Home Blog Page 512

Pj Bupati Langkat Salurkan Bantuan Baznas Ratusan Juta kepada Masyarakat

BANTUAN: Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy saat memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat secara simbolis.(Diskominfo Langkat/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO- Penjabat Bupati Langkat, Faisal Hasrimy menyalurkan bantuan berupa zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang bersumber dari badan amil zakat nasional atau Baznas pada triwulan III. Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat ini dengan total sebesar Rp221.282.000.

Penyaluran ZIS berlangsung di ruang pola kantor bupati, Kamis (12/9/2024). Dalam sambutannya, Pj Bupati Langkat yang akrab disapa Hasrimy menyatakan, penyaluran ZIS merupakan upaya bersama untuk mendukung masyarakat yang berhak menerima bantuan.

“Baznas Langkat terus berikhtiar untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami bersyukur atas meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Langkat dalam membayar zakat fitrah dan sedekah, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Baznas Langkat,” ujarnya.

Bantuan yang disalurkan ini berasal dari infaq Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat, serta hasil setoran dari IRTM atau Instalasi Rumah Tangga Miskin yang diprogramkan Pemerintah Kabupaten Langkat. Hasrimy berharap, di masa mendatang jumlah infaq dan zakat dapat terus meningkat dengan partisipasi aktif dari para PNS dan masyarakat Langkat.

“Semoga bantuan ini memberikan manfaat bagi yang menerima, dan menjadi berkah bagi yang memberi. Mari bersama-sama kita wujudkan Langkat yang makmur dan sejahtera melalui aksi kebaikan seperti ini,” tambahnya.

Sementara, Ketua Baznas Kabupaten Langkat, Thantawi Jauhari menyampaikan rasa terima kasih kepada Hasrimy dan jajaran, atas dukungannya yang konsisten terhadap program-program Baznas. Ia juga menyampaikan bahwa pendistribusian zakat ini mencakup berbagai jenis bantuan, termasuk bedah rumah, modal usaha, biaya perobatan, serta donasi untuk Palestina.

Adapun rincian bantuan ZIS Baznas Langkat pada triwulan III adalah, bedah rumah tidak layak huni (rutilahu) sebanyak 6 unit sebesar Rp 150 juta. Rinciannya, 4 unit rumah dibiayai oleh Baznas Kabupaten Langkat, sedangkan 2 unit lainnya berasal dari Baznas Provinsi Sumatera Utara, dengan masing-masing rumah mendapatkan Rp25 juta.

Bantuan modal usaha untuk 8 UMKM sebesar Rp8 juta, masing-masing mendapatkan Rp 1 juta. Bantuan biaya perobatan untuk 15 orang sebesar Rp15 juta, masing-masing menerima Rp1 juta.

Donasi Palestina tahap II sebesar Rp 26.282.000 yang diserahkan kepada Baznas Provinsi Sumatera Utara. Bantuan 100 paket sembako untuk kaum dhuafa dengan total Rp12 juta, masing-masing paket senilai Rp120 ribu.

Bantuan biaya pendidikan untuk 10 siswa dengan total Rp10 juta, masing-masing menerima Rp 1 juta. (ted/han)

Peringati Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Sumatera Utara Pasok Kelistrikan PON XXI Aceh – Sumut 43,7 Persen Bauran EBT

PLTM Aek Silang 2 dengan kapasitas 2x5 MW yang berlokasi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara, PLN UID Sumatera Utara siap memasok kelistrikan dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 43,7 persen dalam rangkaian kegiatan PON XXI Aceh – Sumut. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung penggunaan energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 2024.

Ajang olahraga terbesar di Indonesia ini akan mempertandingkan 34 cabang olahraga dan diikuti sebanyak 6.618 atlet serta 3.320 ofisial. Untuk itu, kebutuhan listrik yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi prioritas utama. PLN UID Sumatera Utara telah mempersiapkan infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkelanjutan untuk memastikan kelancaran acara ini.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Saleh Siswanto, menyatakan bahwa penggunaan EBT dalam pasokan listrik PON XXI adalah langkah strategis untuk mendukung visi pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mempromosikan energi bersih.

“Kami bangga dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan PON XXI dengan menyediakan pasokan listrik yang ramah lingkungan. Ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam mendukung transformasi energi di Indonesia,” ujar Saleh.

Selain itu, Saleh juga memastikan sebanyak 28 pembangkit bauran EBT tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara. Pembangkit tersebut menggunakan potensi alam seperti minihidro, biogas dan biomass.

“Kebutuhan listrik yang andal di Sumatera Utara semakin meningkat. Hasil pantauan bulanan kami menunjukkan bahwa seluruh pembangkit tersebut dapat memproduksi energi sebesar 563 Mega Watt (MW). Untuk itu, kita pastikan seluruh pembangkit yang menggunakan bauran EBT tetap beroperasi secara normal,” ujarnya.

Dengan bauran EBT yang mencapai 43,7 persen, PLN UID Sumatera Utara berharap dapat memberikan contoh positif bagi daerah lain dalam penggunaan energi terbarukan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya global untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

PLN UID Sumatera Utara mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung penggunaan energi bersih dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. Dengan komitmen bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. (ila)

Diduga Serobot Bahu Jalan, Komisi IV DPRD Medan Sidak Bangunan di Titi Kuning

SIDAK: Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak dan anggota Komisi IV lainnya melakukan sidak di bangunan yang disinyalir menyerobot bahu jalan di Jalan Brigzein Hamid, Gang Andika, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kamis (12/9). FOTO: ISTIMEWA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Komisi IV DPRD Kota Medan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap bangunan yang disinyalir telah menyerobot bahu jalan di Jalan Brigzein Hamid, Gang Andika, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kamis (12/9/2024) sore.

Saat memimpin sidak, Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak menyarankan kepada warga untuk memasukkan surat ke DPRD Medan agar nantinya dapat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membuktikan telah terjadinya penyerobotan bahu jalan.

“Untuk bangunannya, kita lihat tidak ada yang salah, dinas terkait (Perkim) juga bilang belum ada pelanggaran. Makanya kita belum bisa putuskan apakah salah atau tidak. Jadi kalau ceritanya tanah, ya biar Komisi I (DPRD Medan) yang memastikan mengenai tanahnya, jadi biar kita tahu kebenarannya seperti apa,” ucap Paul.

Paul juga meminta kepada masyarakat untuk bersabar. Sebab dalam waktu dekat, akan terjadi pergantian (pelantikan) Anggota DPRD Medan periode 2024-2029.

Menanggapi pernyataan dari Paul Mei Anton, masyarakat Jalan Brigzein Hamid Gang Andika pun menyatakan akan melayangkan surat permohonan kepada Komisi I DPRD Medan untuk menggelar RDP agar permasalahan tersebut menjadi terang benderang.

“Ya, sesuai dengan arahan Pak Paul, kami akan menyurati Komisi I DPRD Medan, agar semuanya menjadi jelas, apakah telah terjadi penyerobotan bahu jalan atau tidak,” ungkap warga.
(map/han)

Penyelenggaraan PON di Sumut Dinilai Terburuk, Ini Kata Pengamat Hukum

Pengamat Hukum Kota Medan, Ronald Syafriansyah SH. (Dokumen M Agusman/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dugaan penyelewengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Sumatera Utara, yang dihembuskan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, turut ditanggapi pengamat hukum Kota Medan, Ronald Syafriansyah SH.

Menurutnya, dugaan penyelewengan penyelenggaraan yang dilaporkan Menpora ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri itu, menandakan bahwa penyelenggaraan PON di Sumut, dinilai sebagai penyelenggaraan terburuk.

“Dari sejarah penyelenggaran PON di Indonesia, penyelenggaran PON di Sumut adalah yang terburuk. Mulai dari venue sampai jalan yang becek,” ujarnya kepada Sumut Pos, Kamis (12/9).

Ronald pun mendukung upaya Menpora, yang memproses ke aparat penegak hukum (APH) berdasarkan dari laporan-laporan yang masuk kepadanya. Bahkan dia meminta, supaya kasus ini diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jangan hanya Kejagung dan Bareskrim Polri, kalau bisa diambil alih oleh KPK. Karna penyelenggaran PON di Sumut, mengeluarkan anggaran negara yang tidak sedikit,” katanya.

Kendati demikian, Ronald mengharapkan kepada APH, untuk mengusut tuntas penyelewengan itu bila ditemukan adanya dugaan korupsi penyelenggaraan PON di Sumut.

“Intinya kita berharap KPK, Kejagung dan juga Polri dapat mengusut tuntas dugaan tersebut. Jika terbukti ditemukan adanya korupsi maka harus ditindak,” tegasnya.

Menurut Ronald lagi, bila hal ini benar adanya, tentunya akan membuat pejabat yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan PON di Sumut, ketar ketir. Apalagi kata dia, hal ini langsung dilaporkan Menpora ke APH. “Siapa pun yang terlibat harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pada Rabu (11/9) kemarin, Menpora Dita melaporkan dugaan penyelewengan penyelenggaraan PON di Aceh-Sumut ke Kejagung dan Bareskrim Polri. Hal itu menyusul adanya laporan yang diterima pihaknya terkait penyelenggaraan ajang tersebut. (man)

Telkomsel Beri Bukti Nyata Komitmen Perkuat Transformasi Digital melalui Kampanye #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih

Solusi Digital Advertising (DigiAds) dengan strategi targeted messaging yang efektif telah berhasil membantu Samsung meningkatkan penjualan produk Galaxy S24 Series secara signifikan dan meningkatkan return on ads spend hingga 32 kali.

Jakarta, 11 September 2024 – Dalam upaya mewujudkan visi sebagai penyedia layanan telekomunikasi terdepan yang memajukan bisnis di Indonesia, Telkomsel, yang berperan sebagai mobile product powerhouse dari Telkom Group yang menawarkan berbagai solusi digital memanfaatkan teknologi broadband seluler terkini seperti 5G, IoT, AI, Cloud, Big Data Analytics, hingga solusi keamanan digital bagi pelanggan bisnis (B2B), telah meluncurkan kampanye terbaru bertajuk #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih.

Melanjutkan fase-fase sebelumnya yang telah memperkenalkan berbagai solusi digital inovatif, pada tahap ini Telkomsel secara khusus mengangkat keberhasilan para pelanggan bisnis yang telah sukses melakukan langkah berani transformasi digital untuk menghadapi berbagai misi bisnis mereka dengan memanfaatkan solusi dan teknologi terkini dari Telkomsel.

Mengambil inspirasi dari semangat Indonesia dalam menggerakkan inovasi yang membawa dampak positif nyata, khususnya bagi kegiatan bisnis di berbagai sektor, kampanye #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih menjadi manifestasi dari komitmen Telkomsel dalam mendukung pelaku bisnis untuk mengoptimalkan potensi mereka melalui implementasi teknologi digital yang handal, inklusif, dan adaptif. Selain itu, kampanye ini juga menjadi bentuk apresiasi kepada pelanggan yang senantiasa menjadi partner setia Telkomsel untuk tetap tumbuh bersama melalui langkah berani mewujudkan kolaborasi yang berkelanjutan dengan fokus kepada dampak yang merata dan menyeluruh.

Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam, menyatakan, “Dengan semangat menggerakkan inovasi, kami berkomitmen memastikan bahwa para pelanggan bisnis Telkomsel dapat mengoptimalkan potensi mereka dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kampanye #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih bukan hanya sekedar slogan, melainkan juga ajakan bagi bisnis dari berbagai sektor industri untuk berkolaborasi bersama menciptakan dampak positif, sejalan dengan semangat Indonesia untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa. Melalui kolaborasi yang mendukung kemajuan bersama di berbagai sektor bisnis, Telkomsel berharap dapat mendorong perubahan untuk mempercepat transformasi digital Indonesia, serta memperkuat ekosistem digital nasional secara inklusif dan berkelanjutan.”

 Di sektor perbankan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah berhasil mempercepat dan meningkatkan keamanan proses autentikasi pengguna secara signifikan dengan langkah berani penggunaan solusi Telco Verify  untuk memastikan keamanan data nasabah di aplikasi BRImo. Di tengah maraknya tindak kejahatan siber, BRI dan Telkomsel telah memastikan keamanan data pengguna yang lebih baik, dan mempermudah verifikasi transaksi layanan dalam hitungan detik. Pemanfaatan solusi ini tidak hanya berdampak terhadap peningkatan efisiensi operasional BRI, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih aman dan nyaman bagi nasabah mereka.

Dalam contoh keberhasilan lainnya, mitra pengemudi Gojek telah merasakan dampak dan manfaat nyata kolaborasi bersama Telkomsel melalui kehadiran Paket Swadaya yang memberikan kuota internet berlimpah dengan harga terjangkau. Sebagai kustomisasi dari layanan konektivitas Telkomsel bagi pelanggan korporasi B2B yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, Paket Swadaya ini telah mendukung para mitra pengemudi untuk tetap terhubung dengan pelanggan Gojek. Lebih lanjut, dengan memanfaatkan layanan Communication-Platform-as-a-Service (CPaaS) Number Masking, Gojek telah meningkatkan privasi dan keamanan data pengguna dengan menyamarkan nomor telepon dalam setiap interaksi. Langkah berani ini tidak hanya memastikan komunikasi yang aman, tetapi juga mencegah potensi penyalahgunaan data, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform Gojek.

Selain pada sektor perbankan dan transportasi, kolaborasi bersama Telkomsel juga telah berdampak terhadap keberhasilan Samsung menghadapi tantangan meningkatkan efisiensi aktfivitas beriklan mereka dengan solusi Digital Advertising (DigiAds) untuk strategi targeted messaging yang efektif. Melalui pemanfaatan solusi ini, Samsung sukses menyampaikan pesan pemasaran yang lebih personal dan efektif, menjangkau konsumen dengan kebutuhan dan minat yang selaras dengan produk mereka di berbagai wilayah secara tepat berdasarkan demografi dan geografi di seluruh Indonesia. Pendekatan yang terarah ini tidak hanya berhasil meningkatkan penjualan produk Samsung S24 Series secara signifikan, tetapi juga memberikan kontribusi luar biasa dengan meningkatkan return on ads spend hingga 32 kali.

Di sektor pertambangan, PT Putra Perkasa Abadi (PPA) telah mengimplementasikan solusi Smart Mining melalui Private Network dan IoT Intelligent Tank Monitoring System (INTANK). Solusi Private Network menghadirkan konektivitas yang aman dan stabil dengan latensi rendah yang konsisten, sehingga berdampak positif terhadap produktivitas dan optimalnya proses bisnis perusahaan dengan peningkatan efisiensi dan keamanan operasional. Kemudian solusi INTANK memungkinkan PPA untuk memantau ketersediaan volume aset cair dan tangki bahan bakar armada secara real-time. Dengan demikian, PPA dapat memperkuat pengelolaan sumber daya mereka, serta membuat keputusan secara lebih cepat dan aman, memastikan kelancaran aktivitas pertambangan.

Kampanye #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih yang sudah dirasakan dampaknya oleh berbagai partner strategis akan menjadi inspirasi bagi Telkomsel untuk berani jadi lebih berinovasi dengan pemanfaatan solusi yang akan terus diperluas ke berbagai vertikal industri untuk mendorong transformasi digital di Indonesia. Dengan dampak positif yang terbukti dan telah dirasakan oleh berbagai partner, Telkomsel membuka semua peluang bagi perusahaan di berbagai sektor industri di Indonesia untuk berkolaborasi lebih luas bersama pelaku bisnis dan mitra strategis.

Informasi selengkapnya tentang keberhasilan para pelanggan bisnis yang telah sukses melakukan langkah berani transformasi digital bersama Telkomsel bisa diakses melalui laman tsel.id/PastiAdaSolusiBeraniJadiLebih dan media sosial di @telkomselenterprise.(rel)

Nezar Djoeli Dorong KPK Perketat Pengawasan Pelaksanaan Proyek dari Pokir Anggota Dewan

Ketua PSI Sumut, Nezar Djoeli

MEDAN, SUMUTPOS.CO –  Banyaknya kasus korupsi proyek APBD bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Dewan yang menyeret berbagai pihak mendapat respon dari sejumlah kalangan. Lembaga KPK pun diminta untuk melakukan pengawasan pada pengerjaan dari Pokir ini, sehingga nantinya tak ada lagi yang dikorbankan, baik dari pihak swasta maupun pemerintahan, termasuk anggota dewan yang berupaya ‘bermain’ dalam proyek tersebut.

Tanggapan itu datang dari Ketua PSI Sumatera Utara, HM Nezar Djoeli ST. Kepada wartawan, Kamis (12/9/2024), Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini menuturkan, Pokir merupakan kegiatan yang legal dilakukan oleh anggota legislatif yang diperoleh dari aspirasi langsung masyarakat.

“Pokok-pokok pemikiran dari daerah-daerah pemilihan anggota dewan, wajib dijemput melalui reses anggota dewan. Jadi kesimpulannya, Pokir itu halal,” ucap Nezar.

Sementara terkait pengerjaan Pokir yang disalahgunakan, Nezar menegaskan bahwasanya itu merupakan tindakan dari masing-masing individu anggota dewan.

“Proses lahirnya Pokir ini juga gak gampang. Dari reses, ditampung di planning, ditampung di budgeting, kemudian diparipurnakan, disahkan, lalu ditampung ke dalam dinas, lalu masuk ke KUA-PPAS, baru jadilah dia buku APBD. Ini kan prosesnya panjang. Bisa jadi satu tahun prosesnya,” urai Nezar.

Ia juga menyatakan, anggota dewan tidak boleh mengerjakan kegiatan-kegiatan yang bersifat langsung bersentuhan dengan pemerintah (eksekutif) selaku eksekutor. Sebab, hal
itu nantinya akan dianggap korupsi dan gratifikasi.

“Tetapi banyak cara yang bisa dilakukan untuk penekanan terhadap pokir-pokir yang mereka lakukan di saat reses kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Dengan alasan, Pokir itu adalah kewajiban mereka untuk dilaksanakan. Tapi sesungguhnya, Pokir itu tak boleh ditarik keuntungan oleh anggota dewan, kalau yang lain
silahkan,” ucap Nezar.

Ia juga tak memungkiri, tak sedikit anggota dewan memanfaatkan oknum – oknum yang mereka percaya untuk mengerjakan Pokir-pokir tersebut.

“Jadi patut diduga, adanya sebuah konspirasi antara oknum legislatif dan eksekutif, sehingga terjadi sebuah kesepakatan jahat dalam pelaksanaan APBD. Belum lagi mengingat manfaat-manfaat di balik itu semua akan diambil oleh anggota dewan yang memiliki Pokir tersebut. Sepanjang dia tidak diambil, itu tidak ada persoalan.
Tetapi kalau diambil (dikerjakan) oleh anggota dewan itu sendiri, itu sudah masuk ke dalam ranah korupsi,” sebut Nezar.

Perketat Pengawasan

Untuk meminimalisir jatuhnya ‘korban’ terkait pengerjaan proyek yang bersumber dari pokok pikiran anggota dewan, dan diduga kuat dikerjakan oleh jaringan anggota dewan tersebut, Nezar menyarankan agar Aparat Penegak Hukum (APH) lebih jeli mencermati kegiatan-kegiatan tersebut. Sebab saat ini mereka (kejaksaan, kepolisian maupun KPK), bertindak bukan sebagai pengawas.

“Memang, kalau KPK ada sub bidangnya untuk pengawasan dan pencegahan. Untuk itu, KPK diminta untuk lebih ketat dalam pengawasan pelaksanaan proyek dari Pokir anggota dewan tersebut,” ungkap Nezar.

Terpisah, Ketua Gerakan Bunuh Politik Uang, Ahmad Fauzi Pohan, menduga pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang sejatinya adalah produk aspirasi nampaknya telah beralih fungsi menjadi produk neo-gratifikasi.

Permasalahan ini, sebut Fauzi, adalah imbas dari terlibatnya oknum legislator (DPRD) dalam mengatur mekanisme eksekusi Pokir yang idealnya adalah ranah eksekutor (pemerintah kota/provinsi).

Bentuk keterlibatan oknum legislator ini berupa penyodoran pihak-pihak yang akan menjadi eksekutor proyek hasil pokir tersebut.

Alhasil, pelaksanaan pembangunan pun sarat dengan praktik KKN. Tak sedikit yang akhirnya menjadi tumbal pokir, diantar ke terali besi.

Fauzi pun mendorong pihak APH agar melek terhadap fenomena neo-gratifikasi ini.

“Saya sebagai Ketua Gerakan Bunuh Politik Uang agar menyarankan kepada pihak APH (Aparat Penegak Hukum) khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumut agar segera memantau dan memeriksa gaya baru gratifikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota dewan melalui pokok-pokok pikiran yang dilakukan oleh lembaga yang bernama DPRD Sumatera Utara,” tegas Fauzi.

“Saya siap bekerja sama kepada APH untuk melakukan laporan untuk menindaklanjuti bahwa adanya praktik new gratifikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum DPRD,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejati Sumut menahan seorang anggota DPRD Provinsi Sumut berinisial JT sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Toba yang merugikan keuangan negara sekitar Rp5,13 miliar.

Selain JT, Kejati Sumut juga telah menangkap tiga orang tersangka, yakni Bambang Pardede (BP) yang merupakan mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Akbar Jainuddin Tanjung (AJT) selaku Direktur PT Eratama Putra Prakarsa, dan Rico Mananti Sianipar (RMS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

“Tiga orang tersangka saat ini telah menjadi terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan,” ujar Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan.

Informasi yang diterima awak media, ada sejumlah oknum anggota dewan yang memperoleh pekerjaan di UPT Binjai senilai Rp14 miliar, di Tarutung Rp14 miliar, dan di Asahan Rp8,5 miliar. Kegiatan neogratifikasi ini pun banyak menyeret oknum-oknum anggota dewan.
(map)

Pj Wali Kota Tebingtinggi Berbincang Santai dengan Masyarakat di Tiga Kelurahan

KETEMU: Pj Wali Kota Tebingtinggi Moettaqien Hasrimi didampingi Dedi Parulian Siagian dan Ramadan Barqah dalam kegiatan silaturahmi dengan masyarakat. FOTO: ISTIMEWA/SUMUT POS

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Masih dalam rangka menjalin silaturahmi dengan masyarakat, Pj Wali Kota Tebingtinggi Moettaqien Hasrimi bersama Kepala Dinas Kominfo Dedi Parulian Siagian dan Kabag Pemerintahan Ramadhan Barkah Pulungan serta Camat melanjutkan kunjungannya ke Kelurahan Tambangan Hulu, Berohol, dan Lalang, Kota Tebingtinggi, Kamis (12/9).

Dalam kesempatan tersebut, Moettaqien Hasrimi sampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat atas penyambutan dan antusias atas pertemuan yang dilaksanakan.

“Antusias masyarakat ini sangat tinggi. Terima kasih atas sambutannya. Saya juga sudah dengar beberapa keluhan, saran, dan masukan. Kami akan upayakan untuk menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap keluhan dan masalah yang dihadapi. Terutama masalah narkoba, banjir, sanitasi, dan lainnya,” ucap Moettaqien.

Tambahnya, Moettaqien bersama Pemerintah Kota akan berusaha memberi kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Di waktu saya yang singkat memimpin kota ini, saya bersama seluruh jajaran di Pemerintah Kota Tebingtinggi akan berusaha membuat kebijakan yang lebih baik lagi, tentunya untuk kemajuan bersama,” tutupnya. (ian/han)

Pemprov Sumut Dianggap Abai Terhadap Seni Budaya

BERSAMA: Seniman sekaligus budayawan senior asal Sumut, Idris Pasaribu bersama peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024, Rabu (11/9/2024) sore.

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dianggap tidak mempunyai kepedulian terhadap seni dan budaya. Penilaian ini muncul karena para seniman dan budayawan yang ada di Sumut tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemajuan Kebudayaan Di Sumut yang akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pernyataan ini dilontarkan seniman sekaligus budayawan senior asal Sumut, Idris Pasaribu dalam acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024, Rabu (11/9/2024) sore.

Idris yang didapuk sebagai narasumber dalam kegiatan yang digelar di Rumah Dinas Ketua DPRD Sumut, Komplek Setia Budi Indah, Medan, mengaku kecewa terhadap ketidakpedulian Pemprov Sumut itu.

“Ketika terjadi pelarangan kepada para seniman dan budayawan untuk menggunakan Taman Budaya Medan sebagai tempat latihan dan pementasan seni budaya oleh Pemerintah Kota Medan, tak satu pihakpun yang membela kami. DPRD Sumut juga diam,” ungkap Idris.

Idris Pasaribu yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kebudayaan Nasional (BKN) DPD PDI Perjuangan Sumut itu juga membeberkan Tapian Daya Medan (PRSU) yang semula diperuntukkan bagi para seniman dan budayawan Sumut beraktifitas, telah dialihfungsikan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Pemprov Sumut menjadi arena pameran. Sementara, anggaran yang dialokasikan untuk pelestarian seni budaya yang ada di Sumut juga tidak jelas jumlahnya.

“Ini harus jadi perhatian DPRD Sumut sebagai lembaga perwakilan rakyat,” tegasnya di hadapan puluhan seniman budayawan Sumut yang menghadiri sosialisasi itu.

Idris juga mengungkapkan, dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, hanya Kabupaten Samosir yang masih punya kepedulian terhadap seni dan budaya. Di Kabupaten Samosir, masih banyak ditemukan sanggar seni dan budaya Batak. Pementasan seni dan budaya, masih sering dilakukan di kabupaten Samosir.

Pemprov Riau, imbuhnya, masih lebih menghargai para seniman dan budayawannya. Penghargaan itu dapat terlihat ketika para seniman dan budayawan Riau diundang Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta.

“Saat itu seluruh budayawan yang mendapat penghargaan atas karya tulis dan budayanya selama 50 tahun lebih tanpa henti, diundang oleh kementerian. Perwakilan Pemprov Riau di Jakarta, langsung menjemput para seniman dan budayawannya dari Bandara Soekarno Hatta. Demikian juga seniman dan budayawan provinsi lainnya. Kami yang dari Sumut, naik angkutan umum,” bebernya.

Idris berharap, kedepannya Pemprov Sumut dapat serius memperhatikan para seniman dan budayawan bagi tumbuh kembang dan kemajuan seni budaya yang ada di Sumut. Selain itu, alokasi anggaran dari APBD juga perlu menjadi perhatian Pemprov dan DPRD Sumut.

Idris berpesan juga agar dalam pendalaman pembahasan Ranperda Pemajuan Kebudayaan di Sumut, harus melibatkan dunia pendidikan. Hal itu perlu, agar kelak untuk lahir para generasi muda bangsa yang dapat melestarikan nilai-nilai serta keterampilan dalam memajukan seni budaya yang ada di Sumut.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut, Dr. Sutarto MSi, menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada para seniman dan budayawan yang telah memberikan sumbang pemikiran dan saran bagi kemajuan budaya di Sumut. Sebagai wakil rakyat, dia berjanji akan mengusulkan masukan dan saran yang telah disampaikan para seniman budayawan yang hadir.

“Nantinya, saran dan masukan yang telah disampaikan dapat diakomodir dalam pendalaman pembahasan Ranperda ini,” ucap Sutarto.

Dikatakannya, Ranperda Pemajuan Kebudayaan ini adalah inisiatif dari DPRD Sumut. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menerima masukan dari berbagai kalangan, terutama dari para seniman dan budayawan yang ada di Sumut. (map/han)

Paslon Iskandar-Adli Sambangi PWI, Beberkan Perubahan untuk Langkat

SAMBANGI: Paslon Bisa atau Bersama Iskandar-Adli (kiri) saat menyambangi Sekretariat PWI Langkat.(PWI Langkat/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Pasangan calon bupati dan wakil bupati, Iskandar Sugito-Adli Tama Hidayat Sembiring menyambangi Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia Langkat di Jalan Proklamasi, Stabat, Kamis (12/9/2024) pagi. Paslon yang diusung Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa ini membeberkan sejumlah program perubahan untuk bumi bertuah kepada insan jurnalis.

Paslon Bisa atau Bersama Iskandar-Adli adalah yang pertama merajut silaturahmi ke Sekretariat PWI Langkat. Paslon Bisa menawarkan berbagai program unggulannya, salah satu layanan kesehatan gratis hanya dengan menggunakan KTP.

Selain itu, Paslon Bisa berkomitmen memperbaiki infrastruktur, terutama jalan yang membutuhkan perhatian besar. Bahkan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, juga menjadi fokus utama Paslon Bisa.

Iskandar menegaskan, Paslon Bisa berkomitmen dan berpihak kepada masyarakat. “Kami bukan calon boneka, kami serius untuk menang dan perubahan Langkat lebih baik,” jelas Iskandar.

Dia juga menekankan pentingnya peran media atau pers dalam mengawal dan memberi masukan terhadap arah pembangunan di Kabupaten Langkat. “Jika kita ingin besar dan maju, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kami berkomitmen untuk memajukan Langkat, bukan sebagai calon bayangan atau boneka Pilkada, tetapi dengan keseriusan,” tegas Iskandar.

Dia menilai, Kabupaten Langkat memiliki potensi wisata yang besar di setiap kecamatannya. Karenanya, Paslon Bisa pun melirik hal tersebut untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

“Langkat memiliki banyak potensi yang bisa digali dan dikembangkan,” kata Iskandar.

Destinasi wisata baru untuk Langkat dapat dikelola dengan baik demi menunjangnya turis lokal maupun asing datang. “Dengan pengelolaan wisata yang baik, masyarakat Langkat tak perlu pergi jauh untuk berlibur. Setiap kecamatan memiliki tempat wisata yang potensial, mulai dari pantai di Kecamatan Secanggang hingga wisata pegunungan dan air terjun di Sei Bingai. Semua itu bisa dinikmati dengan biaya yang sangat terjangkau,” ujar Iskandar Sugito.

Selain itu, mereka juga akan berfokus pada pengembangan transportasi yang terjangkau antar-kecamatan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menjangkau destinasi wisata di kecamatan tetangga tanpa harus mengeluarkan biaya besar. “Kami ingin setiap warga Langkat, meskipun dengan anggaran terbatas, tetap bisa menikmati liburan yang menyenangkan. Masyarakat bisa berwisata di daerah mereka sendiri atau mengeksplorasi kecamatan sebelah yang memiliki tempat wisata yang beragam. Semua dengan harga terjangkau,” timpal Cawabup Langkat, Adli Tama Hidayat Sembiring.

Adli membeberkan, Paslon Bisa merencanakan program pelatihan untuk UMKM. Terutama bagi kaum milenial yang telah menyelesaikan pendidikan tapi belum mendapat pekerjaan.

Mereka juga akan menyediakan akses modal bagi pelaku UMKM dan mengembangkan kawasan industri dalam rangka menampung tenaga kerja muda yang telah lulus pendidikan. Tak hanya itu, komitmen 100 hari kerja jika mereka terpilih adalah fokus pada dunia pendidikan.

Sebab, program pendidikan menjadi prioritas Paslon Bisa. Salah satunya, pemberian beasiswa kepada anak-anak berprestasi yang tidak mampu.

Sementara, Ketua PWI Langkat, Darwis Sinulingga menyampaikan apresiasi atas kedatangan Paslon Bisa. “Dari dua pasangan calon yang berkompetisi, baru pasangan ini yang datang bersilaturahmi ke PWI Langkat. Kami sangat menghargai kedatangan mereka,” tukasnya. (ted/han)

Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Sumatera Utara Berikan Kemudahan Pengisian Kendaraan Listrik Lewat SPKLU

Umar, salah satu pengguna kendaraan listrik sedang melakukan scan barcode sebelum melakukan pengisian baterai kendaaran listrik di SPKLU ultra fast charging di kantor PLN UID Sumatera Utara (12/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Sumatera Utara terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Salah satu upaya nyata PLN adalah mendukung penggunaan kendaraan listrik di wilayah Sumatera Utara dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang telah tersedia di beberapa titik strategis.

Penggunaan kendaraan listrik kini semakin diminati oleh masyarakat, salah satunya oleh Umar, seorang wiraswasta asal Riau yang telah beralih menggunakan mobil listrik. Umar menyampaikan kepuasannya dengan kendaraan listrik, terutama dari segi kepraktisan dan efisiensi finansial saat melakukan pengisian kendaraan listrik di SPKLU ultra fast charging yang terletak di kantor PLN UID Sumatera Utara, pagi tadi (12/9/2024).

“Tidak perlu lagi antri untuk mengisi bahan bakar. Pengisian baterai kendaraan listrik sangat mudah dan biayanya jauh lebih murah, termasuk pajaknya, dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional,” ujar Umar.

Meskipun demikian, Umar juga berharap agar fasilitas pengisian listrik, seperti SPKLU ultra fast charging, bisa lebih banyak tersedia di setiap kabupaten untuk mempermudah akses pengguna kendaraan listrik. Dengan penambahan infrastruktur ini, pengguna kendaraan listrik dapat memiliki lebih banyak pilihan dalam mengisi baterai kendaraan mereka dengan cepat dan efisien.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Saleh Siswanto, menegaskan komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan, terutama di momen Hari Pelanggan Nasional ini.

“Kami di PLN UID Sumatera Utara senantiasa berusaha untuk mendukung transformasi energi dengan menyediakan infrastruktur pengisian kendaraan listrik yang memadai. Sesuai dengan tata nilai AKHLAK BUMN, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan kompeten dalam memberikan pelayanan prima yang berdampak langsung bagi kepuasan pelanggan,” ungkap Saleh.

Saleh menambahkan, saat ini baru tersedia dua unit SPKLU ultra fast charging yang siap melayani para pengguna kendaraan listrik. Secara bertahap PLN akan menambah jumlah SPKLU di beberapa lokasi utama guna memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kenyamanan pelanggan yang menggunakan kendaraan listrik.

Saleh juga mengatakan bahwa peningkatan jumlah SPKLU merupakan bagian dari langkah strategis PLN untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

Dengan komitmen ini, PLN UID Sumatera Utara berharap masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari transformasi energi yang sedang berlangsung, serta terus memberikan dukungan terhadap penggunaan teknologi ramah lingkungan. (ila)

1...511512513...15,846Page 512 of 15,846