MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolsek Medan Kota Kompol Revi Nurvelani menjadi juara satu di ajang bongkar pasang senjata yang diadakan Polrestabes Medan.”Dari 12 Kapolsek yang ada sejajaran Polrestabes Medan, kita yang juara satu,” kata Revi Nurvelani, Selasa (2/7).

Revi mengatakan, semua Kapolsek yang ikut bongkar pasang senjata dikalahkannya yang turun sendiri tanpa diwakili oleh anggotanya. “Semua Kapolsek sejajaran Kota Medan yang ikut lomba ini saya libas. Saya jadi pemenangnya. Karena cuma saya sendiri yang Kapolsek. Lainnya diwakilkan,” ujarnya seraya tertawa.

Acara bongkar pasang senjata laras panjang ini diadakan di lapangan Polrestabes Medan dan disaksikan langsung oleh Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto.

Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT Bhayangkara ke-73, Polrestabes Medan usai melaksanakan upacara korps raport kenaikan pangkat 47 ASN dan 151 Personel polri sejaran Polrestabes Medan.

Amatan di lokasi, tepat di samping gedung pembuatan SKCK Polrestabes Medan tampak peserta lomba membongkar pasang senjata Laras panjang jenis SS 1 dan V1 serta V2.

Yang mana peserta lomba terdiri dari 5 orang dari masing-masing Polsek dan satuan seperti Satlantas, Satsabhara, Sat Intel, Satreskrim, Satnarkoba, Bag OPS dan Polsek-polsek dibawah jajaranranya.

Sebelum perlombaan dimulai masing-masing senjata yang akan dibongkar pasang terlebih dahulu dicek apakah dalam kondisi aman oleh Provos Polrestabes Medan.

Tampak hadir di lokasi lomba Waka Polrestabes Medan, para kasat, para Kabag, para kapolsek sejajaran Polrestabes Medan. Keseruan dan antusias Anggota Polri yang mengikuti perlombaan ini, sampai brita ini di naekan perlombaan bongkar pasang senjata api Laras panjang masih dilaksanakan. (dvs/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Truk parkir sembarangan di sepanjang badan Jalan KL Yos Sudarso masih terjadi, akibatnya arus lalu lintas akses Medan – Belawan mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Pantauan di lapangan, Selasa (2/7), belasan truk tampak parkir di badan jalan protokol mulai di Kecamatan Medan Deli, Medam Labuhan hingga Belawan. Parahnya, truk parkir dengan posisi melawan arah terlihat di depan pergudangan Jalan KL Yos Sudarso, Km 14,5, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Tokoh Masyarakat Medan Utara, Rion Aritonang menegaskan kepada penegak hukum dan pemerintah setempat diminta tidak tutup mata. Adanya truk – truk milik pengusaha yang parkir sembarangan di badan jalan akses Medan – Belawan telah mengambil hak pèngguna jalan.

“Masyarakat dan pengguna jalan sudah berulangkali melaporkan masalah ini melalui media, tapi penegak hukum dari Polantas dan Dishub serta pihak kecamatan diduga sengaja melakukan pembiaran,” cetus Rion.

Pengurus PDI Perjuangan Sumut ìni meminta kepada kepolisian dan Dishub dari Pemko Medan harus tegas, jangan sempat ada dugaan di masyarakat tentang kesepakatan yang tidak tertulis dan saling menguntungkan antar oknum dan pengusaha truk.

“Kita tidak mau, indikasi ini nantinya terbukti. Jadi, prasangka buruk adanya oknum menerima upeti dapat hilang dibenak masyarakat bila masalah itu ditindak tegas,” ujar Rion.

Ia meminta Wali Kota Medan juga harus tegas menertibkan pengusaha transportasi yang membiarkan armadanya parkir di badan jalan karena menganggu kelancara arus lalu lintas. Agar pengusaha mendirikan gudang dengan jumlah armada yang besar harus menyediakan lahan parkir yang layak.

“Kalau kita lihat, gudang yang berdiri telah menyalahi izin analisa dampak lalu lintas, jadi izin gùdang yang ada tidak sesuai prosedur. Ini harus segera dievaluasi, karena berdampak kepada masyarakat pengguna jalan khususnya malam hari mengundang kecelakaan,” tegas Rion.

Sementara, anggota DPRD Medan, M Nasir Johan menegaskan truk parkir sembarangan dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan mengancam kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, petugas berwenang Polres Pelabuhan Belawan dan Dishub Kota Medan mengambil langkah penertiban dan penindakan.

Selama ini, truk yang parkir sembarangan merupakan tingkah dari para sopir. Namun, ada dukungan dari pengusaha yang membiarkan truk – truk itu parkir di badan jalan tersebut.

“Kita minta polisi dan Dishub harus bersinergi untuk melakukan tindakan. Apabila ini masih saja terus terjadi, polisi wajib menilang, untuk Dishub agar menindak tegas dengan menggembosi atau merante truk – truk yang membandel. Agar menjadi efek jera bagi sopir dan pengusaha,” tegas Nasir.

Diungkapkan wakil rakyat dari Medan Utara ini, petugas Dishub yang berjumlah ribuan dari tenaga honor dan tenaga ASN, sudah sepantasnya untuk turun ke lapangan khususnya di Medan Uatara, jangan hanya mengurusi masalah jalan di inti Kota Medan.

Camat Medan Labuhan, Arrahman Pane sudah berulang kali memberitahukan kepada pemilik gudang agar tidak memarkirkan truk di badan jalan, karena banya laporan keluhan masyarakat. “Kita sudah beritahu melalu trantib, tapi akan kita kordinasikan ke UPT Dihsub,” tuturnya.

Terpisah, Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan, AKP MH Sitorus menerima konfirmasi langsung memerintahkan anggotanya menertibkan truk tersebut. “Masih saja ada parkir ya, ini saya perintahkan segera anggota untuk menertibkan,” tegasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belum layaknya honor dokter umum, dinilai tak dialami semua dokter. Sebab, bagi dokter umum yang berstatus PNS dan ditempatkan di rumah sakit pemerintah ataupun di puskesmas, selain mendapatkan gaji, dan juga tunjangan lainnya yang totalnya bisa belasan juta rupiah. Meski demikian, Komisi II DPRD Medan siap menerima laporan dokter yang mendapat honor tidak layak.

Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengaku, belum mengetahui pasti soal penggajian para dokter umum di sejumlah rumah sakit swasta di Kota Medan. Dirinya justru menyebutkan bahwa begitu banyak rumah sakit ‘nakal’ yang tidak membayarkan upah para dokter yang dipekerjakannya dengan layak.

“Jadi sebenarnya masalahnya ini jelas, instansi yang mempekerjakan mereka itu yang perlu ditelusuri. Kalau kita bicara pemerintah saya piker pemerintah sudah cukup baik membayarkan upah dokter. Tapi kalau rumah sakit swasta ataupun klinik, mereka memang banyak yang nakal, mereka dengan segaja tidak mau membayar upah dokter umumnya dengan pantas,” tegasnya.

Kenakalan para pemilik rumah sakit swasta tersebut, kata Bahrumsyah, seperti mempekerjakan dokter-dokter muda yang belum berpengalaman untuk bekerja di tempatnya dan dibayar dengan upah yang murah.

“Kan banyak itu dokter muda yang belum berpengalaman kerja, ya itu yang biasanya dipekerjakan dan diupah murah. Nah, berhubung mereka mencari pengalaman, dokter-dokter yang baru lulus itu ya mau-mau saja, namanya juga cari pengalaman. Tapi justru di situ yang salah, masyarakat tetap butuh pelayanan yang baik bukan pelayanan asal jadi,” jelasnya.

Bahrumsyah menjelaskan, bila memang ingin mendapatkan fasilitas yang pantas, seharusnya pemerintah Kota Medan memperhatikan semua rumah sakit swasta ataupun klinik yang ada di Kota Medan agar mau patuh dengan ketentuan untuk membayarkan upah para dokter umumnya dengan layak.

“Kalau ada rumah sakit swasta yang berani menyalahi aturan, harusnya pemerintah kota Medan harus memberikan tindakan tegas terhadap oknum pemilik rumah sakit. Karena ini bukan main-main, ini masalah kesejahteraan rakyat, kesehatan itu kebutuhan primer dan sangat mendasar. Apalagi kalau mereka bilang mereka akan memprioritaskan pembangunan dibidang kesehatan sebagai prioritas pembangunan kota Medan,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Bahrumsyah, dirinya meminta kepada para dokter umum yang tidak dibayarkan upahnya secara layak oleh rumah sakit atau klinik tempatnya bekerja, untuk melaporkan hak tersebut kepada pihaknya di komisi II DPRD Medan untuk dapat ditindaklanjuti.

“Dokter-dokter itu juga harus pro aktif, laporkan ke kami kalau mereka tidak dibayarkan upahnya dengan layak. Ini sudah masuk pada masalah ketenagakerjaan, harus segera ditindak tegas ‘oknum-oknum penjajah’ seperti sejumlah pemilik rumah sakit swasta itu,” tuturnya.

Bahrumsyah berjanji siap memfasilitasi pertemuan antar kedua belah pihak, yakni pihak dokter umum dengan rumah sakit swasta yang mempekerjakannya. “Maka dari itu, mereka harus kita dudukkan bersama, kita bahas masalah ini bersama-sama. Oknum-oknum yang menghancurkan pelayanan kesehatan dikota Medan harus kita berantas, ini kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Komisariat Medan, melalui dr Rudi Rahmadsyah Sambas mengatakan, honor yang ideal bagi seorang dokter umum adalah tiga kali Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku dengan memperhatikan 40 jam praktik dalam seminggu. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh IDI wilayah Jawa Timur bernomor 087/Sek/IDI-WJ/V/2019 pada tanggal 28 Mei 2019.

Namun, mereka menyebutkan bahwa hingga saat ini honor yang mereka dapatkan hanya berkisar Rp50-60 ribu per jamnya. Pernyatan itupun diamini oleh pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut dan Medan, Ikatan/Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (IDKI) Sumut serta Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (Perdaweri) Sumut yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bayi kembar siam yang dempet perut, Adam dan Malik, segera menjalani operasi pemisahan tubuhnya di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik, Medan. Kini, kondisi bayi asal Tapanuli Utara (Taput) yang sudah 7 bulan dirawat tersebut sangat baik dan sehat dengan panjang badan 65 cm serta berat 17 kg.

Kasubag Humas RSUP Haji Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, untuk operasi pemisahan tubuh bayi sudah dibentuk tim medis. Tim yang dibentuk melibatkan banyak bagian, mulai dari dokter anak, dokter bedah anak, radiologi, jantung dan lain sebagainya. “Tim sebenarnya sudah beberapa kali rapat untuk penanganannya, akan tetapi memang belum ditentukan waktunya. Saat ini masih persiapan memenuhi sarana dan prasarana,” ujar Rosa.

Menurut Rosa, meski saat ini kondisi Adam dan Malik dalam keadaan sehat, namun tetap harus ada analisis risiko. Hal ini untuk mengantisipasi banyak kemungkinan. Namun begitu, tim dokter optimis dengan operasi yang akan dilakukan. Sebab, berdasarkan pengalaman tahun 2017 tim dokter juga sudah berhasil memisahkan bayi kembar siam dempet Sahira dan Fahira yang mengalami kelainan pada jantung. “Sampai sekarang kondisinya (Sahira dan Fahira) sehat dan operasi berhasil. Kini, usianya sudah dua tahun. Nah, untuk Adam dan Malik tidak sesulit itu karena kondisinya sehat,” katanya.

Sedangkan biaya perawatan Adam dan Malik, lanjut Rosa, ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Namun, untuk kebutuhan sehari-hari tidak lantaran ibu dan bapaknya mengalami kesulitan ekonomi. Begitu juga dengan kebutuhan popok, tisu bayi, minyak dan lainnya. “Selama ini ibu dan bapaknya sudah curhat kurang mampu, sehingga perawat dan dokter patungan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Adam dan Malik,” ucapnya.

Pun begitu, kata Rosa, pihak Pemkab Taput sudah datang untuk memberikan kebutuhan keperluan atau perlengkapan sehari-hari kedua bayi tersebut. “Beberapa hari lalu Pemkab Taput dari Dinas Sosial sudah memberikan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, orang tua Adam dan Malik juga sudah dipanggil bupati (Taput),” pungkas dia.

Sementara, di ruang perinatologi, Adam dan Malik tampak ceria duduk di pangkuan ibunya, Noorida Sihombing yang ditemani suaminya, Juliadi Silitonga (29). Tingkahnya lucu seperti bayi pada umumnya.

Juliadi Silitonga mengaku, sudah melewati masa lelahnya. Selama 7 bulan, dia berada di rumah sakit tersebut menunggu kedua buah hatinya secara bergantian dengan istrinya. Namun, saat ini dia berpasrah dengan keadaan karena kesulitan ekonomi. Sebab, pria empat anak ini hanya memiliki pekerjaan sebagai buruh getah karet. “Ini anak kami ketiga dan keempat, saya tidak menyangka dengan keadaan Adam dan Malik,” ucapnya.

Diutarakan Juliadi, Adam dan Malik lahir di RSUD Sibolga dengan berat badan 4,7 kg. Setelah dirawat selama beberapa hari, kemudian dipindah ke RSUP Haji Adam Malik, Medan.

“Saya sempat berpikir untuk membawanya pulang ke rumah, di Desa Manalu Purba, Kecamatan Parmonangan, Taput dan merawatnya di sana. Namun, pihak rumah sakit melarang karena alasan medis,” tuturnya.

Ia mengaku sudah pontang-panting merawat Adam dan Malik. Sebab harus meninggalkan anak pertama dan keduanya yang dititipkan ke orangtua serta mertuanya. Anak pertama adalah Jevanya Joi Silitonga (5), berada di Desa Manalu Purba. Sedangkan anak kedua, Rahel Silitonga (2,5) di Tapanuli Selatan.

“Pekerjaan saya sebagai buruh tak lagi bisa dilakukan karena harus merawat Adam dan Malik. Tapi, beruntung karena biaya perawatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Akan tetapi, untuk membeli popok dan perlengkapan bayi tidak punya uang sehingga mengharapkan uluran tangan donatur yang datang,” ungkapnya.

Disinggung mengenai operasi pemisahan kedua anaknya, Juliadi tak menampik. Kata dia, sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan tim dokter namun belum ada ditentukan tanggal dan waktunya. “Kondisi kedua bayi saat ini sehat dan sudah bisa dilakukan operasi pemisahan. Harapannya, operasi nanti berjalan lancar dan mudah-mudahan sehat,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemilik Food Court Pondok Mansyur, Kalam Liano, menghadirkan dua orang saksi dalam sidang lanjutan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Kasatpol PP dan Wali Kota Medan sebagai tergugat I dan II, di Pengadilan Negeri (PN) Medann Senin (1/7).

Selain itu, dalam persidangan kali ini juga tergugat memberikan bukti tambahan melalui kuasa hukumnya, Daldiri, sebanyak tiga bukti surat. Pertama, Surat Kepala Satpol PP Kota Medan No 640/3510 tanggal 8 Juni 2018 hal penjelasan yang telah dinagazelen (T6).

Kedua, surat Kepala Satpol PP Kota Medan Nomor 640/3901.01 tanggal 10 Juli 2018 hal mohon bantuan personil yang telah dinagazelen (T7). Ketiga Surat Kepala Satpol Kota Medan Nomor 640/3901.02 tanggal 10 Juli 2018 hal mohon bantuan personil yang telah dinagazelen (T8).

Usai menyerahkan bukti, majelis hakim diketuai Erintuah Damanik melanjutkan sidang dengan mendengarkan keterangan Alexander Erwin Kaban dan Nusa Kacaribu.

Saksi Alexander Erwin dalam keterangannya mengaku tidak tahu alasan Satpol PP membongkar food court tersebut. “Saya nggak tahu, Pak Hakim. Kemungkinan ada orang yang tidak senang terhadap usaha ini,” jelas Erwin.

Ia mengaku mengenal Kalam Liano, pemilik Food Court Pondok Mansyur dan tahu kapan terjadinya pembongkaran tersebut. “Kalau tidak salah pertengahan tahun 2018,” jelasnya.

Dijelaskannya, Pondok Mansyur dibangun awal Januari 2017 dan selesai pertengahan Desember 2017. Sebelum Food Court Pondok Mansyur berdiri, ada lima bangunan permanen yang telah berdiri sebelumnya, yakni warung Lubuk Arai, Warung Steak, Warung Coklat, Warung Hijau, dan warung Ayam Penyet Surabaya.

Sementara pihak tergugat, Daldiri, mempertanyakan luas bangunan dan nama istri penggugat. “Untuk luas bangunan Pondok Mansyur saya tidak tahu. Kalau nama istri Pak Kalam, Aida,” akunya.

Salah seorang hakim anggota juga mengajukan satu pertanyaan kepada Erwin, soal bangunan yang diruntuhkan itu apakah mengenai badan jalan. Menjawab itu, Erwin menjelaskan, bahwa bangunan tidak mengenai badan jalan, karena masih berada di dalam pagar.

Sementara itu, saksi Nusa Kacaribu yang hadir di persidangan juga dicecar sejumlah pertanyaan, yang tidak jauh berbeda dengan saksi Alexander Erwin. Usai mendengarkan penjelasan dari kedua saksi, Erintuah menutup persidangan dan persidangan akan dilanjutkan, 19 Juli 2019, dengan agenda sidang pemeriksaan setempat. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seribuan orang personel yang terdiri dari Perwira, Bintara dan ASN Polda Sumatera Utara (Sumut) meraih kenaikan pangkat satu tingkat dari sebelumnya. Kenaikan pangkat tersebut pun mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto saat memimpin upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Selasa (2/7), mengucapkan puji dan syukur sehingga upacara kenaikan pangkat ini terlaksana.

Agus berharap, kenaikan pangkat ini kiranya dapat membawa kebahagiaan dan semangat baru, terutama bagi diri anggota sendiri, keluarga maupun juga institusi kepolisian.

“Semoga menjadi motivasi untuk menjadi Polri yang profesional, modern dan terpecaya, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Polri dalam memberikan pelayanan prima, pengayoman, penegakan hukum dan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Sumatera Utara,” harapnya.

Jenderal Polisi bintang dua ini memaparkan, sebanyak 1.551 personel Polri dan ASN Polda Sumut dan jajaran yang mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi itu terdiri dari 90 Perwira, 1.086 Bintara, dan 375 ASN. Ada dua orang perwira yang naik pangkat dari AKBP menjadi Kombes, di antaranya Kabidkum Polda Sumut, Andry Setiawan dan Kepala RS Bhayangkara, dr Antonius Ginting.

Sementara untuk AKBP ada 19 orang (4 kenaikan pangkat reguler, 15 kenaikan pangkat abdi), Kompol 28 orang, AKP 7 orang, Iptu 9 orang, Ipda 25 orang, Aiptu 18 orang , Aipda 193 orang, Bripka 766 orang, Brigpol 23 orang dan Briptu 86 orang.

“Kenaikan pangkat ini harus diikuti dengan peningkatan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan sampai yang menerima reward kenaikan pangkat saat ini, ke depan justru menunjukkan kinerja dan tanggung jawab yang menurun dari sebelumnya,” imbaunya.

Kapoldasu juga memberikan sejumlah penekanan terhadap para personelnya untuk dipedomani. Penegasan itu yakni, berupa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai landasan spiritual dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selanjutnya, selalu bersyukur dalam situasi apapun, dan berupaya untuk selalu bersikap rendah hati dan tidak arogan dalam pelaksanaan tugas. Lalu bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan niat yang tulus dan hati yang bersih untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian meningkatkan profesionalitas khususnya dalam bidang sains dan teknologi, fahami perkembangan zaman serta manfaatkan penggunaan media sosial untuk meningkatkan kepercayaan polri di mata masyarakat.

“Terakhir bina soliditas dan sinergitas TNI-Polri, juga terhadap stake holder terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas demi menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia,” pungkasnya.

Turut hadir dalam upacara tersebut Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin, Irwasda Polda Sumut, Para Pejabat Utama Polda Sumut dan Ketua Bhayangkari Daerah Sumut beserta pengurus. (dvs/ila)