JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggandeng Grab dan Go-Jek untuk mempromosikan pariwisata Danau Toba. Selain menjadi promotor, kedua platform tersebut juga akan menyediakan paket perjalanan khusus untuk wisatawan Danau Toba.

MENTERI Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kedua aplikator ojek online (ojol) tersebut akan difasilitasi untuk mengimplementasikan paket wisata Danau Toba. “Grab & Go-Jek juga mau.

Jadi mereka bikin paket dua, tiga, empat hari sekaligus menggunakan platform mereka mempromosikan (Danau Toba),” kata Luhut usai Rapat Koordinasi (Rakor) tindaklanjut percepatan pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (22/7).

Menurut Luhut, Grab dan Go-Jek akan manfaatkan fasilitas saja. “Mereka kan sekali launch aplikasi bisa jutaan lihat. ‘Kan promosi gratis,” terang Luhut.

Sejauh ini baru Grab yang mengajukan minatnya tersebut dan menyampaikannya dalam rapat bersama Luhut, kemarin. “Mereka (Grab) yang menawarkan diri. Kita kebetulan sudah buat, mereka (Grab) bilang kami boleh nggak masuk? Ya boleh sekali, menawarkan paket turis ke sini, ke sini,” jelas Luhut.

Menurut Luhut, Danau Toba akan menjadi tempat pertama. Jika berhasil, pemerintah akan mencoba menerapkannya ke 4 destinasi wisata prioritas lainnya, yaitu Candi Borobudur, Mandalika, Bunaken, dan Labuan Bajo.

Luhut mengaku, ide kerja sama ini bukanlah usulan pemerintah. Grab yang datang terlebih dahulu menawarkan kerja sama dengan pemerintah. Menurutnya, ketertarikan Grab untuk ikut mengembangkan Danau Toba tidak terlepas dari peluang yang akan didapatkan di Danau Toba dan kesuksesannya meraup pasar saat ini di kawasan sekitar danau Toba.

Dengan begini, Luhut meyakini, kerja sama ini bakal berdampak semakin dikenalnya destinasi wisata prioritas di Indonesia. Apalagi pengguna aplikasi Grab mencapai jutaan orang.

Akan tetapi, sebelum melakukan promosi pemerintah akan memperbaiki dan memaksimalkan infrastruktur pariwisata di Danau Toba terlebih dahulu. “Nah sekarang kita perbaiki di tourist destination-nya itu, dan kebetulan sedang kita jalankan bersama-sama kementerian terkait,” imbuh dia.

“Sekarang kan lagi dirancang (perencanannya). Tapi kalau jalannya nggak siap, tempat WC nggak siap, tempat makan nggak siap kan malah promosi jelek. Jadi sekarang masih kita siapkan,” tambahnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi ditemui di tempat yang sama juga mengamini hal tersebut. Budi mengatakan, Grab akan membantu promosi wisata Danau Toba. “Grab itu setahu saya cuma akan membantu untuk marketing lah, promosi,” ujar Budi.

Dalam pengembangan wisata tersebut, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengalokasikan Rp2 miliar untuk subsidi bus yang melayani rute menuju Danau Toba. Subsidi tersebut akan berlaku selama satu tahun. “Kita subsidi untuk kendaraan-kendaraan bus yang nanti akan layani masyarakat termasuk turis ke Danau Toba di beberapa tempat,” ucap Budi.

“Kita hanya men-support dananya saja. Dananya sekitar Rp2 miliar untuk satu tahun, sedikit,” pungkas dia.

Wagubsu Musa Rajekshah juga mengatakan, Grab akan mempromosikan pariwisata Danau Toba tersebut melalui jaringan dan pelanggan Grab yang sudah ada. “Grab tadi pertama membantu promosikan daerah wisata pariwisata melalui jaringan dan juga kan memang jaringan yang sudah ada followers tetapnya ya. Kedua membantu transportasi melalui media online. Tapi fokus utama Grabnya itu membantu promosi daerah wisata dan promosi angkutan,” terang Musa.

Ada 25 titik baru destinasi wisata yang akan dikembangkan pemerintah. Hal ini guna menggenjot industri pariwisata. “Ada 25 titik, (destinasi pariwisata baru) tadi penjelasan dan semuanya itu memang otorita Danau Toba yang akan menangani secara komprehensif,” papar Musa.

Wagubsu Minta Dukungan Pusat

Sementara dalam Rakor tindaklanjut percepatan pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba di Ruang Rapat Lantai 2 Selatan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang dihadiri para menteri dan kepala daerah se-kawasan Danau Toba, serta para pengusaha dan berbagai pihak terkait lainnya kemarin, Wagubsu Musa Rajekshah mengharapkan dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan wisata Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas dan superprioritas.

Antara lain dalam pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pembangunan jalan tol Medan–Tebingtinggi–Siantar–Parapat, pembangunan outer ringroad Samosir, pengembangan Bandara Kualanamu dan Silangit-Sibisa, serta pengembangan pelabuhan guna memperlancar akses ke Danau Toba.

“Pembangunan infrastruktur pendukung merupakan salah satu yang terpenting. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Wagubsu yang karib disapa Ijeck ini.

Selain itu, kata Ijeck, juga dibutuhkan pembangunan fasilitas umum dan sosial, seperti fasilitas ibadah, restoran, tourism information centre, toilet bersih, parking area di setiap objek wisata, hotel bintang, serta kios souvenir atau centra UKM.

Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian, seperti peningkatan kualitas air danau dengan pengurangan keramba jaring apung, pengendalian limbah domestik (pemukiman), pengendalian limbah industri, pengendalian sampah dan pengendalian kerusakan hutan. “Persoalan limbah ini juga penting, karena itu, kami mohon bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menyampaikan, sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo mengenai peningkatan kawasan wisata di Indonesia, Pemerintah Pusat sangat serius untuk mengembangkan destinasi wisata di Tanah Air. Termasuk Danau Toba yang sudah ditetapkan menjadi destinasi wisata prioritas dan super prioritas.

Tentang pembangunan infrastruktur pendukung di Danau Toba, Menko minta para bupati yang berada di kawasan Danau Toba untuk menyampaikan program dan apa saja yang dibutuhkan. Pemerintah pusat akan serius membantu pembangunannya, dengan syarat Pemda juga serius bekerja sama. “Pemda juga harus serius dan mau bekerja sama,” ujar Luhut.

Pada kesempatan itu, Luhut juga meminta para kementerian terkait untuk berkoordinasi dan membantu Pemda untuk membangun destinasi wisata di Danau Toba. Sehingga pembangunan Danau Toba menjadi destinasi wisata kelas dunia dapat terwujud.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan terus melakukan pengembangan, dalam upaya mempercepat pembangunan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas.

Dia bahkan mengaku, pemerintah menggandeng pihak jasa transportasi online Grab, yang disebut-sebut memiliki program terkait langkah promosi bagi Danau Toba tersebut. “Grab itu salah satu yang punya program tentang promosi berbagai negara dan daerah, dan Pak Luhut ingin mendengar apa yang bisa dikontribusikan,” kata Sofyan usai rapat.

Mengenai upaya apa saja yang nantinya akan dilakukan pemerintah untuk mempromosikan Danau Toba, Sofyan mengaku, ada banyak cara untuk melakukan hal tersebut. Namun yang terpenting menurutnya, bagaimana saat ini pemerintah bersama para pihak terkait bisa mempersiapkan kawasan Danau Toba tersebut sebagaimana mestinya sebuah destinasi wisata prioritas. “Banyak sekali (cara promosinya). Artinya kan sekarang ini apa yang perlu dilakukan, pertama yakni dalam rangka mempersiapkan kawasan itu. Banyak opsinya, tapi kan harus pilih,” ujarnya.

Saat ditanya fokus apa yang sebenarnya dibahas dalam rapat perihal Danau Toba kali ini, Sofyan hanya menjelaskan, pemerintah akan membuat para turis domestik dan mancanegara bisa tertarik, dan menjadikan Danau Toba sebagai tujuan wisatanya. “Yang penting adalah supaya destinasi turis di Danau Toba itu bisa langsung kita jual dan menarik turis yang cukup,” kata Sofyan.

Mengenai peran Kementerian ATR/BPN sendiri, Sofyan memastikan bahwa apapun yang berkaitan dengan masalah pertanahan, termasuk dalam hal pembebasan lahan, maka hal itu akan menjadi urusan bagi kementeriannya. “Kalau urusan tanah semua di BPN. Kalau ada kendala lahan dan macam-macam, kita selesaikan,” ujarnya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penggagas pemekaran Provinsi Nias, Arota Lase yang juga anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 8 mengklaim, usulan Nias sebagai daerah otonomi baru (DOB) selangkah lebih maju ketimbang usulan pemekaran DOB lain di Sumut.

Menurut dia, saat ini tinggal menunggu pencabutan kebijakan DOB saja oleh presiden, Provinsi Nias otomatis akan terbentuk.

“Memang kami yang enam orang sekarang ini masih mau membahasnya lagi. Waktunya saja ini yang belum pas. Sebenarnya kalau pemekaran (Nias) tinggal menunggu pencabutan moratorium dari presiden, sebab semua syarat usulannya sudah lolos sejak 2014,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (22/7).

Dirinya mengaku mengetahui persis perjalanan usulan Provinsi Nias. Dimana ia pada waktu itu masih sebagai anggota DPRD Gunung Sitoli. “Ingat saya waktu itu (2014) tinggal diputuskan saja oleh pimpinan DPR RI. Namun nggak tahu kenapa muncullah kebijakan moratorium oleh presiden (SBY) saat itu,” katanya.

Tak hanya itu, sambung politisi Golkar ini, usulan pemekaran Nias waktu itu masuk dari 24 DOB se-Indonesia yang sedang diproses oleh pemerintah pusat. “Jadi ya tinggal menunggu moratorium aja karena semua sudah kita lewati (prosedurnya). Apa persyaratannya juga sudah lengkap, mulai dari rekomendasi gubernur, persetujuan ketua dewan dan hal lainnya,” katanya.

Atas kondisi tersebut, pihaknya hanya bisa mendesak supaya presiden segera mencabut kebijakan moratorium DOB. “Kita memaklumi mungkin Pak Jokowi saat ini sedang sibuk. Tapi kita tetap mendesak agar moratorium DOB di masa beliau yang kedua, bisa dicabut nantinya. Karena dari semua usulan pemekaran daerah di Sumut, Nias adalah yang paling siap,” katanya.

Ia menambahkan, jika memungkinkan melihat alokasi waktu masa tugas yang ada pada pihaknya, memang diperlukan upaya jemput bola lagi ke pemerintah pusat. “Inilah yang sedang kami bahas berenam. Apakah diperlukan lagi konsultasi untuk menanyakan posisioning usulan Provinsi Nias ke Jakarta,” ujarnya.

Jumlah Penduduk Belum Cukup

Kolega Lase di DPRD Sumut, Fatonowa Waruwu sebelumnya mengungkapkan pesimisme terkait pemekaran Provinsi Nias. Ia mengatakan, ada aturan terkait DOB yang sekarang ini tak bisa dipenuhi Nias untuk menjadi sebuah provinsi. “Untuk pembentukan DOB juga dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah dan lainnya. Inikan mesti kita cermati lagi perkembangannya, karena menurut saya jumlah penduduk Nias sekarang belum memenuhi ketentuan yang diminta itu,” ujar politisi Partai Hanura tersebut.

Ia berpendapat, kemungkinan ada terjadi perubahan regulasi menyangkut DOB di Indonesia sebelum masa pengusulan Provinsi Nias sebelumnya. Makanya sebelum melakukan upaya dan langkah lainnya, mereka ingin membicarakannya di tingkat internal dulu. “Kita khawatir ketika berkonsultasi dengan Kemendagri ataupun DPR RI nantinya, ternyata ada regulasi atas persyaratan pemekaran yang membuat usaha kita mentah di sana. Untuk itu perlu saya kira kami yang ada berenam keterwakilan dari Nias membicarakannya terlebih dahulu,” kata Fatonowa.

Meski demikian, ia menambahkan, tujuan mulia dari pemekaran Provinsi Nias sebagai pemerataan pembangunan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat Nias, terlebih dari aspek perekonomian. “Mana tahu dari diskusi kami berenam itu nantinya, syarat yang sudah diusulkan tempo hari tidak ada perubahan dapat kemudian ditindaklanjuti kembali.

Sebab konteksnya beda waktu perjuangan (pemekaran Provinsi Nias) dahulu dengan sekarang. Saya pun baru baca sepintas aturan perundangannya, yang salah satunya ada menyoal luas wilayah dan jumlah penduduk. Jangan pula karena hal yang mendasar itu tidak terpenuhi, lantas usulan kita menjadi sia-sia,” katanya. (prn)