MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan saat ini sedang giat melakukan persiapan tenaga SDM bagi pengguna anggaran Dana Kelurahan di Kota Medan. Persiapan itu akan dimulai dari pembinaan hingga sistem kerja dalam penggunaan anggaran kelurahan. Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran di 151 Kelurahan di kota Medan.

Dalam hal ini, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemko Medan, M Ridho Nasution menyebutkan, pihaknya sedang melakukan fasilitasi perekrutan tenaga SDM dalam pengerjaan proyek-proyek di tingkat Kelurahann

“Saat ini kita sedang memfasilitasi keseragaman teknis pelaksanaan di lapangan. Kita sedang berusaha semaksimal mungkin agar program tersebut berjalan baik dan tidak ada masalah. Kita harapkan agar Camat dan Lurah supaya tetap berkoordinasi dengan kita sehingga pelaksanaannya segera terealisasi dan tidak tertunda” kata Ridho.

Dijelaskannya, hingga saat ini belum ada pihak kelurahan yang telah melaksanakan proyek tersebut. Sebab, berhubung Pemko Medan baru yang pertama kali mendapatkan dana Kelurahan ini, maka untuk pelaksanaannya butuh kehati-hatian. Begitupun, pihaknya akan berusaha agar pengerjaan proyek di tingkat kelurahan di Kota Medan ini dapat secepatnya terlaksana dan terhindar dari Silpa.

“Inikan baru yang pertama kali, harus dipelajari secara matang, khususnya secara teknis, wajarlah kalau harus hati-hati. Tapi secepatnya akan kita laksanakan, banyak kelurahan yang sudah membutuhkan pembangunan dan akan segera kita maksimalkan anggaran yang sudah tersedia itu,” tegasnya.

Namun, sejumlah anggota DPRD Medan justru kerap mengimbau kepada para pejabat setempat agar Dana Kelurahan tidak dijadikan sebagai ladang korupsi yang baru. Salah satunya datang dari Ketua Komisi I DPRD Medan, Sabar Sitepu meminta agar pihak Pemko Medan harus bisa segera mensosialisasikan kepada seluruh jajarannya di tingkat kelurahan tentang pelaksanaan proyek-proyek tersebut, khususnya secara teknis. “Kasihannya kita nanti ada saja yang tak tahu bagaimana pelaksanaannya, eh tahu-tahunya sudah korupsi,” ucap Sabar kepada Sumut Pos, Senin (22/7).

Namun, kata Sabar, bila Pemko Medan telah mensosialisasikan dengan gencar tentang dana Kelurahan ini, maka diharapkan untuk segara melaksanakan proyek pembangunan tersebut di setiap kelurahan yang membutuhkan pembangunan.

Seperti diketahui, tahun 2019 ini Pemko Medan mendapat Dana Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp53,2 Miliar lebih. Ditambah lagi dana pendamping dari APBD Pemko Medan sebesar Rp46 miliar lebih hingga total keseluruhannya mencapai angka Rp99,2 miliar lebih.

Dengan total itu, bila dibagi untuk 151 Kelurahan di Kota Medan, masing masing Kelurahan berhak untuk mendapatkan anggaran sebesar Rp656 miliar lebih. Ke depannya, Dana Kelurahan diharapkan bisa terus bertambah dan berkelanjutan sehingga pembangunan di Kota Medan bisa semakin baik dan terarah hingga sampai ketingkat kelurahan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatra Utara meminta agar 3.500 unit Angkutan Sewa Khusus (ASK) segera mengurus izin ASK dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP). Hal ini dilakukan agar bisa beroperasi resmi di wilayahnya.

Hal itu dikatakan Kadishub Sumut, Abdul Haris Lubis, saat menyerahkan izin ASK dan KEP 20 unit ASK yang terdiri dari 17 unit milik PT Nasional Medan Transportasi dan 3 unit PT Medan Bus, di Kantor Dishub Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (22/7).

Haris Lubis mengatakan, setiap mobil ASK harus memiliki izin ASK dan KEP dalam melaksanakan operasionalnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Sebagaimana dalam Permenhub 118 itu, ASK adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

Izin ASK adalah izin yang diberikan kepada individual maupun Badan Usaha yang menyediakan jasa transportasi online. Sedangkan, KEP merupakan dokumen perizinan atas kendaraan yang digunakan sebagai transportasi online.

Khusus di Sumut, sebut Haris Lubis, tersedia kuota 3.500 unit ASK. Namun jumlah kuota itu bisa ditambah setelah dilakukan evaluasi kebutuhan. “Kuota bisa ditambah seiring dengan kebutuhannya nantinya,” kata Haris.

Sementara itu, Kabid Administrasi PT Jasa Raharja Sumut, Ahmad Satiri, menyambut baik kesadaran perusahaan ASK mengurus perizinan ASK dan KEP. “Kami mendukung penuh dan Jasa Raharja mengcover asuransi setiap yang menggunakan mobil ASK,” kata Ahmad.

Direktur Utama PT Medan Bus, Jumongkas Hutagaol, menyampaikan apresiasi Dishub Sumut yang telah menerbitkan izin ASK dan KEP mobil di bawah badan hukum PT Medan Bus untuk menjadi mobil ASK di wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang. “Terima kasih Pak Haris,” kata Jumongkas.

Hal senada juga dikatakan Direksi PT Nasional Medan Transportasi, David Ginting. Menurutnya izin ASK dan KEP yang diberikan Dishub Sumut tersebut melegalkan usaha pihaknya dalam memenuhi tingginya permintaan angkutan online di Medan sekitarnya hingga saat ini. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepuluh karyawan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan dipecat dengan tidak hormat. Tak hanya dipecat secara tidak hormat. Bahkan enam dari sepuluh orang tersebut telah dilaporkan ke Polrestabes Medan.

“Dari sepuluh itu, enam di antaranya dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga melakukan penggelapan uang dan penyalahgunaan wewenang. Sementara empat lainnya menyalahi administrasi dan disiplin,” ujar Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya kepada Sumut Pos, Senin (22/7).

Dijelaskan Rusdi, dua dari enam yang dilaporkan ke polisi itu, sudah dipecat dan juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pejabat PD Pasar sebelumnya. Namun karena belum ada tindaklanjut, maka pihaknya kembali melaporkan dugaan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan.

Rusdi menerangkan, sebelumnya dilaporkan, Satuan Pengawas Internal (SPI) PD Pasar sudah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang tersebut. Sayangnya, hasil pemeriksaan tersebut tidak diindahkan. “Berangkat dari situ, kami melaporkan enam orang itu ke petugas kepolisian dan berharap agar laporan ini segera ditindaklanjuti untuk memberi peringatan keras kepada karyawan lain supaya hati-hati dalam bekerja dan tidak mencontoh perbuatan yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang telah dilaporkan ini,” pesannya.

Dikatakannya, pemecatan dengan tidak hormat ini dilakukan sebagai ‘warning’. Siapa pun yang bekerja tidak sesuai peraturan berlaku, maka pihaknya tidak akan segan untuk mengambil tindakan tegas. “Siapapun yang bekerja tidak sesuai peraturan, akan ditindak tegas. Karena itu, bekerjalah dengan baik dan benar serta amanah. Itu demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumatera Utara mengakui bahwa setiap tahun kendaraan dinas milik pemerintah daerah se-Sumut ada menunggak pajak. Atas kondisi ini, DPRD Sumut mendorong Pemprovsu segera mengirim surat kepada pemda yang menunggak tersebut.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPRD Sumut, Riswan, setiap tahun data seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) baik untuk operasional pemda ataupun pribadi, tercatat oleh pihaknya.

“Tentu di BPPRD Provinsi Sumut ada data kenderaan dinas kabupaten dan kota se-Provinsi Sumatera Utara termasuk data kendaraan dinas yang menunggak pajak kenderaan bermotor,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (22/7).

Namun dirinya tak mengingat persis ada berapa total tunggakan PKB milik pemda di Sumut tahun ini. “Pasti ada yang menunggak (PKB dinas pemda di Sumut). Cuma saya gak hafal ada berapa banyak, datanya ada di kantor,” katanya.

Anggota DPRD Sumut Ikrimah Hamidy mengatakan, tunggakan PKB milik pemda di Sumut tak terlepas dari kelalaian dan kepedulian pihak pemda bersangkutan. “Pertama, kalau kaitan dengan keberadaan tunggakan kenderaan dinas pemda, semua itu terkait penganggaran di APBD dan kepedulian yang pakai kendaraan dinas,” katanya.

Solusinya, menurut dia, Pemprovsu melalui BPPRD harus segera menyurati pemda bersangkutan untuk membayar kewajibannya. Hal kedua, politisi PKS menyebutkan, agar lebih kuat, diberi reward/penghargaan bagi pemda yang bayar pajak kenderaan tepat waktu sehingga menjadi pemicu pemda lain.

“Misal beri bantuan daerah bawahan. Lalu hal ketiga yang didorong adalah perubahan aturan di perda pajak daerah, misal dengan memberi insentif bagi pemilik kenderaan yang bayar pajak untuk lima tahun ke depan, harus dikurangi pajaknya agar lebih menarik,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, slogan taat pajak yang digaungkan pemerintah, ternyata tak didukung oleh Pemkab Humbang Hasundutan. Bagaimana tidak, sebanyak 444 unit kendaraan dinas mereka menunggak pajak. Parahnya lagi, sebanyak 24 unit atas nama bupati.

Prilaku tidak taat pajak itu diungkap UPT Samsat BPPRD Dolok Sanggul per 31 Maret 2019 pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi C DPRD Humbang Hasundutan, Rabu (17/7). Menurut Anggota Komisi C DPRD, Marolop Situmorang, tidak taatnya Pemkab Humbang Hasundutan membayar pajak kendaraan bermotor tersebut, dinilai tidak mendukung proses pembangunan daerah. Sebab, PKB merupakan pendapatan dari Kabupaten daerah. “Jadi kita akan panggil pihak terkait, yakni BPPRD Humbahas untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Marolop kepada Sumut Pos.

Tidak dibayarnya pajak tersebut, dinilai Marolop merupakan suatu keanehan karena anggaran pemeliharaan untuk kendaraan dinas merupakan anggaran rutin yang selalu dianggarkan dalam APBD Pemkab Humbang Hasundutan. “Jika anggaran ini direalisasikan sebagaimana peruntukkannya, dipastikan tidak ada tunggakan pajak kendaraan dinas,” terangnya.

Ketua Komisi C DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga menekankan agar BPPRD terus melakukan upaya dengan kerja sama pada pihak-pihak terkait seperti kepolisian maupun pemkab untuk memaksimal tunggakan PKB ini.

“Memaksimal upaya memperkecil tunggakan PKB. Semisalnya melakukan razia kendaraan bermotor di masing-masing daerah. Jemput bola door to door bekerja sama dengan aparatur desa. Atau paling ekstrim melakukan upaya paksa,” katanya.

Menurut politisi PKB ini, PKB oleh Pemprovsu merupakan salah satu PAD primadona guna meningkatkan kapasitas pembangunan daerah. “Saya kira jangan sampai hal seperti di Pemkab Humbahas terjadi di daerah lain lagi, sebab akan sangat memalukan. Seharusnya bila ada pemda lain yang tidak menunggak mesti diberi reward sehingga menjadi contoh bagi yang lainnya,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Fachruddin Siregar memberikan penghargaan kepada pegawai dan jaksa di lingkungan kerja Kejaksaan RI, penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dari Presiden RI Joko Widodo.

Kegiatan dilakukan pada upacara peringatan ulang tahun ke-59 Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) yang dilaksanakan di lapangan parkir Kejatisu, Senin (22/7).

Dalam kesempatan itu, Fachruddin menekankan pentingnya profesionalitas kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.”Dengan peringatan HBA yang ke-59 jadikan momentum untuk mengukuhkan tekad dan semangat mewujudkan keserasian dan keselarasan, dan keseimbangan di antara nilai keadilan, kebenaran dan kepastian melalui penegakan hukum,” ucap Kajatisu di hadapan para Asisten, dan Kajari se Sumut.

Dikatakannya, demi mewujudkan visi Indonesia yang maju dan unggul, ada beberapa hal yang jadi perhatian. “Pertama, pentingnya komitmen dan konsistensi seluruh insan Adhyaksa untuk meningkatkan kompetensi dan sikap pro aktif. Kedua, pentingnya membangun jati diri sebagai aparat penegak hukum dengan pola pikir terbuka, progressif dan visioner memandang jauh ke depan,” paparnya.

Selain itu, lanjut Kajatisu, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki lebih dari 400 satuan kerja tersebar di seluruh wilayah, dalam bertindak harus lebih mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan negeri. “Tingkatkan profesionalitas, pupuk semangat solidaritas dan tingkatkan keberanian serta kejujuran,” pungkas Kajatisu.

Pada upacara tersebut tampak hadir juga semua Asisten di jajaran Kejatisu antara lain, Aspidum Edyward Kaban, Aspidsus Irwan Sinuraya, Asintel Leo Simanjuntak, Asdatun Heramnto, Asbin Akmal Abbas, Aswas Firdaus, Kabag TU Eddy Sumarman, Kejari Medan Dwiharto, Kejari Belawan Yusnani. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang pemancing diketahui bernama Lim Gim Wui alias Awi (59) dikabarkan menghilang di Sungai Seruwai, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Minggu (21/7).

Hilangnya pria yang menetap di Lingkungan 5, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, telah dilakukan pencarian oleh tim Basarnas dibantu oleh masyarakat sekitar.

Informasi diperoleh menyebutkan, Awi sudah sering memancing di sungai itu. Dia memancing menggunakan sampan kecil. Tiba – tiba, warga melihat Awi terjatuh dari sampannya dan menghilang terbawa arus sungai tersebut.

Warga sekitar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kelurahan dan diteruskan ke Polsek Medan Labuhan. Kemudian, petugas meminta pertolongan tim SAR untuk melakukan pencarian. Hingga berita ini diturunkan, tim penyelemat terus melakukan pencarian terhadap pemancing yang hilang itu.

Suasana di lokasi pencarian tampak ramai dipadati masyarakat yang ikut melakukan pencarian, di lokasi sungai hanya ditemukan sampan. Sedangkan kebaradaam Awi belum ditemukan.

“Sudah dari semalam kami cari, belum juga ketemu. Bisa jadi, dia (Awi) masih tenggelam belum muncul. Jadi, tubuhnya susah ditemukan,” oceh warga yang ikut melakukan pencarian.

Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Iptu Bonar Pohan mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan kehilangan pemancing di sungai itu, petugas di lapangan juga sudah berkordinasi dengan tim SAR.

“Kita belum tahu, apakah yang bersangkutan hanyut, memang kata warga dia hilang di sungai itu. Yang jelas, kita belum bisa menjelaskan. Untuk lebih pasti, kita tùnggu hasil di lapangan,” pungkasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Arjuna Sembiring mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus mendampingi tim SAR dalam mencari korban hanyut. “Iya, kejadiannya itu benar. Makanya dari kemarin sampai sekarang setidaknya ada dua orang anggota (BPBD Medan) kita yang terus kita siagakan di sana, mereka mendampingi tim SAR dalam mencari korban yang hanyut itu,” ucap Arjuna kepada Sumut Pos, Senin (22/7) via selulernya.

Namun, kata Arjuna, hingga saat ini korban Awi yang diduga tenggelam di Sungai Seruwai belum juga dapat ditemukan sampai saat ini. “Korban sampai sekarang belum berhasil ditemukan. Tapi yang pasti masih dalam pencarian, kami masih terus mencari korban. Mudah-mudahan segera ditemukan,” terangnya.

Sebelumnya, kantor Pencarian dan Pertolongan Medan telah menerima informasi pada hari Senin (22/7) sekitar pkl.06.20 dari Lurah Sei Mati atas nama Ari Ismail, S.Sos, M.M HP. Melalui selular Ari Ismail menjelaskan bahwa pada Minggu, 21 juli 2019 sekitar pkl12.00 Wib telah terjadi peristiwa hanyutnya satu orang di Sungai Seruwai Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

Saat itu, korban diduga menggunakan sampan memancing di Sungai Seruwai. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib siang, warga masyarakat sekitar sempat melihat korban hanyut bersama sampannya kemudian masyarakat pun telah berusaha mencari korban di lokasi, akan tetapi hasil masih nihil. Karena itu, masyarakat pun menyepakati menghubungi Kantor SAR Medan untuk meminta bantuan Ops SAR dalam mencari korban yang merupakan pria berusia 59 bernama Awi. Namun, saat itu keadaan cuaca di lokasi tampak mendung.

Setelah itu, Tim Rescue Kantor SAR Medan pun datang tidak lama setelah Informasi diterima menuju Tempat Kejadian Musibah untuk memberikan bantuan Ops SAR terhadap korban Hanyut di Sungai Seruwai tersebut. Setidaknya 8 personel Kantor SAR Medan telah turun langsung ke lokasi dengan menggunakan Rescue Carrier (pengangkit personel) 1 Unit LCR (Landing Craft Rubber) dan sejumlah Peralatan Water Rescue pendukung lainnya. Tak hanya itu, tim SAR juga dibantu oleh petugas BPBD Medan, namun hingga kemarin, Senin (22/7) siang, korban belum juga diketemukan. (fac/map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan kembali menggelar seleksi dan pengiriman Bina Pemuda Antar Provinsi (BPAP) atau Jambore Pemuda Indonesia 2019. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan semangat nasionalisme, kesatuan, dan persatuan pemuda.

“Kita ingin kegiatan ini memberikan dampak positif. Pemuda yang terpilih nanti bisa meningkatkan nasionalisme, kesatuan, dan persatuan di kalangan pemuda,” ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Medan, Syahrul Efendi Rambe, kemarin.

Syahrul menjelaskan, seleksi dan pengiriman BPAP tingkat Kota Medan ini meruapakan salah satu program Pemko Medan melalui Dispora Medan. Selain semangat, kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas dan sumber daya pemuda.

“Peserta bisa mentransformasi nilai-nilai budaya bangsa, kemudian berkonstribusi terhadap berkembangnya wawasan serta kreativitas pemuda dari daerah asal ke daerah tujuan dan sebaliknya sebagai wujud bakti pemuda,” paparnya.

Yang paling penting, acara ini bisa meningkatkan ekonomi pemuda. Melalui acara BPAP ini, pemuda diharapkan membangun jaringan kerja sama untuk merintis dan mengembangkan kegiatan usaha produktif berbasis potensi sumber daya alam daerah. “Untuk itu, peserta harus serius mengikuti seleksi dan pengiriman BPAP ini,” harapnya.

Sedangkan Ketua Panitia Doni Fariq SE melaporkan, seleksi dan pengiriman Bina Pemuda Antar Provinsi (BPAP) atau Jambore Pemuda Indonesia 2019 ini diikuti mahasiswa perguruan tinggi dan swasta di Kota Medan, serta Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Medan. “Peserta akan menjalani persentase, wawancara, dan tinjauan ke lapangan,” jelasnya.

Seleksi dan pengiriman Bina Pemuda Antar Provinsi (BPAP) ini digelar di Hotel Grand Kanaya, pada 19-20 Juli. Peserta akan diseleksi oleh tim yang berasal dari Unimed, Direktur Citra Mandiri dan PW Pemuda Muhammadiyah Sumut. (dek/ila)