MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belum tercapainya percepatan pembangunan dan kesejahteraan secara merata, masyarakat di Utara Kota Medan kembali menggulirkan isu pemekaran Medan Utara. Isu itu diutarakan Tokoh Pemuda Medan Utara, Ganda Simbolon dalam diskusi di Runga Publik Medan Utara, Minggu (18/8) malam.

Dikatakannya, selama ini ia sudah bosan mendengar janji perecepatan pembangunan dan kesejahteraan yang akan diberikan kepada masyarakat di Medan Utara. Padahal, pendapatan asli daerah (PAD) cukup besar dengan persentase 60 persen. Nyatanya, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan belum dirasakan masyarakat secara merata. Untuk itu, pria yang aktif di organisasi kepemudaan ini lebih mendukung Medan Utara dimekarkan.

“Medan Utara ini sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan, jadi kita tunggu dukungan dari eksekutif. Saya yakin, Medan takut melepas Medan Utara disebabkan PAD mereka akan berkurang. Intinya, di Pilkada nanti saya siap mendukung pemimpin yang berani memekarkan Medan Utara, bukan hanya janji,” tegas Ganda Simbolon.

Isu pemekaran Medan Utara disambut hangat oleh Tokoh Masyarakat Medan Utara, Awalludin. Pria akrab disapa Awel mengakui, pemekaran Medan Utara meliputi Kecamatan Medan Deli, Labuhan, Marelan dan Belawan sangat seksi untuk dibahas. Oleh karena itu, ia berpendapat masyarakat tidak lagi tertipu untuk menseleksi pemimpin yang benar – benar peduli untuk Medan Utara.

Mengenai pemekaran, kata Awek, tidak perlu lagi diuji persyaratannya. Alasannya, dalam UU No. 23 Tahun 2014, Medan Utara telah memenuhi syarat untuk dimekarkan dan tidak perlu lagi minta percepatan pembangunan dari Pemko Medan.

Sebab, percepatan pembangunan itu murni kewajiban pemerintah untuk masyarakatnya, sedangkan pemekaran adalah hak rakyat dengan tidak melanggar dari undang – undang tersebut.

“Sebanarnya ada 2 peluang strategis untuk mengatasi ketertinggalan di Medan Utara. Pertama, sepakat dan bertekad untuk masyarakat demi pemekaran, sekalipun tumpah darah dan jatuh korban. Kedua, mendukung kandidat calon Wali Kota Medan 2020 yang berkomitmen mendukung pemekaran Medan Utara,” pungkas Awel.

Untuk menjalankan keseriusan pemekaran, beber Awel, bentuk tim untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat secara terukur, struktur dan massif. Jadi, soal kompromi politik itu ranahnya partai politik merealisasikan wacana pemekaran.

“Kita tetap mendorong percepatan pembabgunan seiring dengan berjalannya pergerakan pemekaran Medan Utara. Apapunya ceritanya, mekat ya tetap mekar,” tegas Awel.

Sementara, Sahrudin selaku pengamat kebijakan publik di Medan Utara menilag, ada tiga sayarat yang harus di penuhi dalam rencana pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru), yaitu syarat Administratif, Syarat Tekhnik dan Syarat Fisik ketiga syarat tersebut membutuhkan dukungan politik dari eksekutif dan legislatif.

Pembentukan DOB atau Pemerintahan baru itu prosesnya berjenjang dari mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke Pusat. Prosesnya akan merancang satu rancangan undang – undang (RUU). Oleh karena itu, eksekutif harus mengikuti aspirasi dari rakyat atau wakil rakyat untuk merumuskan keputusan resmi.

“Menurut saya, belum ada Partai Politik yang mendukung pemekaran. Tapi, bila ada komando dari parpol atau wakil rakyat di parlemen, sudah pasti memperkuat mendorong eksekutif merekomendasikan usualan pemekaran sampai ke Presiden,” terang Saharudin.

Ketua Gerbaksu ini juga kembali berpendapat, perlu juga dilakukan uji atas pemenuhan persyaratan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Agar pembentukan DOB berjalan secara objektif. Makanya, percepatan itu kewajiban pemerintah, itu dapat dituntut untuk segera dibuktikan lewat kebijakan anggaran.

“Jangan lagi menunggu pemekaran baru kita minta mempercepat pembangunan. pembentukan DOB itu secara tekhnis. Dalam regulasinya persyaratan untuk menjadi DOB ini harus kita jalankan, coba tanya pimpinan Parpol dan wakil rakyat, apa mereka siap mendukung untuk pemekaran,” tutur Saharudin dalam diskusi tersebut.

Ia lebih mendorong agar parpol dan wakil rakyat yang sudah terpilih berkomitmen untuk membedah masalah ini. Agar mereka bisa melakukan polarisasi gerakan politiknya. Padahal, kebijakan anggaran itu ada ranah eksekutif dan legislatif untuk mengakomodir permasalahan yang ada di Medan Utara.

“Masing – masing Banggar bisa mengusulkan dan mengesahkan. Jadi, kalau sampai hari ini Medan Utara terus tertinggal berarti percepatan pembangunan tidak diakomodir. Untuk itu, pembentukan DOB Medan Utara juga ranahnya wakil rakyat. Mereka sudah bisa menjalankan aspirasi publik untuk pemekaran. Dalam UU MD3 mengatur terkait aspirasi yang harus mereka respon atas keinginan pemekaran dari masyarakat,” tutup Saharudin. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memiliki ruang khusus di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan. Ruang khusus tersebut merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dengan Mahkamah Agung RI.

“MoU-nya ada di Mahkamah Agung, dan kita hanya menindaklanjutinya saja. Kemarin sekitar sebulan yang lalu sudah ada orang dari KPK datang ke sini membahas soal (ruangan) itu,” ujar Jamaludin, Senin (19/8).

Jamal menambahkan, nantinya ruangan itu akan diisi segala perlengkapan petugas KPK untuk menunjang kinerja mereka, termasuk saat melakukan penuntutan dalam perkara-perkara yang mereka kerjakan di Pengadilan Negeri Medan.

Meski demikian, Jamaluddin enggan memastikan kapan perlengkapan dari KPK masuk ke PN Medan. “Entah sore ini, atau besok. Tapi dalam waktu dekat perlengkapan mereka masuk ke sini, seperti alat perekam suara dan pengedap suara. Ada juga alat alat yang lain. “Makanya, kalian ini juga hati-hati di Pengadilan ini,” ujarnya berkelakar.

Menindaklanjuti permintaan ruangan ini, Jamaluddin mengakui beberapa ruangan otomatis mengalami pergeseran. Bahkan ruangan KPK yang akan disiapkan bekas ruang Humas yang dihuninya beberapa hari yang lalu.

Ia pun mengaku hal tersebut termasuk normal terjadi di dalam tubuh pengadilan. “Jadi KPK menempati ruangan saya. Dan saya pindah ke ruang Pengacara. Awalnya mereka minta ukuran 2×3 meter saja. Tapi kan gak mungkin seperti itu, makanya kita ajukan ruangan saya saja,” jelasnya.

Disinggung apakah permintaan KPK tersebut bermaksud melemahkan atau mencurigai penegakkan hukum Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin membantahnya.

“Tidak ada itu. Malah kita bersyukur kita diawasi. Saya tegaskan, kedatangan mereka pun bukan untuk membuat kantor cabang, ya. Hanya sebatas ruangan saja untuk membantu kerja saat saat persidangan,” cetusnya.

Sementara itu, Jurubicara KPK Fabri Diansyah yang dikonfirmasi menyatakan bahwa ruang khusus yang dimaksud merupakan tempat alat-alat rekaman saja. “Tapi aku cek dulu,” jawannya melalui pesan whatsapp.

Amatan di lokasi, beberapa ruangan mengalami pergeseran. Beberapa ruangan tersebut diantaranya ruang Humas, ruang wartawan yang dipindah ke ruang ibu menyusui, yang mana ruang wartawan akan ditempati pengacara.

Kemudian ruang ibu menyusui dipindah ke ruangan yang ada di dekat lobby. Selain itu PN Medan juga membangun Media Center yang tepat bersebelahan dengan ruang Humas yang baru. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa asal Papua di Medan berunjuk rasa di kantor DPRD Sumut, Senin (19/8). Mereka menuntut penghentian pelanggaran HAM, intimidasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua.

Para pengunjuk rasa membawa nama Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Sumatera Utara. Mereka meminta agar aparat keamanan dan ormas yang melakukan pelanggaran HAM di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang bertanggung jawab.

Massa IMP Sumatera Utara juga meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. “Kalau mereka bisa selesaikan secara damai harus selesaikan secara cepat, karena pelanggaran HAM sudah terlalu lama,” ujar Ketua IMP Sumatera Utara, Agustinus Goo.

Massa mahasiswa mulai berkumpul di Asrama Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan Dr Mansyur sekitar pukil 12.45 Wib. Mereka kemudian long march menuju kantor DPRD Sumut.

Di kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, mahasiswa menyampaikan tuntutannya. Mereka menyatakan aksi itu merupakan bentuk solidaritasnya atas intimidasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu.”Ini sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara kami di Surabaya,” ucap Damiel Wandik, salah seorang pengunjuk rasa.

Menurut Damiel, warga asal Papua masih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dan rasis, seperti yang terjadi di Surabaya dan Malang. “Padahal kita ini Bhinneka Tunggal Ika,” ucapnya.

Unjuk rasa berlangsung damai. Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi juga sempat membagikan minuman kepada para pendemo. (bbs/ila)

Kepala Pasar Sentosa Baru, Hasan resmi dicopot dari jabatannya. Hal ini dampak dari pascadiumumkannya Pasar Sentosa sebagai pasar terjorok pada perlombaan bersih-bersih pasar yang diselenggarakan PD Pasar dalam rangka menyambut HUT RI. Perlombaan itu diikuti oleh 53 pasar di Kota Medan yang mayoritas di antaranya dikelola oleh PD Pasar Kota Medan.

Pencopotan Kepala Pasar Sentosa Baru resmi dilakukan karena dinilai tidak proaktif dalam kompetisi dan tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan pasar tradisional yang terletak di Jalan Sentosa Baru, Sei Kera Hilir I, Medan Perjuangan.

Direktur Utama PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan Surat Keterangan (SK) Pencopotan Kepala Pasar Sentosa Baru pada Senin (19/8) kemarin. “SK pencopotannya sudah saya keluarkan hari ini (kemarin,Red), sudah resmi. Penggantinya sudah ada, namanya Dedi Priyadi,” kata Rusdi kepada Sumut Pos, Senin (19/8)

Rusdi juga menyatakan harapannya kepada Kepala Pasar Sentosa baru yang diangkat agar membenahi Pasar Sentosa Baru menjadi lebih baik dari sebelumnya. “Tapi kalau ternyata masih sama dan pasar itu tidak ada perubahan, saya akan copot lagi, ya kita tukar lagi dengan yang bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik,” tegas Rusdi.

Untuk itu, Rusdi pun memberikan waktu 1 bulan buat kepala pasar yang baru untuk membenahi pasar Sentosa Baru. Ada tiga hal yang penting untuk menciptakan pasar bersih yaitu seperti kriteria kompetisi pasar bersih yang baru saja dilakukan saat kompetisi bersih-bersih kemarin yakni Kebersihan Kamar mandi, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan infrastruktur jalan atau koridor di areal pasar.

Untuk kepala pasar yang lama, kata Rusdi, akan menjadi anggota penertiban di kantor cabang Sutomo Medan. Sedangkan untuk mereka yang berhasil menjuarai kompetisi pasar bersih, akan diberikan reward berupa promosi jabatan.

“Namun segera kita promosikan untuk jabatan – jabatan yang lebih baik dan tepat untuk pribadi yang bersangkutan. Setidaknya, mereka yang menang akan menjadi skala prioritas untuk diangkat jabatannya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan sopir truk melakukan aksi unjuk rasa di perusahaan jasa angkutan milik PT. Sumatera Sarana Sekar Sakti (S4), Jalan KL Yos Sudarso, Km 16, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Senin (19/7).

Para sopir menuntut hak dan status atas pengabdian yang telah mereka lakukan selama puluhan tahun di perusahaan tersebut.

Aksi demo dimotori Persatuan Supir Truk Pelabuhan (PSTP) Belawan, melakukan orasi dengan membentangkan poster yang berisikan tuntutan di depan perusahaan.

Ketua DPP-PSTP, Jonson Butarbutar mengatakan, unjuk rasa yang digelar telah diberitahukan pihak Polres Pelabuhan Belawan c/q Sat Intelkam. Adapun tuntutannya untuk meminta penyelesaian hak dan status para sopir yang telah mengabdi puluhan tahun.

“Para buruh sopir sampai hari ini belum mendapatkan hak pensiun sebagaimana yang telah diprogramkan pemerintah melalui jaminan kepersertaan pensiun melalui program BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Sangat disesalkan, kata Jonson, ada juga upaya intimidasi yang dilakukan pihak perusahaan kepada sopir. Seperti, Erwin dan M Yakub serta Poltak yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014. Selain itu juga, Dodi Darmayanto dan Sabar Jhon Brandy tidak mendapat hak santunan kematian sesuai UU BPJS Ketenagakerjaan dan hak pesangon.

Pihak perusahaan ingin berunding dengan mereka, harapannya perwakilan dari pihak perusahaan bisa mengambil keputusan.

“Kalau ingin hari ini (kemarin,Red) ada keputusan dari tuntutan kami. Agar, aksi ini berakhir dan tidak akan kami lanjutkan lagi besok,” tegas Jonson.

Para sopir melakukan aksi mendapatkan pengawalan dari petugas dari Polsek Medan Labuhan. Pihak perusahaan dicoba untuk dikonfirmasi tidak dapat dilakukan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta bantuan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Heru Winarko untuk memberangus narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di daerah Sumut.

Sebab, barang haram tersebut sangat berbahaya terutama sudah menyasar kalangan anak-anak muda Sumut. “Tolong kami dibantu pak, arahkan kami, tindakan-tindakan apa yang harus kami lakukan agar narkoba hilang dari Sumut ini,” ujar Edy Rahmayadi ketika menerima kunjungan silaturahim dan ramah-tamah Kepala BNN Heru Winarko, di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, Minggu (18/8) sore.

Gubernur berterima kasih dan berharap kedatangan kepala BNN pusat akan memberikan pencerahan khususnya untuk usaha-usaha pemberantasan narkoba di Sumut. Pada kesempatan itu, Edy juga bercerita tentang kunjungannyan

ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan, untuk pemberian remisi untuk para warga binaan dalam rangka HUT ke-74 RI, Sabtu (17/8).

“Kemarin saya mengunjungi Lapas Tanjung Gusta pada hari kemerdekaan. 80% penghuninya berkaitan dengan kasus-kasus narkoba. Banyak anak muda pula, miris kita. Bagaimana masa depan Sumut kalau anak mudanya begini. Narkoba ini kejam, merusak mental dan masa depan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Sumut merupakan salah satu provinsi darurat narkoba. Sebagian besar peredarannya menyasar anak-anak muda. Tidak hanya di perkotaan, peredaran narkoba juga sudah sampai ke tingkat pedesaan.

Kedatangan Heru berserta rombongan ke Sumut bermaksud mengadakan pelatihan dan penyeragaman terkait rehabilitasi bagi para pengguna dan pecandu narkoba melalui rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT). Para peserta yang akan mengikuti pelatihan yakni penyidik dari BNNP Sumut, Polda/Polres, jaksa penuntut umum, hingga hakim yang menangani perkara narkoba.

Heru Winarko membenarkan bahwa narkoba merupakan salah satu permasalahan yang amat serius di Sumut. Untuk itu pihaknya memilih Sumut sebagai salah satu lokasi tempat pelatihan selain Lampung dan Samarinda. Heru mengatakan salah satu kelompok pengguna narkoba yang mengkhawatirkan di Sumut adalah kelompok remaja yang telah mencapai 130 ribu lebih remaja.

Pelatihan yang akan dilaksanakan selama empat hari, kata Heru, salah satunya untuk menyamakan persepsi tentang Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. “Kalau salah penerapan, bisa merugikan warga. Jadi ada yang direhab ada yang diasesmen. Diasesmen ini untuk melihat apakah dia termasuk sindikat jaringan atau seperti apa,” terangnya.

Tahun lalu dari 3,6 juta pengguna narkoba, 57% adalah coba pakai. Lalu, 20 % adalah reaksional atau rutin pakai minimal seminggu dua kali. Sisanya, adalah pecandu. Asesmen untuk memastikan kriteria mana yang harus direhab dan harus ditahan karena terlibat sindikat jaringan narkoba.

Terkait masalah penangan narkoba, Heru menyarankan untuk melibatkan kearifan lokat adat istiadat di Sumut. Di Bali, pemberantasan narkoba melibatkan kepala desa. Begitu juga di Padang, melibatkan Ninik Mamak. Seseorang yang memakai narkoba di Bali akan dikeluarkan dari “Banjar” sebagai hukuman sosial, di Padang pengguna narkoba rumahnya tidak akan dimasuki Ninik Mamak

“Cara-cara ini efektif. Semoga nanti bisa juga diterapkan di Sumut. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak gubernur, suatu kehormatan bagi kami diterima di sini. Semoga pertemuan silaturahmi ini menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama menyelesaikan masalah narkoba di Sumut,” ujarnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat berencana menaikkan anggaran APBN untuk kesehatan sebesar Rp132,2 triliun di tahun 2020. Naiknya anggaran kesehatan dari APBN di tahun 2020 mendatang dapat meningkatkan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya Kota Medan. Salah satunya, dengan menambah kuota BPJS PBI yang bersumber dari APBN untuk Kota Medan.

Harapan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan dari fraksi Gerindra, Ihwan Ritonga.

“Kita kemarin mendengar ada 16.816 peserta BPJS PBI dari APBN yang dinonaktifkan Kemensos. Kita tidak tahu apakah semua itu memang sudah tidak layak menerima lagi atau bagaimana. Lantas, bagaimana kalau ternyata dari jumlah itu masih ada yang berhak untuk mendapatkan layanan BPJS Kesehatan PBI,” ujarnya.

Ihwan setuju bahwa memang pendataan harus terus dilakukan agar BPJS PBI menjadi tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh pihak yang tidak lagi berhak, sedangkan masih banyak masyarakat yang berhak dan membutuhkan namun tidak mendapatkannya.

Di sisi lain, Ihwan juga meyakini bahwa di luar nilai BPJS PBI yang saat ini telah ditanggung oleh APBN, masih ada masyarakat yang sebenarnya berhak namun tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang sepenuhnya ditanggung okeh negara tersebut. Untuk itu, pemerintah diharapkan mau menambah kuota penerima BPJS PBI di Kota Medan.

“Maka Dinsos harus mendata baik-baik, apakah memang benar dari 16.816 itu memang semuanya sudah tidak layak? Lalu mereka harus segera mencari penggantinya. Tapi kalau masih ada, mereka harus kita perjuangkan, barangkali naiknya anggaran APBN untuk kesehatan bisa mendapatkan penambahan kuota penerima BPJS PBI di Kota Medan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Ihwan, naiknya anggaran kesehatan dari APBN di tahun 2020 diharapkan mampu menaikkan nilai transfer dana kesehatan ke daerah agar daerah semakin mampu dalam meningkatkan layanan kesehatan di wilayahnya masing-masing.

“Kenaikan itu juga kita harapkan sejalan dengan kenaikan transfer untuk anggaran kesehatan di daerah, khususnya ke Kota Medan. Saat ini kita masih kekurangan fasilitas kesehatan yang layak di Kota Medan, ini perlu percepatan pembangunan dan kita harapkan pemerintah pusat akan meningkatkan anggaran untuk Kota Medan supaya lebih banyak fasilitas kesehatan yang bisa kita benahi,” pungkasnya. (map/ila)