TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 20 siswa Pasis Dikreg LVII Seskoad berkunjung ke Kota Tebingtinggi. Kedatangan mereka diterima Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar, di ruang utama Balai Kota, Senin (22/7).

“Suatu kehormatan bagi Pemko Tebingtinggi atas kunjungan para siswa yang terdiri dari perwira TNI Angkatan Darat dari berbagai kesatuan,” kata Oki Doni Siregar.

Oki Doni kemudian memaparkan seputar Pemko Tebingtinggi, khususnya hubungan teritorial dengan Kodim 0204 DS yang membawahi Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Sergai, dan Kota Tebingtinggi.

“Selama ini hubungan antara Pemkot Tebingtinggi dengan Kodim 0204 DS terjalin cukup harmonis dan aktif. Apapun kegiatan Pemkot Tebingtinggi, Kodim 0204 DS senantiasa terlibat dan aktif,” katanya.

Ketua Tim Pasis Dikreg LVII Seskoad Kolonel Jan Piter Ginting, sangat senang memperoleh sambutan yang hangat dan akrab dari Pemko Tebingtinggi. “Kami datang ke Tebingtinggi untuk memperoleh informasi sebaik mungkin dari beberapa instansi, yakni Sekretariat Pemko, Polres, dan KPU, untuk dijadikan bahan tesis dalam pendidikan,” katanya. (ian)

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Polsek bersama Forkopimka Manduamas menggelar seleksi calon anggota Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera) HUT ke-74 Kemerdekaan RI, di Mapolsek Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, Jumat (19/7).

“Seleksi Calon Paskibra dilaksanakan Polsek dan Babinsa Manduamas, untuk mencari putra dan putri terbaik yang akan mewakili sekolah masing-masing sebagai paskibra di Manduamas,” kata Camat Manduamas, Marihot Simbolon.

Koordinator pelatih, Aiptu Bona Parte Hasibuan, mengungkapkan materi yang akan diujikan meliputi administrasi, kesehatan, postur, mental, ideologi, pengetahuan umum, dan PBB (peraturan baris berbaris). “Jumlah yang akan diambil menjadi paskibra kecamatan sebanyak 31 orang, berasal dari SMA/SMK se Manduamas,” jelasnya.

Tahap akhir seleksi calon paskibra difokuskan pada seleksi PBB, yang menjadi syarat mutlak bagi Paskibra untuk dapat lulus ke tahap akhir, sebelum memasuki tahap pelatihan.

“Bagi mereka yang gugur dalam seleksi, diminta agar tidak kecewa. Karena masih ada peluang di tahun yang akan datang,” ungkap Kapolsek Manduamas, Iptu Suparjo.

Hadir pada seleksi tersebut Forkopimka Manduamas dan Babinsa Koramil 01 Barus Kopda Ruswandi. (mag-11)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi belum menerima pemanfaatan bangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), yang berlokasi di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang.

“Bangunan IPLT berbiaya Rp4,91 miliar itu belum diserahkanterimakan Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya ke Dinas LH sebagai pengguna,” kata Sekretaris Dinas LH Dairi, Bahrim Tarigan, menjawab wartawan terkait pengaduan LSM Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang proyek IPLT tersebut ke Polres Dairi, Kamis (18/7).

Bahrim membenarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi penggunaan lokasi TPA sebagai tempat pembangunan IPLT dimaksud. Tetapi untuk teknis pelaksanaan dan anggaran, pihaknya tidak terlibat.

“Mereka (Kementerian PUPR) berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya Dairi yang saat ini sudah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kami tidak pernah melihat kontrak proyek itu. Juga belum tahu cara penggunaannya,” ucap Bahrim.

Bahrim mengaku, turut prihatin melihat kondisi bangunan yang sudah rusak. Dia mengakui bangunan itu belum ada listrik. “Kami mau menerima dalam kondisi baik dan bisa difungsikan,” tegasnya.

Menurutnya, jika bangunan itu nanti sudah diserahterimakan, pihaknya akan mengirimkan ASN untuk pelatihan supaya bisa mengoperasikan IPLT dimaksud. Tetapi saat ini hal itu belum dilakukan karena serahterima belum dilakukan.

Menurut Bahrim, IPLT sudah sangat dibutuhkan di Dairi. Sebab, selama ini penyedot masih didatangkan dari Tanah Karo. IPLT dibutuhkan untuk pembuatan kompos.

Diberitakan sebelumnya, ICW Dairi-Pakpak Bharat melaporkan proyek pembangunan IPLT berbiaya Rp4,91 miliar bersumber dari APBN tahun anggaran 2018 dari Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya ke Polres Dairi.

ICW menilai, banyak penyimpangan dalam pembangun IPLT dan merugikan keuangan negara. Hal itu disampaikan Korda ICW Dairi-Pakpak Bharat, Marulak Siahaan kepada wartawan belum lama ini. Marulak meminta Kepolisian segera menindaklanjuti laporan dimaksud. (mag-10)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Tebinginggi, melakukan pembakaran sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan ganja, dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Adhyaksa ke-59 tahun 2019 di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Tebingtinggi, Senin (22/7).

Sebelumnya, aparat kejaksaan mengikuti upacara yang dipimpin Kajari Mochamad Novel. Kajagung, dalam amanatnya yang dibacakan Kejari, mengajak para jaksa menjadikan hari peringatan Adhyaksa sebagai momen untuk mewujudkan keserasian serta keseimbangan di antara nilai keadilan, kebenaran, dan kepastian, melalui pelaksanaan penegakan hukum.

“Kejaksaan harus siap mendukung terlaksananya keputusan dan kebijakan yang ada secara konsisten, lewat pendampingan, pengawalan dan pengamanan atas proyek pembangunan strategis nasional. Supaya berjalan dengan baik, mencegah terjadinya penyimpangan dan semua pekerjaan terselesaikan tepat waktu, mutu serta sasaran,” jelas Novel.

Di tengah upaya pembaharuan dan pembangunan hukum, kata Kajagung, masih terdapat peraturan perundang-undangan serta regulasi yang tumpang tindih dan saling bertentangan.

“Kondisi seperti ini menjadi penyebab timbulnya ketidakpastian hukum, yang dapat mempengaruhi dan berpotensi negatif terhadap upaya pemerintah mengundang investasi,” katanya.

Tampak hadir dalam peringatan Hari Bahkti Adikyaksa, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar, Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi, Kepala Lapas II B Tebingtinggi, OPD dan Forkompinda Kota Tebingtinggi.

Di akhir kegiatan, pihak Kejaksaan Negeri Tebingtinggi membagikan lucky draw kepada karyawan seluruh Kejari Tebingtinggi. (ian)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai (Kejari Sergai) menggelar syukuran dan ramah tamah bersama para tamu undangan, dalam peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59. Peringatan HBA digelar dihalaman kantor Kejari Sergai Jalan Negara Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Senin (22/7).

“Terima kasih atas dukungan pemerintah daerah yang luar biasa. Tanpa dukungan pemerintah dan jajaran OPD, kewenangan yang luas dari Kejaksaan tidak akan bisa eksis,” kata Kajari Sergai, Jabal Nur SH, MH, dalam sambutannya.

Menyikapi peran pemerintah desa dalam mendukung semua visi-misi kejaksaan, Jabal Nur mengatakan, jika desa kuat, maka masyarakat akan ikut kuat. “Oleh karenanya perlu dukungan seluruh pihak baik itu pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga prasarana dan pelayanan hukum terhadap masyakarat dapat terpenuhi,’ katanya.

Menurutnya, saat ini penegakan hukum modern berorientasi pada pencegahan dan pengembalian keuangan negara, sehingga presiden menginstruksikan pembentukan TP4 dan TP4D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah). “Saya harapkan semua pihak tetap semangat dalam meningkatkan etos kerja,” kata Jabal Nur.

Wabup H Darma Wijaya, mengatakan Kejari Sergai telah menunjukan kinerja sebagai penegak hukum dan sebagai pengawal pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah lewat TP4D.

“Masyarakat tak perlu takut. Kejaksaan dan Polres tidak seperti yang dibayangkan. Sinergitas dan hubungan yang dekat, menjadikan semua dapat dikoordinasikan,” katanya.

Di akhir acara, dilakukan pemotongan nasi tumpeng oleh Kajari Sergai didampingi jajarannya, disaksikan unsur Forkopimda Sergai. Acara ditutup dengan tausiyah yang diisi oleh Ustadz Samin Pane (Sampan).

Turut hadir Kapolres AKBP Juliarman Eka Putra Pasaribu, para Wakil Ketua DRPD, Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Delta Tamtama, Pabung 0204/DS Mayor M Sirait, Kepala BNNK Drs Adlin M Tambunan, Kepala OPD, dan sejumlah tokoh. (sur)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai menggeledah Kantor Sky Parking di Lantai Basement Gedung Binjai Supermall, Senin (22/7) sekitar pukul 14.30 WIB. Penggeledahan dilakukan terkait penyelidikan dugaan korupsi pajak parkir yang disetorkan mall termegah di Kota Binjai itu kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

PENGGELEDAHAN dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Binjai, Asepte Gaulle Ginting, dibantu Ahli IT dari Kejaksaan Agung.

Informasi dihimpun, tim penyidik dipecah menjadi dua. Satu tim menggeledah Kantor Sky Parking BSM. Satu tim lagi mendatangi Kantor BPKAD Kota Binjai di Jalan Jambi, Kelurahan Rambungbarat, Binjai Selatan. Di Kantor Sky Parking, tim melakukan pemeriksaan terhadap satu komputer. Pemeriksaan untuk mencari data valid tentang retribusi parkir yang disetorkan perusahaan kepada BPKAD, agar menjadi Pendapatan Asli Daerah Kota Rambutan. Penggeledahan berakhir sekitar pukul 18.30 WIB.

Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar, membenarkan penggeledahan tersebut. Menurut Victor, dugaan korupsi pajak parkir ini sudah berstatus penyidikan khusus. Bahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat pun mau investigasi.

“Kita sudah diksus dengan BPKP Pusat (tim dari forensiknya audit IT dari BPKP Pusat). Bukan BPKP Sumut ke Binjai. Menyangkut pemungutan parkir, itu terdaftar di IT. BPKP sudah respon dengan baik,” kata Victor.

Alasan pakai tim dari BPKP Pusat, kata mantan Kajari Kualatungkal ini, karena semua sistem yang digunakan BPKP Sumut masih manual semua. “Sedangkan yang mau diperiksa ‘kan sudah komputerisasi semua. Kita menunggu BPKP Pusat. Kita selidik dulu IT, pas tidak pembagian angka pajaknya. Fokus ke masalah parkir itu nilainya tinggi. Itulah masalah BSM,” tambah mantan Kasubdit Tipikor Jampidsus Kejagung ini.

Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Binjai, Andi Affandi, menjelaskan pajak parkir yang disetorkan oleh BSM menggunakan sistem parkir self assesment. Artinya, menghitung pajak sendiri pelaporan mereka. “Kami tiap bulannya melihat laporannya,” ujar dia. Sayangnya, Andi tak dapat memastikan berapa nilai setoran yang disetorkan kepada BSM. “Enggak bisa dipastikan. Pelaporan dari mereka omzetnya sebulan,” ujar dia.

Menurut dia, pajak parkir itu 30 persen dari omzet. “Pajak BSM diterima enggak bisa dipastikan (berapa nilainya). Paling rendah Rp70 juta. Paling tinggi seratusan juta lebih lah setiap bulan,” beber Andi.

“Kalau saya diperiksa belum, klarifikasi ada bersama dengan kepala badan. Tahun lalu kayaknya. Bukan diperiksa, mengklarifikasi data,” tandasnya.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejari Binjai mengendus adanya dugaan pengemplangan pajak di Binjai Supermall. Hingga kini, dugaan pengemplangan pajak pada mall termegah di Kota Binjai ini masih dalam penyelidikan. Kejari Binjai sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan (Sprinlid) untuk perkara tersebut. Tiga pajak yang tengah dilidik penyidik yakni, pajak parkir, pajak reklame dan pajak restoran.

Pajak reklame 25 persen masuk ke kas Pemerintah Kota Binjai menjadi pendapatan asli daerah (PAD) dari nilai kontrak. Sedangkan pajak parkir 30 persen harus disetor ke kas negara dari omzet yang diperoleh BSM. Terakhir pajak restoran yang dikenakan kepada konsumen sebesar 10 persen. (ted)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Perayaan acara puncak Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59 dan HUT Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) tahun 2019, berlangsung meriah di halaman belakang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara, Senin (22/7).

Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar mengungkapkan rasa optimisnya bahwa masyarakat masih memercayai institusi Kejaksaan dalam setiap penanganan perkara, khususnya di wilayah hukum Kota Binjai.

“Kita harus bekerja lebih baik lagi. Lebih fokus lagi dalam setiap penanganan perkara hukum di Kota Binjai, baik perkara pidana umum maupun pidana khusus. Karena saya yakin, masyarakat selalu mengawasi kinerja kita. Saat ini kita harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu kepada kita,” ungkap Kajari.

Victor juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kinerja Kejari Binjai dalam berbagai hal. Terutama masyarakat Kota Binjai. Bahkan, pihaknya siap menerima kritik dan saran yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja Kejari Binjai ke depan. “Di sini kami juga siap menerima kritik dan saran untuk kinerja kami yang lebih baik lagi,” ujar dia.

Usai mendengarkan sambutan dari Kejari Binjai, acara dilanjutkan dengan makan siang dan bernyanyi bersama, serta penarikan undian Luckydraw dengan hadiah utama satu unit sepeda motor. (ted)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, menyatakan mendukung 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat tahun 2019. Hanya saja, ada sebagian poin dari Ranperda yang menurutnya memerlukan penambahan dasar hukum dan peringkasan materi.

“Ranperda Wajib Belajar MDTA, perlu dituangkan didalam kebijakan daerah sebagai payung hukum untuk menjalankannya. Untuk Ranperda Larangan Membawa HP ke Sekolah, memang sudah selayaknya penggunaan HP dibatasi bagi anak, terlebih saat proses belajar mengajar. Sebab dari hasil beberapa penelitian, penggunaan HP yang berlebihan dapat menggangu tumbuh kembang anak,” kata Bupati didampingi Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin, pada rapat Paripurna DPRD Langkat, Senin (22/7).

Untuk Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja, Bupati berharap, dapat lebih membantu melindungi tenaga kerja lokal secara keseluruhan. “Semoga dengan disahkan Ranperda ini, bagi pelaku usaha yang lalai melindungi tenaga kerjanya, dapat dikenakan sanksi pidana,”sarannya.

Ranperda Penyelenggaraan Pengelolaan Museum, Bupati menyarankan perlu penambahan materi, sebagai upaya mencegah dan menanggulangan dari kerusakan , kehancuran, atau kemusnahan meseum. Juga perlu menambah dasar hukumnya, yaitu Permen Kebudayaan dan Pariwisata RI No: PM.01/PW.007/MKP/2010, tentang penetapan Masjid Azizi, Komplek Makam Kesultanan Langkat, Gedung Kerapatan Sultan Langkat, dan Museum Daerah Langkat sebagai cagar budaya.

Untuk Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Bupati menyarankan, perlu adanya penambahan materi yang mengatur tentang sisitem kearsipan dan jaringan informasi kearsipan daerah, guna dimasukkan kedalam Ranperda.

Untuk Ranperda Penyelenggaraan Pengelolaan Perpustakaan, menurut Bupati, perlu diatur dalam sebuah regulasi derah, sebagai diamanahkan dalam pasal 10 UU No 43 tahun 2007 tentang perpustakaan.

Terakhir, Ranperda Pelayanan Publik, Bupati berpendapat pengertian penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Ranperda terlalu luas. “Contohnya soal materi yang mengatur subtansi kerja Ombusman, sebaiknya dihapus saja. Karena Ombusman merupakan lembaga negara, yang mempunyai mekanisme kerja sendiri. Bukan kewenangan daerah mengaturnya,”ujar Bupati.

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Langkat, Surialam, ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan Ranperda Inisiatif DPRD Langkat, oleh Ketua DPRD Langkat dan Bupati Langkat.

Ketau DPRD Langkat mengatakan, rapat diskors sampai Selasa 23 Juli 2019, guna mendengarkan tanggapan fraksi-fraksi atas pendapat Bupati terhadap Ranperda.

Usai rapat paripurna, dilanjutkan dengan rapat tentang penyampaian pengantar Ranperda RPJMDLangkat 2019 – 2024, oleh Bupati. (bam)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pasca diterjang banjirblahar dingin gunung Sinabung pada Rabu malam lalu, Puskesmas Desa Kuta Mbaru, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo, belum beroperasi hingga Senin (22/7). Saat itu, lahar dingin yang membawa material batu dan lumpur menyebabkan Puskesmas tutup sementara.

“Kami masih melakukan gotong-royong. Ini kami lakukan demi kepentingan bersama, serta menjaga lingkungan kami terhindar dari bencana alam bila kembali menerjang wilayah desa kami,” ujar warga sekitar Sembiring Depari.

Warga terlihat membersihkan sisa material lahar di dingin mulai di jalur parit serta sekitar Puskesmas Pembantu. Material lumpur berwarna kecoklatan bertumpuk di kawasan itu.

Depari menegaskan, masyarakat Desa Kuta Mbaru menyadari kewajiban untuk menjaga lingkungan desa dan mengantisipasi terjadinya bencana. “Kita bersama bapak-bapak di sini tetap aktif melaksanakan gotong-royong. Seperti hari ini, kita membersihkan parit serta membersihkan Puskesmas,” pungkasnya.

Pengoperasian kembali Puskesmas Desa Kuta Mbaru diperkirakan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan. Sebab, material seperti lumpur menumpuk dengan ketinggian mencapai satu meter, membutuhkan waktu untuk pembersihan.

Kepala Desa Kuta Mbaru, Boy Leo Rona Perangin-angin mengatakan, pembersihan dilakukan warga, Pemerintahan Desa, Pemda Karo, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara dan pihak terkait lainnya.

“Hanya saja, volume material yang dibawa arus lahar dingin sangat tinggi. Butuh waktu untuk tahap penyelesaian. Tumpukan material berupa tanah pasir berlumpur, masih terdapat di dalam Puskesmas setinggi satu meter,” ujar Boy.

Dia menegaskan, obat-obatan yang tersimpan di dalam Puskesmas Pembantu aman dan kini sudah dipindahkan ke Puskesmas Tiga Nderket. Untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sementara dialihkan ke Puskesmas Pembantu Simpang Desa Sukatendel.

“Pustu Simpang Desa Sikatendel berjarak 1,5 kilometer atau ke Puskesmas Tiga Nderket yang berjarak 2 kilometer,” kata Boy.

Kepala Desa Kuta Mbaru menyebutkan, dalam peristiwa lahar dingin Sinabung itu, terdapat empat rumah warga dan Pustu Kuta Mbaru terendam lumpur dan material yang terbawa saat kejadian.

“Banyak berita simpang siur di media terkait jumlah pasti rumah yang terdampak lumpur lahar dingin Gunung Sinabung. Pastinya empat rumah terkena lahar dingin Gunung Sinabung. Kediaman Johanes Sembiring, Jaka Surbakti, Juhen Sembiring, dan Masliani br Barus. Juga Puskesmas Pembantu,” jelas Boy.

Kadis Kesehatan Pemkab Karo, Irna S. br Sembiring mengatakan, belum berfungsinya Puskesmas tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Jjarak Pustu Desa Sukatendel dan Puskesmas Tiga Nderket tidak jauh dari Desa Kuta Mbaru,” pungkas Irna. (deo)