SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi B DPRD Dairi, Carles Tamba meminta Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu untuk mengevaluasi Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 1 Kecamatan Gunung Sitember. Pasalnya, dinilai menurunkan kualitas sekolah.

Permintaan itu disampaikan Carles di sela-sela sidang paripurna dewan atas nota pengantar Bupati Dairi tentang pengajuan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada legislatif, Senin (2/7).

Politisi dari Partai Golkar itu mengungkapkan, para orangtua calon siswa enggan mendaftarkan anak-anak mereka ke SMPN I Gunung Sitembe sejak kepemimpinan Kasek Fincen Barus.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) 3 itu menyampaikan, Fincen Barus jarang masuk Kantor sehingga proses kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak berjalan dengan baik. “Para siswa juga sering libur les, karena diduga para guru juga tak serius mengajar anak didik,”ucapnya.

Carles menilai, bagaimana para guru bisa mengajar dengan baik jika pimpinan (Kasek) jarang masuk.

“Laporan warga atau sebagian guru di sana, kalau Kasek datang sudah jago satu jam saja di sini, katanya.

Wakil Ketua Komisi C membidangi Pendidikan, Markus Sinaga kepada wartawan menegaskan, jika hal tersebut memang terjadi, Komisi C juga mendesak Bupati segera melakukan evaluasi.

“Hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlama-lama karena berdampak buruk bagi bagi anak kita di sana,”ucap anggota Fraksi Gerindra tersebut.

Sementara Kepala SMPN 1 Gunung Sitember, Fincen Barus dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/7), mem bantah tudingan anggota dewan bahwa dirinya jarang masuk Kantor.

“Silahkan saja tanyakan kepada guru disini apakah saya memang betul jarang masuk,” ucap Fincen.

“Pasca disampaikan Carles dalam sidang DPRD, Senin (1/7) Kepala Dinas Pendidikan, Rosema Silalahi sudah datang menemuinya ke sekolah mempertanyakan pernyataan dewan itu,”ungkapnya.

Bupati Dairi, Eddy KA Berutu diminta tanggapan mengaku akan segera memanggil Kasek SMPN 1 Gunung Sitember.

Bupati Eddy pun mengaku informasi anggota dewan sangat berharga dan segera ditindaklanjuti. “Jika demikian terjadi kita akan lakukan evaluasi termasuk pembenahan sekolah khususnya ketersedian mobiler akan kita perhatikan di sana,” tandasnya. (mag-10)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 27 personel dan 18 Aparatur Sipil Negara (ASN) Polres Tebingtinggi, menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Kenaikan pangkat tersebut ditandai dengan penyamatan dan pelepasan tanda pangkat oleh Kapolres Tebingtinggi, AKBP Sunadi di Halaman Mapolres Tebingtinggi, Jalan Pahlawan, Selasa (2/7).

Adapun jumlah personel yang naik pangkat adalah Bripda ke Briptu 4 personel, Brigadir ke Bripka 18 personel dari Bripka ke Aipda 5 personel dan ditambah kenaikan pangkat ASN di lingkungan Polres Tebingtinggi sebanyak 18 orang.

Kapolres Tebingtinggi, AKBP Sunadi dalam amanatnya berharap, kenaikan pangkat tersebut dapat membawa perubahan yang positif kepada diri pribadi, kesatuan, keluarga dan lingkungannya.

Diingatkan Sunadi, agar kenaikan pangkat tersebut menjadi penyemangat baru dalam bertugas, karena pangkat yang diemban sudah bertambah, dan harus diimbangi kinerja yang lebih maksimal. (ian/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Parpunguan Nainggolan Si batuara (Parnasib) se-Indonesia akan menggelar Partangiangan dan Kongres Nasional di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir pada 5-6 Juli 2019.

Serangkaian dengan kegiatan tersebut, akan dilakukan bakti sosial be rupa pelayanan kesehatan dengan target 1000 orang warga. Bakti sosial akan dilaksanakan pada hari pertama, Jumat (5/7) dimulai pukul 08.00 WIB

Seperti disampaikan dalam rapat persiapan panitia Bakti Sosial yang dipimpin penasehat Parnasib Dr RE Nainggolan MM, Senin (01/7) di Medan.

“Pelayanan kesehatan untuk berbagai jenis pelayanan dalam bakti sosial kita targetkan 1.000 orang, dan bukan saja hanya untuk warga Parnasib, namun terbuka untuk umum,” ujarnya dalam rapat yang dihadiri Panitia Rugun br Nainggolan, Kordinator Kemanusiaan Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) drg Annita, Pdm Indra Hutauruk, Mawar, Mellissa Hutagalung, Perwakilan RS Royal Prima Medan dr Winaldy Wakil Direktur, Susi, Nofianti L Sipahutar, dan panitia lainnya.

Kegiatan sosial yang akan memberikan pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan, pembagian obat-obatan dan vitamin, pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan asam urat, pangkas rambut untuk bapak-bapak, pembagian kacamata baca (usia diatas 40 tahun), pembagian alat bantu dengar, pembagian alat mandi dan lain sebagainya merupakan bagian program kerja Parnasib yang mendapat dukungan dari Pemkab Samosir, RS Royal Prima Medan, YSKI dan berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat.

“Kita himpun berbagai kekuatan yang mau memberikan perhatian ke bona pasogit, kita percaya dengan adanya kegiatan ini akan memberikan spirit bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Nainggolan,” ujarnya.

Sesuai dengan keputusan rapat Nasional Parnasib se-Indonesia yang diketuai Dj.H. Nainggolan, Ketua Panitia Bernard Nainggolan dan dibantu Sihol Nainggolan serta kordinasi panitia dengan pihak Pemkab Samosir melalui Bupati Rapidin Simbolon diwakili Asisten II Pemerintah Kabupaten Samosir, Saul Situmorang dan Kepala Dinas Kesehatan dr Nimpan Karo-karo dan Camat Nainggolan Barisan Manullang, bahwa masyarakat akan memanfaatkan kegiatan ini untuk mendapat pelayanan.

“Khususnya para dokter, sebagian adalah putra-putri Parnasib yang sudah mengabdi di kedokteran dalam waktu yang tidak singkat, sudah cukup berpengalaman,” ujarnya.

Kemudian, drg Annita mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan tim yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat kecamatan Nainggolan, kabupaten Samosir. Untuk itu, sebelum pelaksanaan bakti sosial pihaknya telah melakukan survey sebelumnya.

“Nanti sebelum hari H, kita akan lakukan lagi simulasi untuk kesiapan yang lebih matang. Jangan sampai ada masyarakat yang sudah datang malah tidak terlayani. Tapi pendaftaran kita buka hingga pukul 12.00 WIB, kita harapkan masyarakat sudah tiba sejak pendaftaran dimulai pukul 08.00 WIB,” ujarnya.(rel/ala)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Abdul Rahman Ritonga(38), Alfian(44), M. Berlian(40), Danu Dirja (30) dan Zulkifli(54) akhirnya bisa berkumpul kembali bersama keluarganya, pasca bebas menjalani hukuman 7 bulan penjara di Malaysia.

Hukuman badan itu mereka jalani, usai ditangkap Polisi Diraja Malaysia pada 27 September 2018 lalu. Nelayan asal

Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan Wilayah 3 Teluk Aru, Kabupaten Langkat ini diamankan atas tuduhan mencuri ikan di perairan Malaysia.

“Penderitaan mereka sangat memilukan,”ungkap Direktur Eksekutif Rumah Bahari, Kecamatan Sei Lepan Langkat, Azhar Kasim kepada Sumut Pos di kediamannya, Jalan Pelabuhan Sei Bilah Sei Lepan, Selasa( 2/7).

Kenapa saya bilang memilukan, lanjut Azhar Kasim, polisi maritim Diraja Malaysia menangkap kelima nelayan tidak berada di wilayah perairan malaysia. “Saat kami ditangkap, kami masih sempat merekap titik kordinat berdasarkan GPS perahu, yakni di 4356 (04.43,500-99.56,500,) atau jarak 50 mil dari pantai Belawan,”ujar Abdul Rahman Ritonga, yang saat itu bertugas sebagai tekong kapal.

Pengakuan itupun dibenarkan keempat rekannya, Alfian, M.Berlian, Danu Dirja, dan Zulkifli.

“Setelah ditangkap, Polisi Malaysia membawa kami ke Batu Arah Penang. Kemudian, selama lebih 24 jam, kami dipindahkan ke pulau Penang, markasnya Polisi Malaysia selama 48 atau 4 hari,”ujar Abdul Rahman.

Setelah itu, lanjut Abdul, mereka kembali dipindahkan ke Lokal Bayan Baru selama 14 hari. “Setelah dua hari di penjara, baru kami bertemu Edi, staf Kedubes RI di Malaysia. Itupun hanya menanyakan kenapa kami ditangkap,”kata Abdul Rahman lagi.

Anehnya, sambung Abdul, mereka tidak mendapat pendampingan saat menjalani persidangan di Pengadilan Malaysia dari staf kedutaan RI. “Meski kami didampingi pengacara orang Malaysia, sedikit pun pembelaan terhadap kami tidak ada,”imbuhnya.

Bahkan sampai kembali ke rumah masing masing, tidak ada satu orang perwakilan Indonesia yang mengunjungi kecuali petugas yang datang untuk pembuatan pasport. “Itupun 2 Minggu setelah kami bebas menjalani hukuman di penampungan imigrasi Malaysia,”sambung Abdul Rahman diamini tekan-rekannya.

Yang paling menyedihkan lagi, masih kata Abdul Rahman, berbagai siksaan yang mereka alami selama di penjara. Atas tuduhan hendak melarikan diri, kaki, tangan dan perut dan punggungnya dipukul dengan menggunakan pipa karet satu setengah inci. “Pokoknya kami terus mendapat perlakuan kejam. Dari satu penjara ke penjara lainnya,”bilang Abdul kesal.

Setelah menjalani hukuman, 27 Juni 2019 lalu, Abdul Rahman dan empat rekannya pun pulang ke kampung halaman melalui Bandara KNIA.

“Saat ini dapat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Kami berdoa semoga kejadian yang kami alami tidak terulang kembali dan tidak menimpa anggota keluarga kami di masa mendatang, “kata Abdul diamini rekan-rekannya. (mag-9/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Peringatan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Deliserdang tahun 2019 (1 Juli 1946- 1 Juli 2019) diakhiri dengan acara puncak sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Deliserdang Ricky Prandana Nasution SE, Wakil Ketua Timur Sitepu, Imran Obos yang dihadiri Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan dan Wakil Bupati, HMA Yusuf Siregar di Gedung DPRD Deliserdang, Senin (1/7).

Ketua DPRD Deliserdang Ricky Prandana Nasution dalam sambutannya, mengatakan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari berbagai hambatan, kekurangan dan tantangan yang menjadi cemeti bagi kita untuk mengatasinya, sehingga setahap demi setahap mampu keluar dari berbagai hambatan, kekurangan dan tantangan tersebut.

“Kami selalu mendengar imbauan saudara Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat Deliserdang menciptakan kebersamaan dan menyatukan tekad bulat untuk terus melanjutkan pembangunan di Deliserdang yang kita cintai ini,”ujar Ricky Prandana.

Hal ini, lanjut Ricky, seirama dengan tema hari jadi ke-73 Kabupaten Deliserdang Tahun 2019 yaitu “ Hari jadi ke-73 Kabupaten Deli Serdang, momentum untuk berinovasi mewujudkan Deliserdang yang maju, sejahtera, dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dan sub tema “melalui peringatan hari jadi ke-73 Kabupaten Deli Serdang,kita sukseskan program Deli Serdang “Berseri” (Bersih, Rapi, Sejuk, Rindang dan Indah).

Ricky juga menjelaskan, sebagai bukti dari keberhasilan yang telah dicapai, Pemkab Deliserdang telah menerima berbagai penghargaan dari pemerintah, baik dari propinsi, pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga internasional selama kurun waktu bulan Juli sampai bulan Juni 2019, seraya memperkenalkan satu persatu tokoh –tokoh yang berprestasi tersebut.

Sementara Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan dalam sambutannya mengatakan 1 Juli tahun 1946, 73 tahun yang silam, adalah awal dan tonggak sejarah berdirinya Deliserdang menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Peristiwa penting ini, merupakan momentum bagi kita untuk senantiasa menggelorakan semangat kebersamaan, berjuang, melempangkan jalan, membangun serta melakukan perubahan – perubahan, untuk meraih cita-cita bersama mewujudkan “Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinnekaan,”kata Bupati.

Bupati Ashari Tambunan mengakui kebersamaan serta kemampuan yang dimiliki telah berhasil meraih berbagai prestasi, di antaranya pertumbuhan ekonomi kita yang mengalami peningkatan dari 5,25 persen menjadi 5,32 persen, angka pengangguran terbuka turun dari 7,9 persen menjadi 6,38 persen. sedangkan angka kemiskinan sebesar 6,70 persen telah turun menjadi 4,62 persen terendah di Sumatera Utara. disamping itu, kita juga berhasil meraih berbagai prestasi. Dimana pada bidang kesehatan, RSUD Deliserdang mendapat mendapat predikat rumah sakit umum bintang 4 dan berstatus sebagai rumah sakit pendidikan. Sebanyak 27 dari 34 puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dan bahkan beberapa puskesmas berubah status menjadi rumah sakit umum tipe-D.

Penghargaan lomba penanaman Satu Milyar pohon dari Presiden RI, anak Deli Serdang berhasil menerima penghargaan terbaik I tingkat nasional pada kompetisi nasional dokter kecil mahir gizi tahun 2018, menerima Satya Lencana pembangunan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dari Presiden RI di Sulawesi Utara, ditetapkannya Deliserdang sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI), memperoleh penghargaan TPID Awards sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah yang berprestasi untuk wilayah Sumatera, menerima penghargaan TMMD terbaik dari Panglima TNI, mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

“Semua penghargaan ini adalah karya kita bersama yang mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat bahwa Kabupaten Deliserdang tercatat sebagai salah satu Kabupaten berprestasi di Indonesia, ini adalah sesuatu yang membangggakan bagi kita semua,”pungkasnya.

Bupati H Ashari Tambunan juga menyampaikan terimakasih kepada jajaran Polri di wilayah Hukum Deli Serdang yang telah memberi kontribusi besar bagi peningkatan Kamtibmas.

Sementara Kapolres Deliserdang AKBP Edy Suryanta Tarigan Sik, mengatakan selama kurun waktu 73 tahun Polri melaksanakan tugas sebagai alat negara, penegak hukum pemelihara keamanan dan ketertiban. Sermoga kedepan polri semakin profesional,terpercaya dan menjadi kebanggaan.

Dijelaskannya, juga bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Deliserdang cukup kondusif. Itu terlihat pada Pelaksanaan Pileg dan Pilpres, maupun Hari Raya Idul fitri berlangsung aman tertib dan lancar.

H Zainuddin Mars sebagai tokoh masyarakat yang juga Mantan Wakil Bupati Deli Serdang periode 2009-2014 dan 2014-2019 menitip pesan kepada pimpinan OPD dan para Camat se-Kabupaten Deliserdang bahwa potensi Deliserdang cukup besar. “Bangkitkan semangat yang ada pada diri. Kita memiliki tangung jawab yang besar dan berikanlah pengabdian kita yang terbaik bagi kabupaten yang bermuara nantinya bagi pengabdian kepada bangsa dan negara,”pesannya. (btr)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sersan Kepala (Serka) Purnawirawan (Purn) Suriyono Kaslan, menjadi salah satu dari 8 korban kebakaran yang rumahnya ludes dilalap sijago merah di Barak Sinabung, Asrama Eks 121, Jalan Askela, Lingkungan IX, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara, Senin (1/7) malam.

Pensiunan TNI yang terakhir kedinasan di Koramil 17/Binjai Timur ini berusaha tegar atas musibah yang menimpanya.

Semua harta benda Suriyono ludes terbakar. “Tidak ada yang tersisa. Surat-surat pensiunan pun terbakar semuanya. Tinggal baju yang dipakai inilah,” kata pria berusia 62 tahun ini, saat ditemui Sumut Pos, Selasa (2/7) pukul 10.30 WIB.

Pagi hari sebelum kebakaran, kakek 4 cucu ini berangkat ke Medan dari Binjai. Persisnya ke Bank Yudha Bhakti di Jalan Brigjen Katamso, Medan Maimun. Dia mengambil gaji ke-13 yang sudah bisa dicairkan. Nilainya sebesar Rp2,9 juta. Pria 4 anak ini senang menerimanya dan pulang ke rumah dengan hati gembira.

Dari jumlah itu, Suriyono menyerahkan kepada istrinya, Mariani (60) senilai Rp2 juta. Jelang salat Isya, Suriyono beranjak ke musala di asrama tersebut untuk mengumandangkan adzan. Jaraknya sekitar 10 meter dari rumah.

Usai salat Isya, petaka itu datang. “Di rumah ada 5 orang. Ada anak beserta cucu. Kemungkinan kejadiannya pas lagi salat Isya. Saya enggak tahu persis, karena ke musala,” ujar Suriyono. “Siap salat, ada yang bilang pak pak, barak terbakar,” kenang dia.

Purnawirawan TNI yang dinas terakhir pada 2011 lalu, bergegas mencari anak istri dan cucunya. Puji syukur, keluarganya selamat.

Dia juga sempat membawa keluarganya ke tempat yang aman, di Lapangan Basket Asrama Eks 121 tersebut. Namun sayang, harta bendanya ludes terbakar. Surat-surat penting pun tak ketinggalan.

Bahkan, gaji 13 yang disimpan Mariani dalam lemari juga ludes terbakar. “Istri saya shok malam saat kejadian kebakaran. Lalu dibawa ke rumah sakit tadi malam di Artha Medica. Cuma enggak bisa. Surat-surat penting habis terbakar. Askes dan surat pensiun pun lenyap,” kata Suriyono.

Meski berupaya tegar, Suriyono tak dapat menahan sedihnya. Saat berbincang dengan Sumut Pos, air mata Suriyono jatuh ke pipi. Dia buru-buru mengelapnya dengan baju tangan pendek warna putih motif garis-garis yang dikenakannya.

Pun demikian, mata Suriyono juga memerah. Dia masih sedih atas musibah kebakaran tersebut. “Istri jadinya dibawa ke Klinik Ayu di Pasar X, Tanjung Jati,” sambung dia.

Sejak pensiun, Suriyono mengajarkan senam untuk masyarakat lanjut usia. Walau sudah tahu tidak ada yang terselamatkan, Suriyono tetap mencari harta yang dapat diselamatkan.

Puing-puing kebakaran di rumahnya disisir Suriyono. Saat menyisir, dia melihat beberapa lembar uang dari gaji 13 yang terbakar. “Enggak bisa dipakai lagi. Jangan dibuang kata orang Kodim. Bisa ditukar ke bank,” kata dia.

“Belum sempat dinikmati gaji 13 tadi. Ada yang tidak terbakar (ditemukan) tapi enggak bisa dipakai lagi,” tambah dia.

Kini, Suriyono dan istri menetap di kediaman anaknya, Jalan Cempaka, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara, untuk sementara waktu. “Saya berharap agar pemerintah dapat membantu kami. Ke depannya juga belum bagaimana kelanjutannya,” kata dia.

Sementara, pascakebakaran BPBD sudah mendirikan tiga tenda berukuran jumbo sejak kemarin (1/7) malam. Satu tenda dari ketiganya dijadikan dapur umum.

Menurut Menejer Pusdalops BPBD Kota Binjai, Supardi Tamba, pihaknya akan stand by di lokasi kebakaran selama seminggu ke depan. Selama itu, BPBD Kota Binjai menyiapkan makanan untuk korban bencana kebakaran.

“Air bersih juga disediakan di posko sementara selama seminggu ini. Kepling diminta untuk stand by. Kami diperintahkan untuk tetap melakukan kontrol,” jelasnya.

Sebelum kebakaran ini terjadi diduga akibat meledaknya tabung gas dari Rumah Rahim. Sekitar pukul 19.00 WIB, istri Rahim, Sri Rahayu Darmawanto sedang di dapur dan diikuti dengan ledakan tabung gas.

Anak Rahim pun keluar sembari teriak kompornya meledak. Rahim saat itu tengah berjualan bakso di Pasar Malam, tak jauh dari rumahnya. Teriakan kompor gas meledak juga undang perhatian warga lain.

Tak ayal, masyarakat berbondong-bondong datang untuk menjinakkan sijago merah. Tak lama berselang, 7 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas BPBD Kota Binjai tiba. Mereka langsung berjibaku memadamkan api. Pukul 21.15 WIB, sijago merah berhasil dijinakkan. Kerugian ditaksir sekitar Rp500 juta. (ted/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di akhir masa jabatannya, DPRD Sumut periode 2014-2019 terus mengebut legal standing pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng). Kengototan DPRD Sumut ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pengamat politik Dadang Darmawan menilai, wacana pembentukan Provinsi Sumteng ini bukan atas dasar kepentingan umum untuk mensekahterakan masyarakat, melainkan kepentingan elit politik.

Menurut Dadang Darmawan, wacana pembentukan Provinsi Sumteng itu didominasi oleh opini elit politik di Sumut. “Apakah sudut pandang elit politik ini akan membawa perubahan yang baik? Itu masih harus dibuktikan. Jadi, opini ini belum tentu melahirkan apa yang diopinikan,” kata Dadang kepada Sumut Pos, Selasa (2/7).

Kepentingan elit politik dengan opini pembentukan Provinsi Sumteng, kata Dadang, lagi-lagi tak terlepas dari yang namanya kekuasaan. “Jadi menurut saya, ini lebih banyak kepentingan elit politik dalam tarik ulur kekuasan. Munculnya provinsi baru akan memunculkan kekuasaan baru dan tentu bicara soal anggaran. Itu hampir semua model-model daerah otonomi baru seperti itu,” ungkapnya.

Namun tanpa disadari, pembentukan kabupaten atau provinsi baru ujungnya-ujungnya akan membebani APBN. “Hampir dari ratusan kabupaten baru dan provinsi yang terbentuk hanya menambah beban APBN. Diketahui, beban sekarang saja sudah sepertiga dari APBN, sehingga pada masa SBY moratorium atau penghentian pembentukan pemekaran daerah otonomi baru dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” papar Dadang.

Ia pun menyayangkan tidak adanya kajian yang komperehensi tentang berapa idealnya jumlah provinsi dan kabupaten di Indonesia. “Sekarang secara teori kita tidak tahu berapa jumlah ideal provinsi dan kabupaten di Indonesia. Harusnya ada kajian komperehensif untuk itu, bila tidak, bukan tidak mungkin akan bakalan banyak lagi daerah yang akan dimekarkan. Sekarang okelah masih 5 yang diperkirakan untuk memekarkan provinsi di Sumut. Tapi untuk ke depannya kita tidak tahu, bisa saja nanti kabupaten dimekarkan menjadi provinsi,” ungkapnya.

Ketika ditanyai, apakah pembangunan di Sumut sudah merata? Dadang mengakui belum. Tolok ukur pembangunan menurut Dadang adalah bagaimana pembangunan itu berdampak positif ke masyarakat. “Kalau saya lihat pembangunan di Sumut masih jauh dari kebutuhan masyarakat yang real, padahal kalau dibilang secara geografis dan keberadaan sumber daya alam masih jauh. Kita bicara pembangunan adalah bicara bagaimana pembangunan itu bisa langsung dirasakan ke masyarakat. Jadi saya rasa rencana pemekaran ini lagi-lagi hanya bakal menjadi ajang kepentingan elit politik,” ungkapnya.

Begitupun, menurut amatan Dadang, ada pula beberapa daerah pemekaran yang berkembang, seperti Sergai dengan kebijakan pelayanan terpadu satu pintunya pascadimekarkan dari Deliserdang. “Ada banyak terobosan pembangunan di sana. Kemudian seperti Humbahas termasuk salahsatu yang dimekarkan lumayan pembangunannya, kemudian Madina dari Tapsel. Saya kira beberapa daerah itu dicatat berkembang setelah dimekarkan walaupun masih ada masalah yang terjadi. Sementara untuk provinsi ada Gorontalo yang dulu dijadikan ikon sebagai provinsi yang berkembang baik, kemudian ada Banten,” ungkapnya.

Alhasil ia mengingatkan agar wacana pemekaran Sumatera Tenggara itu perlu komitmen. “Untuk itu kita butuh komitmen serius elit politik untuk memekarkan provinsi tadi. Selagi harus ada komitmen agar pemekaran itu berhasil, bila perlu dibuat pakta integritas dengan masyarakat mau dibawa ke mana bila provinsi Sumatera Tenggara jadi dimekarkan,” pungkas Dadang.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut VII, Burhanuddin Siregar mengatakan, usulan rekomendasi DOB di Sumut sebenarnya sudah dilakukan dewan periode 2009-2014. “Sudah ada dua provinsi yang sebelumnya diusulkan untuk dimekarkan, yakni Provinsi Tapanuli dan Provinsi Nias,” kata penggagas pembentukan Provinsi Sumteng ini, menjawab Sumut Pos, Senin (1/7).

Karena itu, selain mengajak seluruh komponen masyarakat Tabagsel untuk menyatukan persepsi menyikapi wacana pembentukan Provinsi Sumteng, Burhanuddin meminta para tokoh dan penggagas Provinsi Tapanuli dan Provinsi Nias -yang tidak lagi bicara pascamoratorium-, agar kembali berjuang.

“Kami tentu menyambut terbuka jika ada keinginan dari mereka (Tapanuli dan Nias) untuk sama-sama berjuang, agar presiden mencabut kebijakan moratorium DOB. Apalagi kami memahami selama lima tahun menjabat, sangat belum maksimal apa yang kami perjuangkan untuk daerah kami. Karenanya melalui pemekaran ini nantinya, Tabagsel dan sekitarnya menjadi daerah yang berkembang serta maju,” katanya.

Sebagai upaya mewujudkan wacana pemekaran, anggota DPRD Sumut Dapil Sumut VII telah bertemu dengan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman pekan lalu. Selanjutnya pada Rabu (3/7) besok, mereka berencana beraudiensi dengan Gubernur Edy Rahmayadi. “Kami sedang mengupayakan legal standing dari pembentukan Provinsi Sumteng,” tandasnya.

Dari pertemuan dengan Wagirin Arman, dia mengakui sudah ada sinyalemen positif bahwa rencana pembentukan Provinsi Sumteng akan ikut masuk sebagai rekomendasi baru untuk diusulkan kepada presiden nantinya.

“Pemekaran ini ‘kan bukan pekerjaan yang mudah. Maka dari itu kami perlu berdiskusi dengan banyak pihak termasuk gubernur, untuk kemudian mendapat dukungan dari beliau. Saya sudah kontak Kabag Protokol Fahri, untuk diagendakan bertemu hari Rabu. Kami masih menunggu jawabannya,” katanya.

Adapun agenda lain pihaknya akan bertemu dengan para fraksi di DPRD Sumut dan para ketua partai politik tingkat Sumut. Tujuannya membangun kesepahaman bersama terkhusus para dewan di wilayah Tabagsel. “Setelah itu kami juga berencana membawa rencana ini ke Kemendagri dan Komisi II DPR, untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada presiden,” tutur politisi PKS tersebut. (dvs)

SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Polisi menangkap tiga wanita spesialis pengutil atau pencuri antar Kota. Dalam aksinya, ketiganya kerap berpura-pura menjadi pembeli.

Ketiganya merupakan warga Kota Medan, di antaranya AT (65) warga Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan. Kemudian R (32) warga Bandar Setia Gang Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan dan RH (48) warga Medan Tembung Pasar X, Bandar Khalifah. Sementara RH yang merupakan supir berhasil melarikan diri.

Menurut keterangan Kapolres Sibolga AKBP Edwin Hariandja melalui Kasubbag Humas Iptu Ramadhansyah Sormin, ketiganya ditangkap setelah kedapatan mengutil barang dagangan di toko milik Radha Radika (23) yang terletak di Jalan R Suprapto, Kelurahan Pancuran Pinang, Sibolga Sambas.

Modus yang mereka lakukan, yakni berpura-pura menjadi pembeli. “Radha datang melapor ke Polsek Sibolga Sambas dengan membawa tiga perempuan. Saat itu, dia berada di toko milik orangtuanya di Jalan R Suprapto. Kemudian datang dua perempuan yang tidak dikenal untuk membeli sepatu dan pakaian. Tak lama kemudian, datang lagi seorang yang hendak membeli sepatu kulit dan langsung Radha yang melayaninya,” kata Sormin, Senin (1/7).

Tak lama kemudian, ketiga perempuan tersebut pergi meninggalkan toko dan tidak ada barang yang jadi dibeli. Setelah ketiganya pergi, Radha kemudian memeriksa barang dagangan. Dia pun kaget melihat ada barang yang hilang. “Dia mencek, celana panjang merk Fila sebanyak 5 potong, celana panjang merk Seviro 10 potong, celana pendek jeans merk Mafia 10 potong dan 1 stel sepatu merk Fila tidak ada lagi,” ungkapnya.

Radha kemudian bergegas mengejar ketiga perempuan tersebut. Ternyata ketiganya berada di salah satu toko yang tak jauh dari tokonya.

“Bu, ibu tadi yang datang ke toko saya kan? Awalnya dua orang tidak mengakuinya. Namun, salah seorang dari mereka membenarkan. Sehingga Radha mengatakan, kok barang-barang kami hilang. Ketiganya mengaku tidak ada mengambil barang-barang tersebut,” terang Sormin menerangkan perkataan korban saat itu.

Karena tidak percaya dengan omongan ketiganya, Radha kemudian mendekati mobil Avanza BK 1553 EP yang ditumpangi ketiga perempuan tersebut. Saat Radha mendekat, mobil tersebut langsung kabur.

“Radha pun berteriak dan saat itu ketiga perempuan tersebut juga mau kabur naik betor. Dibantu masyarakat, Radha pun mengamankan ketiganya dan menyerahkannya ke Polsek Sibolga Sambas,” pungkasnya.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap ketiga pelaku, diketahui bahwa sebelumnya mereka berhasil ngutil di daerah Sumatera Barat. Hasil curian itu mereka jual ke seseorang di Pasar Sambutan Medan. Sementara, mobil yang mereka gunakan merupakan mobil rentalan. Dan supir yang berhasil kabur merupakan supir carteran.

Ketiga tersangka kini ditahan di RTP Mapolres Sibolga. Mereka diganjar dengan pasal 363 ayat 1 ke 4e jounto pasal 55 dan 56 dari KUHPidana. Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. (ts/nt/sp)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Gula aren asal Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) semakin diminati pangsa pasar di sejumlah provinsi yang ada di Indonesia karena memiliki kualitas yang sangat bagus.

H Rahman salah seorang pengumpul gula aren di Muarasipongi menyampaikan, permintaan gula merah asal kecamatan itu setiap minggu semakin meningkat.

“Tiap minggu permintaan gula dari berbagai daerah kepada kita selalu meningkat,” sebutnya.

Ia menyebutkan, gula merah dari Muara Sipongi ini telah memasuki pangsa pasar Sumatera Barat, Pekan Baru dan Sumatera Utara.

“Sejak dulu gula merah kita sangat diminati pasaran,” ujarnya.

Gula dari kecamatan ini disebutkannya sangat dimintai pasaran. Hal ini dikarenakan selain memiliki kwalitas yang bagus juga karena proses pengolahannya masih dilakukan secara tradisional oleh para petani aren yang ada diberbagai desa dikecamatan itu.

Rahman menyebutkan dirinya sendiri sebagai pengumpul saat ini per minggunya harus mengirimkan 18 ton gula merah untuk memenuhi permintaan langganannya.

“Setiap minggu saya perkirakan ada puluhan ton gula merah keluar dari sini,” sebutnya. (ant/int)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pembelian mobil jenis Nissan Terra baru yang diperuntukkan kepada Sekdakab Humbahas, dinilai telah menyalahi aturan. Selain tidak sesuai standarisasi pemakaian, Sekda tidak dapat memiliki mobil baru karena bukan pejabat negara.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas), Moratua kepada wartawan, Kamis (27/6/19).

“Sebenarnya ini sudah salah, karena di UU 5 tahun 2014 itu disebutkan, bahwa Sekda itu bukan pejabat negara dan di Permendagri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah,”ujar Moratua.

Sebelumnya, sekretaris Fraksi Partai Gerindra ini menyoroti pengadaan kendaraan dinas di Bagian Umum Sekretariat Daerah Humbas, yang diperuntukkan kepada Sekdakab, Tonny Sihombing.

Moratua mengatakan, ada aturan standarisasi pemakaian kendaraan dinas yang boleh digunakan bagi pejabat eselon. Mulai, Peraturan Permendagri bernomor 7 tahun 2006 dan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bernomor 76/PMK.06/2015 tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara.

“Pembelian mobil dinas setara mobil Bupati untuk Sekda yang dipakai Tonny Sihombing adalah pelanggaran Undang-Undang dan peraturan,” katanya.

Moratua juga menilai, pembelian mobil baru dinilai tidak pantas, selain tidak sesuai standarisasi, juga Sekda terkesan bermewah-mewah.

Terpisah, Sekretaris Daerah Tonny Sihombing yang dikonfimasi terkait itu, hingga berita ini diturunkan tidak mau menjawab. (mag-12/han/sp)