MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi disarankan segera memerintahkan seluruh jajaran untuk melokalisasi wabah difteri yang terjadi di wilayah Sumut. Hal ini penting dilakukan supaya jumlah pengidap penyakit tersebut tidak semakin bertambah.

“Kami pikir sebagai DPRD provinsi, kami mesti mengimbau gubernur segera memerintahkan seluruh jajaran atas kasus difteri yang baru-baru ini terjadi. Untuk segera melokalisasi wabah penyakit ini sehingga jumlah korban tidak bertambah,” ujar Anggota DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar menjawab Sumut Pos, Jumat (27/9), menyikapi bahwa Sumut masih endemis difteri.

Dalam hal ini menurutnya Dinas Kesehatan Sumut harus menjadi instansi terdepan, berkoordinasi dengan instansi terkait di seluruh kabupaten/kota se Sumut. Sehingga dengan demikian, wabah penyakit tersebut tidak semakin meluas penyebarannya.

“Masyarakat kabupaten/kota di Sumut adalah masyarakat Sumut juga. Bedanya Sumut tidak punya wilayah hanya garis koordinasi. Inilah yang mesti disinergikan sehingga penyakit difteri tidak semakin meluas menjangkit rakyat Sumut. Kami kira himbauan ini perlu menjadi atensi bagi gubernur dan pihak Pemprovsu.

Jika ada kabupaten dan kota terkait yang warganya terjangkit penyakit ini, maka sebaiknya segera disterilkan dengan cara lokalisasi lalu ditangani pihak-pihak berkompeten,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut itu.

Diketahui, tiga mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) asal Malaysia diduga terserang bakteri difteri. Akibatnya, dari ketiga mahasiswi tersebut satu di antaranya meninggal dunia yaitu Nurul Arifah Ahmad Ali (20) yang sempat dirawat di RSUP Haji Adam Malik. Sedangkan dua orang lagi berinisial LW (21) dan U (21) yang merupakan teman satu kos Nurul, hingga kini masih dirawat intensif.

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Kesehatan sudah melakukan langkah dan upaya tindak lanjut. Dinkes Sumut berkerja sama dengan tim Dinas Kesehatan Kota Medan, FK USU, RS USU dan RSUP H Adam Malik, telah melakukan penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) pada 22–25 September 2019 dengan melakukan tindakan antara lain; pengambilan specimen pada kontak erat di RSU HAM sebanyak 17 orang, dan kontak erat di FK USU dan RS USU sebanyak 107 orang;

Melakukan respon pemberian imunisasi pada KLB pada kotak erat dan teman kuliah sebanyak 774 orang, dengan rincian di FK USU sebanyak 325 orang, di RS USU sebanyak 310 orang, dan di tempat kos-kosan 139 orang; Spesimen suspek dan kontak erat sudah dikirim ke laboratorium Litbangkes Kementerian

Kesehatan RI, pada 23 September 2019 dan 24 September 2019; Monitoring dan evaluasi kasus suspek difteri, yaitu memberikan kekebalan komunitas yang optimal untuk mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) mencapai

minimal 95%, sejak mulai dini, antara lain pemberian imunisasi (a) anak usia 0-11 bulan menggunakan vaksin DPT-HB-Hib, (b) anak usia 12-24 bulan menggunakan vaksin DPT-HB-Hib, (c) anak usia 5-7 tahun menggunakan vaksin DT, (d) anak usia lebih 7 tahun menggunakan vaksin Td.

“Edukasi tentang difteri kepada masyarakat, pengenal tanda awal difteri, segera ke pelayanan kesehatan bila ada tanda dan gejala nyeri tenggorok dan menggunakan masker, melakukan kebersihan diri yaitu mencuci tangan bagi setiap yang mengunjungi kasus/pasien maupun keluarga, dan keluarga pasien disarankan berkonsultasi kepada petugas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi difteri di pelayanan kesehatan, dan jelaskan pentingnya imunisasi rutin lengkap untuk mencegah difteri dan mencegah PD3I,” papar Kadinkes Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan.

Menurut pihaknya, pencabutan status KLB (Kejadian Luar Biasa) difteri dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria jika wilayah tidak ditemukan lagi kasus difteri selama empat minggu sejak timbulnya gejala kasus terakhir dengan pertimbangan, masa penularan terpanjang selama 4 minggu.

Alwi mengungkapkan kasus penyakit difteri ternyata bukan hal yang baru khususnya di Sumut dan umumnya di Indonesia. Sebab, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium ini sudah terjadi setiap tahunnya. “Misalnya, tahun 2018 ada 17 kasus sedangkan tahun ini ada 12 kasus (Januari-September),” ujarnya.

Diutarakan Alwi, endemis difteri bukan hanya di Sumut saja tetapi juga di Indonesia. Menurutnya, karena tidak cukup serius terhadap wabah penyakit tersebut. “Padahal, difteri ini bisa dicegah dengan imunisasi. Namun, imunisasi ini menjadi persoalan di masyarakat kita lantaran ada kelompok yang menolak itu. Jadi, inilah akibatnya sehingga kita menjadi endemis, dan ini akan terus terjadi,” pungkasnya. (prn/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution, MSi meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan dan seluruh Perusahaan Jasa Konstruksi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan serius membangun infrastruktur. Sebab, saat ini masih banyak ditemukan kualitas pekerjaan proyek tidak maksimal, seperti pembangunan drainase yang tidak dilengkapi dengan saluran inletn

Demikian hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Medan ketika membuka sosialisasi Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang digelar Dinas PU Kota Medan di Hotel Swiss-Bellin jalan Gajah Mada, Jumat (27/09).

Di hadapan yang hadir, di antaranya Kadis PU, Isa Anshari dan narasumber, Andar Lumban Raja, serta para Kepala Bidang Dinas PU, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa Anggaran yang di alokasikan APBD Kota Medan untuk Infrastruktur sangat besar, akan tetapi hal tersebut tidak di barengi pembangunan Infrastruktur yang berkualitas baik.

“Melalui pertemuan ini saya meminta agar Dinas PU dan Seluruh Perusahaan Jasa Konstruksi serius dalam mengerjakan proyek pembangunan Infrastruktur. Saya melihat banyak jalan yang sudah di cor beton belum sampai dua tahun sudah terkelupas, belum lagi permasalahan pembangunan drainase yang tidak disediakan lubang inlet, bagaimana air mau masuk ke saluran drainase jika lubang inlet tidak ada. Ayo kita ubah sistem kerja kita agar masyarakat Kota Medan dapat merasakan manfaat dari Pembangunan,” tegas Wakil Wali Kota Medan.

Menurut Wakil Wali Kota, dirinya dapat melihat kurangnya kualitas pembangunan infrastruktur karena sangat mengerti akan hal itu. oleh karena itu melalui pertemuan Sosialisasi Undang-undang tentang Jasa Konstruksi ini kita tingkatkan ilmu dan pengetahuan agar dalam bekerja dapat maksimal dan hasil kerja juga memiliki kualitas yang bagus.

“Semoga dengan sosialisasi ini para pelaku jasa konstruksi dapat menghasilkan pekerjaan konstruksi berkualitas terbaik dari awal pekerjaan sampai diserahterimakan pekerjaan tersebut. Artinya setiap pekerjaan benar- benar sesuai dengan standar dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang konstruksi,” ujar Wakil Wali Kota Medan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kontruksi Dinas PU, Meidiansyah ST melaporkan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan peraturan baru di bidang konstruksi dan mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

“Sosialisasi yang digelar selama satu hari ini diikuti oleh Seluruh Badan Usaha bidang konstruksi, Unit Layanan Pengadaan Pemko Medan, dan BPJS Ketenagakerjaan, pungkasnya. (map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS,CO – Angkutan masal (transportasi publik) berbasis jalan melalui skema pembelian layanan, yakni BTS (Buy the Services), bakal hadir di Kota Medan, Sumatra Utara, persisnya pada awal 2020. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dan Dinas Perhubungan Kota Medan, sudah memastikan implementasi program ini. Untungnya nanti, setiap penumpang tidak dikenakan tarif alias gratis.

Selain gratis, penumpangnya juga nantinya dimanjakan dengan bus baru tipe besar dan sedang yang dilengkapi fasilitas seperti AC, kursi yang bagus dan space yang nyaman serta supir yang berstandardisasi.

Hal itu terungkap dalam pembahasan optimlisasi layanan angkutan umum di kawasan Mebidang, yang dipimpin Kepala Subdit Angkutan Perkotaan, Ditjen Perhubungan Darat, Direktorat Angkutan Jalan, Kemenhub, Wahyu Hapsoro, di Hotel Cambridge, Jalan S Parman, Medan, Jumat (27/9).

Nantinya angkutan masal BTS melayani di 8 koridor, yakni Terminal Pinang Baris-Lapangan Merdeka, Terminal Amplas-Lapangan Merdeka, Belawan-Lapangan Merdeka, Terminal Pinang Baris-Terminal Amplas.

Kemudian koridor Terminal Pinang Baris-Simpang Letda Sujono/Jalan Aksara, Medan Tuntungan-Lapangan Merdeka, Tembung-Lapangan Merdeka dan Deli Tua-Lapangan Merdeka. Namun untuk tahap awal, nantinya hanya melayani beberapa rute saja.

Wahyu Hapsoro mengatakan, selain Medan, angkutan masal juga akan diterapkan di 5 kota lainnya, di antaranya Denpasar, Solo, Surabaya, dan Gorontalo. Dipilihnya Kota Medan, karena masih kurang memadainya ketersediaan angkutan masal, di samping kesiapan Kota Medan itu sendiri dinilai siap merealisasikannya.

“Angkutan masal BTS ini kita hadirkan menambah pilihan angkutan masal bagi masyarakat untuk semakin mempermudah mendapatkan layanan transportasi publik yang mudah dan nyaman,” sebutnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar, mengatakan, kesiapan pihaknya mendukung, melaksanakan dan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan untuk merealisasikan angkutan massal BTS itu.

Iswar mengatakan, rencana angkutan massal BTS di Kota Medan awalnya direncanakan terealisasi 4 tahun mendatang.

“Namun karena komitmen Kemenhub dan dukungan senior-senior kita di sana dan dukungan semua pihak juga, mudah-mudahan jadi bisa terealisasi awal tahun 2020,” sebutnya.

Hadir juga Staf Ahli Kemenhub, Tatan, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumut, Putu Sumarjaya, mewakili Bappeda Sumut, Dishub Sumut, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut, Haposan Siallagan, Sekretaria Organda Medan, Jaya Sinaga, dan lainnya. (bbs/map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumut menggelar kegiatan Belanja Bareng Yatim (BBY), Sabtu (22/9). Dalam rangka Muharam Ceria, sebanyak 80 adik–adik yatim dan duafa mendapat kesempatan untuk berbelanja kebutuhan mereka di Transmart Carrefour, Plaza Medan Fair.

Kepala IZI Perwakilan Sumut Muhammad Iqbal Farizi mengungkapkan rasa syukurnya dapat membersamai adik-adik yatim dhuafa untuk berbelanja.

“Kita bersyukur di hari yang berbahagia ini bisa memberikan keceriaan kepada mereka untuk membeli barang kebutuhan di event Muharam ini,” ungkap Iqbal.

Penerima manfaat program ini merupakan adik-adik yatim dari berbagai daerah, di antaranya dari Kampung Bina Mualaf IZI di Desa Kuala Dekah, Kecamatan Sibirubiru, Deliserdang. Sebanyak 30 yatim duafa berangkat dari Sibirubiru untuk mengikuti program ini.

Antonius Sembiring selaku penanggung jawab rombongan dari Desa Kuala Dekah mengucapkan terima kasih kepada IZI atas dilaksanakannya acara ini.

“Ada rasa haru ketika melihat kegembiraan di wajah-wajah mereka, semoga ini bisa memberikan mereka semangat untuk giat belajar,” tutur Antonius.

Acara dibuka dengan Tilawah Quran dan sajian dongeng dari Kampung Dongeng Medan. Kak Indri dari Kado Medan sukses memukau adik-adik yang tampak antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan.

Setiap penerima manfaat mendapatkan voucer Rp 200.000 untuk kemudian dibelanjakan barang kebutuhan dibantu kakak pendamping.

Lebih jauh Iqbal kembali menambahkan, semoga keberadaan IZI di Sumut dapat dirasakan manfaatnya oleh adik-adik yatim dan duafa. Terutama, dalam kebutuhan pendidikan di mana IZI punya ragam program di bidang tersebut. Iqbal berharap, dengan bantuan ini menjadikan mereka semangat dalam belajar, sehingga mereka punya masa depan yang cemerlang.

“Perlu diketahui bersama, selama ini paket bantuan peralatan sekolah yang diberikan oleh IZI bersifat paket. Dan istimewanya di program ini, adik-adik yatim dan duafa dapat memilih langsung berbagai kebutuhan perlengkapan sekolah mereka sesuai kebutuhan dan keinginan mereka masing-masing,” pungkas Iqbal. (rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Alas hak reklame di Jalan Krakatau Simpang Jalan KH Syekh Abdul Wahab Rokan Kelurahan Glugur Darat II, Medan Timur dipertanyakan. Sebab, alas hak reklame milik PT Intermedia Saka Neto tersebut, disebut-sebut tanpa diketahui di hadapan notaris.

Dalam Pasal 5 Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 38/2014 pada poin 4 huruf d disebutkan, bahwasanya persyaratan izin reklame melampirkan fotokopi surat perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya disertai fotokopi alas hak yang dilegalisir instansi berwenang (bila letak penyelenggaraan reklame di atas tanah/bangunan milik perorangan/swasta).

Instansi berwenang itu adalah notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang (UU) Nomor 2/2004, bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut.

“Perjanjian sewa-menyewa yang dibuat perusahaan tersebut (PT Intermedia Saka Neto) diduga dilakukan di bawah tangan. Artinya, bukan dilakukan di hadapan notaris sebagai pejabat berwenang. Padahal, sesuai persyaratan harus dilakukan di hadapan notaris (sesuai Pasal 5 Perwal Nomor 38/2014),” ujar Rapioman Siregar, selaku Koordinator Lembaga Studi dan Kajian Independen Sosial Sumut kepada Sumut Pos, Kamis (26/9).

Dijelaskan dia, menurut Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomor 775 K/Sip/1971, tanggal 6 Oktober 1971 bahwa kekuatan pembuktian surat di bawah tangan lemah dan belum sempurna. Oleh karena itu, surat perjanjian sewa-menyewa yang dijadikan permohonan PT Intermedia Saka Neto untuk mengurus izin reklame di Jalan Krakatau Simpang Jalan KH Syekh Abdul Wahab Rokan tak sesuai prosedur. “Dinas Perizinan Terpadu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP) Medan harus jeli dan teliti dalam menerbitkan izin reklame. Tak hanya itu, segera cabut izin reklame tersebut dan juga reklamenya dibongkar,” tegasnya.

Oleh karena prosedur pengajuan izin diduga tak seusai prosedur atau bermasalah, sambung dia, maka diminta dengan tegas kepada dinas terkait harus mencabut izin reklame di Jalan Krakatau Simpang Jalan KH Syekh Abdul Wahab Rokan. “Pemberian izin reklame kepada perusahaan periklanan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Selain itu, bersikap adil dan profesional,” cetusnya.

Sementara, Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup DPMPTSP Medan, Jhon E Lase mengakui bahwa persyaratan pengajuan reklame berupa fotokopi surat perjanjian sewa-menyewa bukan hanya dilegalisir saja tetapi di hadapan notaris. Disinggung mengenai persyaratan izin reklame yang diajukan PT Intermedia Saka Neto di Jalan Krakatau Simpang Jalan KH Syekh Abdul Wahab Rokan Kelurahan Glugur Darat II, Medan Timur, Jhon E Lase langsung terkejut. “Enggak ah, kok bisa tahu,” ujarnya ketika dikonfirmasi via seluler.

Jhon mengaku surat perjanjian sewa-menyewa tersebut dilakukan di hadapan notaris. “Seingatku ada itu (di hadapan notaris), enggak mungkin enggak ada itu,” akunya.

Namun, Jhon mengaku akan mengecek kembali pengajuan izin reklame perusahaan tersebut. “Kalau izinnya sebelum Perwal Nomor 17/2019, saya kurang tahu dan saya cek dulu. Sebab, kalau untuk izin berdasarkan perwal tersebut maka tidak menjadi persyaratan perjanjian di hadapan notaris. Justru, sertifikat tanahnya yang menjadi persyaratan. Tapi, kalau izin reklame yang ini seingat saya enggak ada masalah,” tukasnya.

Sebelumnya, reklame di Jalan Krakatau Simpang Jalan KH Syekh Abdul Wahab Rokan Kelurahan Glugur Darat II, Medan Timur tersebut diduga menyalahi. Sesuai izin yang diterbitkan mulai berlaku tanggal 9 September dan berakhir 7 September 2020, ukurannya 2×8 meter persegi. Akan tetapi, di lapangan diduga terjadi perubahan ukuran.

“Ukuran reklame dalam izinnya tertera 2×8 meter persegi, dengan ketinggian 12 meter di atas persil. Akan tetapi, di lapangan ternyata reklame tersebut tidak sesuai karena ukurannya 3×7 meter persegi,” bebernya. (ris/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program jaminan sosial merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada masyarakatnya yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Di Indonesia, BPJS adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana untuk program jaminan sosial ini.

Demikian disampaikan Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Khairul Syahnan saat membuka Rapat Kerjasama Operasional (KSO) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dengan PD Pasar Kota Medan tentang Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pedagangang pasar di wilayah Kota Medan di Hotel Adimulia, Kamis (26/9).

Di dampingi Kadis Ketenagakerjaan Hannalore Simanjuntak, Asisten Ekbang mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 kepentingan dan hak normatif yang diberikan, yaitu mencakup program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

“Selain 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan juga turut memberikan manfaat tambahan bagi peserta dan keluarganya, yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan para pekerja dan keluarganya. Sayangnya, masih banyak yang belum mengetahui seluruh manfaat dari bpjs ketenagakerjaan ini,” kata Asisten Ekbang.

Selanjutnya, mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) tersebut mengungkapkan Kso ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman tentang manfaat program BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pegawai di lingkungan PD Pasar Kota Medan dan untuk memberikan pelayanan optimal kepada seluruh tenaga kerja termasuk tenaga honorer maupun tenaga kontrak dan para pedagang di lingkungan PD Pasar Kota Medan.

“Adanya kepastian perlindungan atas risiko sosial yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua, tentu akan memberikan rasa nyaman di kalangan pegawai dan juga bagi pedagang pasar di wilayah kerja PD Pasar Kota Medan,” ungkap Syahnan.

Lanjut Syahnan, hal ini, sesuai dengan amanah Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) dan Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2015 mengenai kewajiban setiap orang yang bekerja untuk menjadi peserta BPJS.

Mengakhiri sambutan hari ini, Syahnan berharap kerja sama operasional antara BPJS Ketenagakerjaan dan PD Pasar Kota Medan ini akan bisa terjalin secara harmonis. Sehingga ke depannya, BPJS Ketenagakerjaan akan terus meningkatkan mutu layanannya sehingga masyarakat akan dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari berbagai inovasi layanan itu.

“Dengan demikian, maka para pegawai dan juga bagi pedagang pasar di wilayah kerja PD Lasar Kota Medan akan tenang menjalani profesinya dan mampu lebih meningkatkan lagi produktivitasnya,” harapnya. Sebelumnya, Kepala Kantor Cabang Medan Kota Syahrial mengatakan, para pedagang maupun tukang parkir dan yang lainnya haruslah berhak mendapatkan perlindungan sebaik mungkin dengan menjadikan mereka peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. “Beberapa hari yang lalu kami telah melakukan audiensi dengan Pemko Medan dan disambut sangat baik atas kegiatan ini. Sehingga kami mengadakan rapat untuk lebih memperdalam pembahasan mengenai kerjasama ini,” ujar Syahrial. (map/azw)