-KTP di Kantor Disdukcapil Kota Medan, belum lama ini.
REKAM DATA: Seorang warga saat melakukan perekaman data e-KTP di Kantor Disdukcapil Kota Medan, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, hingga saat ini telah mencetak lebih dari 1,7 juta e-KTP. Jumlah itupun disebut terus bertambah dari waktu ke waktu.
“Sejauh ini kami sudah mengeluarkan lebih dari 1,7 juta e-KTP untuk masyarakat di Medan. Itu hanya untuk yang sudah mendapatkan fisik e-KTP, belum termasuk jumlah yang sudah rekam data tapi belum dapat fisik e-KTP-nyan
Atau baru mendapatkan dokumen kependudukan berupa surat keterangan (suket),” ungkap Kepala Disdukcapil Kota Medan Zulkarnain, Senin (14/10).
Ditanya mengenai berapa banyak yang sudah melakukan perekaman data e-KTP, Zulkarnain menyebutkan, belum mendapatkan data terbaru. Karena data yang terus berubah dari hari ke hari. “Yang sudah melakukan perekaman data, sangat banyak.
Tapi belum bisa di-publish, karena datanya belum akurat. Karena apa? Karena memang data itu berubah terus dari waktu ke waktu. Ada yang sudah pindah dari Medan, ada yang baru saja memasuki usia 17 tahun, dan banyak faktor lainnya,” bebernya.
Pun begitu, Zulkarnain menyebutkan, masih ada saja masyarakat yang belum melakukan perekaman data e-KTP. Meskipun mayoritas yang belum melakukan rekam data itu adalah mereka yang baru saja memasuki usia 17 tahun ke atas, atau sebagai penduduk yang baru berhak mendapatkan identitas diri, atau dokumen kependudukan berupa KTP.
“Kalau yang belum ya ada saja, karena setiap hari yang baru memasuki usia 17 tahun kan terus bertambah. Mayoritas yang belum melakukan perekamanan data itu, ya anak yang baru memasuki 17 tahun. Tapi yang usianya di atas itu (17 tahun) juga ada,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya, pihak Disdukcapil Kota Medan terus mengimbau, agar seluruh masyarakat Kota Medan, baik yang baru saja memasuki usia 17 tahun ataupun yang sudah lebih dari 17 tahun, untuk segera melakukan perekaman data e-KTP, sebagai bentuk dokumen kependudukannya yang sah di mata hukum. “Kami terus mengimbau masyarakat Medan untuk segera melakukan perekaman data e-KTP.
Jangan mengurus setelah ada keperluan, tapi uruslah dari sekarang atau dari jauh-jauh hari. Sebab, dokumen kependudukan itu sangat penting sebagai identitas sah di mata hukum. Terkait nantinya akan mendapatkan fisik e-KTP-nya langsung atau masih berupa Suket, itu bukan masalah. Sebab negara melalui MK (Mahkamah Konstitusi), telah menetapkan, Suket punya kekuatan hukum yang sama dengan fisik e-KTP,” pungkas Zulkarnain. (map/saz)
