Home Blog Page 5051

Danau Toba Masuk UNESCO Global Geopark, Gubsu Siapkan Program Toba Green

istimewa DANAU TOBA: Panorama keindahan alam Danau Toba di Balige. Masuknya Geopark Kaldera Toba membuat wisata Danau Toba bakal mendunia.
DANAU TOBA: Panorama keindahan alam Danau Toba di Balige. Masuknya Geopark Kaldera Toba membuat wisata Danau Toba bakal mendunia.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi rupanya sudah punya rencana menyambut masuknya Kaldera Geopark Toba (GKT) menjadi anggota UNESCO Global Geopark (UGG). Selain akan segera mengajak para bupati se-kawasan Danau Toba untuk duduk bersama melakukan koordinasi, dia juga siap menggalakkan program Toba Green.

“Geopark ini harus kita sikapi. Yang jelasnya (tentang) keasrian wilayah itu. Ini yang harus kita kejar bersama-sama. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah harus bersama-sama,” katanya menjawab Sumut Pos di DPRD Sumut, Senin (9/9) malam.

Menurut Gubsu, ketika nantinya GKT benar-benar resmi terdaftar dalam UGG, maka Danau Toba sudah milik atau kepunyaan masyarakat dunia. Di samping itu, UGG sebagai lembaga resmi yang mengurusi mengenai label warisan dunia punya wewenang untuk melakukan intervensi. “Jadi nantinya internasional (UGG) itu berhak menegur, berhak mengintervensi sampai ke budget yang dia mau lakukan,” katanya.

Mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB ini mengamini, guna mewujudkan keasrian kawasan GKT diperlukan koordinasi yang baik terutama antarseluruh pemda se kawasan Danau Toba. Karenanya, dia akan segera melakukan upaya dimaksud dalam waktu dekat. “Saya akan kumpulkan (para kepala daerah se kawasan), untuk mengembangkan Toba Green seperti yang pernah saya lakukan. Dimana akan membenahi ke wilayah-wilayah yang rusak alamnya di situ akan kita kembalikan. Sehingga kesegarbugaran Danau Toba itu akan pulih,” pungkasnya.

Anggota DPRD Sumut, Richard Sidabutar mengatakan, rencana Gubsu membuat program Toba Green tersebut sangat bagus. Namun yang terpenting, dia menekankan masing-masing instansi dan pemerintah daerah mesti melakukan segala sesuatunya mengikuti masterplan GKT. “Dalam pengajuan GKT ke UGG itukan terdapat 16 geosite. Nah, ini bagaimana pengembangannya ke depan? Baik anggarannya, manajemennya seperti apa,” katanya.

GKT itu di samping warisan geologisnya, sambung dia, ada juga keanekaragaman hayati dan pariwisata Danau Toba. Hal ini menurutnya harus menjadi konsern Gubsu, sebab Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP GKT) dibawah naungan Pemprovsu.

“Sebagai contoh seperti di Samosir, ada informasi dari Pemkab Samosir bahwa di situ ada lahan seluas sekitar 22 hektare. Namun yang berdiri di sanakan baru pusat informasi. Terus ada juga rencana pengembangan Taman Bunga di situ. Serta juga semacam coffee shop dan napak tilas sejarah budaya Batak dahulu,” katanya.

Saat pihaknya berkunjung ke lokasi tersebut, didapati informasi bahwa tenaga atau pekerja di sana mengeluh honor mereka tidak dibayarkan dalam setahun. Hal-hal seperti ini, menurutnya sangat krusial dan ke depan jangan sampai terjadi lagi. “Sementara nada dan irama kita sekarang mau bicara soal wisata internasional Danau Toba.

Berikutnya saya kira soal masalah komitmen dan keseriusan janji pemprov kepada Pemkab Tapanuli Utara, Kabupaten Humbahas, Dairi dan empat kabupaten lainnya. Sebab di tujuh kawasan inilah geosite tersebut berada dan memang perlu difokuskan di situ,” pungkasnya.

Hidayati Diulosi

Sementara Senin (9/9) lalu, komunitas warga kawasan Danau Toba menyematkan ulos (mangulosi) kepada mantan Kepala Dinas Pariwisata Sumut, Hidayati di gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Utara, Senin (9/9). Acara mengulosi yang dilakukan secara dadakan ini dipimpin Effendy Naibaho dan Nelly Sihite.

Menurut keduanya, penyematan ulos kepada Hidayati yang kini menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumut itu karena dianggap punya andil menggolkan Geopark Kaldera Toba (GKT) diterima bergabung ke dalam Geopark Global UNESCO (UNESCO Global Geopark).

Seperti diketahui, pada pertemuan di Rinjani, Lombok, beberapa waktu lalu UNESCO menyatakan GKT telah memenuhi seluruh persyaratan masuk ke dalam UGG. Penetapannya akan dilakukan April tahun depan. Sebelumnya selama beberapa kali BP-GKT yang dipimpin Hidayati harus melakukan perbaikan agar GKT bisa lolos masuk anggota UGG. “Ulos ini merupakan bentuk penghargaan warga di sekitar Danau Toba kepada Ibu Hidayati yang berhasil menjadikan GKT diakui UNESCO,” ujar Effendy.

Sebelum dianugerahi ulos, Hidayati secara singkat memaparkan usahanya melakukan berbagai perbaikan agar GKT disetujui masuk ke dalam UGG. Termasuk melakukan serangkaian pertemuan dengan tim assessor. Hingga saat ini Hidayati merupakan General Manager BP GKT. Belum ada SK baru dari Gubsu soal pergantian GM BP-GKT meskipun seharusnya posisi itu secara ex-officio dijabat Kadis Pariwisata Sumut yang kini dijabat Ria Telaumbanua. Gubernur Edy Rahmayadi sendiri juga sudah menegaskan, dengan digantinya Hidayati dari jabatan Kadis Pariwisata, maka otomatis GM BP-GKT juga diganti. (prn/mbc)

Dipasangkan untuk Maju di Pilkada Medan 2020, Duet Ihwan-Dahnil Dapat Dukungan

istimewa BERSAMA KETUM: Ihwan Ritonga bersama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu.
BERSAMA KETUM: Ihwan Ritonga bersama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usulan mengawinkan dua kader muda Gerindra, Ihwan Ritonga dan Dahnil Anzar Simanjuntak di Pilkada Kota Medan 2020, mendapat respon positif dari DPD Partai Gerindra Sumut dan DPC Partai Gerindra Kota Medan. Namun begitu, semua keputusan adan

di tangan DPP, apakah akan memasangkan keduanya, atau hanya akan memilih salah satu untuk dipasangkan dengan tokoh lain.

“Pada prinsipnya, kami pasti mendukung. Ihwan dan Dahnil itukan sama-sama kader kita. Mereka berdua juga bagus,” kata Wakil Ketua Gerindra Sumut, Muhammad Subandi menjawab Sumut Pos, Selasa (10/9).

Namun mengenai persoalan siapa yang layak diusung di antara keduanya, atau malah keduanya yang diduetkan mengingat Gerindra memungkinkan mengusung calon sendiri, Subandi belum mau berkomentar banyak. Lagi-lagi dia menyampaikan, sampai kini rekomendasi DPP belum keluar terkait nama calon yang akan diusung itu. “Jangan, jangan dulu. Belum keluar surat dari DPP siapa yang direkom. Tanya sama ketua langsung saja,” katanya.

Anggota DPRD Sumut terpilih ini juga menambahkan, jika sudah ada rekomendasi DPP terkait nama kader partai mereka yang akan diusung, maka pihaknya siap mengawal dan mendukung penuh kebijakan tersebut. “Ya, kami tentu siap mengawal dan mendukung bilamana itu sudah menjadi instruksi dan kebijakan partai,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPC Gerindra Kota Medan, Bobby O Zulkarnain juga mengatakan, mereka selalu menampung dan menghargai setiap usulan yang masuk, termasuk usulan disandingkannya kedua tokoh tersebut sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada Pilkada Medan 2020 dari Partai Gerindra.

Begitu pun tanggapannya terkait usulan itu. Bobby menuturkan, tidak pernah ada kata tertutup untuk setiap peluang yang ada. “Namanya peluang, ya bisa saja terjadi. Peluang selalu terbuka. Ihwan dipasangkan dengan Dahnil atau dipasangkan dengan siapapun, peluang selalu terbuka. Politik itukan dinamis dan apapun tentu masih bisa terjadi,” ucap Bobby kepada Sumut Pos, Selasa (10/9).

Disebutkannya, DPC Gerindra Medan tentu sangat mendukung usulan itu bila pihak DPP menyetujuinya. Menurutnya, sah-sah saja bila keduanya dipasangkan untuk Pilkada Medan 2020. Keduanya dinilai punya kelebihan masing-masing dalam membangun Kota Medan dan merupakan salah satu kombinasi yang baik. “Ihwan Ritonga itu tokoh kuat di Kota Medan, beliau sudah sangat dikenal oleh masyarakat Kota Medan, sudah teruji dan terbukti banyaknya rakyat yang kembali memilih Ihwan pada Pemilu 2019 untuk kembali duduk di DPRD Medan. Bagi kami, ‘menjual’ Ihwan Ritonga di Kota Medan pada Pilkada Medan 2020 bukanlah hal yang sulit,” ujar Bobby.

Di sisi lain, kata Bobby, Ihwan juga dinilai sudah sangat memahami kondisi dan persoalan yang dihadapi oleh Kota Medan, pengalamannya sebagai Wakil Ketua DPRD Medan selama 5 tahun juga dinilai membuat Ihwan paham betul solusi untuk berbagai masalah itu. “Kalau di partai, saya pikir Ihwan tak usah diragukan lagi, loyalitasnya dalam membesarkan Partai Gerindra hingga partai ini bisa dua kali berturut-turut menjadi partai pimpinan di DPRD Medan sudah jelas terbukti,” katanya.

Di sisi lain, Bobby mengakui bahwa Dahnil juga memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh Ihwan Ritonga. Bobby mengakui, mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu punya kedekatan yang baik dengan pimpinan di pusat.

“Kalau sudah bicara tentang pusat, tentu pembangunan Kota Medan tidak akan terlepas dari peran pusat dan Dahnil punya akses yang baik dengan tokoh-tokoh dipusat. Jadi kalaupun keduanya mau dipasangkan, itu bida saja jadi kombinasi yang tepat, yang satu sangat memahami kondisi Kota Medan dan yang satu lagi punya akses yang baik dengan pusat,” jelasnya.

Namun begitu, kata Bobby, semua keputusan ada di tangan DPP, apakah akan memasangkan keduanya, atau hanya akan memilih salah satu diantaranya atau juga bisa memilih tokoh lainnya.

Menanggapi hal itu, kepada Sumut Pos, Ihwan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mempermasalahkan dengan siapapun nantinya dirinya akan dipasangkan oleh partai apabila ia diberi amanah oleh DPP untuk maju pada Pilkada Medan 2020. “Saya siap bila dipasangkan dengan siapapun oleh partai. Saya tidak mau bicara soal satu nama, baik itu Dahnil atau siapapun.

Baik Dahnil atau siapapun itu, bila partai memberikan perintah dan amanah kepada saya untuk maju di Pilkada tahun depan, tentu saya siap. Mungkin partai punya pilihan dan pertimbangan sendiri siapa yang akan dipasangkan dengan saya apabila saya diberi amanah untuk maju oleh DPP,” tegasnya.

Sekali lagi, Ihwan menuturkan, siapapun nantinya yang dipilih DPP Gerindra untuk maju di Pilkada tahun depan, baik itu dirinya sendiri, Dahnil atau siapapun kader Gerindra lainnya, ia yakin bahwa Prabowo dan pengurus di DPP dapat menilai secara Objektif. “Siapapun yang dipilih, saya yakin DPP menilai secara Objektif. DPP pasti akan memilih kadernya yang punya potensi untuk maju dan menang di Pilkada Medan tahun depan,” tandasnya. (prn/map)

Bobby Bersiap Maju di Pilkada Medan, Menantu Jokowi Sambangi DPW NasDem Sumut

istimewa SALAM KOMANDO: Bobby Nasution salam komando dengan Ketua DPW Partai NasDem Sumut, Iskandar usai silaturahmi, Selasa (10/9).
SALAM KOMANDO: Bobby Nasution salam komando dengan Ketua DPW Partai NasDem Sumut, Iskandar usai silaturahmi, Selasa (10/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution mendatangi kantor DPW Partai NasDem Sumut di Jalan Mongonsidi, Selasa (10/9).

Bobby mengaku kedatangannya ke NasDem memberitahukan bahwa dirinya bersiap maju Pilkada Medan, berbekal restu dari Jokowi.

Bobby menyebut, mertuanya tidak pernah mengarahkan anak-anaknya untuk berpolitik atau berbisnis. Menurut Bobby, maju tidaknya ia pada Pilkada Medan, tergantung keputusannya sendiri. “Setuju nggak setuju, itu tergantung saya. Bapak (Jokowi) selalu sampaikan, tergantung anak-anaknya. Bapak tidak pernah menetapkan mau politik,mau bisnis, bapak nggak pernah, tergantung anaknya mau menentukan apa,” ujar Bobby.

Kedatangan suami Kahiyang Ayu itu disambut langsung Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar serta Ketua DPD NasDem Medan, Afif Abdillah. Turut mendampingi Bobby, Anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar, Doli Sinomba Siregar yang juga paman Bobby.

Disebutkannya, selama ini komunikasi politik di Nasdem tingkat provinsi dan Kota Medan sudah berjalan dengan baik. “Bersilaturahmi (bertatap muka) secara langsung baru ini. Tidak ada pembicaraan khusus, kita bicara politik sedikit aja, tukar pikiran di Nasdem ini,” ungkapnya.

Bobby juga menganggap, sejumlah partai politik adalah bagian dari keluarganya. Secara spesifik, diakuinya ada 5 partai yang memiliki kedekatan dengannya secara pribadi. “Di Sumut keluarga semua. Contoh, di Nasdem ada kakak saya, di Golkar ada tulang saya, di Hanura ada tulang saya, dulu di Gerindra ada adik kandung dari almarhum ayah saya, di PDIP ada ayah mertua, pak Jokowi,” ujar Bobby.

Dalam pertemuan dengan pengurus Nasdem, diakuinya ada berbicara mengenai politik, meskipun sedikit. “Kita bicara politik sedikit aja, tukar pikiran di Nasdem ini. Kakak saya keluarga besar atau bagian dari Nasdem, kakak saya itu kader Nasdem, anggota DPRD tingkat provinsi,” ungkapnya.

Pembicaraan politik itu, diakuinya membahas mengenai Pilkada Medan, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai Wali Kota Medan. “Saya pribadi, saya anggap mampu, teman-teman anggap mampu, kita komunikasi lebih jauh. Kalau mengusung itu kita lihat diri sendiri, itu yang dipelajari, ini (silaturahmi) media saya belajar, apa saja yang kita perlukan, apa yang kita lakukan untuk membangun Medan ebih baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar menilai, menantu Presiden Jokowi itu sebagai sosok potensial. NasDem, kata dia, sudah sejak lama memonitor nama-nama yang berpotensi untuk bisa diusung pada Pilkada Medan 2020.

Hasilnya muncul empat nama, dua dari internal partai sepeti Bakhtiar Ahmad Sibarani (Ketua DPD NasDem Tapteng), Afif Abdillah (Ketua DPD NasDem Medan) dan dua dari eksternal yakni petahana Dzulmi Eldin dan Bobby Nasution. “Tentu saja sebenarnya NasDem sudah memonitor yang NasDem yakin dan percaya, ada tokoh pemuda yang punya potensi untuk membangun kota Medan dan kriteria itu ada pada Bobby Nasution,” ujar Iskandar usai menerima kedatangan Bobby. (bbs/adz)

Umar Zunaidi Letakkan Batu Pertama Rumdis Praeses HKBP Distrik XIV

ist PELETAKAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Praeses HKBP Distrik XIV Tebingtinggi Pendeta Pantun Silitonga saat menuju rumah dinas yang akan dibangun.
PELETAKAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Praeses HKBP Distrik XIV Tebingtinggi Pendeta Pantun Silitonga saat menuju rumah dinas yang akan dibangun.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan meletakkan batu pertama pembangunan Rumah Dinas Praeses HKBP Distrik XIV Tebingtinggi di Jalan Gunung Krakatau, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Selasa (10/9).

Umar Zunaidi mengatakan Pemko Tebingtinggi mengucapkan terimakasih dan rasa berbangga kepada HKBP terutama distrik XIV dimana para jemaatnya ingin dan memiliki inisiatif, agar bapak Praeses memiliki rumah dinas untuk melayani gereja gereja yang ada.

“Untuk memulai suatu pekerjaan yang paling utama diawali dengan satu niat dari diri untuk melakukan pekerjaan tersebut, demikian pula halnya dengan apa yang akan dilaksanakan hari ini yakni peletakan batu pertama pembangunan rumah dinas Praeses HKBP Distrik XIV Tebingtinggi,”katanya.

Menurutnya, pemenuhan fasilitas bagi seorang petugas termasuk Praeses adalah merupakan sebuah motivasi untuk lebih meningkatkan kewajibannya sebagai Praeses membawa jemaat HKBP khususnya, dan masyarakat umumnya menuju jalan kebaikan.

“Kita memahami tugas tanggung jawab seorang Praeses adalah sangat berat, namun sangatlah mulia dan menjadi kewajaran jika fasilitas yang diperlukan tersediakan terlebih lagi rumah tempat tinggalnya, dengan rumah yang nyaman dan sehat inilah seorang praeses akan melaksanakan tugasnya,” bilang Umar Zunaidi.

Ditambahkan Umar Zunaidi, rumah dinas yang akan dibangun tentunya tidak hanya sekedar rumah tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat menyebar dan menebar kebaikan kepada umat yang juga merupakan bagian dari ibadah yang dilakukan Praeses.

“Untuk itu pula atas Pemerintah Kota Tebingtinggi menyampaikan apresiasi kepada segenap pengurus dan jemaat HKBP distrik XIV yang telah menyiapkan pembangunan rumah dinas Praeses HKBP,” ungkapnya.

Acara diwarnai dengan pemberian sekaligus pemasangan ulos kepada Wali Kota Tebingtinggi, Anggota DPRD Tebingtinggi Hazly Azhari, Kepala BPBD Wahid Sitorus oleh Praeses HKBP Distrik XIV Tebingtinggi, Pendeta Pantun Silitonga. (ian/han)

BPJS Labuhanbatu Defisit Anggaran, Menunggak Rp15 Miliar ke RSUD Rantauprapat

FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS MELAYANI: Petugas BPJS Labuhanbatu melayani masyarakat dalam pengurusan kepesertaan BPJS kesehatan.
FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS MELAYANI: Petugas BPJS Labuhanbatu melayani masyarakat dalam pengurusan kepesertaan BPJS kesehatan.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS) cabang Labuhanbatu menunggak pembayaran klaim ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat mencapai Rp15 miliar.

“Ya, masih ada tunggakan klaim senilai lebih Rp15 miliar,” ungkap Direktur RSUD Rantauprapat, Safrin Rahmadi Harahap, Selasa (10/9) di ruang kerjanya.

Dijelaskan Safrin, tunggakan klaim tersebut selama bulan Mei, Juni dan Juli 2019. Dan, akan masuk klaim bulan Agustus 2019. “Tunggakan dimulai Mei. Dan akan menyusul klaim bulan Agustus. Minggu ke dua September paling lama pengajuan klaim bulan Agustus,” bebernya.

Menurut dia, toleransi RSUD Rantauprapat terhadap tunggakan klaim itu selambatnya lima bulan. Dan bila lebih lama lagi, akan berpotensi terganggunya manajemen dalam hal pengadaan barang dan jasa rumah sakit.

“Jika 5 bulan, RSUD Rantauprapat masih sanggup untuk membiayai operasional. Tapi lebih dari itu, akan terganggu pengadaan obat-obatan dan pembayaran jasa pelayanan,” ulasnya.

Di RS milik Pemerintah Daerah itu, daya tampung rata-rata pasien rawat inap sebanyak 700-800 pasien setiap bulan. Sementara, untuk pasien rawat jalan hingga mencapai 8000-an perbulannya.

Sementara di level pelayanan dasar fasilitas kesehatan tingkat I, BPJS Labuhanbatu masih stabil melakukan pembayaran klaim. Misalnya, untuk Faskes I di klinik dr Nauli Asdam Simbolon proses pembayaran klaim berdasarkan kapitasi.

“Ya, pembayarannya berdasarkan kapitasi,” ujar dr Nauli ketika dikonfirmasi.

Yakni sesuai persentase pembayaran iuran peserta JKN BPJS yang memakai jasa pelayanan Faskes I miliknya. “Ditentukan dengan jumlah pasien yang terdaftar di klinik masing-masing Faskes I,” jelasnya.

Sementara BPJS Labuhanbatu mengakui terjadinya tunggakan klaim yang telah jatuh tempo di sejumlah rumah sakit di Labuhanbatu, pada bulan Mei dan Juni. Sedangkan bulan selanjutnya masih proses administrasi.

“Benar ada jatuh tempo tunggakan klaim di beberapa RS,” ungkap Kepala BPJS Labuhanbatu, Yuhdi ketika dikonfirmasi melalui telepon selular.

Sedangkan untuk pembayaran klaim di pelayanan dasar fasilitas kesehatan (Faskes) I, menurutnya tidak ada kendala. Dan pembayaran sesuai mekanisme yang ada.

Kata Yudhi, pengajuan klaim setiap bulannya minimal 70 persen data layanan. Dan terlambatnya pembayaran tunggakan, disebabkan terjadinya defisit anggaran.

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan keuangan BPJS, pihaknya kata Yudhi akan memakai skema Supply Chain Financing (SCF) BPJS Kesehatan. Yakni bekerjasama dengan pihak perbankan.

Program pembiayaan yang dilakukan oleh bank ini khusus diberikan kepada faskes mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.

“Kita akan mengikuti program SCF,” imbuhnya. Agar dapat memperlancar operasional pembayaran klaim. Skema SCF untuk pembiayaan pelayanan kesehatan, khususnya bagi faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sehingga perbankan dapat mendahulukan memberi pinjaman keuangan kepada pihak Faskes sesuai besarnya pembayaran tunggakan klaim,”terangnya, seraya menambahkan dengan pinjaman tersebut pihak Faskes tidak mengalami kolaps.

Yudhi belum dapat menjelaskan besaran akumulasi tunggakan klaim ke sejumlah faskes yang ada di Labuhanbatu. Dan belum dapat memberi kepastian pelaksanaan program SCF tersebut. (mag-13/han)

Areal Parkir DPRD, Labuhanbatu Mubazir

FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS MUBAZIR: Fasilitas parkir di komplek perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu tak dioptimalkan.
MUBAZIR: Fasilitas parkir di komplek perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu tak dioptimalkan.
FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS

RANTAUPRAPAT, SUMUTPOS.CO – Fasilitas parkir di komplek perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu terkesan mubajir. Pasalnya, masih banyak anggota legislatif yang belum memanfaatkannya. Bahkan, terkesan enggan memarkir kenderaan roda empat milik mereka di lokasi tersebut.

“Iya, mereka kurang memanfaatkan fasilitas parkir di belakang gedung dewan,” ungkap sumber di lingkungan DPRD Labuhanbatu, Selasa (10/9).

Alhasil, kata dia, fungsi bangunan melalui proyek yang menelan dana keuangan daerah Labuhanbatu senilai Rp497,430 juta tersebut jauh dari kata efektif. Bahkan, hasil kerja rekanan CV Teluk Kualuh itu potensi mulai mengalami sejumlah kerusakan.

“Terkesan gersang lokasi parkir tersebut tanpa aktivitas di sana,” katanya.

Ironisnya, para wakil rakyat di gedung itu cenderung memarkir mobil di bawah sejumlah tanaman penghijauan di sana. Mirisnya, penyebab kerusakan rerumputan yang terlindas ban mobil. Atau, para kalangan dewan lebih memilih memarkir kendaraan di ruas jalanan komplek kantor itu.

“Akibat kurang teladannya kalangan dewan, memarkir mobil di sembarang tempat menyebabkan rusaknya rerumputan dan menghambat kelancaran lalulintas,” ujarnya.

Sebaiknya, kata dia, kalangan DPRD Labuhanbatu periode 2019-2024 mendatang agar lebih memanfaatkan fasilitas perparkiran tersebut. Sehingga tidak karena alasan jarak lebih jauh ke gedung menyebabkan kalangan dewan enggan memanfaatkannya.

Pantauan di lokasi, Selasa (10/9) hanya satu mobil sedan yang terparkir di area tersebut. Sedangkan sejumlah mobil lainnya terparkir di badan jalan seputaran gedung DPRD.

Ironisnya, Sekretariat DPRD Labuhanbatu, Elyani Dalimunthe gagal konfirmasi. Ketika dihubungi via ponsel pribadinya dalam kondisi sibuk. Sementara, aplikasi whatsapp-nya dalam kondisi tak dapat dihubungi. (mag-13)

Anggota DPRD Dairi Periode 2019-2024 Batal Dapat Pin Emas

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Plt Sekretaris Dewan (Sekwan), Erikson Purba serta Kabag Umum Sekretariat DPRD, menegaskan, pengadaan pin emas penning lambang daerah 35 anggota DPRD Dairi periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 14 Okrober 2019 mendatang, dibatalkan.

Dikatakan Erikson, dana sebesar Rp140 juta tersebut sebelumnya telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dairi tahun 2019. Dana untuk pembelian emas pin emas seberat 5 gram, dibatalkan karena adanya peraturan baru yang tidak memungkinkan untuk pengadaanya.

Dan sebagai penggantinya, Sekretariat akan membeli pin kuningan seharga Rp90 ribu.

Disampaikan Erikson, dalam nomenklatur APBD Dairi 2019 dana pengadaan penning lambang daerah itu masuk posisi barang habis pakai. Sementara pada peraturan baru, untuk pembelian barang berharga seperti emas harus masuk keposisi belanja modal dan menjadi aset daerah.

Sehingga kami tidak berani menggunakan dana itu untuk pengadaan pin dimaksud. Hasil konsultasi sekretariat kesejumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tidak ada yang berani untuk pengadaan pin itu untuk posisi barang habis pakai.

Sambil mempelajari regulasinya, mungkin pengadaanya akan dianggarkan tahun 2020 mendatang. Dikatakannya, anggota DPRD baru nanti hanya mendapat pakaian atau jas. Sementara untuk anggota DPRD Dairi periode 2014-2019 yang akan berakhir pada 13 Oktober 2019 diberikan jasa pe ngabdian selama 5 tahun dengan rinci an untuk tingkat pimpinan sebesar Rp2,1 juta dikalikan enam. (mag-10/han)

BKM Masjid Ubudiyah Santuni Anak Yatim

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Peringatan 10 Muharram 1441 Hijriah, BKM Masjid Ubudiyah Pangkalan Brandan santuni 67 anak yatim, Senin (9/9) malam.

Ketua BKM Ubudiyah Pangkalan Brandan H. Syahrum Hakim, SH dalam sambutannya mengatakan, bulan muharram merupakan salah bulan di antara bulan-bulan yang lain dalam ajaran Islam.

Pada muharram ini, sambung Syahrum, banyak terjadi berbagai peristiwa yang dialami dan terjadi dalam diri para rasul Allah, misalnya Allah memberikan pengampunan terhadap Nabi Adam.

Masih kata H. Syahrum Hakim, melalui kegiatan pemberian santunan anak yatim diharapkan kita dapat meningkatkan keimananan kepada Allah, dan senantiasa selalu berbuat kebajikan guna menggapai predikat insan taqwa.

Syahrum juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada para donator dan jamaah yang telah memberikan sumbangan untuk keperluan peringatan 10 muharram.

Adapun dana yang terkumpul dari para donatur dan jamaah serta pengurus BKM sebesar Rp10.40.000.

“Tiap-tiap orang mendapatkan santunan sebesar Rp 150.000”ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Brandan Barat Musa Pasaribu mengapresiasi apa yang telah dilakukan BKM Ubudiyah.

Ustad M.Iqbal Al-Fadani, S.Pd dalam tausiahnya mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk benar-benar melakukan hijrah. “Hijrah dalam arti kita benar-benar telah hijrah dari sebelumnya tidak berbuat baik, penuh dosa, penuh maksiat, dan setelah muharram ini tiba, kita semua menjadi hamba Allah yang benar-patuh dan taat terhadap perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah, swt,” ajak Ustad M.Iqbal. (yas/han)

Hentikan Okupasi PTPN II, KRB Geruduk DPRD Sumut dan Kantor Gubsu

AKSI: Suasana para pengunjuk rasa saat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol Medan, Selasa (10/9).
AKSI: Suasana para pengunjuk rasa saat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol Medan, Selasa (10/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan massa dari Komite Rakyat Bersatu (KRB) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (10/9). Mereka menyampaikan tentang okupasi atau penggusuran atas tanah yang sudah diduduki, dikuasai, dan diusahai oleh rakyat atau petani.

“Lihat saja beberapa minggu belakangan ini, PTPN II terus melakukan okupasi di beberapa tempat di Tunggurono, Sei Mencirim dan lain-lain. Padahal, program TORA ataupun redistribusi tanah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” kata pimpinan aksi Unggul Tampubolon.

Sama halnya di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli. Upaya paksa atas eksekusi lahan seluas 106 hektare yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubukpakam beberapa waktu yang lalu.

“Ini adalah upaya mafia tanah mengelabui institusi negara dan atas nama negara berupaya menggusur rakyat petani di atas tanah yang sudah diduduki, dikuasai dan diusahai selama bertahun-tahun,” katanya.

Atas dasar itu, lanjutnya, KRB meminta kepada PTPN II untuk segera menghentikan seluruh okupasi yang dilakukan terhadap rakyat/petani di sejumlah tempat, meminta kepada Kejaksaan Negeri Lubukpakam untuk tidak melakukan eksekusi pada 17 September 2019 atas Putusan MA No. 1331 K/PID.SUS/2019.

“Kami juga meminta ketua DPRD Sumut agar berkoordinasi kepada bapak Kapoldasu dan memanggil instansi terkait lainnya untuk mencegah terjadinya kegaduhan yang tidak kita inginkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan saat menerima pengunjuk rasa mengatakan, tanah harus diberikan untuk kemakmuran rakyat.

“Kita semua ada untuk mencapai tujuan bernegara yang ada di dalam UUD 45. Oleh karena itu, tidak boleh negara dan seluruh perangkat negara membuat masyarakat menangis, tapi harus juga sesuai hukum yang berlaku, saya yakin bapak ibu tidak melakukan tindakan melawan hukum,” katanya.

Usai dari DPRDSU, massa aksi melakukan orasi di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangerang Diponegoro Medan. Di situ, massa aksi juga menyampaikan permasalahan okupasi lahan yang sudah diduduki, dikuasai, dan diusahai oleh rakyat atau petani. (prn/han)

Moderamen Evaluasi Pemberantasan Judi & Narkoba di Karo

KARO, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Forkopimda, lintas agama dan tokoh masyarakat terkait pemberantasan judi dan narkoba, terkait evaluasi 13 rekomendasi pasca penyerahan hasil rekomendasi kepada bupati Karo dan pertemuan dengan anggota DPRD tanggal 24 Juli 2019 lalu.

Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) kembali menggelar rapat evaluasi yang dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana, Kapolres Tanah Karo AKBP Benny Hutajulu, Wakapolres Kompol Hasian Nainggolan, OPD, FKUB, tokoh masyarakat dan para utusan klasis di wilayah Kabupaten Karo, di aula kantor Sinode GBKP Kabanjahe, Selasa (10/9).

Sekretaris Umum Moderamen GBKP, Pdt Rehpelita Ginting STh MMin pada kesempatan itu, meminta paparan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan oleh semua instansi, terkait pihak penegak hukum dan Pemda Karo.

Sementara Pdt Rosmalia br Barus selaku Ketua Bidang Diakonia, mengatakan bahwa pihak GBKP sampai ke Majerlis Runggun di wilayah Kabupaten Karo telah mebuat gerakan dan seruan kepada jemaat melalui khotbah mimbar dan pemasangan spanduk pemberantasan judi dan narkoba sampai ke desa-desa.

Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana juga menegaskan, Pemda Karo telah melakukan bebagai usaha sebagai tindak lanjut “action planing” sehubungan dengan rekomendasi tersebut. Melalui Dinas Kesbang, Satpol PP telah melakukan razia ke cafe remang-remang dan razia kasih sayang. Untuk Dinas Perhubungan, telah melakukan razia balap liar.

Dinas Kominfo akan melakukan razia di setiap warnet di kecamatan serta membuat surat resmi agar setiap kantor instansi tidak melakukan tempat perjudian. Selain itu, pembuatan desa bersinar bebas narkoba.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati Karo memerintahkan Asisten 1 Pemerintahan, Suang Karo-Karo agar segera mengumpulkan camat se-kabupaten untuk melakukan pertemuan terkait judi dan narkoba di wilayah masing-masing untuk dibuat “reward”.

Disamping itu, bupati juga memerintahkan Kadis PPMD agar membuat arahan agar kepala desa bisa steril judi di desanya. Selain itu, bupati juga memerintahkan Dinas Kesehatan terkait bantuan pemerintah pusat terkait tes urine, agar segera dilaksanakan. Secara khusus bangun kerjasama dengan semua pihak termasuk GBKP.

Disamping itu, bupati juga menyikapi laporan adanya masyarakat yang mendapat tekanan dalam laporan judi.

Untuk itu, bupati memerintahkan Asisten Pemerintahan untuk membuat grup di jajaran Pemkab Karo sampai ke pemerintahan desa, agar pemkab bisa melaporkan aduan itu ke Polres. “Grup WA Laporan segera dibuat untuk dideklarasikan, karena hal penting untuk melindungi pelapor dari diskriminasi atas diri pelapor,” ungkap bupati.

Sementara Kapolres Tanah Karo AKBP Benny Hutujulu, menyatakan tetap berkomitmen untuk tetap melakukan preventif dan penegakan hukum.

Kapolres mengakui bahwa pihaknya tidak bisa mengatasi semua itu, tanpa dukungan semua pihak. Dengan tegas disampaikan bahwa pihaknya tidak akan mundur untuk pemberantasan pekat di Kabupaten Karo, walau jabatan taruhannya. “Pihak kepolisian sudah melakukan kegiatan penindakan/pencegahan perjudian, selama ini sudah 30 orang pemakai dan pengedar narkoba ditangkap. “Pihak kepolisian tetap komit untuk tetap memberantas judi dan narkoba,” ujar kapolres.

Menyikapi adanya aduan Malem Ukur Ginting dari lembaga adat Karo (Lakonta), terkait adanya ketakutan masyarakat untuk melaporkan kegiatan perjudian maupun narkoba, menurut dia hal itu pernah terjadi.

Dalam pertemuan itu disepakati, agar Pemkab Karo segera membuat nomor Hotline pelaporan terkait judi dan narkoba untuk melindungi identitas sipelapor. (deo/han)

Teks, Moderamen GBKP foto bersama dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, Kapolres Tanah Karo AKBP Benny Hutajulu dan sejumluh OPD, pengurus gereja, tokoh masyarakat usai rapat evaluasi terkait upaya pemberantasan judi dan narkoba di Kabupaten Karo, Selasa (10/9) di aula kantor Sinode GBKP Kabanjahe.

1...5,0505,0515,052...15,845Page 5,051 of 15,845