TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Camat Sitahuis Darma P. Lumbantobing secara resmi membuka Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Sitahuis di Aula Kantor Camat Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat (28/6).

Dalam sambutannya, Camat Sitahuis mengatakan, tugas pokok serta fungsi yang di emban oleh Tim Penilai Inovasi Desa (TPID) yaitu, memfasilitasi pertemuan musyawarah masyarakat, memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan praktik cerdas (identifikasi,dokumen,eksposisi dan replikasi), memfasilitasi desa yang berminat mengadopsi (mereplikasi), memfasilitasi desa yang berminat mereplikasi praktik cerdas yang disepakati dan terdanai.

“Melalui TPID marilah kita gali dan tingkatkan potensi desa melalui program yang terencana dan terukur demi mewujudkan pembangunan yang berdayaguna demi kesejahteraan masyarakat nantinya,”ungkapnya.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Tapteng Sunardi,SSos melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Nalom Santun Sihombing, SE MP mengatakan, Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan fasilitas MAD pada 20 kecamatan di Kabupaten Tapteng dengan digelarnya sosialisasi dan pembentukan Tim Pelaksana Pengurus TPID di setiap Kecamatan.

MAD ini digelar dengan rangkaian kegiatan rapat sosialisasi dan memilih Pembentukan Tim Penilai Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Sitahuis Tahun 2019 dengan susunan pengurus 6 orang, yakni Ketua Sulastri Deviana Hutagalung, Bendahara Masti Hendrawati Panjaitan , Bidang Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Oktaria Sidabutar, Bidang Verifikasi Inovasi Santi Marlina Simbolon, Bidang P2KTD Alser Marihot Situmorang dan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (PSDM) Lidya Silaban. (mag-11/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Dairi, diminta untuk mendata jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di di Kabupaten Dairi.

Desakan itu disampaikan anggota DPRD Dairi, saat sidang paripurna agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas 3 Ranperda yang diajukan Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Selasa (2/7) di gedung DPRD Dairi.

Selain melakukan pendataan, anggota fraksi dari Partai Gerindra ini juga meminta Disnaker untuk mendata perusahaan tempat para TKA bekerja.

Menurut Markus, pendataan para TKA tersebut terkait tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan Bupati, yang salah satunya tentang retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenagakerja Asing (IMTA) Wakil Ketua Komisi C DPRD Dairi ini juga mengatakan, seharusnya Disnaker harus sudah punya data akurat terkait jumlah dan di perusahaan mana saja TKA bekerja. Disebutkan Markus, data yang diberikan Disnaker kepada DPRD hanya 16 orang TKA berada di Dairi, dan bekerja di PT Dairi Prima Mineral (DPM).

Padahal, lanjut Markus, pihaknya menemukan pekerja asal Tiongkok bekerja di sejumlah perusahaan kelistrikan, yakni Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Mikro (PLTMH) di Desa Bakkal, Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

Maka dari itu, Markus meminta agar Dis naker mengejar data TKA tersebut ke sejumlah perusahaan tersebut. “Hal itu dilakukan agar Perda Retribusi Daerah, khususnya untuk IMTA supaya bisa dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk menetapkan harga satuan pajak yang dikenakan kepada TKA dimaksud,”terangnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UKM Dairi, Dapot Tamba saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/7), tidak bersedia memberikan data jumlah TKA yang ada di Kabupaten Dairi, seraya mengarahkan wartawan untuk melakukan konfirmasi kepada Humas Pemkab Dairi.

”Konfirmasi ke humas saja kalau terkait pemberitaan, karena sekarang satu pintu,”kata Dapot.

Plt Kabag Humas Pemkab Dairi, Palti Pandiangan dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/7) menyampaikan, berdasar data dari Disnaker, jumlah TKA di Dairi sebanyak 16 dan mereka bekerja di PT DPM perusahaan tambang timah hitam di Desa Lobgkotan Kecamatan Silima Pungga-Pungga.(mag-10/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Satu kotak peluru aktif ditemukan warga di areal perladangan Huta Bolon, Dusun 1, Desa Parbuluan 1, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Selasa (2/7).

Peluru aktif itu kali pertama ditemukan Josua Sihombing (13), Senin (1/7) sekira pukul 18.30 WIB saat membabat rumput menggunakan parang di areal perladangan. Temuan itupun disampaikan kepada orangtuanya, Nasib Sihombing hingga dilaporkan ke polisi.

Atas laporan itu, Kapolsub Sektor Parbuluan, Iptu Agus Santoso beserta anggota mengecek tempat ditemukannya peluru tersebut.

“Jarak perladangan tempat ditemukannya amunisi sekitar 800 meter,”ujar Agus.

Ditambahkan Agus, informasi dari warga sekitar, lokasi penemuan peluru merupakan kawasan pemberontakan. Warga di sana sering menemukan selonsong peluru. Sementara jenis peluru yang ditemukan warga biasa digunakan untuk FMR senapan mesin ringan.

“Peluru yang ditemukan warga sudah diamankan ke Mapolres Dairi,”ucapnya. (mag-10/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Deliserdang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun drainase sepanjang 26.500 meter atau 26,5 Km. Sedangkan untuk program rehabilitasi/perbaikan sepanjang 17.200 meter atau 17,2 Km.

“Tahun 2019 ini, total penanganan pembangunan dan rehabilitasi drainase tahun ini semua 43,7 Km,” ungkap Kadis PKP Deliserdang, H Khairum Rijal ST MAP melalui Kabid Penyehatan Lingkungan, Janso Sipahutar ST MAP dan Kasi Drainase Martupang Sidebang, Selasa (2/7).

Disebutkan Martupa, pekerjaan drainase tersebut semuanya dilakukan secara tender.

“Kami berupaya menampung semua aspirasi masyarakat melalui hasil Musrenbang, namun yang utama adalah skala prioritas. Dan yang belum tertampung harap bersabar dalam program selanjutnya. Kami bekerja sesuai visi bupati, yaitu mewujudkan Deliserdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan,” imbuhnya.

Dirincikan Martupang, pembangunan drainase di Kecamatan Beringin ada dua titik yaitu di Karang Anyer 800 meter dan Sidourip 550 meter. Di Selamat Biru-biru 400 meter, Delitua 500 meter, Galang Kota 800 meter. Hamparanperak sebanyak 4 titik yaitu Klumpang Kebun 700 meter, Lama 800 meter, Bulu Cina 500 meter dan Paya Bakung 500 meter. Labuhandeli Pematang Johar 1.500 meter. Lubukpakam kota 1.000 meter, Sekip 700 meter dan Bakaran Batu 700 meter. Pancurbatu 1.000 meter dan Simalingkar 750 meter. Marindal 1.500 meter dan Patumbak 800 meter.

Untuk Kecamatan Percut Seituan ada 5 titik, yaitu Tembung 2.000 meter, Sampali 1.000 meter, Sambi Rejo Timur 2.500 meter dan 900 meter serta di Sei Rotan 500 meter.

Sedangkan di Kecamatan Sunggal ada 6 titik, Sunggal 500 meter, Purwodadi kanan 1.000 meter, Purwodadi 800 meter, Mulyo Rejo 700 meter, Telaga Sari 800 meter dan Sei Mencirim 800 meter. Tanjungmorawa di Dalu X A sepanjang 1.000 meter.

Rehabilitasi secara singkat dijelaskannya memiliki panjang penanganan 400 meter yang tersebar di 46 titik tersebar 22 kecamatan di Deliserdang. (btr/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Hampir setiap daerah, orangtua calon siswa resah dengan diberlakukannya sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019. Salah satunya di Kabupaten Langkat, seorang oknum guru dituding melakukan manipulasi data Zonasi untuk meloloskan seorang calon siswa di SMA Negeri 1 Padangtualang.

Oknum guru berinisial Nur tersebut, diduga memanipulasi data kordinat domisili calon siswa berinisial MA, yang seharusnya di Dusun Sumber Rejo, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, diubah menjadi Dusun Wonosari/ Boyan-Dusun Jati Mulio, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang.

Menurut petunjuk tekhnis (juknis) penyelenggaraan PPDB SMA-SMK Negeri Provinsi Sumatera Utara tahun pelajaran 2019/2020, maka calon peserta didik berinisial MA tersebut memperoleh nilai sebagai berikut: Nilai rata-rata UN 51,00 x 40% = 20,40.

Dari hasil tersebut ditambahkan skor Zonasi berdasarkan domisili, yaitu 34,00. Jadi, seharusnya MA mendapatkan nilai 54,40, namun skor PPDB yang ditampilkan secara onlie adalah 64,60.

“Seharusnya, skor MA itu gak segitu. Kalau kordinat domisilinya di Dusun Sumber Rejo sesuai dengan aslinya, nilai dia cuma 54,40 bukan 64,60 bang,”ungkap salah seorang wali siswa yang keberatan atas adanya dugaan kecurangan tersebut, Rabu (3/7) siang.

“Anehnya lagi, seharusnya yang daftarkan dia (MA) untuk ikut seleksi itu wali nya, bukan operator PPDB di sekolah itu bang,” lanjut narasumber yang meminta namanya jangan disebutkan.

Menurut informasi yang diperoleh, oknum guru berinisial Nur adalah keponakan dari Oknum Sekdes Sei Bamban berinisial MR yang merupakan orangtua dari peserta PPDB berinisial MA. “Nur itu masih ada hubungan family dengan MA bang,” beber narasumber.

Kepala Sekolah SMAN 1 Padang Tualang, Agus Sujoko, MPd saat dikonfirmasi wartawan tidak menjawab dan tidak membalas konfirmasi.

Namun secara terpisah, Katemin selaku Wakil Kepala Sekolah mengaku akan mempertanyakan kepada Nur, terkait tudingan memanipulasi data zonasi tersebut.

“Saya tidak tau bang, kalau pun melalui jalur prestasi hanya cuma satu orang siswa aja bang, tapi walaupun demikian, saya akan cari tau kebenaranya. Kalau bisa Senin datang aja ke sekolah bang,” cetus Katemin.

Tidak terima dengan kenyataan pahit yang diterima anaknya. Orangtua siswa akan membawa permasalahan ini ke KUPT Provinsi. Bahkan mereka telah mengkonsep surat, agar permasalahan ini dapat diketahui seluruh pihak terkait.

Orangtua siswa berharap, agar pihak terkait mengusut dugaan kecurangan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PPDB, khususnya di SMAN 1 Padang Tualang. (bam)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA bersama Ketua TP PKK Langkat, Ny Tiorita Terbit Rencana membuka kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke XVI, serta peringatan Hari Kesatuan Gerak (HGK) PKK ke-47 Kabupaten Langkat, di Lapangan Sepak Bola Kecamatan Kuala, Langkat, Selasa (2/7).

Bupati Langkat dalam arahannya menjelaskan, kegiatan dengan tema BBGRM kita daya gunakan peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa, diharapkan dapat mendorong peran serta lembaga kemasyarakatan desa, sebagai mitra pemerintah Desa. “Dalam upaya menggelorakan, mengembangkan dan melestarikan semangat dan kegiatan gotong royong, yang memang merupakan ciri khas dan jati diri bangsa kita,” pungkasnya.

Bupati juga mengharapkan kegiatan ini benar-benar dapat menjadi momen bagi kebangkitan seluruh lembaga kemasyarakat desa dan kelurahan, guna meningkatkan peran dan fungsinya dalam memberhasilkan program – program pembangunan daerah.

Selanjutnya, Bupati menerangkan, sesuai Permendagri No 42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelanggaraan BBGRM, maka pada tahun ini pencanangan BBGRM dipadukan dengan peringatan HGK PKK. “Semoga PKK Langkat terus mampu menjalankan fungsinya dengan menggerakkan 3 pilar utama pembangunan bangsa, yakni pendidikan , kesejahteraan masyarakat dan perekonomian,” sebutnya.

Ketua TP PKK Langkat, di kesempatan sama, menyampaikan sambutan dari ketua umum TP PKK pusat dr Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, bahwa tema HGK tahun ini adalah tingkatkan kinerja pemerintah. Atas dasar tema itu, dirinya mengajak seluruh jajaran TP PKK untuk memberikan bimbingan, pembinaan dan fasilitas yang berkelanjutan pada kader-kader PKK, termasuk kader Dasawisma. “Karena merekalah terletak fungsi kinerja dan program PKK yang sesungguhnya, guna tetap selaras dengan program pemerintahan,” terangnya.

Selain itu, guna menyelaraskannya, Ny Tiorita juga menyampaikan, agar PKK harus fokus terhadap dua hal pokok, yaitu pertama tingkatkan fungsi kerja dengan bakti nyata dan karya nyata serta bekerja tanpa pamrih, kedua tingkatkan daya kratifitas dan inovasi dalam pengembangan program PKK dengan kerja kasra, inisiatif dan ketekunan.

Plt Kadis PMD Langkat Musti menerangkan, sebagai apresiasi dan penghargaan Pemda terhadap upaya pembangunan yang dilakukan Desa dan masyarakat. Pemkab Langkat beserta TP PKK Langkat melaksanakan berbagai perlombaan dan penilaian kepada Desa dan pelaku-pelaku pembangunan.

Diantaranya lomba Desa terbaik, lomba BBGRM terbaik tahun 2019, pelaksanaan IVA test , pelaksanaan usaha peningkatan pendapatan UP2K-PKK, pelaksanaan Hatinya PKK dan lain sebagainya.

“Dengan terlaksananya ini semua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan ketua TP PKK Langkat atas dukungan dan bimbingannya, serta kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang juga ikut membantu hingga acara ini berjalan sukses,” sebutnya.

Acara tersebut juga diisi dengan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba, yang langsung diberikan oleh Bupati dan ketua TP PKK Langkat. Serta penandatanganan prasasti pembangunan Jalan Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala . (bam/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA diminta untuk menggali potensi pajak dan retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu terungkap dalam sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Bupati Langkat atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan APBD Tahun 2018 yang digelar DPRD Langkat, Rabu (3/7).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam SE, juga dihadiri unsur Forkopimda, Sekdakab, Kepala OPD dan undangan lainnya. Dalam rapat itu, Ketua DPRD Langkat menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan rapat Paripurna sesuai Pasal 320 ayat (1) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 13/2006 Pasal 298 ayat (1) yang menyatakan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Ranperda LKPj APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Usai menyampaikan nota LKPj, masing fraksi-fraksi DPRD Langkat memberikan tanggapan, saran dan pertanyaan maupun kritik terhadap LKPj yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp 2.264.130.572.078 yang terealisasi sebesar 98,34 Persen, dan Belanja sebesar Rp 2.391.115.544.062,92, yang terealisasi sebesar 93,02 Persen.

Sementara itu, Fraksi Hati Nurani Bangsa (HNB) yang disampaikan Arifuddin, menanggapi rendahnya realisasi Belanja Modal Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR. Fraksi HNB menilai, fungsi LKPJ merupakan gambaran pencapaian target dan kinerja Pemerintah Daerah dalam memajukan dan mengembangkan Daerah.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kirana Sitepu berharap kepada Pemda agar lebih serius dalam pengelolaan pajak PBB-P2. Selain itu, meminta Pemda untuk menganalisa Potensi Pajak dan Retribusi Daerah untuk peningkatan pendapatan asli Daerah.

Tidak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mengharapkan adanya kontribusi yang positif dari sektor Pariwisata, yaitu dengan berbagai perbaikan yang salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur jalan menuju objek Wisata.

Masing-masing fraksi DPRD Langkat juga memberikan masukan atas kejadian kebakaran industri rumahan perakitan mancis di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, agar Pemda melakukan pengawasan yang ketat terhadap Home Industri yang tidak memiliki izin.

Usai memberikan pandangan umum fraksi, Ketua DPRD Langkat menskoor rapat sampai 8 Juli 2019 untuk mendengarkan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi. (bam/han)