MEDAN, SUMUTPOS.CO – GELOMBANG penolakan Rancangan Undang Undang (RUU) Pertahanan di Kota Medan, kembali berlanjut, Kamis (26/9). Gedung DPRD Sumut kembali menjadi tujuan sasaran aksi yang kali ini dilakukan ratusan massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan dan Sumut.

Mereka menuntut agar pemerintah menolak RUU Pertanahan tersebut karena dinilai tidak berpihak dan menindas rakyat serta akan menguntungkan pihak pemodal. Dalam orasinya, Koordinator Aksi GMNI, Yunan Habibie, mengatakan, jika RUU Pertanahan nantinya disahkan maka hal itu akan sangat merugikan masyarakat kecil, dan regulasi tersebut cenderung berpihak kepada para pemodal untuk semakin meluaskan kepemilikan lahan.

“Keberpihakan nyata dalam ketentuan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dapat diperpanjang sampai 90 tahun, hal ini menjadi bukti bahwa sahnya RUU Pertanahan 2019 berwatak neoliberalisme yang apabila diterapkan akan memperburuk masalah struktur penguasaan tanah,” ujarnya.

Tidak sampai di situ saja, apabila disahkan RUU Pertanahan juga dikhawatirkan memperbesar konflik agraria struktural yang melibatkan klaim masyarakat dengan badan usaha raksasa yang telah memeroleh legalitas dalam menjalankan aktivitasnya. “Legalitas ini tentu diperoleh melalui Undang undang pertanahan, dalam hal ini RUU Pertanahan apabila ditetapkan,” sambung dia.

RUU Pertanahan jika disahkan, hemat mereka juga akan memperbesar peluang korupsi. Mengingat salah satu poin disebutkan akan memberikan kewenangan kepada Kementerian ATR/BPN dalam hal pengelolaan tanah. “Kewenangan ini tentu akan membuka luas korupsi dalam menjalankan tugasnya yang lagi-lagi berpihak pada pemodal dan kelompok kapitalis. Jadi pada intinya UU Pertanahan 2019 tidak sesuai dengan ideologi Pancasila serta bertentangan dengan cita-cita reformasi agraria,” katanya.

Aksi mahasiswa tersebut ditanggapi Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan Rudi Haryanto. Rudi mengatakan, apa yang disampaikan mahasiswa tersebut akan ditampung dan dibahas dengan anggota DPRD Sumut lainnya. “Ini kita tampung dulu, nanti didiskusikan lebih lanjut,” katanya.

Mahasiswa Langkat Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK

Unjuk rasa juga digelar ratusan mahasiswa di Kabupaten Langkat. Mereka menggelar aksi di depan gedung DPRD Langkat, Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Kamis (26/9) sekitar pukul 10.00 WIB.

Aksi mahasiswa ini terbagi dua gelombang. Gelombang pertama, dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Jam’iyah Mahmudiyah (STAI JM) Tanjungpura dan gelombang kedua dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dalam tuntutannya, mereka ingin pemerintah segera menolak RUU KUHP dan pengesaha Undang-undang KPK yang baru. Karena hal ini dinilai sangat merugikan masyarakat dan melemahkan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Sempat terjadi ketegangan antara KBO Intelkam Polres Langkat Iptu Kurnut Ginting dengan mahasiswa dari HMI Kabupaten Langkat. Saat itu, Iptu Kurnut Ginting menanyakan izin menggelar unjuk rasa. “Tunggu dulu adik-adik mahasiswa, bukan kami ingin menghalangi. Tapi kami hanya ingin melihat izin kalian. Mana izin kalian menggelar aksi?” tanya Kurnut Ginting.

Pertanyaan itu ternyata tidak diindahkan mahasiswa. Mereka terus bergerak dan langsung merangsek menuju gedung DPRD Langkat. “Izinnya mana? Kita hanya menanyakan ijin adik-adik saja. Masak hari Rabu meminta izin, langsung Kamis mau bergerak. Marilah sama-sama patuhi undang-undang,” kata Iptu Kurnut Ginting lagi.

Fahrizal, selaku Ketua Umum HMI Kabupaten Langkat mengatakan, mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi. “Tolong hargai kami dan jangan halangi kami pak,” kata Fahrizal sembari meminta agar rekan-rekannya tetap satu komando.

Sampai di gedung DPRD Langkat, mereka langsung bergabung dengan mahasiswa STAI JM Tanjungpura yang sudah tiba lebih dulu. Mereka pun langsung melakukan orasi yang intinya menolak pengesahan revisi UU KUHP dan meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu UU KPK.

“Kami juga menolak pengesahan revisi UU pertanahan dan menuntut pertanggungjawaban perusahaan dalam kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan dan Sumatera. Selain itu, kami mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan aparat negara terhadap mahasiswa dan meminta agar Kapolres Langkat, untuk segera mendesak Kapoldasu membebaskan mahasiswa yang ditahan,” teriak Fahrizal.

Sayang, tak satu pun anggota dewan menemui mereka. Akhirnya, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Langkat, Basrah Pandapotan menemui mahasiswa. (prn/bam)

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan 40 orang sebagai tersangka, terkait kerusuhan dalam unjuk rasa penolakan Rancangan Undang Undang (RUU) KPK di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (24/9) lalu. Sedangkan 15 orang lainnya dipulangkan kepada keluarganya masing-masing.

KEPALA Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, penetapan status 40 tersangka tersebut dilakukan dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara. Ke-40 orang itu merupakan 38 mahasiswa dan 2 bukan mahasiswa. Namun, Tatan tak menyebutkan secara detail identitas para tersangka.

“Dari 55 orang yang diamankan, ditambah satu orang (terduga teroris), ada 40 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan 15 orang lagi sudah dipulangkan tadi malam (Rabu, 25/9) karena tidak terbukti dan hanya sebagai saksi,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja saat diwawancarai di Mapoldasu, Kamis (26/9).

Disebutkan Tatan, 15 orang yang dipulangkan diantaranya 13 mahasiswa dan 2 bukan mahasiswa (alumni, warga sipil). Disinggung berasal dari perguruan tinggi mana saja dan identitasnya, lagi-lagi Tatan tak menyebutkannya.

“Masing-masing tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Jadi, kita terapkan Pasal 200 ayat 1 e (pengerusakan) subsider Pasal 160 (penghasutan melakukan kekerasan di muka umum), 170 (penganiayaan) KUHPidana dan primer Pasal 214 subsider Pasal 212 subsider Pasal 213 (kekerasan terhadap pejabat negara), 218 KUHPidana,” sebutnya.

Terkait anggota polisi yang diduga melakukan penganiayaan, Tatan mengaku penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah bertambah jumlah personel yang diperiksa. “Sejauh ini sudah 15 oknum anggota yang diperiksa, bahkan 5 di antaranya sudah berurusan dengan Propam,” akunya.

Dia menambahkan, penyidik masih terus menggali dan melakukan pengembangan untuk mencari bukti anggota lainnya yang melakukan tindakan di luar prosedur. “Masih terus kita dalami,” tandasnya.

Sebelumnya, Polda Sumut mengamankan 56 orang yang diduga terlibat aksi kerusuhan saat unjuk rasa tersebut. Dari jumlah itu, diantaranya 51 mahasiswa, 4 bukan mahasiswa dan 1 terduga teroris berinisial RSL, anggota jaringan teroris JAD.

Mahasiswa yang berunjuk rasa tersebut berasal dari Universitas Panca Budi, STMIK Triguna Darma, USU, UINSU, UISU, UMA, Unimal (Lhokseumawe), Universitas Potensi Utama, Politeknik Negeri Medan, PTKI, Akademi Pariwisata dan Universitas Harapan.

Aksi Besar-besaran

Sementara, berdasarkan informasi yang beredar luas melalui pesan WhatsApp berantai, hari ini (27/9), ribuan mahasiswa akan kembari turun ke jalan untuk melakukan aksi besar-besaran di sejumlah titik di Kota Medan, terutama di depan Mapolda Sumut. Dalam pesan WhatsApp tersebut, tertulis ajakan kepada seluruh pengurus atau cabang komisariat untuk melakukan aksi dengan titik kumpul di Gedung DPRD Sumut menuju Mapolda Sumut, Jumat (27/9) pagi sekira pukul 10.00 WIB.

Menanggapi rencana tersebut, Kabid Humas Poldasu, Kombes Tatan Dirsan Atmaja, mengatakan, pihaknya siap mengamankan aksi mahasiswa di Sumut tersebut. “Kita sudah siapkan personel untuk pengamanan itu,” katanya.

Namun ketika ditanya, apakah Polda Sumut sudah menerima pemberitahuan perihal aksi massa yang akan turun ke jalan, Kombes Tatan mengaku masih akan mengeceknya. Mantan Wakapolrestabes Medan ini juga tidak menjelaskan secara rinci jumlah personel yang akan diturunkan untuk pengamanan demo tersebut. “Belum kita cek. Kalau jumlah personel, akan kita sesuaikan,” tutupnya.

Sebelumnya, Kasubdit Penmas Poldasu AKBP MP Nainggolan mengimbau agar massa aksi untuk tidak bertindak anarkis. “Imbauan kami, silahkan menyampaikan aspirasinya, tapi ikuti aturan main. Jangan mengganggu ketertiban umum dan jangan membatasi hak-hak orang lain,’’ tegas MP Nainggolan.

UINSU Bertemu Perwakilan Poldasu

Menyikapi adanya mahasiswa Unibersitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) pihak rektorat langsung menemui perwakilan Polda Sumut membahas tentang adanya mahasiswa UINSU yang diamankan saat aksi yang berakhir bentrok di DPRD Sumut, Selasa (24/9) lalu.

“Ada beberapa mahasiswa kita yang dilakukan pemeriksaan oleh Polda Sumut. Pagi tadi (kemarin, red), kita sudah bertemu langsung dengan perwakilan Polda Sumut untuk mendapatkan solusi,” ungkap Kasubbag Humas dan Informasi UINSU, Yuni Salma kepada Sumut Pos, Kamis (26/9) siang.

Bahkan kata Yuni, mereka juga sudah berkomunikasi langsung dengan mahasiswa UINSU yang diamankan di Polda Sumut. “Kita akan terus berupaya mencari solusi untuk anak-anak kita, agar tidak memberatkan,” kata Yuni.

Disinggung berapa jumlah mahasiswa UINSU yang diamankan saat kerusuhan tersebut, Yuni mengaku belum mendapatkan data secara detail jumlah dan nama-nama mahasiswa tersebut. “Kalau jumlah belum dikonfirmasi berapa jumlahnya. Yang pasti, ada anak-anak kita dimintai keterangan. Kemudian, belum ada kita bicarakan sampai di situ (tindak pidananya),” jelas Yuni.

Menyikapi kejadian itu, pihak Rektorat UINSU mengimbau seluruh mahasiswanya agar melakukan unjuk rasa dengan tertib, aman, dan damai. Kemudian, tidak melakukan tindakan anarkis. “Ini masih terus berkoordinasi untuk memastikan, apa langkah yang kita ambil. Upaya terbaik untuk semua itu,” pungkas Yuni.

Senada, Kepala Humas Universitas Sumatera Utara (USU), Elvi Sumanti juga mengakui ada sejumlah mahasiswanya yang diamankan Polda Sumut. Namun, pihak kampus belum bisa berkomunikasi dengan para mahasiswa tersebut. “Kita mendapatkan informasi dari rekan-rekan mereka, ada mahasiswa kita diamankan. Tapi siapa orangnya, dan namanya masih kami kumpulkan,” ungkap Elvi saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin siang.

Namun begitu, Elvi mengaku akan terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan menghargai proses hukum. “Kita masih coba ke sana (Polda Sumut), tapi ada SOP tengah dijalani polisi. Ya kita tunggulah,” kata Elvi.

Begitu juga, kata Elvi, Rektor USU Prof Runtung Sitepu mengimbau agar mahasiswa melaksanakan demo dengan tertib, aman dan damai serta tidak anarkasis.”Tidak ada surat edaran khusus, tapi dalam bentuk imbau saja,” tandasnya.

Begitu juga dengan Kepala Humas Universitas Negeri Medan (Unimed) M Surip. Dia mengungkapkan, Rektor Unimed Dr Syamsul Gultom sudah mengeluarkan surat edaran dengan nomor: 0024282/UN.33/TU/2019 menyikapi situasi yang berkembang akhir-akhir ini di berbagai daerah dan media sosial, prihal ajakan untuk berpartisipasi dalam aksi mahasiswa menyikapi berbagai isu nasional. Menurut Surip, dalam surat edaran itu disebutkan, secara institusi Unimed tidak terlibat dalam aksi tersebut. Kegiatan akademik di Unimed juga tetap berjalan dengan lancar dan tertib.

Kemudian, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Unimed diminta tetap melakukan kegiatan akademik seperti biasa. “Semua warga Unimed wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan sesuai tata tertib kehidupan kampus,” pungkasnya. (ris/gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – POLDA Sumut masih memeriksa intensif Bripda FPS, oknum Polri yang diduga melakukan penganiayaan dan penghinaan kepada anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut, Pintor Sitorus dalam demo ribuan mahasiswa yang berunjung bentrok di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (24/9). Sejauh ini, sudah 15 personel kepolisian yang diperiksa, bahkan 5 di antaranya sudah berurusan dengan Propam.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, Bripda FDS saat ini sudah dalam penanganan Bidang Propam. Namun kata Tatan, aksi di luar prosedur yang dilakukan Bripda FPS itu terjadi karena anggota dewan tersebut melakukan perekaman. “Jadi awalnya anggota tersebut mengingatkan untuk tidak merekam, namun anggota dewan itu terus merekam saat terjadinya pengamanan,” beber Tatan.

Dilanjutkan Tatan, karena sudah diperingatkan namun tetap merekam, maka terjadi selisih paham di antara Bripda FPS dengan Pintor Sitorus. “Ya itu tadi, terjadi bantahan-bantahan, sehingga terjadilah hal seperti itu (penghinaan dan penganiayaan),” jelasnya.

Saat disinggung, apakah Bripda FPS yang mengenakan kaos hitam seperti di rekaman video, Tatan mengaku tidak tahu dan tidak mengenalnya. “Oh nggak tahu aku, soalnya kan bukan anggotaku,” jawab Tatan.

Sementara, berdasarkan laporan yang ia terima sampai saat ini, sudah 15 oknum dari 12 oknum sebelumnya yang sudah diperiksa terkait dugaan penganiayaan dalam pengamanan unjuk rasa tersebut. “Jadi tindakan di luar prosedur itu ada 5 anggota yang sudah diperiksa dan ditindak Propam,” tegas juru bicara Kapoldasu ini.

Menurut Tatan, pihaknya terus menggali dan melakukan pengembangan untuk mencari bukti anggota lainnya yang melakukan tindakan di luar prosedur tadi. “Masih terus kita dalami dan kembangkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPD Gerindra Sumut, Robert Lumbantobing mengungkapkan, Pintor Sitorus sedang mempertimbangkan untuk melaporkan insiden pemukulan itu kepada Bidang Propam Polda Sumut. “Terkait sikap partai, dari yang kami peroleh info dari fraksi baha pihak propam cukup koperatif dan Pintor Sitorus mempertimbangkan utk melaporkannya (ke propam). Kita tunggu saja, mudah-mudaban ada solusi terbaik agar masalah ini terselesaikan secepatnya,” katanya, ketika dikonfirmasi, Kamis (26/9).

Gerindra, kata dia, sangat menyesalkan kejadian tersebut. Di mana, partai lewat fraksi sudah menyatakan sikap dan protes dan telah melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan dewan. “Ini preseden tidak bagus bagi lembaga DPRD. Kita heran, bagaimana mungkin seorang anggota DPRD Sumut bisa dipukuli oleh oknum polisi. Apa tidak tau bahwa yang dipukuli itu seorang anggota dewan. Siapapun itu kiranya tidak bisa asal main pukul begitu,” terangnya.

“Tentu kita mendukung fraksi Gerindra dan kita juga akan minta fraksi melaporkan kejadian dan langkah-langkah yang diambil tersebut. Semoga dan berharap dikemudian hari tidak terulang hal-hal yang demikian,” imbuhnya.

LBH Medan Desak Kapolri Copot Kapoldasu

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mendesak Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi terhadap Kapoldasu, Irjen Pol Agus Andrianto. Pasalnya, Kapoldasu dinilai bertanggungjawab serta menindak tegas anggotanya secara etik dan pidana yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa di DPRD Sumut, Selasa (24/9) lalu.

“Kapolri harus evaluasi Kapoldasu yang bertanggung jawab penuh atas tindakan kekerasan oknum aparat kepada massa aksi. Kapoldasu harus meminta maaf dan bertanggungjawab kepada korban kekerasan oleh polisi dengan menanggung segala biaya perawatan medis,” tandas Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Syahputra, Kamis (26/9).

Bahkan, LBH Medan meminta Kompolnas untuk melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap penindakan oknum polisi kepada mahasiswa yang berunjuk rasa menolak RUU KUHP dan RUU KPK. Selain itu, LBH Medan meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap tindak kekerasan polisi kepada massa aksi khususnya mahasiswa dan jurnalis.

“Akibat tindakan represif kepolisian, banyak mahasiswa mengalami luka lebam di kepala, patah tulang tangan, luka memar, luka robek, pingsan, iritasi matadan ganguan pernafasan akibat kekerasan fisik berupa pemukulan, tendangan, hantaman pentungan, diseret, dan dikeroyok serta diduga satu orang korban diantaranya adalah anggota dewan,” jelas Irvan.

Menurutnya, polisi menggunakan kekuatan secara berlebihan kepada massa aksi. Padahal, sebagian besar dari massa tidak melakukan perlawanan sama sekali. Hal ini menunjukkan aparat tidak proporsional dalam menggunakan kekuatan bahkan dilakukan secara membabi buta. “Tindakan represif aparat telah melanggar HAM dan mencederai hak kebebasan berpendapat serta berekspresi yang dijamin oleh konstitusi,” tegasnya.

Irvan mengungkapkan, bahwa segala bentuk tindakan aparat kepolisian menunjukkan bahwa Poldasu dan jajarannya telah abuse of power. Hal ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah gagal melakukan reformasi di sektor keamanan yang seharusnya berfungsi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Berdasarkan pantauan LBH Medan, di lapangan dari keterangan korban, saksi, beberapa dokumentasi, data, foto dan video yang dikumpulkan, diyakini bahwa aparat kepolisian melakuan kekerasan serta tindakan brutal dalam aksi mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil. “Adapun massa yang ditangkap sekitar 55 orang. Sebanyak 15 orang diantaranya sudah dilepaskan dan 40 orang lain sedang diproses di Poldasu,” pungkas Irvan.

Atas dasar itu, Kantor LBH Medan, membuka posko pengaduan kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian dalam aksi demontrasi mahasiswa.

Intelijen Kepolisian Buruk

Komisi untuk Orang dan Korban Tindak Kekerabatan (KontraS) Sumut menilai, betapa buruknya sistem manajemen intelijen kepolisian dalam pengamanan demonstrasi ribuan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara yang berujung bentrok, Selasa (24/9) lalu. Salah satu buktinya adalah ditangkapnya anggota DPRD Sumut, Pintor Sitorus. Dia juga dipukuli sama seperti yang dialami mahasiswa. Pintor baru dibebaskan setelah nyaris terjadi kericuhan antara petugas sekuriti DPRD dengan Intel yang menangkapnya.

Bukti lainnya, sebagaimana diungkapkan Koordinator Kontras Sumut, Amin Multazam dalam konferensi pers, Rabu (25/9), terjadinya upaya pengejaran mahasiswa oleh polisi hingga ke teritori TNI, yakni ke markas Kodim. Mengarahkan gas air mata ke TNI. “Tidak ada kontrol komandan terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya, itu bukti lemahnya manajemen intelijen kepolisian,” tegas Amin didampingi aktivis antikekerasan lainnya, Ibrahim (Sahdar) dan Quadi Azzam (SIKAP).

KontraS dalam investasi yang dilakukan pasca demonstrasi mahasiswa berlangsung juga menemukan sejumlah pelanggaran prosedur tetap pengendalian massa. Sesuai dengan Perkap No 16/2006. Bersikap arogan, terpancing perilaku massa, mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki pengunjuk rasa dan sebagainya.

Kepolisian juga disebutkan menyalahi Perkap No 1/2009 karena mengerahkan kekuatan yang berlebihan dalam hal pembubaran massa. Seharusnya tetap menerapkan prinsip akuntabilitas dan terukur. “Contohnya, gas air mata yang dipakai untuk membubarkan massa apakah mereka tahu? Aksi pengeroyokan polisi terhadap satu orang mahasiswa yang tertangkap, apakah itu tindakan yang bisa dibenarkan?” ungkap Amin. (mbc/(man)