MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Pengibaran Bendera Merah Putih berlangsung penuh khidmat di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (17/8). Bunyi sirine panjang menjadi pertanda dimulainya upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 74 tahun 2019 tersebut. Gubsu Edy Rahmayadi bertindak sebagai inspektur upacara.

Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH, Wagub Sumut Musa Rajeckhsah beserta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumut dan Kota Medan turut hadir dalam upacara tersebut.

Selain itu, ribuan warga juga turut menyaksikan jalannya Detik-Detik Proklamasi dan Pengibaran Sang Saka Merah Putih di lapangan bersejarah tersebut dengan penuh antusias meski di bawah terik matahari.

Sebelum pengibaran, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman terlebih dahulu membacakan teks Proklamasi. Selanjutnya, pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibra) yang merupakan siswa SMA/MA terbaik dari sejumlah sekolah di Sumut dengan sikap sigap dan tegap melaksanakan tugasnya untuk mengibarkan Bendera Merah Putih hingga ke puncak tiang bendera disaksikan ribuan pasang mata.

Wali Kota tampak antusias dan penuh khidmat mengikuti jalannya upacara terlebih saat prosesi pengibaran Bendera Merah Putih. Sebelumnya, orang nomor satu di Pemko Medan tersebut menjadi inspektur upacara peringatan HUT RI yang dilaksanakan Pemko Medan di Lapangan Benteng bersama seluruh ASN di Lingkungan Pemko Medan.

Usai prosesi pengibaran Bendera Merah Putih selesai dilakukan Paskibra lewat barisan formasi yang memukau, komandan upacara yang merupakan prajurit TNI kemudian menyampaikan laporan kepada Inspektur upacara tanda bahwa upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi dan pengibaran Bendera Merah Putih telah selesai dilaksanakan.

Wali Kota mengatakan, momentum peringatan HUT RI ini menjadi ajang dan semangat untuk lebih membangkitkan rasa cinta dan kepedulian yang tinggi kepada bangsa Indonesia. Selain itu juga, Kota sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

“Peringatan HUT RI Ke 74 Tahun 2019 ini hendaknya menjadikan kita pribadi dan warga yang senantiasa berkontribusi melakukan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, terlebih bagi Kota Medan yang kita cintai ini. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sejalan dengan semangat kita menjadikan Kota Medan lebih baik dan maju lagi ke depannya,” kata Wali Kota.

Usai upacara, Wali Kota bersama Gubsu dan Wagub Sumut beserta unsur Forkopimda ikut turun ke tengah lapangan untuk ikut menari bersama tarian multietnis yang ditampilkan peserta upacara dari unsur TNI, Polri juga para pelajar. Sejumlah hiburan juga turut ditampilkan dalam rangka memeriahkan rangakaian upacara HUT ke-74 RI Tahun 2019. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan menggelar sejumlah perlombaan meriah di halaman kantor PD Pasar Kota Medan, tepatnya di lantai 3 Pasar Petisah Medan, Sabtu (17/8). Sebelumnya, seluruh Staf Direksi dan karyawan PD Pasar telah melaksanakan upacara Bendera dalam memperingati hari proklamasi tersebut.

Salah satu kegiatan yang dilakukan Dirut PD Pasar Kota Medan, Drs Rusdi Sinuraya dan yang paling ditunggu oleh seluruh pengurus Pasar yakni lomba pasar terbersih dan terburuk (terjorok) di lingkungan PD Pasar Kota Medan. Selain membentuk tim penilaian independen dengan melibatkan jajaran direksi dan kepala cabang, Rusdi juga melibatkan lembaga sertifikasi sehingga penilaian yang dilakukan berjalan objektif.

Dari penilaian yang dilakukan sejak 5 Agustus hingga 15 Agustus itu, tim penilai menetapkan Pasar Simalingkar sebagai pasar terbersih peringkat pertama, diikuti Pasar Brayan di posisi kedua dan Pusat Pasar sebagai pasar terbersih ketiga. Sedangkan untuk pasar terburuk, peringkat pertama terjorok ditempati Pasar Sentosa Baru, Pasar Petisah Lantai I Tahap I di tempat kedua dan Pasar Sukaramai menempati peringkat ketiga.

Di samping itu, Pasar Sei Sikamabing dinobatkan sebagai Pasar Contoh SNI 8152:2015. Kemudian memutuskan Cabang II sebagai cabang yang terbaik dalam pembinaan kepala pasar pada lomba bersih-bersih pasar, serta Cabang I ditetapkan sebagai cabang yang terburuk dalam pembinaan kepala pasar pada lomba bersih-bersih pasar.

Mewakili Wali Kota Medan, H T Dzulmi Eldin, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setdako Medan, Khairul Syahnan pun menyerahkan piagam penghargaan kepada pasar terbersih sebagai bentuk apresiasi. Sedangkan bagi pasar terburuk, diberikan kaos hitam dan langsung dipakaikan kepada kepala cabangnya.

Usai menyerahkan piagam penghargaan, Syahnan mengatakan, Wali Kota Medan sangat mengapresiasi dan mendukung penuh digelarnya lomba bersih pasar. Sebab, event ini dinilai salah satu upaya dalam mengedukasi sekaligus memotivasi kepala cabang beserta jajaran guna menjaga kebersihan pasar.

“Bagi yang keluar sebagai pasar terbersih, saya mengucapkan selamat dan tidak langsung cepat puas. Sedangkan bagi pasar yang mendapatkan predikat terburuk, jangan berkecil hati dan segera melakukan penataan sehingga tahun depan bisa meraih predikat terbaik. Dengan kebersamaan dan kerja keras, Insya Allah hal itu dapat diwujudkan,” pesannya.

Selain lomba pasar terbaik dan terburuk, PD Pasar juga melaksanakan serangkaian kegiatan lainnya seperti turnamen futsal, bulutangkis, trup gembira serta lomba tarik tambang. Seluruh jajaran PD Pasar mulai jajaran karyawan hingga kepala cabang tampak sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang digelar. Menurut Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya, rangkaian HUT Ke-74 Kemerdekaan RI itu dilakukan untuk membangun kebersamaan serta meningkatkan tali silaturahmi di seluruh jajaran PD Pasar.

“Lomba bersih-bersih pasar merupakan kegiatan rutin yang digelar PD Pasar untuk memotivasi seluruh pasar yang ada di Kota Medan, berbenah sehingga menjadi tempat transaksi jual-beli yang representatif. Untuk 3 pasar terbaik, kita beri penghargaan. sedangkan 3 pasar terjorok, 2 diantaranya kita beri waktu sebulan untuk melakukan pembenahan. Apabila tak mampu dilakukan, maka kita akan mengambil tindakan tegas. Sedangkan khusus untuk Pasar Sentosa Baru, kita akan langsung copot dari jabatannya!” kata Rusdi.

Dilanjutkan Rusdi, lomba bersih-bersih pasar dilakukannya sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada pada jajaran PD Pasar Kota Medan. Selain untuk memperingati HUT RI, PD Pasar sekaligus memperingati HUT ke-26 PD Pasar Kota Medan pada bulan Juli yang lalu.

“Jadi karena kesibukan, acaranya kita satukan di HUT RI ini. Sesuai tema kemerdekaan RI tahun ini yakni SDM Unggul Indonesia Maju, PD Pasar juga ingin melakukan pembenahan dari waktu ke waktu. Kami juga menggunakan tema itu dalam memperingati HUT PD Pasar, SDM Unggul PD Pasar Maju,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Over kapasitas menjadi masalah di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sumatera Utara. Hingga 16 Agustus 2019, penghuni lapas dan rutan di Sumatera Utara mencapai 34.439 orang. Sementara daya tampung normal hanya 12.785 orang. Over kapasitas penghuni ini mencapai 269 persen.

KEPALA Kanwil Kemenkumham Sumut, Dewa Putu Gede, merincikan dari 34.439 orang penghuni lapas dan rutan, jumlah narapidana pria sebanyak 23.441 orang, wanita 1.319 orang. Sedangkan tahanan pria 9.174 orang, wanita 385 orang (lihat grafis, Red).

“Overkapasitas ini menjadi kesulitan bagi kantor wilayah kementerian hukum dan HAM untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan, karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang dimiliki. Oleh karena itu perlu bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” pinta Dewan

saat acara pemberian remisi (pengurangan masa hukuman), dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I A Tanjung Gusta Medan, Sabtu (17/8).

Dewa juga menjelaskan, di wilayah kerjanya hanya ada 42 satuan kerja (satker) yang terdiri dari 39 Lapas dan Rutan, 2 balai permasyarakatan yakni Medan dan Sibolga, dan 1 rumah penyimpanan barang sitaan (Rupbasan) Medan.

“Ini menjadi kesulitan besar bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, karena menumpuknya barang-barang sitaan. Di mana untuk Sumatera Utara hanya 1 Rupbasan,” ujar Dewa.

Menanggapi masalah itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, mengatakan Forkompinda Sumut dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, akan duduk bersama menindaklanjuti masalah tersebut. “Kita akan pelajari. Karena tidak mungkin membina orang yang ditumpuk melebihi luar kapasitas, agar tujuan pembinaan ini tercapai,” ujar Gubernur.

Mengatasi masalah over kapasitas lapas dan rutan, menurut Edy Rahmayadi, memerlukan peran dari seluruh masyarakat. Kata dia, overkapasitas tidak selamanya harus diselesaikan dengan memperbesar bangunan rutan atau lapas.

“Contohnya, di Belanda sudah banyak rumah tahanan yang ditutup. Sementara di Sumut justru mau membesarkan rumah tahanan. Ini terbalik!!! Kalau kita semua sadar, kita akan memperkecil (jumlah tahanan) ini. Saya yakin, semua sependapat termasuk orang-orang yang di tahanan ini,” sebut Gubernur.

Sebelumnya, Edy Rahmayadi menyerahkan surat keputusan (SK) resmisi secara simbolis kepada perwakilan warga binaan, di Rutan Tanjung Gusta. Hadir di antaranya Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut Dewa Putu Gede dan jajarannya, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, dan unsur Forkopimda lainnya, Sekdaprov Sumut Sabrina dan OPD Pemprov Sumut.

Gubernur berharap, para warga binaan selama di Lapas dan Rutan mendapat pembinaan dengan baik. Sehingga nantinya setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat bersosialisasi dengan masyarakat.

Gubernur saat membacakan sambutan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengatakan, kemerdekaan yang dinikmati sampai dengan hari ini adalah hasil kerja keras dan jerih-payah para pejuang kemerdekaan.

“Saat ini menjadi kewajiban kita bangsa Indonesia, khususnya jajaran insan pengayoman melanjutkan cita-cita perjuang kemerdekaan pendahulu kita yaitu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur,” katanya.

16.503 Napi Dapat Remisi

Kakanwil Kemenkumham Sumut, Dewa Putu Gede, menyampaikan dari 39 lapas dan rutan se Sumatera, sebanyak 16.503 narapidana mendapat remisi umum sebagian dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI.

“Dari jumlah tersebut, 16.135 napi mendapat pemotongan masa tahanan selama 1 bulan hingga 6 bulan atau RU I. Sementara 368 napi langsung menghirup udara bebas atau RU II,” sebut Dewa.

Sebelumnya, Humas Kanwil Kemenkum HAM Sumut, Josua Ginting kepada wartawan, Kamis (15/8) malam mengatakan, para napi yang mendapat remisi terlibat dalam sejumlah perkara pidana. Di antaranya kasus kriminal umum sebanyak 10.874 napi, PP 28 Tahun 2006 (pidana khusus) sebanyak 176 napi, dan PP 99 Tahun 2012 (pidana khusus) 5.453 napi.

“Napi mendapat remisi setelah memenuhi syarat-syarat ketentuan yang berlaku dan berkelakuan baik selama 6 bulan,” pungkas Josua. (prn/man)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Overkapasitas penghuni rutan di daerah, tidak melulu karena diisi napi dan tahanan dari daerah bersangkutan. Rutan kelas IIB Sidikalang misalnya, kelebihan penghuni karena diisi napi kiriman dari luar Dairi. Seperti dari Medan, Kabanjahe, Binjai, serta Pancurbatu.

“Rata-rata napi kiriman itu kasus narkoba. Saat ini 70 persen penghuni Rutan Sidikalang adalah kasus narkoba,” kata Plt Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang Kabupaten Dairi, Samuel Silalahi, di acara pemberian remisi umum peringatan HUT ke-74 RI tahun 2019, Sabtu (17/8).

Ia menjelaskan, idealnya daya tampung rutan hanya 250 orang. Tetapi sekarang dihuni 476 napi. Bahkan sempat menyentuh angka 530 orang.

“Kondisi itu sangat memprihatinkan. Idealnya, satu kamar hanya 10-15, tapi sekarang 35 orang,” katanya.

Disebutkan Samuel, jumlah penghuni dengan warga binaan sudah tidak sebanding dengan pegawai dimiliki. Pasalnya, jumlah personil hanya 39 orang. Seharusnya jika jumlah penghuni di atas 400-an napi, maka pegawai harus ada 70 orang. “Usulan ke Kakanwil selalu dibuat tapi belum terealisasi,” tandasnya.

Samuel menyampaikan, sebelumnya pihaknya mengusulkan sebanyak 318 napi untuk memperoleh remisi. Namun yang disetujui hanya 186 napi. “Dan yang bebas hari 13 orang sisanya sudah selesai pengurusan remisi,” ucapnya.

Pemberian remisi umum HUT ke-74 RI terhadap 186 narapidana diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati, Jimmy Andrea Lukita Sihombing, di Rutan kelas IIB Sidikalang Kabupaten Dairi, Sabtu (17/8). Pemberian remisi diikuti ratusan napi serta pegawai. Hadir sejumlah jajaran pejabat Pemkab Dairi, Camat Sitinjo, Erpina Berutu serta Kepala Desa Sitinjo, Ronni Bako.

Rutan Kabanjahe Dihuni 450 Napi

Tak hanya di Sidikalang, saat ini narapidana penghuni rutan kelas II B Kabanjahe juga overkapasitas. Saat ini rutan dihuni lebih kurang 450 orang, sementara daya tampung hanya 160 orang.

“Dengan tingkat hunian sekarang, rutan kelas II B Kabanjahe sudah overkapasitas,” kata kepala Rumah Tahanan Negara kelas II B Kabanjahe, Simson Bangun SH, di sela-sela acara penyerahan surat keputusan (SK) remisi kemerdekaan secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, Dahlan Tarigan, SH, MH, di Lapas Kabanjahe, Sabtu (17/8) siang.

Penyerahan remisi disaksikan oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal, Kapolres Tanah Karo AKBP Benny Remus Hutajulu, Sik, Kajari karo Gloria Sinuhaji, SH, MH, Ketua TP PKK Ny. Sariati Terkelin Brahmana.

Karutan Kelas II B Kabanjahe, Simson Bangun SH, mengatakan remisi diberikan kepada 206 napi. Sembilan orang di antaranya langsung bebas, karena otomatis selesai masa hukumannya.

Para napi yang mendapat remisi sendiri dibagi ke dalam dua kelompok. Di antaranya remisi umum I dan remisi umum II. Napi yang mendapat remisi umum I, masa hukumannya dipangkas antara satu hingga empat bulan . Sementara yang mendapat remisi umum II langsung bebas dengan pemotongan masa pidana penjara yang sama dengan remisi umum I.

Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM yang dibacakan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, disebutkan pemberian remisi karena para napi sudah menjalani masa hukuman dan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Untuk yang remisi bebas karena masa penahanannya susah habis waktu.

Usai acara, Bupati karo Terkelin Brahmana mengatakan, agar para napi memanfaatkan remisi yang diberikan negara tersebut. “Bagi yang bebas hari ini dan akan kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat, supaya dapat beraktifitas dan menyesuaikan serta beradaptasi,” katanya.

1.157 Napi Dapat Remisi di Binjai

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai, sebanyak 1.157 wargabinaan memperoleh remisi saat Upacara HUT RI di Lapas Binjai. Dari jumlah itu, 14 napi di antaranya langsung bebas.

“Sebenarnya 34 wargabinaan langsung bebas. Cuma 20 wargabinaan harus membayar denda sesuai putusan majelis hakim. Artinya, mereka baru bisa bebas setelah membayar denda berdasarkan putusan hakim,” jelas Kalapas Binjai, Maju Amintas Siburian, Minggu (18/8).

Mereka yang langsung bebas berasal dari sejumlah perkara. Seperti tindak pidana asusila, pencurian dan lainnya.

Sebanyak 1.157 wargabinaan Lapas Binjai yang menerima remisi kemerdekaan, seluruhnya merupakan usulan Lapas Binjai. Artinya, tidak ada pengusulan remisi yang dikandaskan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. “Pengusulan dari kami dipenuhi. Tidak ada yang diusulkan tidak mendapat remisi,” sambung mantan Kepala Rutan I Tanjunggusta ini.

Mereka yang diusul mendapat remisi dinilai berkelakuan baik, berjasa bagi negara, melakukan kegiatan bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, serta membantu kegiatan dan program lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa pidana.

Selain itu, mereka yang diusul memperoleh remisi karena telah menjalani hukuman minimal enam bulan masa pidana bagi meraka yang terjerat perkara kejahatan umum, ataupun mereka telah menjalani minimal sepertiga masa pidana atas perkara terorisme, narkotika, korupsi, pelanggaran HAM berat, dan kejahatan terhadap keamanan negara.

Rutan Pangkalanbrandan Overkapasitas

Di Langkat, sebanyak 265 orang warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Pangkalanbrandan, menerima remisi HUT Kemerdekaan RI tahun 2019. Dari jumlah itu, sebanyak 4 orang dinyatakan bebas bersyarat. Sementara 30 tahanan lainnya tidak mendapat remisi.

“Saat ini, warga binaan di sini berjumlah 296 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 265 napi yang mendapatkan remisi, sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI,” kata Hal Kepala Rutan Kelas II B Pangkalanbrandan, Sahala Marlen Situngkir, kepada Sumut Pos usai peringatan HUT RI di Lapangan Kampung Baru, Sabtu (17/8).

Ia menjelaskan, napi kategori PP99 (ada JC) berjumlah 1 orang, dan PP99 narkotika tidak ada JC. Yang belum menjalani 1/3 masa tahanan berjumlah 6 orang. Untuk PP99 korupsi tidak ada JC, dan tidak sanggup membayar denda 2 orang.

Sedangkan yang tidak memenuhi syarat subtantif atau belum menjalani 6 bulan masa tahanan 12 orang. Yang sedang menjalani pidana pencabutan PB ada 3 orang, dan remisi susulan 7 orang,

“Saat ini Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Pangkalanbrandan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Rutan kelebihan penghuni di atas 100 persen, dan menjadi sumber segala permasalahan,” katanya.

Ia menilai, kelebihan penghuni rutan perlu ditangani, demi peningkatan kualitas hidup para warga binaan,” katanya.

Dengan pemberian remisi, diharapkan penghuni rutan dapat lebih patuh terhadap aturan-aturan hukum yang diberlakukan kepada setiap penghuni rutan. Karena memengaruhi pemberian remisi. “Bagi yang dinyatakan bebas dengan berbagai persyaratan, diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum,” harap Sahala. (ted/mag-10/deo/yas)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Feasibility Study (FS/studi kelaikan) jalan tol dalam Kota Medan sepanjang 30,97 kilometer telah dicanangkan pada 15 Agustus 2019 baru lalu. Studi dijadwalkan selesai antara 6-10 bulan. Setelah studi selesai, barulah pembebasan lahan masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol, dapat dilakukan

“Setelah pembuatan dokumen FS selesai, selanjutnya dokumen dievaluasi Kementerian PUPR,” ujar Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Anda Subrata menjawab Sumut Pos, Minggu (18/8).

Urusan menyiapkan FS merupakan domain pihak PT Citra Marda Nusaapala dan PT Adhi Karya selaku investor pembangunan jalan tol. Pihaknya berharap, tahapan dokumen FS akan selesai tepat waktu sehingga rencana pembangunannya akan menjadi lebih cepat.

“Pemprov siap mendukung hal-hal yang dibutuhkan dalam mempercepat semua proses pembangunan tol. Termasuk menyinergikan koordinasi dengan Pemko Medan dan instansi terkait di tingkat pusat,” katanya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut, Alfi Syahriza, mengatakan urusan pembebasan lahan nantinya menjadi wewenang Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II dan Pemko Medan selaku pemilik wilayah.

“Urusan pembebasan lahan DAS (daerah aliran sungai) menjadi urusan BWSS II. Pemprov hanya mendukung dan membantu sesuai porsi kewenangan yang ada. Sedangkan Pemko Medan selaku pemilik wilayah, bertanggungjawab atas relokasi warga yang terkena dampak,” terangnya.

Pencanangan Pelaksanaan Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol Dalam Kota Medan (Medan Intra Urban Toll Road – MIUTR) merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kerja Sama (MoU) pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Medan oleh Pemprov Sumut bersama Pemko Medan, Pemkab Deliserdang, dan PT Citra Marda Nusaapala, serta PT Adhi Karya pada 1 Maret lalu.

Saat pencanangan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku senang sekali. Karena apa yang diprakarsainya tersebut bisa terealisasikan. “Hari ini hati saya berbunga-bunga. Karena belum sampai setahun, apa yang saya mimpikan dan rakyat Sumut inginkan bisa terealisasi, walau masih dalam tahap pencanangan. Tapi bila tidak kita bangun sekarang, tiga tahun mendatang kepadatan lalu-lintas jalan di Kota Medan akan stagnan,” ucapnya.

Ia berharap, pembangunan fisik jalan tol sepanjang 30,97 kilometer itu dapat dilakukan sesegera mungkin. Untuk itu, kepada investor yang akan melakukan studi kelayakan, Edy berharap, studi dapat segera diselesaikan.

“Ini adalah kebutuhan konkret rakyat Sumut khususnya Kota Medan, setelah ini mari kita serahkan kepada ahlinya untuk melakukan studi kelayakan terhadap pembangunan Tol Dalam Kota ini. Kementerian PUPR tadi bilang standar waktu yang dibutuhkan adalah 10 bulan. Tapi saya dorong agar enam bulan selesai, yang penting harus sama-sama kita bantu,” tegasnya.

Edy menargetkan agar pembangunan tol dalam kota ini bisa selesai 2023 mendatang. “Setelah selesai dilakukan studi kelayakan dokumen, 2021 sudah bisa dimulai untuk tahap pembangunan fisik, itu nanti akan memakan waktu paling lama dua tahun, maka 2023 Tol Dalam Kota Medan sudah selesai,” tambahnya.

Jalan Tol Dalam Kota Medan akan dibangun dalam tiga seksi. Seksi I Helvetia – Titikuning sepanjang 14,28 km. Kemudian seksi II Titikuning – Pulo Brayan sepanjang 12,44 km dan seksi III Titikuning – Amplas sepanjang 4,25 km, dengan total panjang keseluruhan mencapai 30,97 km. (prn)