MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar tidak majunya kembali Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan 2020, langsung menggegerkan para partai politik (Parpol) dan menjadi perhatian publik. Eldin pun ‘pasang badan’ saat dicecar pertanyaan oleh awak media dengan mendapat pengawalan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

saat Eldin tiba di Gedung DPRD Medan sekitar pukul 15.00 WIB (kemarin,Red) de-ngan menggunakan Mobil Toyota Innova berwarna hitam, plat merah nopol BK 1, ia enggan menjawab pertanyaan wartawan yang sudah menunggunya. Kedatangan Eldin ke DPRD Medan guna melakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS R-APBD Kota Medan tahun 2020.

Eldin langsung bergegas masuk ke ruang Transit DPRD Medan. Padahal, puluhan awak media ingin langsung menanyakan kebenaran kabar itu. Bukannya menjawab, Eldin justru terlihat menegur salah seorang wartawan yang disebut-sebut pertama kali memberitakan kabar tidak majunya kembali Eldin pada Pilkada Medan 2020.

“Apa? Kau aja pun yang buat ini,” ketus Eldin dengan nada kesal kepada wartawan tersebut sembari meninggalkan kerumunan wartawan.

Saat Sumut Pos terus mengejar dan mencecar pertanyaan akan kebenaran kabar serta alasan tidak majunya kembali Eldin pada Pilkada tahun depan, Eldin tetap bungkam dan memilih segera masuk ke ruang transit. “Jalan lah aku dulu ya, kasih lah jalan dulu,” pinta Eldin dibantu sejumlah petugas keamanan DPRD Medan.

Saat Eldin berada di dalam ruang transit dan melakukan penandatanganan, awak media semakin ramai menunggu di depan ruangan tersebut. Tanpa diduga, puluhan petugas keamanan DPRD Medan dibantu sejumlah petugas Satpol PP Kota Medan langsung merapatkan barisan di depan ruang transit. Sekitar 30 menit Eldin di dalam ruang transit, ia pun keluar dan langsung mendapatkan pengawalan ketat.

Pengawalan itu membuat awak media sangat kesulitan dalam melakukan wawancara langsung dengan Eldin, hingga terjadi aksi saling dorong antara wartawan dengan pihak petugas keamanan. Eldin pun terus berjalan dan kembali masuk ke dalam mobilnya tanpa menjawab kabar tersebut.

Saat salah seorang wartawan ingin tetap bertanya, petugas keamanan pun langsung menarik secara kasar salah seorang wartawan tersebut, hingga terjadi kericuhan dan hampir terjadi baku hantam.

Usai Eldin pergi, sejumlah wartawan pun tak terima atas perlakuan oknum-oknum petugas keamanan di DPRD Medan dan meminta mereka memberikan klarifikasi. Tak lama, sejumlah aparat keamanan DPRD Medan pun datang ke ruang wartawan DPRD Medan guna memberikan penjelasan dan melakukan permohonan maaf.

Sebelumnya, sekitar pukul 10.30 WIB, sebelum rapat pembahasan KUA PPAS R-APBD Kota Medan 2020, Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution juga enggan memberikan tanggapan atas pernyataan Dzulmi Eldin. Kepada Sumut Pos, Senin (5/8), Achyar justru menjawabnya dengan bercanda. “Gak usah lah itu saya tanggapi, Belanda masih jauh, Belanda masih jauh,” katanya dengan ramah.

Begitu pun dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman. Saat Sumut Pos menanyakan perihal itu kepada Wiriya yang datang sekitar 10 menit sebelum kedatangan Eldin, Wiriya hanya tersenyum dan enggan menjawabnya.

Namun, saat Sumut Pos mencoba menanyakan akan kemungkinan majunya ia dalam pencalonan Wali Kota Medan dalam Pilkada Medan 2020, Wiriya pun langsung menjawabnya dengan tegas. “Gak ada itu. Tegas saya ucapkan, gak ada itu,” tegas Wiriya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Kota Medan, Bahrumsyah mengaku baru mengetahui Dzulmi Eldin tidak akan maju di Pilkada Medan dari pemberitaan media massa. Sebagai partai pengusung, ia merasa perlu mendapat konformasi langsung dari Dzulmi Eldin.”Secara resmi akan kita pertanyakan, karena PAN dulu ikut mengusung,” ujarnya, di gedung DPRD Medan, Senin (5/9).

Bahrum menilai, segala sesuatu masih mungkin akan terjadi. Sebab, proses tahapan hingga pendaftaran masih sangat panjang.”Orang mau maju itu, mundur dulu, biar kencang larinya. Bisa jadi kalau rakyat atau parpol menginginkan untuk maju lagi,” kata Ketua Komisi II DPRD Medan ini.

PAN, kata dia, belum ada melakukan pembahasan secara khusus untuk Pilkada Medan. Apalagi, 6 kursi DPRD Medan yang didapat oleh PAN belum dilantik. “Nanti kita akan kordinasi dulu dengan pimpinan partai, akan ada pendaftaran, dan penyaringan,” paparnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Hasyim mengatakan dirinya menghargai keputusan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin yang tidak akan maju di Pilkada 2020. Menurutnya, setiap orang memiliki hak politik masing-masing yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Secara resmi Hasyim mengaku Dzulmi Eldin belum menyampaikan keputusan tersebut.”Kita juga tidak usah berpolemik dan berlebihan dengan pernyataan beliau (Eldin),” ucapnya di gedung DPRD Medan, Senin (5/8).

Dalam waktu dekat, kata dia, DPC PDIP akan membuka penjaringan dan penyaringan untuk Bakal Calon (Balon) Wali Kota Medan. Mengenai nama-nama Balon yang muncul ke permukaan, anggota Komisi III DPRD Medan itu menyambut baik. Sebab, semakin banyak pilihan akan semakin baik untuk proses demokrasi.”Penjaringan kan ada dari kader dan non kader, nama Bobby Nasution juga bagus,” papar Ketua DPC PDIP Medan ini.

Seperti diberitakan, Dzulmi Eldin membuat keputusan yang mengejutkan. Wali Kota Medan ini menyatakan tidak akan maju dalam Pilkada Medan 2020. Padahal, elektabilitasnya paling tinggi di antara para bakal calon wali kota yang sudah menyatakan diri siap maju. Alasan Eldin tidak maju karena ia ingin mendorong para generasi muda untuk maju Pilkada Medan. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah tengah mengkebut pembangunan Danau Toba. Namun, sejauh ini belum ada investasi langsung dari Pemprovsu yang masuk dan terdata secara administrasi untuk pengembangan Danau Toba.

“Contoh seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel, itu izinnya dari kabupaten terkait bukan di kita (pemprov),” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan.

Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Sumut, Arif Trinugroho menjawab Sumut Pos, Senin (5/8).

Perizinan langsung yang ke pemprov, lanjut Arif, seperti urusan pajak air permukaan dimana melibatkan lebih dari satu kabupaten untuk operasionalnya di kawasan Danau Toba. “Kalau misalnya pakai air Danau Toba seperti izin air permukaan barulah sama kami,” ujarnya.

Sementara mengenai izin IPAl, UKL dan lain sebagainya yang bersifat teknis, bagi calon investor di kawasan Danau Toba bukan kewenangan dari pemerintah provinsi.

“Paling kalau mereka perlu genset yang memanfaatkan potensi Danau Toba, yang memang ada kegiatan melibatkan permukaan air bawah tanah, itu bisalah masuk dulu ke provinsi urusannya. Tapi di luar itu menjadi kewenangan kabupaten/kota terkait, apalagi urusan lingkungan hidup di sekitar lokasi operasional jado domain pemda,” terang mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan itu.

Arif menambahkan, mengenai pembangunan fisik yang juga memiliki nilai investasi bagi pengembangan destinasi wisata Danau Toba, domainnya ada di pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

“Ini dikarenakan Danau Toba sudah menjadi KSPN sehingga kewenangan pengembangan kawasan ada di pusat. Baik untuk infrastruktur fisik dan lainnya. Dan selebihnya sudah dihandle oleh BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba),” katanya.

Ia mencontohkan seperti PT Aquafarm Nusantara untuk rekomendasi perpanjangan izin air permukaannya, langsung mengurus ke pemerintah pusat. Selanjutnya untuk pendapatan asli daerah (PAD) bagi restoran, hotel, IMB, dan lainnya masuk langsung ke kas pemda terkait.

“Jadi bukan tidak ada PAD yang masuk ke kita untuk investasi yang telah dibangun pusat di KSPN Danau Toba. Dan kita patut berterimakasih kepada pemerintah pusat yang telah banyak membangun infrastruktur menuju maupun di kawasan Danau Toba,” pungkasnya.

Harus Perhatikan Travel Pattern

Sementara itu, Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) mempunyai peran penting untuk mempromosikan dan mendatangkan wisatawan ke kawasan Danau Toba dengan paket wisata yang ditawarkan. Namun, hal itu harus didukung oleh semua pihak.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Sumut, Solahuddin Nasution kepada Sumut Pos, Senin (5/8). Ia mengatakan, tugas pokok dan fungsi dari Asita adalah pada promosi, pemasaran dan penjualan paket-paket wisata.

“Selama ini pun dengan infrastruktur yang seadanya Asita tetap mempromosikan dan menjual paket-paket wisata Danau Toba kepada wisatawan secara luas,” jelas Solahuddin.

Dengan kehadiran Presiden Joko Widodo ke kawasan danau terbesar di Asian Tenggara itu, pekan lalu, Solahuddin menilai keseriusan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan Danau Toba menjadi destinasi kelas dunia dan wajib dikunjungi Wisatawan Mancanegara (Wisman).

“Kita apresiasi kedatangan presiden ke Danau Toba. Bahkan sudah beberapa kali dalam tahun-tahun belakangan ini. Kita akui perhatian pemerintah pusat ke kawasan Tanau Toba akhir-akhir ini, cukup besar,” kata Solahuddin.

Solahuddin menjelaskan, dari segi promosi, Danau Toba sudah cukup dikenal. Namun belum bisa meningkatkan arus kunjungan wisatawan secara signifikan. Dengan itu, harus ada kontribusi bersama semua pihak terkait untuk mempromosikan Danau Toba kedepannya.

“Harapan kita dari kaca mata industri, pengembangan pariwisata Danau Toba harus memperhatikan travel pattern (pola-pola perjalanan) wisatawan yg sudah berjalan selama ini. Artinya mengikut kepada paket-paket wisata yang dijual biro perjalanan ke pasar mancanegara,” paparnya.

Menurutnya, sampai saat ini Danau Toba belum menjadi single destination. Oleh karena itu, maka pengembangan pariwisata Danau Toba harus juga memperhatikan pengembangan destinasi pariwisata di sekitarnya seperti kawasan Brastagi, Bukit Lawang, Medan dan sekitarnya.

“Paket perjalanan di Sumut umumnya berdasarkan pola perjalanan wisatawan : Medan – Parapat/Samosir – Brastagi via Simarjarunjung dan kembali ke Medan, kemudian Medan – Bukit Lawang/Tangkahan – Parapat/Samosir – Brastagi Medan. Maka rute ini harus disentuh dan dikembangkan baik dari segi infrastruktur, maupun atraksi dan amenitas lainnya. Sebaiknya tdk terpusat pada satu kawasan saja,” jelasnya.

Apa lagi, menurutnya, promosi Danau Toba dapat diakses melalui udara seperti Bandara Silangit Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) memberikan jangkau dekat dan efesien waktu untuk mengunjungi sejumlah objek wisata di Danau vulkanik terbesar di Dunia itu.

“Pengembangan di arah selatan Danau Toba sekarang ini seperti Silangit, Sipinsur, Huta Ginjang dan kawasan lainnya cukup positif untuk menambah variasi dan menperkaya travel pattern di Sumut. Tapi, travel pattern yang lama yang sudah dijual ke mancanegara tidak boleh dibiarkan, harus dikembangkan sejalan dengan pengembangan kawasan selatan Danau Toba,” pungkasnya. (prn/gus)