SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) Sidikalang, dr Henry Manik menegaskan, rumah sakit yang dipimpinnya masih tetap kelas C.

Hal itu diungkapkan Henry Manik menanggapi hasil review Kementerian Kesehatan RI yang di publikasikan tertanggal, 16 Juli 2019, bahwa RSUD Sidikalang direkomendasikan turun kelas dari C ke D.

Plt Kabag Humas Pemkab Dairi, Palti Pandiangan dalam siaran pers-nya, RSUD Sidikalang telah menyanggah dan keberatan atas penilaian dan publikasi dimaksud. RSUD Sidikalang telah mengirimkan surat keberatan ke kementerian kesehatan.

“Surat keberatan langsung diantarkan direktur RSUD, pada tanggal 18 Juli 2019 dengan membawa bukti dukung,”ujar Palti, Sabtu (3/8).

Atas sanggahan itu, kata Palti, Kementerian kesehatan dalam review tertanggal 25 Juli 2019 menerangkan, bahwa data RSUD Sidikalang tidak sesuai untuk penilaian sumber daya manusia (SDM) sehingga dilakukan pengecekan ulang data yang di entry di data rumah sakit Online sebagai acuan penilaian.

Untuk sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang dimiliki RSUD Sidikalang sudah sesuai untuk Kelas C mengacu ke Permenkes No 56 Tahun 2014.

Kementerian kesehatan memberikan masa sanggah dan entry data hingga 12 Agustus 2019, sebelum dilakukan verifikasi ulang.

“Menurut Direktur, sampai saat ini data yang di entry untuk SDM RSUD masih memenuhi kriteria kelas C dan sudah di koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,” ucap Palti.

Ditambahkan Palti, Bupati Eddy Keleng Ate Berutu memiliki komitmen memperbaiki kinerja RSUD Sidikalang. Sebagai langkah perbaikan, Bupati sering sidak dan membuat pelatihan pelayanan bagi para tenaga medis disana.

Selain itu, pemerintah telah mengundang senior dan figur berpengalaman dalam pengelolaan rumah sakit, seperti mantan Direktur RSUD Sidikalang dr Renfil Capah, dr Sabar Panggabean dan dr Budiman Simanjuntak yang pernah mengabdi di RSUD Sidikalang. “Bupati juga sudah membentuk tim khusus untuk melakukan penataan manajemen dan kinerja rumah sakit dimaksud,”pungkasnya. (mag-10/han)

DAIRI, SUMUTPOS.COM – Penunjukan Pelaksana tugas (Plt) Direktur PD Pasar Dairi kepada Edward Hutabarat, dinilai belum adanya keseriusan Pemkab Dairi membenahi pasar.

Hal itu disampaikan Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Dairi-Pakpak Bharat, Marulak Siahaan menangapi penunjukan Edward Hutabarat sebagai pelaksana Direksi Perusahaan Pasar Dairi.

Sebab, menurut Marulak, Edward Hutabarat salah satu dari Badan Pengawas PD Pasar Dairi, dan juga sebagai Kepala Inspektorat Dairi. “Penunjukan itu pertanda Bupati Dairi tidak serius membenahi Pasar Sidikalang sebagai salah satu prioritas program kerja 100 hari. Atau ada hal- hal lain,”ujar Marulak Siahaan, Senin (5/8), di Sidikalang.

Carut-marutnya kondisi PD Pasar Dairi, lanjutnya, harusnya badan pengawas ikut bertanggung jawab. Sebab, badan pengawas menerima honor dari PD Pasar. “Persoalan PD Pasar tidak lepas dari tanggung jawab badan pengawas. Mereka tidak bekerja sebagai pengawas. Kenapa mereka tahu persoalan PD Pasar, tidak melakukan pembenahan,” kata Marulak.

Masih kata Marulak, bagaimana menjadi pelaksana direktur memenejerial PD Pasar, sedangkan badan pengawas yang berfungsi mengawasi tidak berjalan. “Persoalan PD Pasar tidak semata hanya pengutipan retribusi, tetapi bagimana menata tanpa merugikan pedagang,”imbuhnya.

Seharusnya, sambung Marulak, Bupati Dairi menghunjuk orang yang tepat dan profesional, yang tidak bagian dari persoalan PD Pasar tersebut. “Dengan demikian, masyarakat yakin bahwa pembenahan pasar tidak hanya sekedar wacana dan seremonial,”pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Sebastianus Tinambunan, Sabtu (3/8) lewat telepon mengatakan, penunjukan Edward Hutabarat sebagai pelaksana direktur sudah sesuai prosedur. Bila jajaran direksi mundur, akan diambil alih oleh badan pengawas. “Pelaksana direktur diminta untuk menata, melakukan penagihan piutang dan menbayarkan gaji pegawai yang menunggak 9 bulan,”terang Sebastianus.

Saat ditanya carut- marutnya kondisi PD Pasar Dairi, apakah badan pengawas tidak ikut bertanggungjawab, Sebastianus mengatakan, mereka mengetahui persoalan itu, makanya badan pengawaslah yang dihunjuk sebagai pelaksana. Sebastianus mengaku, bahwa badan pengawas sudah pernah melaporkan kondisi PD Pasar Dairi.

Sementara itu, Pelaksana Direktur PD Pasar Dairi, Edward Hutabarat mengaku sebagai badan pengawas sudah mengetahui persoalan itu selama ini. Harusnya badan pengawas juga ikut bertanggungjawab atas kondisi itu. Jajaran Direksi PD Pasar Dairi periode 2015-2020, tidak pernah melaporkan hasil kinerja ke badan pengawas. “Itu lah kelemahan kami sebagai Badan Pengawas PD Pasar Sidikalang,” ucapnya.

Edward mengaku paling getol memperingatkan jajaran direksi untuk melaporkan hasil kinerja. Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya pernah mengajukan mundur sebagai badan pengawas, tetapi Bupati Dairi tidak memberikan izin. “Badan pengawas tidak menerima honor sejak Juni 2018 hingga sekarang,” tutur Edward.(mag-10/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Tim Kementerian Kesehatan RI melakukan verifikasi Kota Sehat tahun 2019 di Kota Tebingtinggi, Senin (5/8).

Kedatangan tim verifikasi pusat di antaranya Aloysia Widyastuti dan Theresia Lukita Siboro langsung diterima Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kadis Kesehatan dr Nanang Fitra Aulia.

Dalam sambutannya, Umar Zunaidi memaparkan secara singkat tentang kondisi Kota Tebingtinggi. Disebutkannya, berbagai program pembangunan yang berhubungan dengan kesehatan terus sepanjang tahun dilakukan di Tebingtinggi dengan melibatkan semua komponen masyarakat bersama sama dengan Pemerintah.

“Program Kesehatan buat Pemerintah Kota Tebingtinggi merupakan salah satu program unggulan Tebingtinggi dijadikan sebuah Kota Jasa dan Perdagangan, termasuk di dalamnya jasa kesehatan;” ujarnya.

Sementara itu, Aloysia Widyastuti mengatakan kedatangan mereka bukan untuk mencari sang juara, melainkan untuk melakukan verifikasi.

“Pemko Tebingtinggi pantas berbesar hati, dari 252 Kota di 29 Provinsi awalnya yang masuk nominasi kini tinggal 165 Kota dan salah satunya adalah Kota Tebingtinggi di seluruh Indonesia,”ungkapnya.

Dikatakannya, jika mendengar paparan yang disampaikan Wali Kota Tebingtinggi, Kepala Bapeda dan Ketua Forum Kota Sehat, kami berikan apresiasi karena terlihat dengan jelas Komitmen Pemko dan masyarakat Tebingtinggi menjadikan Tebinginggi sebagai sebuah Kota Sehat di Sumatera Utara.

Usai pemamparan di Balai Kota Pemko Tebingtinggi, tim langsung melakukan peninjauan di lapangan untuk melihat secara langsung program-program yang sudah dikerjakan.

Tim Verifikasi Kota Sehat Pusat didampingi Siti Rahman dari Bappedasu, Holde Tobing dari Dinkes Provsy dan Rosina Nainggolan Sanitarian Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. (ian/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pascakonsultasi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ke BPK RI Perwakilan Sumatera Utara di Medan, terkait sejumlah temuan anggaran dalam audit terhadap APBD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2018. DPRD akan mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Humbahas.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Humbahas, Marsono Simamora kepada wartawan, Sabtu (3/8) di Dolok Sanggul. Disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Nasdem KB ini, BPK menyarankan DPRD untuk menindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi wakil rakyat.

“BPK menyarankan dengan temuan-temuan audit itu, kembali bagaimana DPRD dalam men jalankan tugas dan fungsinya,” ujar Marsono.

Dijelaskan Marsono, meski BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah Humbahas tahun 2018. Ternyata BPK menemukan sejumlah temuan lainnya. Marsono menjabarkan, temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern, di antaranya realisasi belanja modal melampaui anggaran sebesar Rp 802.958.978,00, pengelolaan kas di bendahara pengeluaran dan kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penatausahaan persediaan belum memadai, pemanfaatan retribusi pelayanan pasar Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian tidak tertib, pengelolaan tambahaan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah tidak tertib.

Selanjutnya, masih kata Marsono, tidak tepatnya klasifikasi penganggaran belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 998.500.000. Kemudian, penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh penerima hibah tidak tertib dan lengkap.

Temuan, dengan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yakni penyetoran retribusi pelayanan parkir oleh pihak ketiga sebagai pengelola parker, tidak sesuai perjanjian pada Dinas Perhubungan sebesar Rp79 juta, pertanggungjawaban belanja makan dan minum tamu tidak didukung pertanggungjawaban yang sah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp 152.620.000.

Penyaluran beasiswa mahasiswa berprestasi tidak tepat sasaran di Dinas Pendidikan sebesar Rp265 juta, pembayaran biaya langsung non personol (BLNP) tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp 54.990.000.

Pelaksanaan 30 paket pekerjaan tidak sesuai kontrak pada 4 perangkat daerah sebesar Rp 962.381.173,63 dan keterlambatan penyelesaian 3 paket belum dikenakan denda pada 2 perangkat daerah sebesar Rp52.325.882,13.

Selanjutnya, terdapat adanya anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa SKPD yang tidak dianggarkan tetapi terealisasi, tidak terealisasi atau tingkat capaian realisasinya kurang optimal. Diantaranya, tidak dianggarkan tetapi terealisasi dalam APBD yakni Dinas Pendidikan. Kegiatannya, antara lain, 9 program 85 kegiatan, ada 16 kegiatan yang tidak dianggarkan tetapi terealisasi, yakni kegiatan pembangunan sarana prasarana pendidikan SD terealisasi Rp4.053.325.150,00 dari yang tidak dianggarkan.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMP sebesar Rp 3.647.284.660,00, terealisasi dari yang tidak dianggarkan, kegiatan pengembangan kompetensi lulusan terealisasi sebesar Rp3.673.489.800,00 dari yang tidak dianggarkan.

Kegiatan pengembangan standar terealisasi Rp 325.332.834,00 dari yang tidak dianggarkan, kegiatan pengembangan standar proses terealisasi Rp 3.706.759.004,00 dari yang tidak dianggarkan. Kegiatan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan terealisasi Rp 2.388.757.300,00 dari yang tidak dianggarkan, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sekolah dari yang tidak dianggarkan, terealisasi Rp 12.567.319.894,00.

Kegiatan pengembangan standar pengelolaan dari yang tidak dianggarkan, terealisasi Rp1.443.111.300,00.

Dinas kesehatan, kegiatannya dari 19 program 46 kegiatan, 4kegiatan yang tidak dianggarkan tetapi terealisasi. Antara lain, kegiatan pengadaan obat-obatan dan alat pelindung diri petani tembakau sebesar Rp 168 juta, kegiatan pembangunan pokok rokok pada kawasan tanpa rokok di Kabupaten Humbang Hasundutan Rp 198 juta.

Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dai 15 program 50 kegiatan, 1 kegiatan yang tidak dianggarkan tetapi terealisasi. Yakni, kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dengan jumlah uang Rp 607.172.360,00.

Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman dari 9 program 33 kegiatan 4 kegiatan yang tidak dianggarkan tetapi terealisasi, yakni kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi banyaknyan uang Rp 3.347.304.900,00, kegiatan pembangunan infranstruktur perdesaaan dengan jumlah uang Rp 7.474.607.500,00.

Selanjutnya, dianggarkan di APBD tetapi tidak terealisasi, diantaranya Dinas Pendidikan sebanyak dari 9 program 85 kegiatan 7 kegiatan. Antara lain, kegiatan pengadaan moubilier siswa tingkat SD dengan anggaran Rp 1.040.000.000,00, kegiatan DAK fisik SD dianggarkan sebesar Rp 4.079.000.000,00, kegiatan DAK fisik SMP dianggarkan sebesar Rp 3.650.000.000,00.

Kemudian, Dinas Kesehatan sebanyak dari 19 progam 46 kegiatan dianggarkan, 2 kegiatan tidak terealisasi. Diantaranya, kegiatan VAR (pengadaan vaksin anti rabies) dianggarkan senilai Rp 198.218.800,00, kegiatan implementasi aplikasi sistim informasi puskesmas dianggarkan Rp 29 juta.

Dinas PUPR, dari 15 program 50 kegiatan dianggarkan, 5 kegiatan tidak terealisasi, diantaranya kegiatan penyusunan sistem informasi data base jalan dianggarkan Rp 200 juta, kegiatan penyusunan sistem data base jembatan dianggarkan Rp 100 juta, kegiatansurvey dan inventarisasi kondisi drainase dianggarkan Rp 150 juta.

Dinas Perkim, dari 9 pogram 33 kegiatan dianggarkan, 1 kegiatan tidak terealisasi, yakni kegiatan penunjang operasional sanimas IDB dianggarkan senilai Rp 85 juta. Dinas Sosial, dari 7 program 30 kegiatan dianggarkan, 3 kegiatan tidak terealisasi, yakni kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dianggarkan senilai Rp 12 juta.

Kegiatan pengiriman ASN mengikuti Bimtek, sosialisasi, workshop dan studi banding dianggarkan Rp 50 juta. Dinas Pariwisata, dari 9 program 39 kegiatan dianggarkan, 2 kegiatan tidak terealisasi, diantaranya kegiatan pentas seni budaya dalam rangka pekan raya dianggarkan senilai Rp 102.875.300,00, kegiatan fasilitasi promosi pariwisata dan seni budaya masyarakat dianggarkan sebesar Rp 134.929.000,00.

Kantor BKD, dari 4 program 29 kegiatan dianggarkan, 4 kegiatan tidak terealisasi, yakni kegiatan pemantapan pimpinan daerah di Lemhanas dianggarkan senilai Rp 180 juta, kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dianggarkan sebesar Rp 62 juta.

Kemudian, pencapaian realisasi anggaran tetapi kurang optimal, antaralain, Dinas Kesehatan dari 14 program 46 kegiatan sebanyak 2 kegiatan tidak optimal. Dinas PUPR, dari 15 program 50 kegiatan sebanyak 6 kegiatan tidak optimal.

Dinas Perkim, dari 9 pogram 33 kegiatan sebanyak 1 kegiatan tidak optimal. Dia menyebut, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, terealisasi Rp 8.911.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp 30 juta.

Dinas Sosial, dari 7 program 30 kegiatan sebanyak 2 kegiatan tidak optimal, Dinas Pariwisata dari 9 program 39 kegiatan sebanyak 4 kegiatan tidak optimal. Sekretariat Daerah , dari 29 program 90 kegiatan sebanyak 6 kegiatan tidak optimal, BPBD, dari 8 program 25 kegiatan sebanyak 2 kegiatan tidak optimal, BKD fari 4 program 29 kegiatan sebanyak 4 kegiatan tidak optimal.

Dari temuan-temuan itu, DPRD akan segera mengambil langkah, yakni hak interpelasi. “ Dari interpelasi nanti kita pertanyakan ini kepada Bupati. Doakan saja supaya hak interpelasi ini jadi,” harapnya.(mag-12/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tanah Seribu di Kecamatan Binjai Selatan, dicanangkan sebagai Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar). Ini terungkap dari peninjauan yang dilakukan Sekretaris Daerah Kota Binjai M Mahfullah Daulay bersama unsur forkopimda dan BNN, Senin (5/8).

Rombongan meninjau lokasi pertanian yang merupakan hasil kegiatan dari Relawan Anti Narkoba dalam rangka pencanangan Kelurahan Bersinar. Sejumlah lokasi yang dikunjungi adalah lokasi penanaman serai, jagung dan ternak ikan gurami.

“Kunjungan kami ketempat ini dalam rangka akan dilakukan kegiatan pencanangan Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) tahun 2019,” kata Kepala BNN Kota Binjai, AKBP Suprayogi.

Usai melihat lokasi, rombongan kemudian berlanjut menuju ke Kantor Lurah Tanah Seribu untuk bertemu dengan para relawan anti narkoba, ibu-ibu PKK, serta para tokoh masyarakat. Hal ini guna memberikan bimbingan dan arahan terkait Kelurahan Bersih Narkoba.

“Alhamdulillah, masyarakat semakin termotivasi untuk menjaga lingkungan sekitar,” tambah dia.

Karenanya, dia juga mengimbau kepada seluruh relawan anti narkoba dan masyarakat agar terus meningkatkan rasa kepedulian dan mampu bersikap tolak Narkoba. (ted/han)

Diduga akibat keberadaan ternak ayam, ribuan lalat serang pemukiman warga Desa Dalu X B dan Desa Dalu X S, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang.

Menurut warga, wabah lalat itu berasal dari kandang ternak ayam potong tak berizin, dan hanya beberapa meter dari pemukiman penduduk di dusun I Desa Dalu X B dan Dusun I, Desa Dalu X A. “Mau makan payah, mau tidur pun payah juga.

Ya cemana, lalatnya banyak kali gini. Malu juga kita, kalau ada tamu datang ke rumah karena banyak kali lalat. Kalau siang hari itu udah enggak bisa tidur karena di kerumuni lalat. Udah macam mayat jadinya,”ujar Febri satu warga setempat, Minggu, (4/8)

Keberadaan kandang ternak ayam potong ini, 133 warga Desa Dalu X B sudah memberikan pernyataan penolakan dengan disertai tandatangan. Warga pun sepakat memberikan tandatangan karena sudah tidak sanggup menghadapi serangan wabah lalat. Warga menyebut lalat paling banyak ketika ternak ayam potong dibongkar karena mau dijual.

“Kalau warga Desa Dalu ini duduk-duduk sambil pegang sapu lidi itu sudah biasa, karena untuk mukuli lalatnya. Ya namanya banyak kali di depan mata ya dipukuli lah. Minggu lalu paling banyak lalatnya. Di rumah waktu itu ada acara, jadi di karpet dan di tikar lalatnya itu udah macam bersarang, karena banyak kali. Kalau siang dia banyak kalau malam sedikit,”kata Nisa warga lainnya.

Informasi yang dikumpulkan pada tahun 2018, keluhan yang dihadapi warga ini sebenarnya sudah pernah disampaikan ke Pemerintah Desa Dalu X B. Saat itu, dari enam kandang ternak ayam potong yang ada di Desa Dalu X A dan Dalu X B hanya satu kandang saja yang bisa dihentikan aktifitasnya yakni kandang yang posisinya persis di belakang rumah Kepala Desa Dalu X B, Wantoro. Hal itu lantaran kemarahan warga sudah tidak dapat dibendung dan mulai mengarah ke tindakan anarkis.

Saat ini beberapa warga terkesan pesimis menghadapi permasalahan yang dihadapi. Penyebabnya, mereka sudah tidak percaya lagi dengan kebijakan Pemerintahan Desa ataupun Kecamatan.

Meski demikian, banyak warga yang masih mengharapkan agar Pemkab Deliserdang dapat turun tangan dengan melakukan penertiban terhadap kandang-kandang ayam tersebut. Kepala Desa Dalu X B, Wantoro mengakui ada keluhan warganya atas keberadaan ternak kandang ayam potong ini.

Meski demikian, ia menyebut ada juga warga yang dapat memakluminya karena dengan pemilik ternak masih punya hubungan keluarga.

“Ya memang ngeluh warga tapi itulah karena di kampung ini masih bersaudara semua orangnya jadi masih mau memaklumi. Kemarin sudah ada yang kita suruh tutup karena warga sudah ribut kali. Lalat di sini gitu, nanti tiga hari banyak karena lagi bongkar (panen ayam), tapi tiga hari kemudian hilang. Mungkin karena di sini ada lima kandang karena masuknya ayam tidak bersamaan makanya enggak berenti lalatnya, tapi bukan di Desa kita ini saja kandangnya karena di Desa Dalu X A ada juga,”kata Wantoro.

Sementara, Kepala Satpol PP Deliserdang, Suryadi Aritonang yang dikonfirmasi terkait hal ini mengaku akan segera berkordinasi dengan Dinas Pertanian bidang Peternakan. Ia berpendapat seharusnya dalam masalah keresahan warga ini harus Camat dulu yang harus menangani. Disebut Satpol PP hanya eksekutor di lapangan. “ Kirimkan (Whatspp) dulu alamatnya di mana biar kita cek nanti. Kami harus kordinasi juga sama Bidang Peternakan Dinas Pertanian.

Karena masalah teknis nya dinas yang lebih paham ini. Kalau mau usaha seperti itu ya harus ada izinnya lah. Sekian ribu ekor ada namanya, lima ribu ekor beda lagi sampai 10 ribu ekor. Kita cek juga lah nanti,”kata Suryadi. Camat Tanjung Morawa, Edy Yusuf menyebut akan mempertanyakan hal ini kepada Kades setempat. Ia berjanji akan menindaklanjuti keresahan warga ini. “ Itu ternak ayam masyarakat ya, Nanti saya tanya sama Kades dulu lah,”katanya. (btr/han)