JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), usai salat Jumat (24/5) hari ini. Menguatkan materi gugatan, Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi Sumatera Utara mengirimkan sejumlah dokumen dugaan kecurangan Pilpres 2019 ke Badan Pemenangan Nasional. MK akan menjadi wadah pertarungan bukti BPN, KPU, dan TKN.

CALON WAKIL Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno memastikan mereka akan menempuh jalur konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami sedang mempersiapkan untuk submission memasukan gugatan ke MK dan rencananya kami akan mengumumkan tim besok setelah salat Jumat,” kata Sandiaga di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/5).

Prabowo- Sandiaga sudah menunjuk penanggungjawab gugatan ke MK yang akan dipimpin oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. “Besok rencananya sebelum batas waktun

akan dimasukan sesuai dengan tata cara yang sudah tadi disampaikan oleh para ahli hukum. Ini adalah bentuk langkah-langkah Prabowo-Sandi untuk tetap berada di jalur konstitusional,” ucap Sandiaga.

Dia pun belum bisa memastikan apakah dirinya dan Prabowo bakal ikut saat proses pengajuan gugatan ke MK atau tidak. Semuanya akan kembali dirundingkan besok. “Ini yang lagi disiapkan (materi gugatan) menunggu, malam ini akan kita kebut sampai besok siang akan kita laporkan kepada masyarakat,” tandas Sandiaga.

Untuk mendukung dan menguatkan materi gugatan ke MK, Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi Sumatera Utara sudah menyerahkan sejumlah dokumen dugaan kecurangan Pilpres 2019 ke Badan Pemenangan Nasional.

Wakil Ketua Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso mengatakan, cukup banyak sekali dokumen maupun barang bukti yang mereka kumpulkan selama perhelatan Pilpres 2019 di Sumut, yang kemudian dijadikan satu laporan ke BPN Prabowo-Sandi. “Yang salah input juga banyak. Lalu terlibatnya birokrasi dan sebagainya sebelum dan sesudah pemilu berlangsung,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (23/5).

Menurut dia, sejak rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara Pilpres selesai di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, semua dugaan kecurangan tersebut langsung pihaknya input atau masukkan untuk selanjutnya dilaporkan ke BPN.

“Pada prinsipnya kami masih optimis, jalur konstitusional akan tegak terhadap kecurangan dan keadilan. Dan kami tetap menunggu instruksi dari BPN terutama Bapak Prabowo Subianto, apa yang harus disikapi setelah mekanisme di Mahkamah Konstitusi nantinya,” tegasnya.

Harus Miliki Bukti Kuat

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus memiliki alat bukti kuat untuk menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK. Alat bukti itu dapat berupa dokumen formulir C1, video, maupun rekaman dalam bentuk apapun.

“Semua dalil permohonan itu harus didukung bukti yang kuat. Jangan asal klaim atau asumsi semata. Alat buktinya bisa tertulis, dokumen formulir C1 atau form apapun, bisa juga video, rekaman, entah melalui ponsel atau kamera,” ujar Fajar di gedung MK, Jakarta, Kamis (23/5).

Jika ada saksi yang mendukung alat bukti tersebut, kata Fajar, akan makin memperkuat gugatan yang diajukan. Namun, kata dia, hal itu tak mudah dilakukan. Berkaca dari gugatan Pilpres 2014, saat itu tim Prabowo tak dapat membuktikan kecurangan yang dimaksud. Akhirnya MK pun menolak gugatan tersebut dan memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Paling valid itu misalnya ada bukti C1 kemudian saksi yang mengalami langsung apa yang terjadi. Memang enggak gampang buktikan kecurangan, kehilangan suara, apalagi ini 16,5 juta suara kan,” katanya.

Dalam gugatannya, Prabowo juga harus membuat permohonan tertulis rangkap empat dilengkapi dengan daftar alat bukti tersebut. Permohonan ini memuat identitas, kedudukan hukum pemohon, tenggat pengajuan, hingga alasan mengajukan gugatan. “Apa yang dipersoalkan? (Misalnya) kecurangan, terjadi di mana, kesalahan penghitungan di mana, kemudian apa yang diminta. Itu aja,” ucap Fajar.

Sementara alat bukti yang diajukan, lanjutnya, harus disertakan langsung saat pendaftaran gugatan. Nantinya alat bukti itu dapat ditambahkan ketika proses persidangan. “Yang penting permohonan itu harus masuk dalam tenggat waktu sampai Jumat (24/5) jam 24. Nanti kalau ada penambahan berkas, penambahan alat bukti, itu bisa saja (saat sidang),” ujarnya.

Gugatan itu akan mulai disidangkan pada 14 Juni mendatang. Proses sidang kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari pihak yang digugat dan pihak terkait. Kemudian pada 17 Juni sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian.

Jika seluruh proses selesai, maka hakim akan melakukan pembahasan dan gugatan diputus pada 28 Juni 2019. “Ini memang relatif cepat. Tapi semua prosesnya baru akan dimulai setelah lebaran,” katanya.

KPU: Pengugat yang Membuktikan

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengaku siap menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu yang bakal diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, siapapun yang membawa sengketa hasil pemilu ke MK dengan tudingan KPU melakukan kecurangan, harus mampu membuktikan.

“Prinsipnya, siapa yang mengajukan gugatan, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan,” kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).

Jika ada pihak yang menuding KPU melakukan kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis atas hasil pemilu, KPU mempersilakan pihak tersebut mengajukan gugatan ke MK. Setelahnya, KPU bakal menyikapi gugatan tersebut berdasar pada data-data yang dimiliki terkait dengan proses pelaksanaan pemilu.

“Bagaimana KPU nanti menyikapinya, KPU sangat tergantung dari apa yang disampaikan oleh tim hukum dari BPN 02. Yang terstrukturnya seperti apa, sistematisnya seperti apa, masifnya seperti apa,” ujar Viryan.

“Poinnya KPU akan menjawab semua gugatan tersebut berdasarkan data-data yang sebenarnya juga sudah diketahui oleh banyak pihak karena setiap proses pemilu bersifat terbuka transparan dan akuntabel,” sambungnya.

Viryan mengatakan, KPU telah membentuk tim hukum untuk menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum tersebut sudah mulai bekerja pasca-penetapan hasil pemilu pada Selasa (21/5/2019) dini hari. “KPU sudah merampungkan tim hukum yang nanti akan bertugas untuk sengketa di MK,” kata Viryan.

“Tim hukum mulai bekerja. Tim teknis juga sudah bekerja sejak tanggal 21 pagi mengumpulkan seluruh dokumen terkait yang berpotensi untuk disengketakan,” lanjut dia. Meski demikian, Viryan belum mau menyebutkan rincian tim hukum yang disiapkan oleh KPU. Ia berjanji akan mengumumkan nama-nama tim hukum sengketa hasil pemilu dalam waktu dekat.

TKN Siapkan Penangkal

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional ( TKN) sudah siap dalam menangkal tudingan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK).

“Tentu selama ini mereka membawakan tema besar yang sering disebut TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kami tentu sudah siapkan penangkalnya,” ujar Wakil Ketua TKN Arsul Sani di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).

Arsul menambahkan, pihaknya memprediksi BPN kembali akan mengungkap dugaan kecurangan TSM. Namun TKN sudah memiliki data yang bsa menangkal tudingan itu.

TKN, lanjutnya, juga telah merekapitulasi dan memiliki tabulasi data sendiri. Pusat tabulasi datanya pun tak berbasiskan SMS, tetapi berdasarkan formulir C1 yang dikumpulkan para saksi. “Tabulasi TKN tidak berbasis SMS, tetapi berdasarkan formulir C1 yang dikirimkan para saksi TKN maupun dari partai-partai koalisi,” ungkapnya kemudian.

Adapun gugatan sengketa pemilu yang masuk ke MK ditargetkan selesai seluruhnya pada Agustus 2019. Sengketa pemilihan presiden akan selesai 28 Juni sedangkan pileg 9 Agustus. Baca juga: TKN Bentuk Tim Hukum Sengketa Pilpres di MK, Yusril Jadi Ketuanya

“Untuk gugatan pilpres, kita baru akan meregistrasinya pada 11 Juni,” ujar Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (23/5/2019).

Sidang pendahuluan akan diisi dengan penyampaian permohonan pemohon dan jawaban termohon. Setelah itu, sidang pemeriksaan pembuktian akan dimulai pada 17 Mei. Waktu penyelesaian sidang pembuktian itu adalah 14 hari kerja. Artinya, gugatan perkara pilpres harus selesai maksimal 28 Juni. (prn/kps/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, persiapan menghadapi gelombang arus mudik terus dimatangkan. Mulai dari persiapan sarana trasnportasi public, kondisi jalan, hingga potensi kerawanan kemacetan dan bencana.

Berdasarkan prediksi Dinas Perhubungan Sumut, arus mudik di Sumut akan berlangsung mulai 30 Mei mendatang, hingga mencapai puncaknya pada 3 Juni 2019

Karenanya, posko pelayanan bagi masyarakat selama mudik Lebaran, sudah mulai dibuka sejak 29 Mei mendatang.

Guna membahas persiapan ini, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Sumut, Darwin Purba mengungkapkan, pihaknya bersama stakeholder terkait akan melakukan rapat n

kordinasi gabungan di Mapolda Sumut hari ini, Jumat (24/5). “Besoklah (hari ini, Red) setelah rapat kami informasikan lagi perkembangannya. Nantikan di Polda akan dibahas secara keseluruhan. Dan yang hadir juga seluruh stakeholder terkait. Jadwalnya jam 9 pagi rapat berlangsung,” kata Darwin kepada Sumut Pos, Kamis (23/5).

Dia juga mengungkapkan sesuai prediksi, untuk puncak arus balik diperkirakan sekitar tanggal 7 atau 8 Juni. “Itu mengingat pada 9 Juni sudah Minggu. Namun berpotensi terjadi di hari itu puncak arus balik nanti. Setidaknya kalau mau aman dan nyaman, kami sarankan supaya tidak pulang di H-1 arus balik,” katanya.

Sebelumnya, para stakeholder terkait juga sudah melakukan monitoring kondisi jalan di Sumut menjelang Lebaran. Kegiatan rutin ini dilaksanakan bertujuan agar memastikan tidak ada pengerjaan atau perbaikan jalan selama arus mudik dan balik Lebaran, serta untuk mengetahui jalan mana saja yang dalam kondisi rusak alias tak laik. “Dengan demikian pengendara bisa berhati-hati melintas di jalan tersebut. Ini sudah ada peraturan resmi dari Kapolri untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan,” sambung Darwin.

Diketahui, berdasarkan rencana operasi angkutan Lebaran 2019 yang telah Dishub Sumut susun, untuk pembatasan angkutan barang sudah dimulai sejak 31 Mei menjelang puncak arus mudik atau lima hari memasuki momen Lebaran, sampai pada 2 Juni mendatang. “Selanjutnya di puncak arus balik juga demikian yang kami perkirakan pada 9 Juni. Selama tiga hari, mulai 8-10 Juni, angkutan barang juga dilarang untuk beroperasi. Sedangkan untuk posko Lebaran, kita rencanakan dimulai pada 29 Mei mendatang,” kata Darwin.

Kemudian untuk prediksi penumpang dan kapasitas angkutan yang tersedia, Dishub sudah memetakan rata-rata kenaikan penumpang secara agregat sebesar 14 persen di tahun ini. Khusus transportasi darat seperti bus, akan terdapat kenaikan penumpang 5 persen dari tahun lalu, yakni dari 87.584 orang menjadi 91.963 orang. Pada jalur kereta api kenaikan penumpang diperkirakan signifikan yaitu 15 persen, dari 247.576 orang menjadi 284.701 orang.

“Sedangkan untuk jalur udara prediksi kita ada kenaikan penumpang 15 persen dan laut 10 persen, dimana kita hitung mulai H-7 sampai dengan H+7 Lebaran. Khusus perkiraan penumpang transportasi darat, kita ambil berdasarkan data BPTD dari Terminal Pinang Baris, Amplas, Siantar dan Tarutung,” katanya.

Darwin menambahkan, untuk kesiapan sarana bus AKAP dan AKDP 2019 tidak jauh berbeda dengan ketersediaan pada 2018. Antara lain untuk jenis bus sebanyak 1.101 unit atau 19.596 seat/kursi; jenis MPU sebanyak 836 unit atau 6.858 kursi; pemadu moda KNIA terdiri dari bus sebanyak 384 unit dan taksi sebanyak 5.184 unit, dengan total 5.568 unit. Sementara jenis bus AKAP tersedia 615 unit dengan memiliki 24.600 kursi. “Total kapasitas kursi yang tersedia sebanyak 48.594 kursi,” sebutnya.

Tempatkan Personel di Titik Macet

Sementara, guna mengantisipasi kemacetan di sejumlah titik yang dianggap rawan saat arus mudik lebaran nanti, Dinas Perhubungan Kota Tebingtinggi akan personelnya di titik rawan macet. “Kita akan tempatkan petugas untuk mengatur lalulintas di titik lokasi macet seperti Jalan KL Yos Sudarso (Simpang Beo) yang membelah dua jalur baik menuju Kota Pematangsiantar dan menuju Pekanbaru,” kata Kadis Perhubungan Kota Tebingtinggi Saprin Harahap kepada Sumut Pos, Kamis (23/5).

Sedangkan untuk perbatasan menuju Kota Tebingtinggi juga akan di tempatkan personel Dishub untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di pintu masuk dan keluar jalan tol Tebingtinggi, tepatnya di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Sergai. “Karena pintu tol Tebingtinggi wilayahnya masih di Kabupaten Serdang Bedagai, kami Dishub Tebingtinggi tidak punya wewenang, pengaturan arus lalulintas wewenang Dishub Sergai. Tetapi jika kita diperbantukan, Dishub Tebingtinggi siap sedia,” jelasnya.

Sedangkan Kasat Lantas Polres Tebingtinggi AKP Enda Iwan Iskandar menyatakan, pihaknya akan menempatkan personel Polantas dalam menjaga serta mengatur arus lalulintas di pintu masuk dan keluar Tol Tebingtinggi apabila terjadi kemacetan. Jika arus kenderaan yang keluar dari jalan tol menuju wilayah Tebingtinggi padat, petugas akan melakukan sistem buka tutup untuk memecah kemacetan dari dua arah, begitu juga pada arus balik lebaran apabila terjadi kemacetan, pihak Polantas akan tetap membuat aturan sistem buka tutup di depan perlintasan pintu Tol Tebingtinggi.

4 Sopir Angkot Positif Narkoba

Guna mengantisipasi kecelakaan dan memberi rasa nyaman kepada masyarakat saat mudik, Dishub dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deliserdang melakukan tes urin secara mendadak terhadap sopir angkutan umum di Terminal Lubukpakam, Kamis (23/5). Hasilnya, empat sopir angkot positif mengkongsumsi narkoba.

Keempat sopir itu, Fransiscus Sinulingga warga Kuta Buluh, Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, sopir Medan Jaya, Rikki Fernando Siregar warga Jalan Pasar 1B Kecamatan Bandar Perbaungan, sopir KUPJ. Selanjutnya Eko Prasetio warga Perbaungan sopir Bus Rajawali, dan Irwan, sopir KPUM A97. “Dari hasil asesment yang dilakukan dokter kita, maka terhadap keempat orang itu dilakukan rehabilitasi rawat inap,” kata Kepala BNNK Deliserdang, AKBP Drs H Safwan Khayat MHum. Menurut Safwan, tes urin ini dilakukan terhadap 120 sopir bus dan angutan umum untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, terutama menjelang arus mudik lebaran.

Hal serupa juga dilakukan Dishub Tebingtinggi dan BNNK Tebingtinggi di Eks Terminal Bandar Kajum Jalan KL Yos Sudarso Kota Tebingtinggi, Kamis (23/5). Dari hasil cek urin ini, BNNK Tebingtinggi tidak menemukan sopir yang terindikasi menggunakan narkotika dan minuman keras.

Sebelum supir menjalani pemeriksaan tes urine, petugas Polantas Polres Tebingtinggi yang bertugas bersama Dinas Perhubungan Kota Tebingtinggi mengarahkan bus untuk masuk ke dalam terminal agar tidak mengganggu kenderaan lain. Kepala BNNK Tebingtinggi Kompol Bambang Rubianto mengatakan, dari test urine yang dilakukan seluruhnya negatif. Tapi belum tahu hari ini, apakah ada yang positif atau tidak karena pemerikaan ini dilaksanakan dua hari.

Menurut Bambang Rubianto, tujuan dilakukannya kegiatan tersebut guna mengantisipasi terjadinya lakalantas menjelang lebaran karena akibat para supir yang kecanduan narkotika. “Hasil test urine puluhan supir bus negatif hari ini,” bilangnya.

Selain pemeriksaan urine, dalam kesempatan tersebut, petugas Dishub Kota Tebingtinggi juga mengecek kelayakan kendaraan. Dimana pemeriksaan dilakukan meliputi fungsi rem, kondisi roda dan mesin kendaraan. Hal itu dilakukan, mengingat dari sejumlah kasus kecelakaan yang terjadi disebabkan kondisi roda atau rem blong. “Dari pemeriksaan hari pertama, kondisi kenderaan yang telah dlakukan pemeriksaan seluruhnya layak jalan,”bilang Kadishub Kota Tebingtinggi, Saprin Harahap. (prn/ian/btr)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Sumut, Ustad Heriansyah ikut dibidik Kepolisian dengan tuduhan makar. Bahkan, dia sudah dipanggil Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan.

“Saya pun sudah dipanggil (Polda Sumut) dengan tuduhan makar. Sekarang ini kan begitu memang cara mereka membungkam kita. Tangkap lalu penjarakan dengan tuduhan makar,” ujar Ustadz Heriansyah kepada Sumut Pos, Kamis (23/5).

Tudingan tersebut, diakui Heriansyah, memakai pasal makar, ujaran kebencian, menyebar hoaks yang sama seperti polisi menjerat tokoh-tokoh dan para alim ulama sebelumnya di negeri ini. Namun sedikit pun ia mengaku tidak gentar dengan ancaman tersebut. “Namanya perjuangan, ya sunatullahnya memang begitu. Insya Allah ini menjadi penyemangat kawan-kawan di luar, jika saya ditahan. Kebenaran mana bisa dihentikan,” tegas dia.

Menurut Heriansyah, persoalan ini bukan semata-mata memperjuangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia 2019-2024. Lebih daripada itu, lanjutnya, ini soal memperjuangkan kebenaran dan menegakkan keadilan di republik yang menganut paham demokrasi. “Sudah nggak itu lagi (demo perjuangkan Prabowo jadi presiden). Salah besar jika mereka menafsirkan aksi umat Islam sekarang ini. Hidup dalam kecurangan itukan aib sama kita (umat Islam). Seharusnya dia (Jokowi) bukan siapa-siapa, tapi karena kebohongannya dia jadi pemimpin di negeri Islam terbesar di dunia,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku akan kembali melanjutkan aksi menegakkan keadilan pada hari ini, di lokasi serupa yakni di seputaran Kantor Bawaslu Sumut, Jalan H Adam Malik Medan. “Kalau hari ini (Kamis, Red) kami libur untuk istirahat dulu, dan akan dilanjutkan lagi besok setelah Salat Jumat,” katanya.

Lantas sampai kapan aksi turun ke jalan menyuarakan kebenaran dan keadilan ini berakhir? Dirinya menegaskan, sampai Allah SWT mau menentukan kapan berakhirnya. “Namanya perjuangan tentu kita akan berjuang terus sampai Allah meminta kita untuk berhenti,” bilangnya.

Pemerintah menurutnya makin hari tambah represif menghadapi rakyatnya sendiri. Semakin suka menabrak aturan dan kaidah-kaidah sosial. Begitu juga dengan aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang terhadap para pencari keadilan. “Coba lihat (massa yang tewas) semua terkena peluru tajam. Lihat video-video yang beredar mereka memakai peluru tajam menghadapi rakyatnya sendiri. Bahkan rakyat bisa melihat dari video itu ada ucapan-ucapan komandan polisi mengarahkan untuk memakai peluru tajam,” kata dia.

“Mereka semakin sewenang-wenang, abuse of power, dan semakin tidak adil,” pungkasnya.

Diketahui, Ustadz Heriansyah merupakan salah satu ulama di Sumut yang terlibat aktif dalam GNKR atau sebelumnya bernama people power. Dia bergabung dengan elemen kelompok masyarakat lain di Sumut, menyuarakan kebenaran dan keadilan selama perhelatan paska Pemilu 2019 berlangsung sampai hari ini.

Terpisah, Ketua Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) Sumut Rabualam Syahputra mengaku, hari ini mereka akan melakukan aksi dengan jumlah masa yang lebih besar dari sebelumnya. “Kami atur nafas dulu, atur stamina. Karena pada 25 Mei nanti kami akan kembali lagi,” katanya.

Guna memaksimalkan aksi hari ini, mereka melakukan rapat dengan sejumlah elemen mahasiswa di Sumut. “Kami rapat lagi (Kamis, 23/5). Malam ini presidium akan rapat untuk membahas bagaimana agar massa minimal 50 ribu akan turun ke Medan,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan, Polri bersama TNI siap melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di KPU Sumut maupun Bawaslu Sumut. “Kita bersama TNI (Kodam I/BB) siap mengamankan aksi lanjutan itu,” katanya.

Lebihlanjut mengatakan, massa diminta tidak anarkis saat menyampaikan aspirasi di depan umum. “Kita mau semuanya berjalan dengan aman dan damai tanpa ada kerusuhan,” terang dia.

Nainggolan menyatakan, kalau Polri sendiri telah melakukan siaga 1 dalam pengamanan pasca penetapan hasil Pemilu 2019. “Dari mulai tanggal 22 Mei sampai 25 Mei kita (Polri) siaga 1 untuk mengamankan situasi,” jelas dia.

Katanya lagi, Polda Sumut dan Kodam I/BB akan menurunkan kekuatan sepenuhnya dalam melakukan pengamanan saat massa melakukan aksi pasca keputusan Pemilu. “Kalau Poldasu sebanyak 13.002 personel,” terang dia.

Saat disinggung mengenai surat pemberitahuan melakukan aksi, Polda Sumut mengaku belum ada menerima. “Kalau di Polda sampai saat ini belum ada, tapi kalau di Polrestabes Medan, saya belum monitor,” ucap Nainggolan.

Minta Jokowi-Prabowo Rekonsiliasi

Sementara kemarin (23/5), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara menggelar aksi di depan gedung DPRD Sumut. Merekamenuntut penyelesaian berbagai persoalan terkait pelaksanaan Pemilu 2019, terkhusus soal meninggalnya lebih dari 600 petugas KPPS.

“Usut tuntas kematian KPPS karena satu nyawa sangat berharga di negara yang menjunjung tinggi HAM. Kami juga meminta Jokowi dan Prabowo untuk rekonsiliasi. Jika kedua negarawan tersebut tidak melakukan rekonsiliasi, kami meminta keduanya ditangkap dan dicabut hak politiknya, karena merekalah stabilitas keamanan terganggu di Indonesia,” ujar Koordinator BEM NUS, Tareq Ade saat membacakan pernyataan sikap mereka.

Mereka juga menuntut anggota dewan menerima aspirasi mereka. Namun tak ada satupun anggota dewan yang hadir di gedung DPRD. Karena merasa aspirasi tak tertampung, mahasiswa memaksa untuk masuk ke gedung dewan dan menarik pagar berduri serta membakar ban di depan gedung.

Sekitar pukul 15.30 WIB, ratusan massa lainnya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga tiba di depan Gedung DPRDSU. Mereka juga menuntut penuntasan sejumlah persoalan yang terjadi dalam Pemilu 2019. Ratusan massa langsung menduduki Jalan Imam Bonjol depan gedung DPRDSU dan menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian.

Mereka juga menuntut diselidikinya kematian KPPS dan indikasi kecurangan penghitungan suara Pemilu, supremasi hukum dan evaluasi kinerja KPU dan Bawaslu, menuntut tanggung jawab pemerintah terhadap demokrasi dan pendidikan politik yang diberikan kepada rakyat, klarifikasi tindakan represif Polri terhadap massa aksi, dan perbaikan peningkatan kualitas pendidikan.

Massa dari HMI juga membakar ban di depan gedung dan merusak pagar berduri, menuntut agar anggota dewan turun menerima dan menampung aspirasi massa. Aparat kepolisian pun menjaga ketat jalannya unjuk rasa. (prn/dvs/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nama-nama calon anggota legislatif (Caleg) yang diperkirakan terpilih, sudah terpublikasi sejak selesainya rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun hingga kini, KPU belum bisa mengumumkan secara resmi nama-nama caleg terpilih tersebut karena sejumlah pihak masih melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU Medan pun menyebut, baru akan mengumumkan nama-nama Caleg terpilih apabila gugatan di MK telah selesai secara nasional. “Kami masih menunggu semua gugatan di MK selesai secara nasional. Kalau sudah selesai, langsung kita umumkan nama-nama Caleg terpilih itu secara resmi, langsung kita tetapkan,” kata Komisioner KPU Medan, M Rinaldi Khair kepada Sumut Pos, Kamis (23/5).

Menurut Rinaldi, kemungkinan besar pihaknya akan menyampaikan pengumuman paling cepat pada Juni mendatang. “Prosesnya memang diperkirakan cukup memakan waktu. Paling cepat Bulan Juni baru bisa kita umumkan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, supaya tidak mundur dari Bulan Juni,” harapnya.

Namun begitu, Rinaldi mengaku belum mengetahui apakah KPU Medan termasuk salah satu pihak yang digugat ke MK. “Saya belum dapat kabar. Nanti kita akan coba tanya Pak Khairul, saksi partai PKS provinsi Sumut. Infonya subuh tadi mereka daftar gugatan di MK untuk daerah Sumut,” kata Rinaldi.

Sumut Pos pun mencoba menghubungi saksi PKS Sumut, Khairul Anwar untuk menanyakan perihal gugatan yang mereka daftarkan ke MK. Dari sambungan telepon, Khairul membenarkan adanya gugatan yang mereka sampaikan ke MK. Namun, gugatan tersebut bukan untuk KPU Medan. “Benar, hari ini (23/5) kami dari PKS memang ada melayangkan gugatan ke MK. Adapun yang kami gugat yakni KPU Langkat dan KPU Tebingtinggi,” sebut Khairul kepada Sumut Pos via ponselnya, Kamis (23/5).

Ditanya mengenai hal-hal yang membuat pihaknya melayangkan gugatan terhadap KPU Langkat dan KPU Tebingtinggi ke MK, Khairul menyebutkan bahwa adanya perubahan data perolehan suara partai. “Untuk di Langkat, adanya pengurangan suara Partai Golkar dan penambahan ke PBB, dampaknya perolehan kursi PKS yang jadi berkurang karena beralih ke PBB,” bebernya.

Selanjutnya, untuk tingkat Tebingtinggi mereka melayangkan gugatan karena ketidakprofesionalan KPU Tebingtinggi dan adanya perbedaan C1 yang memberikan penambahan suara untuk Caleg Partai Nasdem. “Hal itupun membuat kami kehilangan kursi di Tebingtinggi dan beralih ke Nasdem,” tuturnya.

Terpisah, Komisioner KPU Tebingtinggi Devisi Penmas Emil Sofyan yang dikonfirmasi Sumut Pos mengaku sudah mengetahui kalau PKS mengajukan gugatan ke MK terkait perselisihan hasil Pemilu 2019 untuk Dapil 3 Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi, Kamis (23/5). Menurut Emil, sesungguhnya KPU Tebingtinggi sudah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Rambutan sesuai prosedur yaitu PKPU Nomor: 4 tahun 2019.

“Namun kami tidak menafikan adanya perdebatan dan dinamika pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Rambutan, terutama dari saksi peserta pemilu yaitu PKS,” bilangnya.

Disebutnya, persoalan yang muncul itu berawal dari salinan C1 yang tidak diterima oleh saksi PKS di TPS, maka itu salah seorang pengurus partai kemudian mengambil langkah dengan mencatat sendiri hasil penghitungan di TPS pada pagi harinya (tanggal 18 April) di sejumlah TPS yang ada di Kecamatan Rambutan.

Maka ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan, terjadi perbedaan perolehan suara yang dimiliki saksi PKS dengan salinan C1 yang dimiliki seluruh saksi yang hadir. Karena itu saksi PKS menyampaikan keberatan kepada PPK Rambutan untuk membuka kotak agar dapat dicocokan dengan C1 Plano, dan setelah dicocokkan dengan C1 Plano, tidak ada perbedaan salinan C1 yang dimiliki saksi partai lainnya dengan C1 Plano, yang berbeda cuma data yang dimiliki oleh saksi PKS.

Persoalan ini kemudian mereka tuangkan pada formulir C2 sebagai bukti keberatan mereka terhadap hasil rekapitulasi. Tidak sampai di sini perjuangan PKS untuk mensingkronkan data perolehan suara yang menurut mereka ada perbedaan. Pada saat penyempaian Rekapitulasi pada tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Hotel JW Mariot tanggal 6-9 Mei 2019 yang lalu, saksi PKS juga membawa masalah ini, sampai-sampai pembacaan dan penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Kota Tebingtingi harus di skor sampai pagi harinya, dikarenakan saksi PKS akan membawa salinan C1 mereka untuk dicocokkan pada C1 situng.

“Setelah dicocokkan ternyata lagi-lagi tidak ada perbedaan, sampai akhirnya saksi PKS bersedia menandatangani Berita Acara Penyesaian persilisihan Perolehan Suara dengan mencocokan form C1 KPU dan salinan yang dimiliki oleh PKS,” bilang Emil Sofyan.

Artinya, terang Emil, sebenarnya persolan ini sudah selesai ketika Rekapitulasi tingkat Provinsi, lalu kalau kemudian PKS mendaftarkan perkara gugatan PHP pada MK terkait masalah ini. “Insya Allah, KPU Kota Tebingtinggi siap menghadapi gugatan ini, dan kami akan menyiapkan segala administrasi terkait informasi ini dan Kordiv Hukum KPU Kota Tebingtinggi Mukhlis Moekhtar sudah menyiapkannnya,” jelasnya.

Lima Laporan

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap menyebutkan, pihaknya telah menerima lebih dari 5 laporan resmi terkait dugaan kecurangan Pemilu pasca pengumuman oleh KPU pada 21 Mei dini hari kemarin. Namun, dirinya menyebutkan belum mengetahui mana yang telah memenuhi unsur untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti. “Kalau laporan resmi ada kurang lebih 5 laporan, tapi saya sendiri belum tahu mana yang memenuhi unsur untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti. Karena kemarin saya sendiri baru kembali dari Jakarta untuk keperluan pemilu ini,” imbuhnya.

Sedangkan untuk laporannya secara keseluruhan, baik dari masa kamoanye hingga saat ini, Payung menyebutkan ada sekitar 15 laporan resmi. “Tapi kebanyakan memang tidak memenuhi unsur dan bukti. Namun begitu bukan berarti tidak kita proses, tetap kita proses sebisa mungkin, setidak-tidaknya laporan tersebut kita jadikan sebagai langkah awal dalam melakukan penyelidikan,” ujar Payung.

Selain itu, untuk yang memenuhi unsur laporan resmi, hingga saat ini pihaknya masih terus mendalami laporan-laporan tersebut. “Sampai sekarang masih kami dalami dan akan terus kita proses. Kalau berikut laporan tidak resmi, seperti hanya via telepon atau pesan singkat saya fikir sudah puluhan laporan” tandasnya. (mag-1/ian)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk memenuhi kebutuhan pasokan panganan di bulan Ramadan dan hingga Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre I Sumut menyiapkan stok beras sebanyak 61 ribu ton.

“Untuk komoditas beras, kita sudah menyiapkan stok sebanyak 61 ribu ton. Stok ini sudah menyebar seluruh kawasan Sumut,” ungkap Kepala Bulog Divre I Sumut, Basiriun kepada wartawan di Medan, kemarin.

Basiriun mengungkapkan, dengan jumlah stok besar itu, mampu menjaga pasokan beras dimiliki Bulog Sumut untuk 6 bulan ke depan. Dengan itu, Bulog siap memenuhi kebutuhan masyarakat untuk komoditi beras saat bulan Ramadan dan jelang Lebaran 2018.”Biasa operasi, di hari-hari biasa 3 sampai 5 ribu ton per bulan. Artinya, saya gelontorkan 15 ribu ton per bulan tidak ada masalah,” tutur Basiriun.

Sementara itu, Bulog bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumut dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sumut siap melakukan langkah-langkah untuk tetap menjaga kestabilan harga pangan dengan kebutuhan yang tinggi saat ini.

“Untuk produk lain, TPID dan satgas pangan untuk menjaga persedian pangan dan pendistribusian pasar. Bulog lakukan beberapa pihak, apa itu Pemda, apakah itu BUMN dan instansi lainnya. Sama polisi juga kita ada kerjasama,” jelas Basiriun.

Kata dia, Bulog bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) juga melakukan pasar murah dengan menggelar paket Ramadan berupa sembako murah. Hal ini, agar kebutuhan pangan dapat terjangkau dengan harga murah dengan barang-barang yang berkualitas.”Dengan produk pasar murah, berupa beras ada medium dan premium, ada daging, ada minyak goreng, gula dan tepung. Itu produk kita miliki,” paparnya

Gelar Sembako Murah dan Penukaran UPK

Sementara itu, Bulog Divre I Sumut dan Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut berama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan menggelar paket sembako murah untuk memenuhi kebutuhan di Bulan Ramadan dan penungkaran uang pecahan kecil (UPK). Kegiatan ini, berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Sumut di Medan, Jum’at (24/5) hari ini.

Sembako murah ini menyediakan paket sembako murah mencapai 2-3 ribu paket. “Tanggal 24 Mei ini, BI bekerja sama dengan Pemprov dan Bulog menggelar paket sembako. Paket kami menyediakan. Sekaligus kami menyiapkan mobile penukaran uang,” ucap Kepala Bulog Divre I Sumut, Basiriun kepada wartawan di Medan, kemarin.

Basiriun menjelaskan, kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendapatkan harga sembako murah dengan berkualitas yang baik. “Siapa mau belanja sembako ada, mau menukar uang baru silakan. Kita gelar di Kantor Gubernur dimulai Pukul 08.00 WIB. Cuma 1 hari ini,” tutur Basiriun.

Selain bekerja sama dengan Pemprov Sumut dan BI., Bulog juga bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut dan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) untuk menyalurkan paket sembako dengan harga terjangkau. “Kita sudah menyalurkan 36 ribu paket sembako murah di Sumut. Kita mengimbau masyarakat tidak perlu harus ketakutan kehabisan stok. Tapi, masyarakat kita minta menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak perlu berlebihan,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat resmi menetapkan jadwal libur le-baran dan cuti bersama tahun 2019. Ketetapannya, terhitung sejak 30 Mei atau pada akhir bulan nanti hingga 9 Juni mendatang. Artinya, pada 10 Juni pascalebaran para Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai kerja.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ibrahim Ritonga mengatakan, gaji ASN untuk bulan Mei tetap akan ditransfer seperti biasa. Meskipun, memasuki masa libur lebaran.

“Lebaran kan tanggal 4 (Juni), jadi insya Allah sebelum lebaran gaji ASN (bulan Mei) diupayakan ditransfer atau sudah diterima oleh mereka. Sebab, memang setiap bulannya mereka terima gaji setiap pada tanggal 1,” ujar Irwan, kemarin.

Kata Irwan, tanggal 31 Mei berkas untuk gaji ASN dimasukkan ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU). Selanjutnya, tanggal 1 Juni bisa langsung diproses dan dieksekusi oleh pihak bank. Tanggal 31 (Mei) kita sampaikan berkas ke BPDSU, dan kemudian tanggal 1 (Juni) mudah-mudahan ditransfer ke rekening masing-masing ASN,” tuturnya.

Ia mengaku, kas atau saldo keuangan Pemko Medan terbilang cukup. Walaupun, telah membayar THR para ASN yang berjumlah sekitar 14 ribu lebih. Apalagi, tahun ini anggaran THR yang merupakan satu bulan gaji mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun lalu.

“Gaji ASN kan sudah naik 5 persen. Jadi, biasanya alokasi satu bulan gaji seluruh ASN di Pemko Medan sekitar Rp90 miliar lebih maka sekarang naik 5 persen atau ditambah Rp4,5 miliar. Paling tidak, dialokasikan untuk gaji sekitar Rp100 miliar setiap bulannya,” papar Irwan.

Menanggapi itu, Anggota Komisi A DPRD Medan, Zulkarnain Yusuf Nasution mengatakan gaji ASN harus ditransfer setiap bulan tepat waktu atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sebab, gaji merupakan hak dari para pegawai. “Kalau sudah ditetapkan tanggal 1, ya tanggal 1 juga harus ditransfer ke rekening ASN. Apabila tanggal 1 libur, maka tanggal sebelumnya (30 atau 31 ditransfer). Artinya, jangan sampai lewat dari tanggal 1,” ujarnya.

Dia menambahkan, diharapkan kepada ASN setelah libur dan cuti bersama lebaran kembali masuk kerja seperti biasa. Jangan sampai ada yang terlambat atau bahkan menambah liburnya sendiri dengan alasan dibuat-buat. “Pemko harus tegas kepada para ASN dengan memberi sanksi karena libur dan cuti bersama cukup panjang, kalau tidak salah 11 hari,” pungkasnya

THR ASN Pemprovsu Segera Cair

Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu sudah mengirimkan surat edaran ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna mempedomani petunjuk teknis dari peraturan gubernur tentang pembayaran tunjangan hari raya atau THR.

“Kalau mengenai pencairannya, paling lama itu 10 hari sebelum Hari Raya sudah dibayarkan. Artinya paling cepat 24 Mei itu sesuai instruksi pemerintah pusat sudah bisa mulai dibayar. Tapi kamikan baru saja surati semua OPD untuk pedomani pergub yang baru diterbitkan gubernur,” kata Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada BPKAD Setdaprovsu, Daswar Purba menjawab Sumut Pos, Kamis (23/5).

Pihaknya mengungkapkan, paling lama pembayaran THR kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprovsu dilakukan pada 27 Mei atau 28 Mei 2019. “Mudah-mudahan tujuh hari sebelum hari H sudah kita bayarkan,” katanya.

Menurut Daswar, isi juknis pada pergub soal pembayaran THR ini penting untuk dicermati seluruh OPD, sebelum nantinya OPD mengajukan permohonan surat perintah membayar (SPM) ke BPKAD. “Nah, yang harus dipahami juga adalah, bahwa pengajuan SPM ini tergantung dari OPD masing-masing. Kalau semakin cepat mereka ajukan maka cepat juga kami proses,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Setdaprovsu, Raja Indra Saleh sebelumnya mengatakan pembayaran THR akan dilakukan setelah pergub ada atau diterbitkan oleh gubernur. Pembuatan pergub ini, kata dia, dikarenakan turunnya peraturan pemerintah (PP) terbaru hasil revisi. Karenanya mekanisme atau pedoman pembayaran THR dapat dilakukan melalui pergub.

“Pembayaran akan kita lakukan mulai 24 Mei sesuai bunyi PP tersebut. Artinya satu minggu sebelum hari H Idul Fitri harus sudah dibayarkan semua. Pergub-nya segera ditandatangani pak gubernur dan pembayaran THR bisa langsung dilakukan,” katanya.

Meski demikian, dirinya tidak mengingat persis berapa alokasi anggaran untuk THR yang akan dibayarkan. Secara umum dia menyebutkan kalau menyangkut besaran THR, biasanya tergantung gaji pokok ASN pada OPD masing-masing.

“Itu tergantung OPD. Nilai dan jumlahnya kan beda-beda, saya tidak hafal. Yang jelas THR akan dibayarkan satu bulan gaji masing-masing ASN. Kita minta ASN bersabar karena ketentuan pembayaran THR sudah kita ajukan,” katanya.

Selain THR, Pemprovsu juga siap membayarkan gaji 13 untuk ASN pada Juni mendatang. Saat ini, mekanisme juga sedang diproses melalui pergub yang nantinya ditandatangani gubernur. “Untuk gaji 13 ini juga tidak ada masalah. Sesuai ketentuan bisa dibayarkan setelah THR, sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Sedangakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ibrahim Ritonga mengaku pencairan THR direncanakan dalam pekan ini. Alasannya, Perwal sudah hampir rampung. “Tahap pembuatan Perwal tinggal sedikit lagi, sudah selesai di Bagian Hukum dan Sekda juga. Saat ini, kemungkinan sudah sampai ke pak wali kota berkas Perwalnya. Jadi, minggu ini akan dicairkan setelah ditandatangani (wali kota),” ujar Irwan, kemarin.

Irwan melanjutkan, setelah diteken oleh wali kota Perwalnya maka kemudian langsung dicairkan. “OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemko Medan sudah kita minta untuk membuat tagihan pembayaran THR para ASN mereka masing-masing. Paling tidak, Jumat (24/5) THR akan ditransfer,” ujarnya. (ris/prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ganti rugi pembebasan tol seksi I di Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli masih terkendala. Dari 378 KK yang berhak mendapatkan ganti rugi, sebanyak 270 KK belum masuk tahap nominatif ganti rugi. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di Lingkungan 18 merasa resah. Meminta kepada penitia pembebasan tol melalui BPN Sumut untuk dapat menjelaskan kendala ganti rugi tersebut

“Sudah masuk 3 tahun, sampai saat ini ganti rugi untuk di Lingkungan 18 belum juga masuk tahap nominatif. Padahal, sudah berulang kali dilakukan pengukuran dan administrasi kami sudah berapa kali diperbaiki, tapi belum juga ada penjelasan nominatif,” kata Edy warga sekitar, Kamis (23/5).

Dikatakan pria berusia 53 tahun ini, ada beberapa lahan kosong berstatus sertifikat sudah mendapat ganti rugi. Seharusnya panitia pembebasan tol harus memprioritaskan ganti rugi kepada masyarakat. Sebab, lahan yang sudah dibebaskan telah dilakukan penimbunan memberikan dampak banjir ke pemukiman warga sekitar.

Selain itu, masyarakat juga resah dengan kondisi belum jelasnya ganti rugi yang akan disalurkan. Karena, banyak warga yang sudah melakukan pemanjaran untuk untuk membeli rumah baru, rugi karena uang tersebut hangus.

“Yang jelas kami warga sini sudah mulai resah, jangankan untuk nilai ganti rugi, penentuan hak nominatif saja kami belum tahu, apa kami harus terus begini. Sampai kapan hak kami disalurkan, jangan sempat kami turun demo untuk menuntut ini,” ucapnya.

Harapan Edy, kepada BPN untuk bisa menjelaskan permasalahan yang ditimbulkan kendala atas ganti rugi bagi masyarakat di Lingkungan 18. Agar, masyarakat tidak cemas dengan hak yang belum juga ada penjelasan secara nominatif.”Harusnya BPN selaku panitia jangan hanya bilang berkas belum lengkap dan masih banyak kekurangan, tapi tidak memberikan solusi,” keluh Edy.

Terpisah, Camat Medan Deli Ferry Suheri mengaku, soal ganti rugi yang terkendala, pihaknya tidak mengetahui, karena masalah itu adalah kewenangan dari BPN.”Memang ada kita dengar, sebahagian lagi belum dinominatifkan soal ganti rugi. Apa kendala dan masalahnya kita tidak tahu. Tapi, untuk lebih jelas tanya ke BPN,” pungkas Ferry. (fac/ila)