TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Arsyad Lubis menegaskan, bahwa sistim kenaikan pangkat guru berbeda dengan kenaikan pangkat pegawai negeri biasa.

“Karena guru itu adalah fungsional dan baru dapat naik pangkat jika memenuhi syarat,” kata Arsyad Lubis, kepada wartawan terkait adanya kesulitan yang dialami guru di Sumatera Utara untuk mengurus kenaikan pangkat mereka, Rabu (24/7) di SMA Negeri 1 Matauli Pandan.

Ia mengatakan bisa saja angka kredit guru itu tidak memenuhi sehingga terlambat naik pangkat. Karena pangkat guru tidak otomatis, melainkan harus melalui angkat kredit.

“Kalau seorang guru tidak mampu membuat angka kreditnya apalagi diupahkan ke orang lain, maka dia (guru) akan terlambat naik pangkat. Mungkin hal itu yang dialami sebahagian guru, bukan karena dipersulit,” tegasnya saat mendampingi Gubsu dalam acara pengukuhan siswa-siswi baru SMAN 1 Matauli Pandan.

Ia pun mengaku, bahwa pihaknya melayani dengan baik setiap guru yang sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat dan tidak ada dipersulit. Kalaupun ada pemberian SK yang terlambat, gajinya langsung diamprah.

“Kalau ada guru-guru yang dipersulit di sekolahnya untuk mengurus pangkat, agar dilaporkan ke cabang dinas. Kalau cabang dinas mempersulit, laporkan langsung kepada saya atau ke Dinas Pendidikan Provinsi, biar saya proses langsung,” tandasnya.

Kadis juga menyampaikan, terkait pembayaran kenaikan gaji guru honor provinsi dari Rp40 ribu menjadi Rp90 ribu per jam sedang diamprah pembayarannya terhitung 1 Juli 2019.

“Jadi semua guru honor provinsi yang dikeluarkan SK nya atau kita berikan penugasan sedang dipersiapkan pembayaran kenaikan amprahnya dari Rp40 ribu per jam, menjadi Rp90 ribu per jam terhitung 1 Juli 2019,” ujarnya. (mis/osi)

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Ketua Pembina Yayasan Maju Tapian Nauli (Matauli) Akbar Tanjung didampingi Ketua Yayasan Matauli H Syukri Batubara melantik 432 siswa-siswi baru SMAN 1 Matauli Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah angkatan XXVI, tahun pendidikan 2019-2020, Rabu (24/7), di Lapangan SMAN1 Matauli Pandan.

Dalam laporannya Kepala SMAN 1 Matauli, Murdianto, menyampaikan, sejak dibuka pendaftaran secara online pada Maret 2019, jumlah peminat sebanyak 2.900 orang.

Peserta yang lolos mengikuti tes akademik sebanyak 1.332 orang, yang lolos psikotes sebanyak 668 orang, dan yang dinyatakan lulus serta harus mendaftar ulang sebanyak 432 orang.

Sementara itu Akbar Tanjung dalam amanahnya mengungkapkan sejarah berdirinya SMA Matauli Pandan yang digagas kerjasama antara unsur masyarakat dengan sejumlah tokoh asal Tapanuli, diantaranya Faisal Tanjung, Akbar Tanjung, Jhon Situmeang, JM Pasaribu dan tokoh lainnya.

“Kami saat itu memiliki cita-cita agar masyarakat dari Tapian Nauli ini dapat dihargai dan diperhitungkan di negara kita ini. Salah satu caranya adalah memajukan dunia pendidikan, dan itu sejalan dengan program negara kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan cita-cita itu sudah terwujud karena alumni dari Matauli Pandan sudah tersebar di seluruh Nusantara dan menduduki jabatan terhormat,” ungkapnya.

Untuk itulah Akbar Tanjung berpesan kepada siswa yang baru dikukuhkan hari ini, agar memanfaatkan SMAN 1 Matauli Pandan untuk menggapai cita-cita dan meraih mimpi.

“Saya juga berpesan kepada guru-guru SMAN 1 Matauli secara khusus kepada Kepala Sekolah Murdianto agar terus mengembangkan mutu sekolah kita ini. Karena sebagaimana program dari presiden kita Jokowi memberdayakan manusia-manusia yang cerdas dan unggul. Dan kepada para orang tua siswa, agar mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di sekolah kita ini,” imbuhnya. (mis/osi)

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengikuti acara pelantikan siswa-siswi baru SMAN 1 Matauli Pandan, Rabu (24/7). Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) memberikan bantuan kepada warga korban bom di Kota Sibolga dan sekaligus juga menggelar operasi gratis bibir sumbing.

Rombongan Gubernur Sumatera Utara.Letjend TNI (Purn) Edy Rahmayadi yang didampingi Arsyad Lubis, Nur Asnida Siregar, Indra Kesuma serta Adc Gubsu Muhammad Hidayat tiba dibandara Dr Ferdinad Lumba Tobing Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah sekitar pukul 10.43 Wib, dengan menggunakan Pesawat Citilink QG 1922 dari Medan.

Setiba dibandara Dr FL Tobing disambut oleh mewakili Danrem 023/KS Kasi Ter Letkol Kav Setia Budi Nainggolan, Wakil Walikota Sibolga Edy Polo Sitanggang, Dandim 0211/TT Letkol Inf Jimmy Rihi Tugu, Kapolres Tapteng AKBP Sukamat SIK MSI, Dandenpom 1/2 Sibolga Letkol Cpm (K) Sri Intan Situmorang, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provsu Drs H Rustam Efendi Hasibuan MM, setelah itu langsung menuju lapangan SMA Negeri 1 Matauli Pandan untuk mengikuti acara.

Usai pelantikan siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Matauli Pandan angkatan ke-26 yang jumlahnya sekitar 432 siswa oleh Dewan Pembina Yayasan Matauli Pandan Ir Akbar Tanjung didampingi Ketua Yayasan H Syukri Batubara, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didaulat langsung untuk memberikan pemaparan tentang kualitas Sumber Daya Manusia dan Kemajuan Bangsa.

“Saya Sudah mendengar lama SMA Matauli Pandan yang dibikin oleh bapak Ir Akbar Tanjung, dan kita berterima kasih sekali ada di tempat kita ini. Ada juga sekolah yang dibikin oleh bapak TB Silalahi, dan saat ini ada juga sekolah unggulan yang baru dibuka oleh Bupati Simalungun. Saya berharap akan naik koefisien pendidikan di daerah kita ini,” jelasnya.

Dia ingin menunjukkan kepada para siswa-siswi tentang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kunci utama dalam kemajuan. Dia sebenarnya masih ingin berada di daerah ini untuk melihat potensi sumber daya alam daerah ini, namun dirinya besok pagi-pagi sudah harus rapat dengan menteri dan bapak presiden, sehingga dirinya tidak bisa lama-lama di tempat ini, mungkin lain waktu masih bisa.

“Kemajuan suatu bangsa, apabila kualitas Sumber Daya Manusianya yang 80 persen seperti yang saya sebutkan tadi akan membuat masa depan bangsa ini menjadi sejahtera. Sesuai cita-cita nasional kita, menjaga kehidupan bangsa,” jelas Gubsu.

Usai memberikan paparan, Gubsu menandatangani prasasti gedung asrama siswa bersama Ketua Dewan Pembina Yayasan Matauli Ir Akbar Tanjung yang menandatangani gedung makan SMA Negeri 1 Matauli Pandan, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada korban bom di Kota Sibolga berupa uang tabungan dan peralatan rumah tangga.

Setelah itu, Gubsu beserta rombongan memberikan bantuan kepada warga Sibolga dan Tapteng yang ikut dalam operasi bibir sumbing di lokasi SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Dan sekitar pukul 12.45 WIB Gubsu bersama rombongan kembali menuju bandara FL Tobing Pinang Sori untuk langsung menuju Jakarta.

Turut hadir dalam acara tersebut, Muspida Sibolga dan Tapteng, Wakil Walikota Sibolga Edi Polo Sitanggang, Sekda Sibolga M Yusuf Batubara, Dewan Pembina SMA Negeri 1 Matauli Pandan Dr Ir Akbar Tanjung, Ketua Yayasan H Syukri Batubara, Kepala SMA 1 Matauli Pandan Murdiyanto, Mewakili Danrem 023/KS Kasi Ter Letkol Kav Setia Budi Nainggolan, Dandim 0211/TT Letkol Inf Jimmy Rihi Tugu, Kapolres Tapteng AKBP Sukamat SIK MSI, Dandenpom 1/2 Sibolga Letkol Cpm (K) Sri Intan Situmorang, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provsu Drs H Rustam Efendi Hasibuan MM dan para Siswa/I SMA Negeri 1 Matauli Pandan. (mis/osi)

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Elfiani Sitepu nomor 420/2155/4.4.3/ Disdik-2019 pertanggal 12 Juni 2019 dinilai sangat membebani orangtua siswa.

Surat edaran tersebut berdasarkan SK Bupati Simalungun tentang pemberhentian PNS dari jabatan fungsional guru. Akibat SK tersebut, banyak Sekolah Dasar (SD) kekurangan guru. Bahkan, Untuk menyikapi kekurangan itu, Kadis Pendidikan menyurati Kepsek agar melakukan pungutan kepada orangtua siswa guna membiayai guru honorer yang akan mengajar di sekolah yang kekurangan guru tersebut.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Simalungun Bernhard Damanik saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/7) mengaku geram terhadap kebijakan Kepala Dinas Pendidikan. Bahkan, dia menilai Kadis tersebut tidak paham dengan tugas, fungsinya sebagai Kadis.

“Dari surat pernyataan pertanggal 12 Juni itu, Kepala Dinas semakin tidak paham dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan proses pendidikan di Kabupaten Simalungun,” ujarnya.

Berhard menjelaskan, dengan surat tersebut, Kepala Dinas sudah melegalkan pungutan di sekolah. Sedangkan amanah undang-undang baik itu UUD 1945 maupun UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional bahwa pendidikan dasar atau wajib belajar itu seluruhnya dibiayai oleh pemerintah.

“Sesuai amanah UUD 1945 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan dasar 9 tahun itu seluruhnya gratis dan selurunya tanggungjawab pemerintah,” jelasnya.

Dia menilai tindakan Dinas Pendidikan dengan melakukan kutipan terhadap orangtua siswa sangat tidak dibenarkan. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini semakin dipersalahkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengurus dunia pendidikan.

“Meminta sumbangan dari orangtua siswa untuk membayar upah guru honorer tidak boleh dilakukan sekolah. Hal itu sesuai UUD 1945 dan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tadi,” jelasnya kembali.

Dalam surat edaran Kepala Dinas juga adanya nada pengancaman Kepala Sekolah, menakut-nakuti agar Kepala Sekolah tidak membuka persoalan-persoalan ke publik dan tidak melaporkan bahwa sekolah tersebut kekurangan guru karena ada sanksi yang akan diberikan kepada Kepala Sekolah.

“Kepala Dinas juga mengancam kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah tidak berani melaporkan kekurangan guru. Apabila ada melapor Kepala Sekolahnya akan diberi sanksi, pemberhentian atau penggantian Kepala Sekolah yang bersangkutan yang dikategorikan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah,” sebutnya.

Dengan tegas, Bernhard Damanik mengimbau kepada orangtua siswa untuk selalu menjalankan amanah undang-undang tersebut ketika diajak rapat di sekolah.

Orangtua Keberatan

Orangtua siswa SD 0911317 Pematang Raya, Boru Saragih mengaku keberatan dilakukan pengutipan oleh pihak sekolah melalui Kasek Jadersin Saragih. Uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sekolah.

“Kami orangtua siswa telah diundang ke sekolah. Dari kami ada dikutip uang. Katanya untuk keperluan sekolah. Ya kami kasihlah. Kami ngak tau soal undang-undang,” ujarnya.

Kepala SD 0911317 Jadersin Saragih membenarkan adanya pengutipan tersebut, Kamis (25/7) sekira pukul 13.30 WIB.

Hal itu dilakukan mengingat surat edaran Kadis Pendidikan Simalungun Elfiani Sitepu nomor 420/2155/4.4.3/ Disdik-2019 pertanggal 12 Juni 2019.

“Kami sudah mengumpulkan orangtua siswa tadi. Soal kutipan itu memang betul. Mereka kami kutip secara sukarela. Setelah terkumpul ada sekitar Rp5 juta,” terangnya. (mag05/des)

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga ramai-ramai mendatangi Mapolres Siantar untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kamis (25/7).

Kebanyakan dari mereka adalah ingin mendaftar sebagai peserta gojek online, yang kini sedang membuka lowongan kerja.

Membludaknya orang yang mengurus SKCK ini memaksa petugas membentuk barisan menunggu berkas mereka selesai diurus.

Salah seorang warga yang ikut mengurus SKCK kepada wartawan mengatakan, kepesertaannya di situ adalah karena ingin melamar kerja di salahsatu ojek online (Ojol).

“Mau urus SKCK untuk mendaftar Ojek Online, Bang. Kapasitas yang ditampung hanya 150 orang. Jadi harus berebutlah bang,” ujarnya.

Terpisah Humas Polres Pematangsiantar Ipda Napena Karo-karo membenarkan memludaknya orang yang mengurus SKCK. “Rata-rata dari mereka katanya mau masukan lamaran ke gojek,” ujarnya.

Ditanya soal biaya, peserta tidak ada dipungut biaya. “Mereka tidak ada dikutip. Cuman mereka harus bayar ke Bank sebesar Rp30 ribu,” ujarnya.

Sementara syarat untuk mengurus SKCK antara lain fotocopy Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Akta Lahir, surat pernyataan lain bagi warga yang belum memenuhi syarat untuk memperoleh KTP, dan fasfoto. (mag03/des)

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Warga Jalan Sumbaya Simpang Sunda, Kecamatan Siantar Barat tiba-tiba dihebohkan dengan adanya seorang pria hendak datang ke sebuah warung dengan sempoyongan dan kemudian meninggal dunia.

Informasi dihimpun, pria yang berusia sekitar 40 tahun itu berjalan dengan sempoyongan dan saat di jalan tiba-tiba terjatuh. Warga di lokasi berupaya melakukan pertolongan, tapi saat itu kondisi pria tersebut sudah lemas dan kesulitan bernafas.

Sekita 15 menit kemudian, kondisi korban sudah tidak bernyawa dan pihak kepolisian yang turun ke lokasi langsung membawanya ke kamar mayat RSU Djasamen Saragih.

Menurut Kapolsek Siantar Barat Iptu Subagya tidak ada ditemukan identitas korban dan pihaknya masih melakukan pencarian keluarganya.

“Kejadiannya Mr X itu hendak masuk ke sebuah warung dengan keadaan sempoyongan. Tiba-tiba jatuh dan sekitar 15 menit hendak mau dibawa ke rumah sakit, Mr X itu meninggal dunia,” ujar Kapolsek.

Kapolsek menambahkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan penyebab kematian korban apakah karena sakit atau bukan.

Ngambang di Sungai

Sementara itu, di Nagori Purba Ganda, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun juga ada penemuan mayat tanpa identitas di salah satu sungai pad Rabu (24/7) sekira pukul 17.00 WIB.

Penemuan itu pertama kali dihahat oleh salah seorang warga yang melintas di area tersebut pada hari Rabu sore.

Penemuan itu langsung diberitahu kepada masyarakat dan kepolisian. Tidak lama kemudian, personel Polsek Perdagangan melakukan olah TKP dan membawa jasadnya ke RSU Djasamen Saragih.

Kapolsek Perdagangan AKP Supendi menerangkan bahwa pria tersebut sudah tiga bulan tinggal di Huta 10, Nagori Bandar Tongah.

Warga di sana tidak mengetahui dari mana asal usul pria tersebut. Karena warga merasa kasihan, warga memberikan tempat tinggal di gubuk-gubuk perladangan.

“Jadi menurut pemerintah nagori di sana, pria ini ada sakit ayannya. Yang terkadang kambuh. Jadi diduga karena sakitnya kumat sehingga kecebur ke sungai,” katanya.

Kapolsek menambahkan bahwa warga sektiar juga tidak mengetahui asal usulnya. “Rencannya jasadnya akan dikebumikan pada Jumat (26/7),” katanya. (mag03/mag04)

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Front Justice (FJ) kembali melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Siantar dan Mapolres Siantar, Kamis (25/7). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan proses penyidikan dugaan korupsi Plt Kadis PUPR Siantar JT.

Pantauan wartawan, aksi yang dikoordinatori Praja ini menyampaikan beberapa point termasuk menuding Plt Kadis PUPR Siantar JT kebal hukum.

“Kami menduga banyak kasus yang sudah pernah menjerat Jhonson Tambunan seperti yang sudah pernah dilaporkan Aliansi Masyarakat Siantar Menggugat dan Institute Law and Justice kepada penegak hukum. Tapi satu pun tidak pernah diproses,” katanya.

Seperti pembangunan Stadion Sagnawaluh dan Pembangunan Tugu Raja Sagnawaluh, hingga yang baru-baru ini menjadi temuan BPK-RI di Dinas PUPR Siantar sebesar Rp7 miliar.

“Kami juga menduga JT juga melakukan pemonopolian proyek-proyek yang ada di dinas PUPR. Seperti memberikan beberapa proyek kepada orang-orang terdekat,” sebutnya.

Mereka meminta agar JT dicopot dari jabatannya sebagai Kadis PUPR. Dengan alasan kinerja yang bersangkutan selalu terindikasi korupsi.

“Kami meminta kepada Kejaksaan agar memproses seluruh laporan yang melibatkan JT,” ujarnya.

Usai melakukan aksi dari Kejaksaan, massa kembali melakukan hal serupa di Mapolres Siantar. Di Mapolres, mereka diterima salah seorang perwakilan dari Polres Siantar.

“Terimakasih atas kunjungan ini. Keluhan ini akan kami tampung dan disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sayang, ketika masalah ini hendak dikonfirmasi kepada JT belum berhasil. Yang bersangkutan sedang tidak berada di kantor. Demikian juga selulernya sedang tidak aktif. (mag03/des)