28 C
Medan
Friday, December 26, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 51

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi jadi Inspektur Upacara Hari Sumpah Pemuda 2025, Pemuda Harus Terus Bergerak dan Berinovasi

UPACARA: Pelajar mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda di Lapangan H Adam Malik, Selasa (28/10). (ISTIMEWA)
UPACARA: Pelajar mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda di Lapangan H Adam Malik, Selasa (28/10). (ISTIMEWA)

PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025. Upacara dilaksanakan di Lapangan Adam Malik Pematangsiantar, Selasa (28/10).

Di upacara tersebut, Wesly membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir. Disebutkan, peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan sebuah momen bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional bahwa pemuda dari berbagai daerah, suku, dan bahasa memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu.

“Ikrar yang diucapkan pada 28 Oktober 1928 bukan sekadar kata-kata. Melainkan semangat yang mengikat seluruh anak bangsa dalam satu tekad. Semangat itu masih relevan hingga hari ini, ketika kita menghadapi berbagai tantangan baru di era globalisasi dan kemajuan teknologi,” katanya.

Tema Hari Sumpah Pemuda tahun ini, “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”, katanya, mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tidak akan terjadi tanpa partisipasi aktif generasi muda. “Pemuda dan pemudi Indonesia harus terus bergerak, berkarya, serta berinovasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju,” tukasnya.

Erick Thohir mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk kembali menyalakan api semangat perjuangan di dalam diri masing-masing. “Mari kita lanjutkan cita-cita luhur para pendahulu bangsa dengan langkah nyata.

Bangunlah Indonesia dari hal-hal kecil di sekitar kita, dari lingkungan tempat kita tinggal, dari bidang keahlian yang kita kuasai, hingga karya-karya besar yang membanggakan negeri,” ajaknya.

“Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97. Jayalah selalu pemuda Indonesia, jayalah bangsaku Indonesia,” pungkasnya.

Upacara diisi dengan pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pembukaan UUD 1945, pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Tahun 1928, dan lainnya. Ada juga barisan Bhineka Tunggal Ika, yang terdiri dari pasangan pemuda-pemudi yang mengenakan pakaian adat Simalungun, Toba, Jawa, Karo, Mandailing, Pakpak, Nias, dan Melayu.

Sedangkan paduan suara berasal dari siswa-siswi SMA Sultan Agung Pematangsiantar. Upacara diikuti barisan ASN, Pramuka, mahasiswa, pelajar, organisasi masyarakat, dan lainnya. (pra)

Gapoktan Sri Karya Gunakan Alat Ukur pH Tanah Digital Otomatis

PENGABDIAN: Dosen Polmed yang melakukan pengabdian kepada masyarakat foto bersama dengan perwakilan Gapoktan Sri Karya di Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sergai. (ist)
PENGABDIAN: Dosen Polmed yang melakukan pengabdian kepada masyarakat foto bersama dengan perwakilan Gapoktan Sri Karya di Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sergai. (ist)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Karya di Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), kini telah dilengkapi dengan teknologi terkini berupa alat ukur pH tanah digital otomatis dan aplikasi pendukung.

Teknologi pertanian itu merupakan hasil inovasi dan pemberian dari dosen Politeknik Negeri Medan (Polmed) yang melakukan pengabdian kepada masyarakat. Adapun dosen Polmed yang melakukan pengabdian tersebut, Junus Sinuraya ST MKom, Weno Syechu MKom, Wiwin SA Banjarnahor SKom MSc, Muhammad Riki Atsauri ST MKom dan Yunita Sari Siregar ST MKom.

Ketua tim pengabdian, Junus Sinuraya menyampaikan bahwa program pengabdian masyarakat ini merupakan langkah signifikan dalam modernisasi sektor pertanian lokal yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi komunitas petani di kawasan tersebut.

“Dengan menggunakan alat ukur pH tanah digital otomatis, petani dapat dengan mudah dan akurat menentukan tingkat keasaman tanah mereka, yang merupakan faktor krusial dalam menentukan jenis tanaman yang cocok dan keberhasilan panen,” kata Junus, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, teknologi ini memungkinkan petani untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data dalam pengelolaan lahan mereka.

Selain alat yang canggih, Gapoktan Sri Karya juga telah menerima aplikasi pendukung yang dirancang khusus untuk membantu petani mencatat, menganalisis, dan mengoptimalkan data pH tanah serta memberikan rekomendasi pengelolaan tanah yang lebih baik.

Aplikasi pendukung ini memungkinkan integrasi teknologi yang komprehensif, sehingga petani dapat memantau kesehatan lahan mereka secara real time dan melakukan penyesuaian pengelolaan yang diperlukan untuk hasil panen yang lebih maksimal.

“Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang kondisi tanah, petani dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan mengurangi pemborosan sumber daya alam,” sebutnya.

Lebih lanjut Junus mengatakan, program ini juga mencerminkan komitmen untuk membawa inovasi teknologi ke tingkat grassroot dan memberdayakan petani lokal dalam menghadapi tantangan pertanian modern. Diharapkan inisiatif ini dapat menjadi model pengembangan pertanian berkelanjutan di Sumatera Utara dan wilayah sekitarnya.

Gapoktan Sri Karya kini siap menjadi pelopor penggunaan teknologi digital dalam sektor pertanian di kawasan Teluk Mengkudu. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, komunitas pertanian di Desa Pematang Setrak diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan, kualitas hasil panen, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara berkelanjutan. (azw)

Pasien Bayar Sendiri Saat Berobat, Salman Kecewa Banyak Warga Sumut Belum Nikmati UHC

BERI KETERANGAN: Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H Salman Alfarisi Lc MA saat memberi keterangan kepada wartawan usai kunjungan kerjanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Asahan, Jumat (24/10) lalu.
BERI KETERANGAN: Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H Salman Alfarisi Lc MA saat memberi keterangan kepada wartawan usai kunjungan kerjanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Asahan, Jumat (24/10) lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H Salman Alfarisi Lc MA mengaku kecewa karena masih banyaknya masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang belum bisa memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) atau program berobat gratis dengan hanya menggunakan KTP. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerjanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Asahan, Jumat (24/10) lalu.

“Banyak warga yang datang berobat terpaksa tidak kami layani menggunakan fasilitas UHC lantaran memiliki tunggakan, atau tidak terdaftar sebagai peserta aktif, jika tidak mau menanggung biaya pengobatan sendiri sebagai pasien umum” ucap Kabid Pelayanan RSUD Haji Abdul Manan Simatupang, dr Eka W S.

Menanggapi hal ini, Salman menyampaikan rasa kekecewaannya atas apa yang disampaikan dr Eka WS.

“Saya kecewa, seharusnya dengan program UHC se-Sumut per 1 Oktober 2025, seluruh warga tidak lagi diwajibkan membayar biaya berobat baik lantaran memiliki tunggakan BPJS ataupun karena tidak terdaftar sebagai peserta BPJS” ujar Salman.

Salman menyampaikan bahwa kejadian ini bukan hanya terjadi di Asahan. Akan tetapi, dirinya juga sebelumnya mendapatkan laporan yang sama bahwa beberapa rumah sakit menolak pasien lantaran menunggak atau tidak terdata sebagai peserta BPJS.

“Pemprov Sumut harus segera melakukan kordinasi secara menyeluruh untuk memahamkan berbagai pihak, baik pemerintah kabupaten/kota, rumah-rumah sakit maupun pihak BPJS terkait UHC se-Sumut ini, atas kejadian seperti ini masyarakat benar-benar sudah sangat dirugikan” tegas Salman

Selain itu, rumah sakit juga menghadapi kendala dalam Sistem Rujukan (SIRUJ) karena kerap tidak mendapat umpan balik dari rumah sakit rujukan yang dituju, bahkan ada yang meninggal dunia sebelum pasien mendapatkan layanan rujukan.

“Pemprov Sumut juga harusnya bertanggungjawab atas ketersediaan ruang rawat supaya warga yang berobat tidak diterlantarkan” ucap Salman sembari memastikan hal ini akan diteruskan secara serius kepada pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Diketahui, kunjungan kerja ini menjadi bagian dari agenda DPRD Sumut dalam meninjau langsung pelaksanaan UHC di berbagai kabupaten/kota guna memastikan pelayanan kesehatan benar-benar bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
(map/azw)

Bupati Labura Lantik 431 PKKK

LANTIK: Bupati Labura H Hendri Yanto Sitorus, melantik sebanyak 431 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap II Tahun Anggaran 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Ahmad Dewi Syukur, Kantor Bupati Labura, pada Senin (27/10).
LANTIK: Bupati Labura H Hendri Yanto Sitorus, melantik sebanyak 431 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap II Tahun Anggaran 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Ahmad Dewi Syukur, Kantor Bupati Labura, pada Senin (27/10).

LABURA, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H Hendri Yanto Sitorus, melantik sebanyak 431 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap II Tahun Anggaran 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Ahmad Dewi Syukur, Kantor Bupati Labura, pada Senin (27/10).

Dalam sambutannya, Hendri Yanto Sitorus menyampaikan selamat kepada seluruh pegawai yang baru dilantik. Ia berharap para pegawai dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Selamat kepada seluruh pegawai yang telah resmi dilantik. Jadikan momentum ini sebagai motivasi untuk terus berkontribusi dan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat Labuhanbatu Utara,” ujar Bupati Labura.

Dari total 431 pegawai yang dilantik, terdiri atas 424 guru, empat pegawai teknis, dan tiga pegawai kesehatan. Mereka merupakan bagian dari program pengangkatan P3K tahap II tahun anggaran 2024.

Beberapa nama yang dilantik antara lain, untuk jabatan guru: Abdul Rasyid Hasibuan, Abdul Rasyid Siregar, Ade Kasmiadi, Adetiya Hasanah, Adeb Fatkhurohmah, Adlin Nur Batubara, Agus Perdinan Marpaung, Agustiyana Sembiring, Ahlan Sitorus, Ahmad Said, dan Aisyah.

Untuk jabatan pegawai teknis, yang dilantik antara lain drh. Siti Nailan Sopiah, Putri Nurhuzaini, Wida Rosanti, dan Alex Manalu. Sementara untuk pegawai kesehatan, yakni dr. Anita, dr Kiki Wulandari, serta Fatima Zahara, SKM MKM.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut, Wakil Bupati Labura Dr H Samsul Tanjung ST MH, Ketua DPRD Labura Rimba Bertuah Sitorus SE MM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Marwansyah MAp serta Kepala Dinas Pendidikan Irwan. (ind/azw)

Kejari Deliserdang Kembalian Rp7,1 M ke Negara

TUNJUKKAN UANG: Kajari Revanda Sitepu didampingi Kasi pidsus Hendra dan Kasi Intel Boy Amali saat menunjukkan uang dari hasil tindak pidana korupsi dalam konferensi pers di Kantor Kejari Deliserdang Jalan Sudirman Lubukpakam, Senin (27/10).
TUNJUKKAN UANG: Kajari Revanda Sitepu didampingi Kasi pidsus Hendra dan Kasi Intel Boy Amali saat menunjukkan uang dari hasil tindak pidana korupsi dalam konferensi pers di Kantor Kejari Deliserdang Jalan Sudirman Lubukpakam, Senin (27/10).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang berhasil menyelamatkan kerugian Keuangan Negara Rp7,1 miliar dari perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Mark Up Pengadaan Trolly, Management System, Smart Airport, Smart Parking Airport PT Angkasa Pura II Bandara Kualanamu dan tindak pidana korupsi Penataan Situs Benteng Putri Hijau, Kecamatan Namorambe.

Kegiatan pengembalian uang perkara TPK ke negara dilakukan Kejari Deliserdang pada konferensi pers di Kantor Kejari Deliserdang Jalan Sudirman Lubukpakam, Senin (27/10).

Kajari Deliserdang Revanda Sitepu SH MH didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Hendra Busrian SH dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Boy Amali SH MH menjelaskan bahwa pihaknya uang pengembalian ke negara tersebut dari beberapa kasus korupsi.

“Dilakukan penyerahan uang pengganti dalam perkara Tindak pidana korupsi dan Mark Up Pengadaan Trolly, Management System, Smart Airport, Smart Parking Airport PT Angkasa Pura II, Kantor Cabang Bandara Kuala Namu Tahun 2017 atas nama Lasman Situmorang selaku Manager Of Electronic Facility & IT PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Kualanamu Tahun 2018,” papar Revanda Sitepu

Kemudian Revanda Sitepu menyebutkan dari perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi Penataan Situs Benteng Putri Hijau, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara atas nama Zumri Sulthony SSos selaku Kepala Dinas Budparekraf Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan terpidana Lasman Situmorang dan kawan-kawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum (Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terpidana Lasman Situmorang dan kawan kawan selama 1 Tahun serta pidana denda sejumlah Rp50 juta.

“Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menyetorkan ke Kas Negara sejumlah Rp6, 3 miliar sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara melalui rekening kas negara,” kata Revanda Sitepu.

Dikatakannya lagi bahwa menurut putusan Pengadilan Negeri Medan Terpidana Zumri Sulthony SSos MSi Dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum (Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terpidana Zumri Sulthony SSos MSi, selama satu tahun delapan bulan serta pidana denda sejumlah Rp50 juta.

Dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyetorkan ke kas negara Rp771 juta sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara melalui rekening kas negara.

“Adapun total uang pengganti yang diserahkan sebesar Rp7,08 miliar telah disetorkan melalui rekening kas negara pada Bank Mandiri (Persero),” jelas Revanda Sitepu.

“Kejaksaan RI khususnya Kejaksaan Negeri Deliserdang telah membuktikan kinerjanya melalui pengaktifan pemulihan keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi,” ujar Revanda Sitepu. (btr/azw)

DPRD Desak Maksimalkan Dana World Bank Rp6 T, Minta Pemko Percepat Proyek Banjir

RDP: Komisi IV DPRD Medan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PKPCKTR dan Dinas SDABMBK Kota Medan, Senin (27/10/2025).
RDP: Komisi IV DPRD Medan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PKPCKTR dan Dinas SDABMBK Kota Medan, Senin (27/10/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Kota Medan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk bergerak cepat memaksimalkan anggaran bantuan penanganan banjir dari World Bank sebesar Rp6 triliun.

Anggaran besar tersebut harus dimanfaatkan secara efektif mengingat batas waktu penggunaan dana hanya sampai Januari 2027, atau tersisa sekitar satu tahun lebih.

Dorongan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PKPCKTR dan Dinas SDABMBK Kota Medan, Senin (27/10/2025) sore.

“Apa yang menjadi kendala saat ini? Sampaikan di sini supaya kita bisa bantu. Anggaran ini jangan sampai tidak terserap, karena penanganan banjir sangat dibutuhkan masyarakat,” tegas Laila, sapaan akrabnya.

Menurut Laila, salah satu kendala utama dalam realisasi program ini adalah pembebasan lahan yang berjalan lambat. Ia menekankan agar Pemko Medan dan satuan tugas (Satgas) terkait segera menuntaskan proses tersebut agar pengerjaan fisik bisa dimulai tahun depan.

“Kasihan masyarakat kita yang terus terdampak banjir. Sudah triliunan rupiah dikucurkan, tapi belum tuntas juga. Dengan adanya bantuan World Bank, harusnya ini jadi momentum besar. Pembebasan lahan harus dipercepat, dan pengerjaan harus direalisasikan tahun depan,” ujarnya.

Senada, Anggota Komisi IV lainnya, Datuk Iskandar Muda, mengingatkan agar pengerjaan proyek banjir dilakukan berdasarkan peta wilayah terdampak agar hasilnya benar-benar efektif.

“Selama ini kita lihat banjir di beberapa titik seperti Kolam Retensi USU dan Martubung belum teratasi. Artinya pekerjaan sebelumnya tidak berdampak signifikan. Jadi setiap proyek harus punya efek nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas SDABMBK Kota Medan, Willy Irawan, menjelaskan bahwa Kota Medan menjadi salah satu dari empat kota di Indonesia yang mendapat bantuan dana dari World Bank untuk penanganan banjir.

“Dari total Rp6 triliun, yang sudah mulai dikerjakan ada di Sungai Badera dengan alokasi Rp163 miliar. Namun baru terserap sekitar Rp30 miliar karena proses pembebasan lahan belum selesai,” jelas Willy.

Ia menegaskan, dana dari World Bank hanya dapat digunakan untuk pekerjaan fisik, sementara pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemko Medan. “Kalau pembebasan lahan cepat selesai, kami optimis pekerjaan bisa tuntas sebelum batas waktu Januari 2027,” pungkasnya.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, M. Afri Rizki Lubis, dan dihadiri para anggota seperti Lailatul Badri, Datuk Iskandar Muda, Zulham Effendi, Jusuf Ginting, dan Edwin Sugesti Nasution. (map/ila)

Teken MoU, Pemkab Batubara dan BPS Perkuat Sinergi

TANDA TANGAN: Bupati Batubara Baharuddin Siagian bersama Kepala BPS Batubara Laila Syafrita Siregar, melakukan penandatanganan kerja sama di Ruang Kerja Bupati, Senin (27/10).(DOK KOMINFO PEMKAB BATUBARA)
TANDA TANGAN: Bupati Batubara Baharuddin Siagian bersama Kepala BPS Batubara Laila Syafrita Siregar, melakukan penandatanganan kerja sama di Ruang Kerja Bupati, Senin (27/10).(DOK KOMINFO PEMKAB BATUBARA)

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Memperkuat kerja sama di bidang penyediaan data statistik daerah, Bupati Batubara Baharuddin Siagian menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batubara di Ruang Kerja Bupati, Senin (27/10).

Nota kesepakatan tersebut mencakup kerja sama dalam penyediaan informasi statistik, khususnya data sensus ekonomi di wilayah Kabupaten Batubara.

“Data yang akurat dan valid menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas data statistik di Kabupaten Batubara” ujar Baharuddin Siagian.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Batubara Laila Syafrita Siregar, Statistisi Ahli Muda Maria Ulfa, Pranata Komputer Ahli Muda Bapak Theo Ojahan Pardamean Siagian, Kepala Bappelitbangda dan Kadis Kominfo Batubara.

Melalui kerja sama ini, diharapkan BPS dan Pemkab Batubara dapat terus bersinergi dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (lib/adz)

Pendapatan Pajak Kendaraan Sumut Naik Berkat Program Pemutihan, Capai Rp8 Miliar per Hari

BAYAR PAJAK: Masyarakat membayarkan pajak kendaraan bermotornya di Kantor Samsat Medan Selatan, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (27/10/2025).
BAYAR PAJAK: Masyarakat membayarkan pajak kendaraan bermotornya di Kantor Samsat Medan Selatan, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (27/10/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Antusiasme masyarakat Sumatera Utara (Sumut) dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat drastis sejak diberlakukannya program pemutihan dan diskon pajak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Ardan Noor, mengungkapkan bahwa sebelum program ini berjalan, rata-rata pendapatan harian dari sektor PKB hanya mencapai sekitar Rp3 miliar. Namun kini, angka tersebut melonjak tajam menjadi Rp5 miliar hingga Rp8 miliar per hari.

“Alhamdulillah, ada perubahan signifikan. Sebelum pemutihan, kita hanya dapat sekitar Rp3 miliar per hari. Sekarang bisa mencapai Rp5 sampai Rp8 miliar per hari,” ujar Ardan di Kantor Bapenda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (27/10/2025).

Menurut Ardan, peningkatan ini tak lepas dari strategi jemput bola kepada masyarakat dan perusahaan, pelaksanaan razia humanis, serta kerja sama aktif dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Kita tahu, pendapatan dari PKB ini sebagian besar sekitar 66 persen opsen langsung diterima pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, dukungan dari Pemkab dan Pemko sangat kita butuhkan agar capaian ini terus meningkat,” jelasnya.

Program pemutihan yang dijalankan Pemprov Sumut mencakup berbagai keringanan, seperti bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua, bebas pajak progresif, bebas denda atau sanksi administrasi PKB, bebas pokok tunggakan PKB sebelum tahun 2024, serta bebas denda SWDKLLJ.

Selain itu, masyarakat juga mendapat diskon hingga 5 persen untuk pembayaran pajak sebelum jatuh tempo tahun 2025. Program ini berlaku hingga Desember 2025.

Ardan mengajak seluruh warga Sumut untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.“Pergunakan waktu sampai bulan 12 ini. Mari kita berkolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah yang kita cintai melalui kepatuhan membayar pajak,” imbau Ardan.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak, Pemprov Sumut optimistis pendapatan daerah akan terus meningkat dan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di seluruh wilayah Sumatera Utara. (san/ila)

PTPN IV Regional I Tegaskan Komitmen Sosial: Rp1 Miliar Dana TJSL Triwulan III 2025, Dorong Kualitas Hidup Masyarakat Medan

MEDAN – PT Perkebunan Nusantara IV Regional I (PTPN IV Regional I) menunjukkan konsistensi dalam menjalankan peran sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab, dengan menyalurkan total dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Triwulan III Tahun 2025 Region Office PTPN IV Regional I senilai Rp1.026.247.738.

Dana tersebut dialokasikan untuk 94 objek penerima manfaat yang berlokasi di Kota Medan, wilayah tempat berdomisilinya Region Office PTPN IV Regional I. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian integral dari strategi perusahaan untuk menciptakan nilai tambah sosial dan ekonomi di sekitar wilayah operasional.

Dalam acara seremonial penyaluran bantuan di Aula Kantor IKBI PTPN IV Regional I Rurianto, Region Head PTPN IV Regional I didampingi seluruh jajaran Senior Executive Vice President (SEVP) PTPN IV Regional I, menegaskan bahwa program TJSL ini adalah bukti nyata bakti BUMN kepada masyarakat dan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit milik negara, kami memiliki kewajiban moral untuk hadir di tengah masyarakat, memberikan kemanfaatan, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ujar Rurianto.

Beliau menambahkan bahwa penyaluran dana TJSL ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup penerima, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan (corporate image) dan menjamin keamanan berusaha melalui dukungan komunitas.

Mewakili seluruh penerima bantuan, Miftahuddin, Ketua BKM Mesjid Istiqomah Medan, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas realisasi program ini. Ia menekankan bahwa bantuan ini memberikan dampak signifikan di berbagai sektor.

“Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PTPN IV Regional I. Program TJSL ini telah memberikan dampak besar, khususnya bagi rumah-rumah ibadah. Bantuan ini dapat kami manfaatkan untuk renovasi dan kebutuhan operasional lainnya,” kata Miftahuddin.

Ia melanjutkan, bantuan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah PTPN IV Regional I dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial.

“Kami turut mendoakan dan berharap PTPN IV Regional I dapat terus berkembang dan tumbuh menjadi perusahaan yang mampu meraih keuntungan besar di masa depan, sehingga program bantuan yang kami dapatkan ini dapat terus berlanjut,” pungkasnya penuh harap.

Edy Lesmana, Plh. Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional I menekankan prinsip “Terintegrasi, Terarah, Terukur Dampaknya, dan Akuntabilitas” sebagai landasan utama pelaksanaan program.

Proses penetapan 94 objek penerima telah melalui mekanisme seleksi yang ketat, termasuk survei lapangan untuk memastikan kelayakan dan keabsahan objek, bebas dari sengketa, dan memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) Program TJSL perusahaan.

Untuk menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, khususnya penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), perusahaan menetapkan kewajiban ketat bagi penerima untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana paling lambat 60 hari setelah dana diterima. Serta menandatangani Fakta Integritas dan dilarang keras memberikan imbalan apapun (gratifikasi) kepada Tim TJSL, baik sebelum maupun setelah dana ditransfer.

Penyaluran dana bantuan dilakukan secara profesional melalui mekanisme transfer bank ke rekening masing-masing objek penerima. (ila)

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Kota Tebingtinggi, Iman: Pemuda Jadi Motor Penggerak Kemajuan Daerah

BERSAMA: Para pejabat forkopimda bersama jajaran dan organisasi wanita Kota Tebingtinggi berfoto bersama usai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 di Lapangan Merdeka, Selasa (28/10).
BERSAMA: Para pejabat forkopimda bersama jajaran dan organisasi wanita Kota Tebingtinggi berfoto bersama usai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 di Lapangan Merdeka, Selasa (28/10).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 dengan penuh khidmat di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo, Selasa (28/10). Kegiatan yang mengusung tema ‘Pemuda Pemersatu, Bergerak untuk Indonesia Maju’ ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, TNI-Polri, organisasi kepemudaan, pelajar, dan ASN di lingkungan Pemko Tebingtinggi.

Upacara berlangsung tertib dan penuh semangat nasionalisme. Para peserta tampil mengenakan pakaian adat daerah dan seragam kebanggaan masing-masing instansi, menambah semarak suasana peringatan hari bersejarah tersebut.

Dalam amanatnya, Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan keberagaman bangsa.

“Pemuda harus menjadi motor penggerak kemajuan daerah. Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk terus bersatu, berjuang, dan berkarya bagi Indonesia,” ujarnya.

Usai upacara, acara dilanjutkan dengan penampilan teatrikal perjuangan Sumpah Pemuda yang dibawakan oleh para pelajar Kota Tebingtinggi, serta tarian budaya dan sesi foto bersama antara Forkopimda dan jajaran organisasi wanita seperti Persit, Bhayangkari, dan Dharma Wanita Persatuan. Mereka bersama-sama menampilkan simbol kebersamaan dengan pose salam kompak.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Iman irdian Saragih dan Wakil Wali Kota Chairil Mukmin Tambunan juga menyerahkan penghargaan dan hadiah kepada pemenang lomba Kolaborasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Tebingtinggi yang Inovatif dan Kreatif di Tengah Bonus Demografi.

Penghargaan diserahkan kepada juara 1 hingga 3, didampingi perwakilan dari Kejaksaan, Kapolres, dan Danramil Tebingtinggi.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Kota Tebingtinggi tahun ini menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong, mempererat persaudaraan, serta meningkatkan kontribusi nyata dalam membangun daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. (mag-3/azw)

1...505152...15,738Page 51 of 15,738

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor