MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga mengatakan, pihak RSU Muhammadiyah terkesan acuh, padahal seharusnya duduk bersama dengan jangan sampai merusak reputasi dunia kesehatan di Sumatera Utara.

“Saya kira RS Muhammadiyah harus bertanggung jawab. Jangan acuh tak acuh. Jika tidak segera dilakukan penyelesaiannya, maka akan merusak reputasi dunia kesehatan di Sumut,” kata Zeira Salim Ritonga menjawab Sumut Pos, Senin (5/8).

Peristiwa semacam ini, lanjutnya, bukan kali pertama terjadi di Kota Medan dan Sumut. Seingat dia terakhir pada dua tahun lalu, di Medan juga terjadi kasus serupa. “Jadi memang ini sudah berungkali. Terakhir terjadi pada RS ternama di Medan pada dua tahun lalu. Dan membawa permasalahan ke DPRDSU untuk menjembatani malapraktik yang dilakukan oknum dokter atas anak di bawah umur 10 tahun,” ujarnya.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), upaya duduk bersama yang diinginkan keluarga korban mesti diindahkan segera oleh pimpinan RSU Muhammadiyah. Sebab jika tidak, pihaknya mendorong agar keluarga korban membawa masalah ini ke jalur hukum.

“Apalagi dokter yang diduga melakukan malapraktik tersebut adalah atas perintah (orang yang bertanggung jawab) dari rumah sakit untuk melakukan tindakan medis pada saat itu. Kita harap disegerakan saja pertemuannya supaya ada win-win solution (sikap pihak RS Muhammadiyah),” tegas dia.

Zeira juga meminta pada Dinas Kesehatan Sumut melakukan pengawasan ketat atas praktik-praktik rumah sakit yang tidak sesuai prosedur di semua wilayah Sumut.

“Termasuk IDI (Ikatan Dokter Indonesia) juga bisa melakukan tindakan atas dokter yang diduga melakukan tindakan malapraktik melalui kode etik kedokteran. Jangan sampailah RSU Muhammadiyah ini membuat reputasi dunia kesehatan di Sumut bertambah buruk,” pungkasnya.

Diketahui, kasus meninggal dunianya Fathir Arif Siahaan, bayi di bawah lima tahun (balita), berusia 2,7 tahun yang diduga akibat korban malapraktik di RSU Muhammadiyah yang berlokasi di Jalan Mandala Bypass, Kota Medan, belum juga tuntas. Pihak keluarga pasien bahkan menganggap pihak rumah sakit sengaja mengulur waktu untuk menyelesaikan kasus ini dengan membatalkan beberapa kali pertemuan.

Ayah Fathir, Arifin Siahaan menegaskan, manajemen RSU Muhammadiyah jangan lagi menunda-nunda untuk menentukan sikap mereka terkait persoalan ini. Apabila terus mengulur waktu dengan berbagai alasan, maka Arifin akan membawa perkara ini ke jalur hukum.

“Kita tidak main-main untuk meminta pertanggungjawaban oknum dokter di rumah sakit itu terhadap anak kami, dan kami siap menempuh jalur hukum. Jadi, jangan lagi mengulur-ulur waktu untuk mengambil keputusan,” ujar Arifin, Minggu (4/8).

Menurut Arifin, setelah beberapa kali dibatalkan pertemuan oleh pihak rumah sakit, mereka kemudian menjanjikan bertemu pada Selasa (6/8). Informasinya, pertemuan dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB. “Saya harap pertemuan nanti membawa kabar baik,” ucapnya.

Ia menyebutkan, apapun hasil keputusan RSU Muhammadiyah nantinya maka harus bertanggung jawab atas perbuatan oknum dokternya. Selain itu, juga harus mengakui kesalahan yang telah dibuat. “Saya sudah mendesak dokter yang merawat anak saya ketika Fathir dibawa ke rumah sakit untuk diopname. Akan tetapi, tetap tidak dilakukan,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktur RSU Muhammadiyah, dr Reza mengaku keputusan belum bisa diambil karena harus menunggu persetujuan rektor UMSU. Sebab, rumah sakit ini sudah berada dalam naungan UMSU. “Memang rencananya pertemuan hari ini (kemarin, Red) untuk mengambil keputusan, tapi karena belum bertemu dengan rektor (UMSU) maka ditunda. Kebetulan, rektor banyak kesibukan,” ujar Reza yang dihubungi lewat sambungan selulernya.

Reza mengaku, pihaknya ingin mengambil keputusan yang terbaik. Oleh karena itu, membutuhkan proses dan waktu. Disinggung mengenai sanksi terhadap dokter yang diduga melakukan malapraktik, Reza juga belum bisa memastikan. Kata dia, hal itu juga harus dibahas dengan pihak rektorat UMSU. “Belum, belum bisa disampaikan dan masih menunggu. Nanti akan disampaikan pada pertemuan minggu depan,” pungkasnya.(prn/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 21 rumah sakit (RS) di Medan, baik milik pemerintah maupun swasta terancam bakal mengalami penurunan kelas atau tipe. Hal ini berdasarkan reviu atau penilaian Direktorat Jenderal (Ditjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes beberapa waktu lalu Hal ini bisa mempengaruhi kualitas pelayanan.

Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dr Ramlan Sitompul SpTHT menilai, jika nantinya penurunan kelas ini terjadi, maka secara otomatis akan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan rumah sakit. Sebab, dengan terjadinya penurunan kelas, maka biaya pelayanan yang bakal didapatkan juga akan ikut menurun.

“Dampaknya tentu akan sangat dirasakan oleh rumah sakit yang mengalami penurunan kelas itu. Karena, tarif yang akan didapatkan oleh rumah sakit tentunya pasti sudah akan berbeda,” ujarnya kepada wartawan baru-baru ini.

Atas penurunan tarif ini, sambung Ramlan, secara bisnis rumah sakit tentunya juga akan melangsungkan langkah efisiensi untuk melakukan penghematan. Hal inilah yang dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasiennya. “Apabila pendapatan menurun, maka kemungkinan rumah sakit akan melakukan efisiensi. Tapi, yang dikhawatirkan atas efisiensi itu pelayanan rumah sakit juga akan ikut turun,” ujarnya.

Meski begitu, Ramlan berharap terhadap rumah sakit yang bakal mengalami penurunan kelas jangan sampai berakibat terjadinya penurunan layanan bagi pasiennya. Apalagi, saat ini rumah sakit yang masuk daftar penurunan kelas masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan. “Jika sampai harus turun kelas, kita minta mutu layanan ke pasien jangan sampai ikut turun juga,” tandasnya.

Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumut, dr Azwan Hakmi Lubis mengatakan, dari rumah sakit tersebut tidak semuanya bakal turun kelas. Sebab, terdapat beberapa rumah sakit yang diberikan tanda bintang, sehingga masih akan dilakukan pembinaan. “Tidak semuanya (turun). Untuk yang diberi tanda bintang akan diberi pembinaan lebih kurang setahun,” ujarnya.

Terhadap rumah sakit yang tidak diberikan tanda bintang, lanjut Azwan, maka dalam tempo yang sudah ditentukan maka rumah sakit tersebut harus melakukan berbagai perbaikan. Misalnya, perbaikan dalam hal sumber daya manusia (SDM) maupun juga terhadap sarana dan prasarana.

“Apabila ada yang kurang atau ada perubahan harus segera dilaporkan. Karena, bisa saja hasil reviu yang dilakukan tidak sesuai, sehingga dapat kembali dilakukan penyesuaian. Jadi, setelah perbaikan dari review tersebut, barula nanti dilakukan penetapan kelasnya,” pungkasnya.

Diketahui, Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes telah melakukan reviu terhadap rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk di Medan. Berdasarkan surat hasil reviu Kemenkes yang dikeluarkan tertanggal 15 Juli 2019 lalu, ada 21 rumah sakit di Medan yang turun kelas.

Rumah sakit yang turun kelas itu mulai dari Kelas A menjadi Kelas B dan Kelas B ke C hingga Kelas C ke D. Namun, ada juga yang mendapat tanda bintang, misal Kelas C menjadi C*. Penurunan kelas rumah sakit ini tak hanya di Medan, melainkan ada juga di kabupaten/kota Sumut. Totalnya, dari 33 kabupaten/kota, ada 72 rumah sakit yang bakal turun kelas.

Namun demikian, dalam surat hasil reviu itu juga terdapat sejumlah poin, dimana pihak rumah sakit yang dinilai mengalami penurunan kelas berhak menyampaikan tanggapan atau sanggahan. Tanggapan dapat dilakukan paling lama 28 hari sejak 15 Juli. Apabila menerima hasil reviu atau tidak ada surat tanggapan, maka pihak rumah sakit dapat menyesuaikan kelas atau tipe paling lama 35 hari. (ris/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penonaktifan 5.527.852 peserta BPJS Kesehatan dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN di seluruh Indonesia sejak 1 Agustus yang lalu, terus menjadi perhatian. Termasuk di Sumatera Utara dan khususnya Kota Medan. Dari total tersebut, 256.107 peserta di antaranya berasal dari Sumut.

Namun, hingga saat ini pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan mengaku belum mendapatkan data jumlah peserta BPJS PBI tersebut. Bahkan, pihaknya belum mendapatkan surat pemberitahuan akan penonaktifan itu dari Kementerian Sosial. Karenanya, saat ini pihak Dinsos menunggu pengaduan dari warga yang dinonaktifkan.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan surat pemberitahuan bahwa ada peserta BPJS PBI di Kota Medan yang dinonaktifkan. Jadi jelas, sampai sekarang belum ada datanya sama kita (Dinsos Medan),” uku Kepala Dinsos Kota Medan, Endar Lubis kepada Sumut Pos, Senin (5/8) via selulernya.

Endar menyebutkan, bilapun ada data itu saat ini, kemungkinan besar justru berada di BPJS Kesehatan. “Kalaupun datanya sudah ada, pastinya saat ini tidak ada pada kami. Coba tanyakan langsung pada pihak BPJS Kesehatan, apakah mereka sydah ada datanya, berapa banyak yang akan di nonaktifkan,” sebutnya.

Nantinya, kata Endar, bila sudah ada data yang dimiliki oleh BPJS dan ada yang harus dinonaktifkan kepesertaannya. Maka, pihaknya lah nantinya yang akan memberikan rekomendasi pengganti peserta BPJS PBI yang telah dinonaktifkan. “Kami kan hanya merekomendasikan. Nantinya kalau memang ada yang harus dinonaktifkan, kami lah yang akan mendata kembali masyarakat yang berhak mendapatkan BPJS PBI itu. Jadi, itu bukan ke kami, tapi lebih ke BPJS, karena anggarannya kan ada di mereka bukan di kami,” katanya.

Endar pun menjelaskan, hingga saat ini belum ada masyarakat yang datang ke kantor Dinas Sosial Kota Medan untuk menanyakan hal itu. “Sampai saat ini belum ada yang menanyakan hal itu ke kantor. Kalaupun ada masyarakat yang mau menanyakan itu, mereka pasti akan lebih menanyakannya ke BPJS,” jelasnya.

Sebelumnya, diterangkan Endar, bahwa jumlah penerima BPJS PBI di Kota Medan memang cukup besar yakni lebih dari 800 ribu peserta. “Yang saya tahu, peserta BPJS PBI itu ada sekitar 800 ribuan peserta di Kota Medan. Jumlah itu terdiri dari 3 sumber,” terangnya.

Adapun ketiga sumber itu, kata Endar, yakni bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota. “Dari APBN itu yang paling besar jumlahnya yaitu sekitar 500 ribuan peserta, dari APBD Provinsi sekitar 35 ribuan peserta dan dari APBD Kota sekitar 350 ribuan peserta. Angka pastinya saya lupa,” katanya.

Untuk itu, dijelaskan Endar, bahwa tidak mungkin semua peserta BPJS PBI dikota Medan yang bersumber dari APBN dinonaktifkan. Sebab, jumlah yang dinonaktifkan sebanyak 256.107 itukan untuk Sumut, bukan cuma untuk Medan. Artinya, jumlah untuk di Kota Medan pasti di bawah angka tersebut.

“Sedangkan untuk peserta BPJS PIB APBN di Kota Medan saja sudah lebih dari 500ribu peserta. Tapi begitupun harus tetap menjadi perhatian kita semua, bila nanti datanya sudah didapatkan maka akan segera diinformasikan kembali,” jelasnya.

Seperti diberitakan, sejak 1 Agustus 2019 kemarin, Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 5.227.852 peserta BPJS Kesehatan dengan kategori PBI APBN. Dari jumlah itu, sebanyak 256.107 orang pesertanya, berasal dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Alasannya, data mereka tidak ada lagi dalam basis data terpadu (BDT) Kemensos. Selain itu, ditemukan peserta yang nomor induk kependudukan (NIK)-nya tidak sesuai.

Staf Khusus Menteri Sosial Febri Hendri Antoni Arief menyatakan, Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan validasi sebelum penonaktifan tersebut. Sebanyak 96,8 juta jiwa peserta PBI didata dan dilakukan verifikasi lapangan. “Akhirnya, nonaktif 5,2 juta jiwa,” ujarnya.

Penonaktifan peserta itu juga dibarengi pengaktifan peserta lain. Dengan demikian, 5,2 juta peserta PBI tersebut tetap terisi. Penggantinya ditetapkan dinas sosial (Dinsos). Data itu berasal dari Kemensos yang diverifikasi dinsos. Meski demikian, di dinsos terdapat pos pengaduan bagi peserta yang merasa masuk golongan PBI, tapi tidak ada dalam daftar. (map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga yang menetap di Jalan Titi Pahlawan, Lingkungan 2, Kelurahan Labuhandeli, Kecamatan Medan Marelan memprotes keberadaan gudang penyimpanan truk di sekitar rumah mereka, Senin (5/8) pukul 09.00 WIBn

Protes secara spontan dilakukan warga merupakan aksi lanjutan yang sudah mereka lakukan pada Minggu (4/8) malam. Warga keberatan atas keberadaan tangki gas ukuran 15.000 liter berada di gudang tersebut, karena khawatir terjadi ledakan.

“Dari tadi malam kami sudah mendatangi gudang ini. Kami sebagi warga sini takut tangki gas yang sudah 6 bulan ini meledak. Kami tidak melarang adanya gudang ini, cuma kami tidak mau ada tangki gas ini. Karena sangat membahayakan bagi kami,” kata warga yang protes.

Protes warga di gudang milik PT Trans Continiu Lestari (TCL) mendapat pengawalan pètugas Polsek Medan Labuhan. Kemarahan warga dilakukan mediasi oleh polisi, dengan dilakukan musyawarah warga diminta untuk tidak melakukan tindakan anarkis.

“Kami selama ini tidak tahu selama ini ada tangki. Kalau nanti tangki ini meladak si¹pa yang jadi korban. Sudah pasti masyarakat, jadi kami minta tangki ini segera dipindahkan. Itu saja yang kami minta,” kata Pramono warga yang protes.

Mendengar keluhan masyarakat, polisi hadir di tengah menjembatani masalah itu dengan pemilik gudang. Jun Ceng selaku pemilik gudang akan berjanji berkordinasi dengan PT Pertamina untuk memindahkan tangki gas tersebut.

Setelah mendengar penjelasan dari pemilik gudang, dilakukan kesepakatakan antara warga dan pemilik gudang tidak ak¹n ada lagi tangki gas parkir di gudang tersebut. Akhirnya, warga yang protes membubarkan diri. (fac/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Abdul Haris Lubis menyebutkan kebutuhan angkutan konvensional yang menggunakan perangkat informasi teknologi (IT) sudah sangat mendesak. Sehingga, akan sangat terasa kemudahan yang akan diperoleh angkutan maupun masyarakat.

“Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bahwa Kota Medan sebagai ibukota Sumatera Utara akan segera menjadi smart city, sehingga perangkat IT itu akan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat,”n

ungkapnya, dalam membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Organisasi Pengangkutan Darat (Organda) Sumatera Utara, di Medan, Senin (5/8).

Dia mengingatkan kepada pengusaha angkutan darat dan awak bus, untuk meningkatkan kualitas SDM-nya agar dapat memenangkan persaingan di era digital yang sangat pesat ini.

Kemudian, sebutnya kita juga harus dapat menjadi cermin dari budaya tertib lalulintas. “Sebab ciri mendasar dari kota yang maju adalah tertib di jalan raya, yaitu dengan mematuhi peraturan serta memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan,” kata Haris.

Dalam keterangannya, Kadishub juga menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan PM 118/2018 tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK) semaksimal mungkin. Diantaranya dengan penataan kembali jumlah kuota, penerapan KPs bagi setiap taksi online serta beberapa ketentuan lainnya.

Menurut Haris, peraturan ini harus ditegakkan demi terwujudnya keadilan dalam penataan angkutan orang, baik yang konvensional maupun yang dalam jaringan (daring).

Hadir pada mukerda itu, Dewan Pertimbangan Organda Sumut Hotman Silalahi, Ditlantas Poldasu diwakili Kompol Ingat Sembiring, Kacab Jasa Raharja Sumut, Ketua Kadinda SU diwakili Santri Azhar Sinaga, Ketua DPC Organda Angsuspel Belawan Ery Salim, pengurus Organda se- Sumut, Ketua DPU ASK Organda Mebidangro Frans Tumpu Simbolon, pengusaha angkutan darat dan undangan lainnya.

Ketua DPP Organda, Andrianto Joko Sutono dalam kesempatan itu menyambut baik pelaksanaan Mukerda sebagai amanah AD/ART organisasi guna melakukan evaluasi terkait kinerja yang telah dilaksanakan dan untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi kemajuan Organda di masa mendatang.

Joko Sutono juga mengingatkan kepada segenap pengurus Organda untuk mematuhi dan mentaati aturan yang baru diterbitkan pemerintah, yakni PM 118/2018. Selain itu, Ketua DPD Organda Sumut, Dr Haposan Siallagan SH, MH didampingi Ketua Panitia Ir Parlin Manihuruk mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk merespon permasalahan angkutan yang terjadi, khususnya antara konvensional dengan online.

Karena itu, lanjutnya, Mukerda ini diharapkan akan melahirkan beberapa rekomendasi strategis guna peningkatan kualitas layanan angkutan kepada masyarakat. Menurut Haposan, saat ini memang pendapatan sebagian besar angkutan konvensional mengalami penurunan. Karena itu, sebutnya hal itu harus kita evaluasi lebih jauh, apakah itu karena layanan kita yang buruk atau karena faktor penting lainnya. (man/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengimbau sekaligus mengajak seluruh perusahaan untuk menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Sumut.

“Tadi saya sempat ngomong dengan Pak Rahmat Shah, Ketua PMI Sumut. Apakah dana CSR perusahaan ada disalurkan ke PMI selama ini? Heran juga saya belum pernah kata beliau,” ujarnya saat memberi sambutan di acara Pelantikan Pengurus PMI Kota Medan masa bakti 2019-2024, di Le Polonia Hotel Medan, Senin (5/8).

Kata Gubsu, jika ada orang yang pelit terhadap PMI padahal PMI merupakan organisasi sosial kemanusiaan, nantinya orang tersebut ia doakan agar tidak diberikan darah oleh PMI jika membutuhkan.

“Jangankan drakula, nyamuk aja butuh darah. Nyamuk milih dia darah siapa yang dia mau. Obat nyamuk pun berkembang. Sampai seperti itu pelitnya manusia sama darah. Makanya jangan heran Pak Rahmat, kalau kita susah cari darah,” ujar mantan Pangkostrad itu berseloroh. “Ke depan saya pastikan dan minta agar perusahaan beri CSR mereka membantu PMI. Tidak hanya urusan kantong darah juga yang lainnya buat bantu PMI,” imbuhnya.

Dalam pelantikan pengurus PMI Medan, Musa Rajekshah (Ijeck) kembali dipercaya menakhodai organisasi sosial kemanusiaan tersebut, setelah dalam proses pemilihan ketua baru tidak ada calon lain yang maju.

Ketua PMI Sumut, Rahmat Shah sebelumnya mengutarakan di luar negeri organisasi kemanusiaan seperti PMI mendapat bantuan CSR dari perusahaan. Bahkan di Turki, dia menyebut fasilitas, sarana dan prasarana organisasi seperti PMI lebih lengkap dan canggih ketimbang pemerintahnya.

“Di sini (Indonesia) kita gak tahu kemana dana CSR tersebut disalurkan. Di luar negeri itu banyak sekali bantuan CSR yang diberikan kepada organisasi sosial kemanusiaan,” katanya. Dalam arahannya, Rahmat meminta seluruh pengurus dan anggota untuk solid menjalankan roda organisasi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal. “Kunci sukses itu ada tiga, berbuat baiklah kepada siapapun, sekecil apapun, dan dimanapun,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, tahun depan ketika pabrik kantong darah berdiri di Jakarta, dimana dari hasil kerja sama PMI dan investor asal Korea, harga satu kantong darah di Indonesia akan menjadi lebih murah dari sebelumnya. “Insyaallah seperti harapan Pak Gub tadi, kalau bisa kantong darah tidak bayar karena juga diberikan kepada manusia dan untuk kemanusiaan, bisa terwujud kalau pabrik tersebut nanti berdiri. Tapi memang harga kantong darah kita di Sumut masih jauh lebih murah dari provinsi lain,” ungkapnya.

Ijeck usai pelantikan kepada wartawan mengatakan, pihaknya ke depan tidak sekadar menjadi organisasi penyedia kantong darah melainkan siap menjalankan misi-misi kemanusiaan seperti membantu korban bencana. Dimana hal itu akan diaplikasikan melalui Program Sigap Tanggap Bencana, dimulai dari Palang Merah Remaja (PMR) dan Korps Sukarelawan (KSR) yang meliputi seluruh stakehokder. “Mulai tahun ini akan kita programkan dan jalankan pelatihannya, begitu juga peralatan-peralatan yang standby di kecamatan-kecamatan terutama di kecamatan rawan banjir,” katanya.

Pada acara itu, PMI Kota Medan memberikan satu unit mobil ambulans jenazah kepada PMI Kecamatan Medan Denai, sebagai penghargaan kecamatan terbaik tahun ini mengingat komitmen PMI Medan Denai dalam menjalankan taman bacaan yang sampai kini dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. “Melalui apresiasi ini diharapkan mampu memotivasi PMI kecamatan lain untuk lebih aktif dan responsif dalam menjalankan visi misi PMI di kecamatannya masing-masing,” kata Wakil Gubernur Sumut itu.

Dalam acara juga turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kemanusiaan antara PMI Kota Medan dengan Universitas HKBP Nommensen (UHN) dan Politeknik Negeri Medan (Polmed). (prn/azw)