Home Blog Page 5123

Salat Idul Adha di Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi: Jadikan Momentum Membangun Silaturahim

sopian/sumutpos SALAT: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Prof Rasyidin saat pelaksanaan salat Idul Adha di Kota Tebingtinggi.
SALAT: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Prof Rasyidin saat pelaksanaan salat Idul Adha di Kota Tebingtinggi.
sopian/sumutpos

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kota Tebingtinggi padati salat Idul Adha 1440 hijriah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tebingtinggi di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Salat Idul Adha dihadiri oleh Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Wakil Walikota Oki Doni Siregar, Sekdako Marapusuk Siregar, jajaran OPD, Camat, Lurah dan ribuan masyarakat Kota Tebingtinggi, Minggu (11/8).

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Tebinginggi Umar Zunaidi Hasibuan mengajak warga Tebingtinggi menjadikan momentum Idul Adha 1440 Hijriah untuk terus meningkatkan silaturahim, membangun kebersamaan dan meningkatkan kepedulian sesama umat.

“Idul Adha yang juga disebut hari raya kurban sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang diajarkan untuk menyerahkan segalanya kepadaNya,” terang Umar.

Sambung Umar Zunaidi, ibadah kurban adalah berbagi kepada mukmin yang lain dan memupuk, membangun rasa sosial yang tinggi untuk melepaskan diri dari sifat tamak, rakus dan dilakukan dengan keikhlasan.

Usai melaksanakan salat Idul Adha, Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan bersama keluarga menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Sekretariat Kantor Balai Kota.

Sedangkan Khatib Rasydin dalam pidatonya, mengajak seluruh umat Islam terutama di Kota Tebingtinggi untuk terus meningkatan kurban setiap tahunnya.

“Karena dengan berkurban, kita sudah mau berbagai kepada orang miskin. Berkurban merupakan pencuci dosa kita, yang selama hidup di dunia ini selalu melakukan perbuatan dosa,”imbuhnya. (ian/han)

Ternak Ayam Penebar Lalat Ditertibkan

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Karena sudah meresahkan warga, Pemkab Deliserdang akhirnya menertibkan peternakan ayam potong di Dusun I Desa Dalu X A, dan Dusun I Dalu X B, Kecamatan Tanjungmorawa Senin, (12/8).

Penertiban peternakan ayam potong itu dilakukan, sebagai bentuk ketegasan dan menyahuti keluhan ratusan warga yang diserang wabah lalat dari peternakan ayam potong tersebut.

Camat Tanjung Morawa, Eddy Yusuf yang langsung turun ke lokasi meminta agar pengusaha ternak, tidak mengisi ayam ke kandangnya lagi.

Selain Eddy, penertiban itu juga dihadiri Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa. Lima kandang besar milik pengusaha yang ada di Desa Dalu X A dan Dalu X B mereka datangi dan hentikan aktivitasnya.

“Karena masih ada 200 ekor ayam lagi, ya sudah kita kasih kesempatan lah. Pengusahanya kan janji, setelah dua tiga hari ayam dipanen tidak akan diisi lagi nantinya. Semuanya sudah kita hentikan aktivitasnya dan tidak boleh ada lagi yang diisi ayam baru. Sekarang kan memang baru di panen jadi empat kandang memang sudah kosong dan sudah kita larang untuk diisi lagi,”kata Eddy.

Eddy menegaskan, agar pengusaha dapat mematuhi apa yang diarahkan. Apalagi keberadaan kandang ayam tidak memiliki izin.

Penertiban itupun mendapat apresiasi oleh warga yang bermukim di sekitar ternak ayam tersebut.

“Kami terimakasih lah sama pak Bupati karena cepat tanggap keluhan kami. Kasian anak-anak di dusun I ini, karena mau makan dan tidur kalau siang hari susah. Lalatnya dimana-mana karena kandang ayam. Kalau malam memang sedikit lalatnya kalau siang hari ini ampun kali banyaknya. Makanan kalau sudah dihinggapi lalat kan tidak sehat itu,”kata Indra warga Desa Dalu B.

Keluhan warga soal lalat ini sempat mencuat dibeberapa media pada pekan lalu. Informasi yang dihimpun begitu mencuat di media langsung menjadi atensi Bupati Ashari. Setelah dipastikan tidak ada izinnya peternakan ayam potong ilegal inipun langsung dihentikan aktivitasnya. (btr/han)

1.752 Blangko Ijazah SD dan SMP Dibakar

DIBAKAR: Plh Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Muliono disaksikan Iptu Zul Iskandar, memusnahkan blangko ijazah SD dan SMP dengan cara dibakar, Senin (12/8).BAMBANG/SUMUT POS
DIBAKAR: Plh Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Muliono disaksikan Iptu Zul Iskandar, memusnahkan blangko ijazah SD dan SMP dengan cara dibakar, Senin (12/8).BAMBANG/SUMUT POS

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1.752 lembar blangko ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Senin (12/8).

Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Langkat Muliono mengatakan, pemusnahan blangko ijazah tersebut dilakukan dengan cara dibakar, dan disaksikan perwakilan dari Polres Langkat, Kanit Tipikor Iptu Zul Iskandar Ginting.

“Blangko yang tersisa ini memang sengaja kita bakar, langkah ini dilakukan untuk mengantisifasi agar tidak ada oknum yang menyalahgunakan blangko ini,” kata Muliono.

Dipaparkanya, adapun blangko ijazah yang dimusnahkan itu terdiri dari Sekolah Dasar (SD) K13 sebanyak 59 lembar dan KTSP sebanyak 973 lembar.

“Sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) K13 sebanyak 89 lembar dan KTSP sebanyak 631 lembar,” terang dia.

Muliono menambahkan, pemusnahan blangko tersebut juga disaksikan Kepala Bidang SD Jumiran, dan Kepala Bidang SMP, Rudi Hendra Tarigan. (bam/han)

Tiga Jabatan di Pemko Binjai akan Dilelang

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai bakal melakukan lelang jabatan terhadap tiga jabatan yang kosong pasca adanya rotasi, belum lama ini. Ketiga jabatan dimaksud yakni, Kepala Dinas Kesehatan, Staf Ahli Wali Kota dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Binjai.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Binjai, Mahfullah Daulay ketika dikonfirmasi, belum lama ini. “Jabatan yang kosong ada Staf Ahli, Dinas Kesehatan kemudian Bappeda. Tiga itu saja yang dilelang,” kata Sekda. Sekda tak menjelaskan secara rinci kapan pendaftaran, penerimaan berkas hingga ujian lelang jabatan tersebut. Dia hanya mengatakan, dalam waktu dekat ini lelang jabatan digelar.

“Dinas lain kalau mau ikut, sah-sah saja,” tambah Sekda. Pejabat yang berhak mengikuti lelang jabatan ini, kata Sekda, boleh dari eselon IV yang memenuhi standar. Adalah, minimal pangkat 4a.

Kepala Bappeda Agustawan Karnajaya dirotasi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sedangkan posisinya sampai saat ini belum ada pengganti. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan, dr Mahaniari Manalu dinonjobkan.

“Kita belum ada lelang. Terhadap bagaimana kekosongan itu, dilaksanakan oleh pelaksana tugas,” ujar sekda.

“Hasil daripada ujian, bahwasannya bagi yang tidak terkena perpindahan mungkin masih dianggap layak dan mampu. Evaluasi tetap dilaksanakan,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Binjai H Timbas Tarigan didampingi Sekdako Binjai M Mahfullah P Daulay melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat eselon II, III dan IV, di Aula Pemko Binjai, Rabu (31/7).

Pejabat yang dilantik, di antaranya Sugiono sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat menggantikan Meidy Yusri yang menempati jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Binjai. Otto Harianto sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 59 orang. (ted/han)

Syamsul Arifin Berkurban 5 Ekor Lembu ke Masjid

Ilyas effendy/ sumut pos HEWAN KURBAN: Hewan kurban Datok Sri Syamsul Arifin, SE yang siap untuk disembelih di Masjid Raya Pekan Besitang.
HEWAN KURBAN: Hewan kurban Datok Sri Syamsul Arifin, SE yang siap untuk disembelih di Masjid Raya Pekan Besitang.
Ilyas effendy/ sumut pos

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Ketua PB. Mabmi Dato’ Sri Syamsul Arifin, SE menyerahkan 5 ekor hewan qurban ke masjid masjid yang ada di Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan dan Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Minggu(11/8)

“Masing-masing 1 ekor ke Masjid Raya Pangkalan Brandan, 1 ekor ke Masjid Raya Pekan Gebang dan 3 ekor ke Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan,” ujar sahabat karibnya, H. Anwar Ujang kepada Sumut Pos. Menurut H. Anwar Ujang, hewan qurban yang diserahkan tersebut 4 ekor seberat 150 kilogram dan hanya 1 ekor yang beratnya 80 kilogram.

“Dengan pemberian qurban ini, diharapkan umat Islam dimanapun mereka berada akan dapat merayakan Idul Adha sebagaimana layaknya orang-orang mampu lainnya,”imbuhnya. Kepada para panitia qurban, H. Syamsul Arifin,SE berpesan hendaknya benar-benar menjaga amanah dari kaum muslimin yang telah berkurban. “Dengan momentum Idul Adha ini, mari kita bangun semangat untuk berbagi antar sesama dalam rangka menjemput keridoan Allah SWT,” pesan Syamsul Arifin disampaikan H Anwar Ujang. (yas/han)

Pemkab Deliserdang Sembelih 40 Ekor Lembu

batara/sumut pos KURBAN: Bupati H Ashari Tambunan dan Wabup HMA Yusuf Siregar menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban di halaman kantor bupati.
KURBAN: Bupati H Ashari Tambunan dan Wabup HMA Yusuf Siregar menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban di halaman kantor bupati.
batara/sumut pos

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Menyambut hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah Tahun 2019, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan dan Wakil Bupati HMA Yusuf Siregar bersama keluarga, melaksanakan salat Idul Adha bersama ribuan masyarakat, di Lapangan Tengku Raja Muda Kota Lubukpakam, Minggu (11/8).

Bertindak sebagai Imam, salat Idul Adha itu H Khairul Syahri SHI dan Khatib Prof. Dr. H Katimin M.Ag Dekan UIN Sumut yang mengambil tema “Merajut Ukhuwah untuk persatuan dan kesatuan Bangsa”. Sementara itu, pada khutbahnya, Khatib mengatakan pada hari ini ada milian umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha 1440 H.

“Mereka dan kita semua mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid mengagungkan kebesaran Nya, tunduk dan bersimpuh dihadapan Allah Azza wa Jalla,” ujarnya.

Karena itu, Khatib Prof. Dr. H Katimi mengajak semua agar merenungi, melihat kembali kepingan napaktilas tentang kehidupan Nabi Ibrahim AS. Merupakan sosok manusia agung yang diutus oleh Allah SWT untuk umat manusia yang dapat menjadi panutan semua, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Melalui semangat Idul Qurban ini, kembali kepada nilai fundamental Islam. Mari kita memerlihatkan wajah Islam yang damai, kasih mengasihi, tolong menolong sesama warga bangsa. Nilai-nilai luhur ini terkandung falsafah dasar negara Pancasila.

Dalam terminology Islam, nilai-nilai ini terangkum dalam salah satu ayat Al-Quran yang begitu popular yakni “Islam Rahmatan Lil’alamin sebagaimana tertera dalam surah al-Anbiya’ ayat 21, yang artinya “tidak akan Ku utus engkau (Muhammad),kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Usai melaksanakan Salat Idul Adham Bupati H Ashari Tambunan juga Wabup HMA Yusuf Siregar beserta keluarga melaksanakan ibadah Qurban di halaman Kantor Bupati Deliserdang.

Kabag Kesra Setdakab Deliserdang Bambang Hariadi usai Salat Idul Adha mengatakan, ASN jajaran Pemkab Deliserdang menyembelih hewan kurban sebanyak 40 ekor Lembu dan 1 ekor Kambing. Dengan rincian 25 ekor lembu dan 1 kambing disembelih di halaman Kantor Bupati. Kemudian daging kurban kurban disalurkan kepada masyarakat seputaran Kantor Bupati. “Ada 15 ekor dikirim ke tempat yang benar-benar membutuhkn,” ujar Bambang Hariadi. (btr/han)

Gerindra Gabung PDIP, Masih 50:50

net BERTEMU: Presiden Jokowi bertemu dengan Prabowo di Kongres PDIP di Bali.
BERTEMU: Presiden Jokowi bertemu dengan Prabowo di Kongres PDIP di Bali.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Meskipun sinyal bergabungnya Partai Gerindra kian kuat ke pemerintah namun, pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, menilai kemungkinan Gerindra gabung pemerintah masih 50:50 (fifty-fifty).

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya resistensi dari parpol pengusung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf).

PDIP pun dinilai tidak akan berani pasang badan untuk masuknya Gerindra ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

“Saya yang pertama bilang Gerindra akan gabung ke pemerintah sejak pertemuan di MRT kemarin. Hubungan Prabowo-Mega kembali mesra, ini semakin menguatkan Gerindra bergabung ke pemerintah. Persoalannya apakah akan benar-benar gabung ke pemerintahan, kita masih harus menunggu,” kata di Jakarta, Minggu (11/8).

Menurut Said, meskipun pengaruh PDIP kuat di dalam KIK, namun dengan bergabungnya Gerindra dalam koalisi akan merugikan mereka dari sisi politik. Karena bertambahnya parpol pendukung Jokowi akan memengaruhi pembagian jatah menteri kepada masing-masing parpol yang ada di KIK.

“Ketika pembagian porsi menteri itu dengan diberikannya posisi kepada Gerindra di kementerian tertentu dianggap merugikan secara politik, PDIP tidak akan ngotot, artinya tidak akan pasang badan untuk Gerindra. Dukung Gerindra iya, tapi tidak sampai pasang badan untuk Gerindra,” ujar Said.

Kemudian, lanjut Said, faktor lainnya yakni internal Gerindra sendiri yang belum mendapatkan kepastian jatah menteri dari Jokowi. Saat ini pernyataan sejumlah elite Gerindra sudah mulai kembali ke kebiasaan lama, yakni mengkritisi pemerintah. Padahal, sesaat setelah pertemuan Prabowo-Jokowi, mereka tampak lebih diam.

“Fadli Zon setelah pertemuan MRT mengurangi kritik, sekarang kembali melontarkan kritik-kritik itu. Jaminan jatah menteri itu belum dipegang karena kalau sudah pasti Gerindra sudah cooling down,” tutur Said.

Karena itu, Said sangat yakin bahwa masuk tidaknya Gerindra ke dalam pemerintah itu masih 50:50 sampai dengan adanya kepastian pos menteri apa yang bisa diisi oleh Gerindra.

“Kalau Gerindranya sudah siap rela bergabung ke Jokowi tidak diragukan. Tapi apakah dukungan yang diberikan ada efek positif terhadap posisi menteri untuk Gerindra masih 50:50,” tandasnya. (wte/ala)

2023, Honorer Ditarget Nihil

net AKSI: Sejumlah honorer k2 melakukan aksi di Istana Negara, beberapa waktu lalu.
AKSI: Sejumlah honorer k2 melakukan aksi di Istana Negara, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Para pegawai honorer dipastikan mendapat prioritas dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap kedua akhir tahun mendatang. Itu merupakan salah satu upaya untuk menuntaskan persoalan honorer yang berlarut-larut.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, pemerintah mencanangkan persoalan honorer bisa selesai pada 2023. Diharapkan, pada tahun itu tidak ada lagi pegawai honorer di instansi pemerintahan.

“Menurut PP 49 (PP 49 Tahun 2018, Red) harus sudah selesai 2023 masalah honorer,” ujarnya kemarin (10/8).

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN di Indonesia hanya terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK. Untuk itu, dalam perekrutan PPPK saat ini, honorer mendapat prioritas. Apalagi untuk pos-pos seperti tenaga pendidikan dan kesehatan.

Meski begitu, kata Ridwan, PPPK tak berarti sepenuhnya untuk honorer. Sebagaimana rumusannya, PPPK bisa diisi kalangan profesional.

“Jangan di PPPK honorer merasa sebagai satu-satunya unsur yang berhak,” jelasnya.

Menurut Ridwan, semua bergantung pada kebutuhan. Sebagai contoh, jika membutuhkan dokter spesialis di posisi PPPK, instansi pemerintah daerah tetap harus merekrut dari profesional. Namun, jika yang dibutuhkan tenaga biasa, honorer bisa diprioritaskan. (jpc/ala)

Tak Bisa Daftar PPPK di Daerah Lain, Honorer K2 Protes!

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Para pentolan honorer K2 protes dengan tidak dibolehkannya mereka mendaftar PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) di daerah lain. Padahal pelamar umum, bisa mendaftar. Jangankan ke daerah lain, dari luar negeri juga bisa.

“ADUH ini enggak adil banget. Masa pelamar umum bisa melamar PPPK di daerah mana saja. Kayak diaspora, kan bisa melamar di Indonesia di mana saja. Kenapa honorer K2 enggak bisa,” protes Ihdinas, pengurus Aliansi K2 Indonesia (AK2I) kepada JPNN.com (grup Sumut Pos), Minggu (11/8).

Dia mengungkapkan, dengan aturan tersebut, otomatis peluang honorer K2 menjadi PPPK makin kecil. Sebab, ada daerah-daerah yang tidak membuka rekrutmen PPPK.

“Kalau bisa melamar di lokasi lain kan enak. Jadi kalau daerah honorer K2 berasal tidak buka, masih ada kesempatan ikut di tempat lain,” ucapnya.

Keluhan juga disampaikan Sunandar. Guru honorer K2 di Kabupaten Pati ini berkeinginan melamar di Sulawesi Selatan. Dia memilih Sulawesi karena ingin mencari penghidupan lebih layak.

“Kalau di Pati kehidupan saya enggak bisa maju. Apalagi di tempat saya ini daerah miskin dan tertinggal,” keluhnya.

Dia awalnya menaruh harapan besar bisa lulus PPPK di Sulsel. Namun harapannya pupus sudah karena aturan yang tidak membolehkan honorer K2 melamar di daerah lain.

Demikian juga Musa Nurue. Koordinator AK2I Maluku ini kecewa karena ruang gerak honorer K2 dibatasi. Mereka tidak bisa mengadu peruntungan di daerah lain.

“Kenapa lainnya bisa, honorer K2 enggak bisa ya. Kalau bicara aturan kan yang bikin pemerintah sendiri. Memang kelihatan sekali, mereka maunya mempersulit honorer K2 masuk jadi aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK,” tandasnya. (jpnn/ala)

Youtube dan Netflix Perlu Diawasi

net KETTERANGAN: Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu memberi keterangan.
KETTERANGAN: Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu memberi keterangan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai memang perlu adanya pengawasan terhadap platform media baru di Indonesia. Adapun pengawasan media baru yang dimaksud adalah pada konten berbagai platform digital seperti YouTube, Facebook, Netflix, dan sejenisnya.

“Rencana KPI mengawasi beberapa media seperti Netflix, kami memang melihat itu diperlukan untuk pengawasan konten-konten di sana,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu saat diskusi Polemik, Jakarta, Sabtu (10/8).

“Kita tahu bahwa hingga saat ini belum ada pengawasan terhadap media baru,” kata Ferdinand. Namun, menurut dia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus memastikan bahwa ide pengawasan terhadap konten digital seperti YouTube dan Netflix perlu memiliki regulasi yang mendukung.

“Kita tahu bahwa UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum ada yang menyebutkan bahwa fungsi KPI itu termasuk mengawasi konten YouTube maupun Netflix,” kata Ferdinand.

Jika KPI memiliki ruang untuk mengawasi media baru, menurut dia, maka UU Penyiaran perlu direvisi. Di sisi lain, Kominfo menilai wacana yang dimunculkan KPI itu tidak membatasi kreativitas para pegiat konten.

Akan tetapi, seperti diungkapkan Ferdinand, perlu adanya koridor hukum agar media baru yang ada di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan norma dan regulasi hukum yang berlaku.

“Kreativitas itu harus tetap dalam koridor. Artinya, harus ada semacam pengawasan yang dilakukan, apa pun namanya dan bentuknya. Tentu saja nanti akan ada kode etik pada konten di Youtube ataupun Netflix,” ucap dia. (bbs/kpc/ala)

1...5,1225,1235,124...15,835Page 5,123 of 15,835