MONOKWAIRI – Kerusuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, hingga memicu pembakaran gedung DPRD Papua Barat, Senin (19/8). Jalanan lumpuh, pegawai instansi pemerintah dan anak sekolah panik dan meliburkan diri Aksi meluas hingga ke Sorong, yang mendemo bandara dan menyerang lapas. Kerusuhan berlangsung hingga Senin malam.

Informasi dihimpun dari sejumlah sumber, kerusuhan bermula saat massa menggelar aksi unjuk rasa, memprotes dugaan tindak persekusi dan sikap rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Massa turun ke jalan karena marah dengan aksi penangkapan dan cacian yang dilakukan oleh sejumlah ormas, terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, yang terjadi pada Sabtu (17/8/2019) lalu itu.

Dalam aksinya, massa membakar ban bekas dan memblokade jalan dengan ranting pohon di sejumlah ruas jalan di Manokwari. Akibatnya, lalu lintas pagi di sejumlah jalan mengalami kelumpuhan karena macet total, disebabkan oleh banyaknya massa yang tumpah ke jalanan melakukan aksi protes.

Sejumlah ruas jalan di Manokwari diblokade massa. antara lain Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi dan Jalan Manunggal Amban di Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari.

Aksi massa kian beringas. Mereka membakar gedung DPRD Papua Barat. Api bercampur asap membumbung tinggi di gedung DPRD Papua Barat.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menyatakan, ia tidak bisa mendekati gedung DPRD Papua Barat yang dibakar, karena massa masih beringas. Padahal jarak antara kantornya dengan gedung DPRD Papua Barat begitu dekat.

Selain pembakaran gedung DPRD Papua Barat, massa juga menutup jalan-jalan utama di Manokwari hingga lumpuh. Bahkan sejumlah toko dan bank pemerintah pun tutup karena situasi kian panas.

Sejumlah aparat berjaga di objek vital. Aparat juga berusaha meredam aksi massa. Kapolda dan Pangdam bersama pimpinan daerah berusaha untuk bernegosiasi dengan massa. Namun negosiasi belum membuahkan hasil. Bahkan massa kian beringas hingga melemparkan batu ke pangdam. Pangdam dan kapolda Papua pun dievakuasi.

Siswa dan Pegawai Meliburkan Diri

Siswa dan pegawai di sekitar Gedung DPRD Papua Barat, Manokwari, Papua Barat, terpaksa meliburkan diri, Senin (19/8/2019). Hal ini terjadi akibat kerusuhan yang terjadi di sekitar lokasi tersebut.

“Ada suami, anak (di dalam rumah). Anak tidak sekolah, diliburkan. Saya juga tidak di kantor karena takut,” ujar Evi, salah satu warga yang tinggal di dekat lokasi kerusuhan sekaligus pegawai Humas Polda Papua Barat, Senin (19/8/2019).

Evi mengatakan, kondisi di sekitar lokasi kerusuhan sudah sangat tak kondusif. Dari dalam rumah, Evi mengaku melihat kobaran api besar membakar gedung DPRD. “Saya lihat banyak yang terbakar ini. Kerusuhannya kami sudah panik sekali di sini,” kata dia.

Kapolda Papua Barat Brigjen Herry Rudolf Nahak kemudian menemui warga. Ia meminta warga untuk tetap tenang da sama-sama menjaga kedamaian. “Kami semua jajaran akan mengamankan semua kegiatan yang adik-adik semua kerjakan,” kata Herry Rudolf Nahak.

Pukul 10.20 WIB, sempat terjadi pertemuan antara aparat dengan pengunjuk rasa, namun tidak berakhir dengan baik. Massa menyerang polisi dengan batu. Pengunjuk rasa tidak takut dengan balasan polisi yang menembakkan gas air mata. Polisi tampak berlindung di balik tameng dari batu yang dilemparkan massa.

Kendati demikian, kondisi Manokwari secara umum masih aman dan terkendali. “Belum ada penetapan status siaga satu untuk Manokwari. Kita masih berkomunikasi agar aksi ini tidak anarkis,” terang Karo Ops Polda Papua Barat, Kombes Pol Moch Sagi.

Kapolri Tito Karnavian menyebutkan, aksi kerusuhan di Manokwari dipicu peristiwa kecil di Malang dan Surabaya. Ada ungkapan bernada merendahkan masyarakat Papua dan peristiwa itu sudah ditangani. Namun beberapa saat kemudian beredar hoaks sehingga memicu kemarahan masyarakat Papua.

Tito mengimbau warga Papua untuk tidak terpancing hoaks yang dapat mengadu domba masyarakat. Dia juga berharap warga luar Papua untuk menjalin komunikasi dan persaudaraan dengan warga Papua.

“Warga Papua adalah saudara kita sendiri. Jangan mudah diadu domba dengan informasi yang tidak jelas sumbernya,” kata Tito, Senin.

Gubernur Jatim minta maaf Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, ia sudah menelepon gubernur Papua dan menyampaikan permohonan maaf atas apa yang terjadi di Surabaya dan Malang hingga menyebabkan kemarahan massa di Manokwari.

“Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim,” kata Khofifah saat jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian seperti ditayangkan Kompas TV, Senin.

Di Sorong, Massa Rusak Bandara

Sementara di Kota Sorong, Papua Barat, aksi berujung dengan aksi perusakan beberapa fasilitas publik, salah satunya perusakan di Bandara Domine Eduard Osok, Senin (29/8/2019) sore. Aksi massa merusak bandara kemudian dapat dicegah aparat kepolisian. Akan tetapi, sejumlah kaca dan fasilitas publik yang ada di sekitar bandara rusak akibat dilempari batu.

Wakil Gubernur Papua, Mohammad Lakotani membenarkan adanya perusakan terhadap Bandara Domine Eduard Osok. “Ya. Saya sudah dapat informasinya. Tetapi massa berhasil di pukul mundur oleh aparat. Karena itu dalah objek vital,” ungkap Lakotani, saat dikonfirmasi, Senin.

Lakotani mengatakan, para massa melakukan perusakan bandara dengan cara melakukan pelemparan ke arah terminal bandara. Akibatnya, sejumlah kaca rusak. “Saat ini, bandara sudah dijaga ketat aparat kepolisian,” ujar dia.

Pihaknya bersama dengan Pangdam dan Kapolda Papua Barat sedang turun langsung ke beberapa fasilitas publik yang dirusak massa di Manokwari. “Kami lagi mengecek langsung kondisi di Manokwari, termasuk beberapa fasilitas publik yang dirusak dan dibakar oleh massa,” ujar dia.

Diketahui, masyarakat di Papua dan Papua Barat, saat ini melakukan aksi demo, pasca-penangkapan sejumlah mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, lantaran di tuduh merusak dan membuang Bendera Merah Putih.

Tak hanya di bandara, massa juga menyerang Polsek Sorong Timur, Senin (29/8/2019). Kapolres Sorong Kota AKBP Mario Siregar membenarkan adanya penyerangan terhadap Polsek Sorong Kota. Saat ini, polisi tengah berjaga-jaga untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan terjadi.

“Saat ini kami berjaga-jaga di Polsek Sorong Timur. Massa mulai anarkis mengarah penyerangan ke Polsek Timur. Saat ini kami menunggu penguatan pasukan dari Brimob, untuk menjaga Polsek Timur,” ujar Mario.

Senin sore, Lembaga Pemasyarakatan Sorong Kota, Papua Barat, dibakar oleh massa yang tidak terima dengan dugaan diskriminasi yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Ade Kusmanto membenarkan Lapas Sorong Kota dibakar sekelompok orang yang sedang berunjuk rasa.

“Ya. Kami sudah dapat laporannya. Diperkirakan 90 persen Lapas hangus terbakar,” ujar Ade saat dikonfirmasi, Senin malam waktu setempat.

Ade menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima pada saat kebakaran terjadi, Lapas berisi sebanyak 552 orang penghuni. Pihaknya belum bisa memastikan jumlah narapidana yang kabur atau pun bertahan di Lapas.

Ade mengatakan, saat Lapas dibakar, tak ada aparat kepolisian dan TNI yang datang membantu. Sebab, aparat penegak hukum sedang berkonsentrasi menjaga aksi pendemo di beberapa titik lainnya. “Jadi saat kebakaran terjadi, di Kota Sorong aparat penegak hukum juga menjaga para pendemo yang juga melakukan aksi anarkis,” kata Ade.

Provokasi terhadap narapidana oleh massa yang sedang berunjuk rasa diduga menjadi penyebab aksi pembakaran ruangan kantor di Lapas Sorong Kota. Selain memprovokasi, massa juga melakukan pelemparan ke arah bangunan Lapas.

“Saat pendemo melakukan pelemparan ke arah Lapas, para narapidana terprovokasi sehingga balik melakukan pelemparan, hingga berujung lempar-lemparan dan melawan petugas untuk keluar,” ujar Ade.

Lantaran mendapat perlawanan dari petugas, lanjut Ade, para narapidana melakukan pembakaran ruang kerja atau kantor Lapas.

Para narapidana kemudian berhasil keluar dan sebagian dari mereka melarikan diri. Menurut Ade, pada saat terjadinya pembakaran, tidak ada aparat kepolisian dan TNI yang datang memberikan bantuan. Sebab, pihak keamanan juga mengamankan sejumlah titik yang mendapat penyerangan dari massa yang sedang berunjuk rasa.

“Jadi saat pembakaran. Aparat keamanan juga lagi menjaga sejumlah titik, yang diserang oleh massa pendemo,” kata Ade.

Ade mengatakan, terdapat satu petugas Lapas yang terluka akibat mencoba mencegah aksi pembakaran terhadap Lapas. “Ada satu orang petugas kami yang terluka saat mencegah aksi anarkis dari narapidana. Sedangkan, apakah ada narapidana yang terluka, kami belum mendapat laporannya,” kata Ade.

Menurut Ade, diperkirakan 90 persen bangunan kantor Lapas Sorong Kota hangus terbakar. Sementara, bangunan tempat tinggal narapidana tidak ikut terbakar. Ade mengatakan, pada saat Lapas terbakar terdapat 552 warga binaan. Saat ini, pihaknya belum bisa memastikan seluruh warga binaan masih berada di Lapas atau mengambil kesempatan untuk melarikan diri.

“Dari informasi yang kami terima, ada warga binaan yang bertahan di lingkungan Lapas dan ada juga yang melarikan diri. Namun, jumlah warga binaan yang melarikan diri sampai saat ini belum bisa dipastikan,” kata Ade.

Senin petang jelang malam, sejumlah jalanan di wilayah Papua dan Papua Barat mulai kondusif. Massa yang semula berkumpul di jalan melakukan aksi sudah mulai pulang ke rumah, seperti yang terjadi di Jayapura dan Manokwari. Namun, situasi masih memanas di wilayah Sorong. Sejumlah ruas jalan di Sorong, Papua, masih diblokade warga.

Pihak keamanan terus menyisir jalanan utama untuk mengamankan aksi massa yang masih berkumpul hingga malam hari. Senin siang tadi, pemerintah daerah setempat sudah terjun langsung ke lapangan untuk menemui massa aksi untuk menenangkan. Namun, setelah pejabat Pemda pulang, massa kembali memblokade jalanan.

Sementara pada Senin malam, tak ada lagi aksi bakar-bakaran senbagaimana yang terjadi siang tadi. Warga hanya berdiri di jalanan yang diblokade tersebut.

Sebelumnya, masyarakat di Papua dan Papua Barat melakukan aksi demo, pasca-penangkapan sejumlah mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur. Mahasiswa Papua tersebut dituduh merusak dan membuang Bendera Merah Putih.

Jokowi Minta Masyarakat Papua Memaafkan

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Papua untuk memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka tersinggung terkait insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang. “Jadi, saudara-saudaraku. Pace, mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air, yang paling baik adalah saling memaafkan,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat. “Emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik,” ucap Jokowi lagi.

Namun, saat ditanya terkait proses hukum terhadap pihak-pihak yang telah memicu kemarahan masyarakat Papua, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh. “Ya, cukup,” kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo memahami bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat tersinggung atas kekerasan terhadap mahasiswa asal Papua di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Meski begitu, Jokowi meyakinkan masyarakat Papua dan Papua Barat bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan mereka.

“Yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace (bapak), mace (Ibu), mama-mama di Papua dan Papua Barat,” kata Jokowi. (kps/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana pembangunan jalan tol dalam kota di Kota Medan tengah bergulir. Gubsu dan pejabat PUPR telah mencanangkan dimulainya studi kelaikan proyek, meski izin dari Kementerian PUPR belum turun. Sedangkan wacana relokasi para warga penghuni Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bakal terkena dampak pembangunan jalan tol tersebut, masih dibicarakan.

“Kami terus berkoordinasi dengan Pemprovsu. Terakhir, sudah dilakukan pengukuran lahan yang bakal terkena proyek di sekitar Sungai Badera. Untuk wilayah sungai lainnya mungkin akan diwacanakan di tahun depan,” ucap Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga, kepada Sumut Pos, Senin (19/8).

Mengenai lahan relokasi warga terkena dampak, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST, MT, mengatakan hingga kini belum disediakan. “Lokasinya masih dicari,” cetusnya.

Mengenai pembebasan lahan, Benny menyebutkan, lahan di atas luas 5 hektar bukan lagi kewenangan Pemko Medan, melainkan wewenang BPN (Badan Pertanahan Nasional). “Pembebasan lahan lebih dari 5 hektar kewenangannya ada di BPN,” tandasnya.

Wacana pembangunan tol dalam kota dinilai menjadi solusi mengurai kemacetan di Kota Medan dengan arus komuter lebih dari 500 ribu orang setiap harinya. Jalan tol dalam kota itu nantinya dibangun mengikuti pinggir Sungai Deli dan anak Sungai Deli. Tol dalam kota itu panjangnya mencapai 30,97 kilometer, dan murni investasi swasta. Total nilai investasi sekitar Rp7 triliun.

Adapun tol dalam kota itu terdiri dari 3 seksi. Seksi I Helvetia-Titi Kuning sepanjang 14,28 km, Seksi II Titi Kuning – Pulo Brayan sepanjang 12,84 km dan Seksi III Titi Kuning – Amplas sepanjang 4,25 km. Jalan tol itu juga akan dilengkapi jembatan layang (fly over).

Tidak hanya bagi kendaraan bermotor roda empat ke atas, tol dalam kota itu juga akan menyediakan jalur khusus bagi pengendara sepeda motor. (map)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Negara (BKN) ternyata sudah bergerak melakukan kajian terkait rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimatan. Di antaranya terkait dengan kementerian atau lembaga apa saja yang harus pindah seiring pindahnya pemerintahan.

“Sekarang ini ada 4,3 juta PNS, jadi ini bukan masalah kotanya. Misalnya pindah, itu kementerian mana saja yang wajib pindah, mana yang tidak wajib pindah,” ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Jakarta, Senin (18/8/2019)n

BKN sudah punya gambaran atau perkiraan PNS mana saja yang wajib pindah. Di antaranya yakni disebutkan yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Agama. “Itu urusan-urusan yang masih dipegang pemerintah pusat jadi saya kira itu pasti harus perlu dekat pemerintah,” kata dia.

Sementara itu saat ditanya kementerian atau lembaga yang tidak wajib pindah, Bima mengaku belum tahu. Namun ia memberikan contoh yakni BKN sendiri. Bima mengatakan layanan kepegawaian nasional bisa dilakukan di mana saja, tidak perlu dekat dengan pusat pemerintahan.

Lagi pula, kata dia, tidak semua PNS harus ikut pindah ke Ibu Kota baru. Sebagian masih bisa bekerja di Jakarta meski kantor pusat pindah ke Ibu Kota baru yang disebut akan terletak di Kalimatan. “Tapi nanti dalam jabatan seperti apa, kalau semuanya satu direktorat ke sana, atau bisa sebagian saja, dan sebagian lain bisa terkoneksi dengan internet, secara digital, itu masih dalam pertimbangan,” kata dia.

Anggaran Pemindahan Ibu Kota

Terkait rencana pemindahan ibu kota negara, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan yang disampaikan Jumat (16/8/2019) lalu, menekankan pentingnya peran swasta dalam mendukung

“Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU),” ucap Presiden.

Melansir data Bappenas, Senin (19/8/2019), kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota mencapai Rp466 triliun. Rinciannya, Rp32,7 triliun digunakan untuk membangun gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan menggunakan skema KPBU. Sedangkan untuk istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri akan menggunakan APBN.

Adapun Rp 265,1 triliun digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung seperti gedung dan rumah ASN dan TNI/Polri akan menggunakan skema APBN, KPBU dan swasta dengan mekanisme kerja sama pemanfaatan. Sementara untuk fasilitas pendukung lainnya seperti pendidikan dan kesehatan akan menggunakan skema KPBU dan swasta. Terakhir untuk lembaga pemasyarakatan akan menggunakan skema KPBU.

Berikutnya, Rp 160,2 triliun digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang seperti fasilitas dan prasarana, seperti jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah dan sarana olahraga. Pembangunan fasilitas dan prasarana ini akan menggunakan skema KPBU. Sementara untuk ruang terbuka hijau akan menggunakan APBN. Sisanya, Rp 8 triliun untuk kebutuhan pengadaan lahan akan menggunakan dana APBN.

Presiden menyatakan, ibu kota baru tidak hanya dirancang sebagai simbol identitas, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. “Dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil,” kata Presiden. (kps/bbs)