RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
BONGKAR: Alat berat dikerahkan membongkar bangunan yang sudah melewati ketentuan di Jalan Sekolah, kompleks Pusat Pasar Sidikalang, Dairi.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS BONGKAR: Alat berat dikerahkan membongkar bangunan yang sudah melewati ketentuan di Jalan Sekolah, kompleks Pusat Pasar Sidikalang, Dairi.
SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Satpol PP membongkar sejumlah lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kios-kios pedagang yang tidak memiliki izin, Rabu (19/6).
Pembongkaran lapak PKL tersebut, salah satu upaya penataan pusat pasar Sidikalang. Dan juga dalam rangka program 100 hari kerja Bupati/Wakil Bupati Dairi periode 2018-2024, Eddy Keleng Ate Berutu-Jimmy Andrea Lukita Sihombing.
Hal itu dikatakan Plt Kabag Humas Pemkab Dairi, Desman Sihotang kepada Sumut Pos, kemarin. Disebutkannya, sebelum PD Pasar melakukan penataan, jajaran OPD telah melakukan rapat koordinasi.
Hal senada dikatakan Koordinator Penataan Pasar Sidikalang, yang juga Kepala Inspektorat Dairi, Edward Hutabarat menyampaikan, dalam melakukan penataan pihaknya menggunakan prinsip sapa dan komunikasi dengan santun, serta memberikan imbauan kepada pedagang.
“Jangan bertindak sendiri-sendiri, namun bertindak secara tim agar proses penataan pasar dapat berjalan sesuai dengan proses yang telah direncanakan,”katanya.
Dalam penataan pasar tersebut, lanjut Edward, pihak-nya menurunkan alat berat milik Dinas PU Penataan Ruang. “Proses penataan Pasar Sidikalang sampai hari ini berjalan dengan aman dan tertib,”timpal Desman.
Pantauan di lokasi, para pedagang yang masih terlihat membuka dagangannya di luar pasar dan dipinggir jalan, langsung menutup barang dagangannya dan memindahkan ke dalam pasar yang sebelumnya sudah disediakan pihak PD Pasar.
Selain lapak PKL, sejumlah bangunan (kios) di sepanjang Jalan Sekolah, Jalan Pekan dan Jalan Dairi turut dibongkar.
“Penataan Pasar Sidikalang akan terus dilakukan hingga tertata dengan baik dan para pedagang tertib, dan tidak ada lagi yang membuka dagangannya di pinggir jalan dan di luar pasar,”tegasnya mengakhiri. (mag-10)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama pemerintah Kabupaten/Kota diharap menggaungkan upaya pemberantasan virus HIV/AIDS. Pasalnya, hingga Maret 2019, sebanyak 17.412 orang sudah terinfeksi HIV dan 4.065 dalam kondisi kesehatan AIDS.
Berdasarkan data tersebut, Syaiful Harahap, aktivis yang konsen dalam menekan penyebaran HIV/AIDS mengungkapkan, Sumatera Utara sudah masuk peringkat ke-7 nasional jumlah penderita HIV positif. Berdasarkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS dari tahun 1987 sampai akhir Maret 2019 terdata ada 17.412 orang yang terinfeksi HIV dan ada 4065 orang yang dalam kondisi kesehatan AIDS.
“Terdata yang paling tinggi itu berada di DKI Jakarta, ada sekitar 60.000 lebih orang terinfeksi HIV dan 10.000 orang dengan kondisi kesehatan AIDS. Ini masih yang terdata, bagaimana dengan yang belum terdata,” ungkapnya pada kegiatan dalam acara pelatihan media dengan CSO yang digelar Indonesia AIDS Coalition di Hotel Horison, Kualanamu, Deliserdang, Selasa (18/6).
Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah di daerah-daerah adalah melakukan tes HIV yang merupakan upaya pencegahan di hilir. “Jadi kalau di daerah-daerah penanganan HIV hanya dengan melakukan pengecekan, artinya masih ada orang-orang lain yang tertular. Ini sebuah persoalan besar. Harapan kita harusnya dilakukan penanganan di hulu, bagaimana kita memberikan advokasi kepada laki-laki khususnya yang mempunyai istri agar tidak melakukan prilaku seksual beresiko,” ungkapnya.
Langkah konkrit yang bisa dibuat pemerintah setempat adalah dengan membuat regulasi yang mengajak, agar pasangan suami istri melakukan konseling apabila istri sedang hamil.
“Artinya bila suaminya berperilaku beresiko, seks dengan wanita lain tanpa menggunakan alat pengaman seperti kondom dan menggunakan jarum suntik bergantian, si istri harus diperiksa kehamilannya. Nah, di Deliserdang ini kalau tidak salah nomor 2 angka HIV/AIDS positifnya setelah Kota Medan. Jadi itu perlu diperhatikan, “pintanya.
Menurutnya, opini salah yang berkembang saat ini adalah tidak adanya lokalisasi, maka tidak adanya pelacuran yang dianggap sebagai tempat paling rentan penyebaran virus HIV. “Nah ini yang salah besar. Karena sekarang media sosial ada, PSK itu bisa menjual dirinya melalui media sosial. Jadi peredaran HIV/AIDS bukan hanya di tempat pelacuran. Tapi perempuan yang gonta ganti pasangan beresiko menularkan HIV/AIDS,” ungkapnya.
Ia juga mengimbau kepada pemerintah agar terus melakukan sosialisasi terkait HIV/AIDS ke masyarakat. Tujuannya, agar tidak terus-terusan menimbulkan stigma kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). “Jadi yang masyarakat perlu tahu bagaimana penyebaran HIV/AIDS, yakni melalui air mani, cairan vagina, darah dan air susu. Kalau berpegangan, minum satu gelas itu tidak menularkan. Sehingga begitu stigma itu bakal lambat laun hilang bagi ODHA,” pungkasnya. (dvs/han)
Tomi Sanjaya/sumut pos
RESMIKAN: Plt Bupati Asahan, H. Surya, BSc meresmikan kantor Kecamatan Teluk Dalam, di Jalan Balai Kecamatan, Rabu (19/6).
Tomi Sanjaya/sumut pos RESMIKAN: Plt Bupati Asahan, H. Surya, BSc meresmikan kantor Kecamatan Teluk Dalam, di Jalan Balai Kecamatan, Rabu (19/6).
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Asahan, H. Surya, BSc meresmikan kantor Kecamatan Teluk Dalam, di Jalan Balai Kecamatan, Rabu (19/6). Plt. Bupati Asahan, H. Surya BSc mengatakan, bahwa keberadaan Kantor Camat sangat penting perannya dalam menggerakkan roda pemerintahan di Kecamatan untuk mendukung suksesnya program pembangunan daerah, khususnya dalam optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat.
“Saya yakin dengan diresmikan kantor Kecamatan Teluk Dalam ini dapat meningkatkan pelayanan maksimal,”kata Surya.
Dilanjutkannya, dengan peresmian Kantor Camat Teluk Dalam ini, Pemerintah di Kecamatan Teluk Dalam dapat bekerja lebih optimal menghadirkan pemerintahan yang melayani masyarakat.
“saya ucapkan selamat kepada masyarakat kecamatan Teluk Dalam atas peresmian kantor kecamatannya dengan fasilitas ini pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara dengan lebih baik” ucap H. Surya
Pada Kesempatan Peresmian Kantor Camat Teluk Dalam, Plt Bupati juga menyampaikan Minal Aidin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir Bathin
Surya juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dan kehilafan almarhum selama menjabat Bupati Asahan, dan kepada seluruh Masyarakat khususnya Kecamatan Teluk Dalam, berkesempatan mengirim doa di sela sela Pelaksanaan Peresmian Kantor Camat Teluk Dalam dengan mengirim Al Fatihah kepada Almarhum Drs H. Taufan Gama Simatupang, MAP.
Turut hadir dalam peresmian Sekdakab Asahan, Plt. Ketua Tp. PKK Kab. Asahan Hj. Titiek Sugiarti Surya, OPD, Camat Teluk dalam Masing Masing Beserta Istri. (omi/han)
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
MANGKRAK: Kondisi jalan dari Sei Lepan ke Babalan yang pembangunannya mangkrak hingga 12 tahun pembangunannya mangkrak. Akibat kondisi tersebut, jalan digunakan pelaku kejahatan.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS MANGKRAK: Kondisi jalan dari Sei Lepan ke Babalan yang pembangunannya mangkrak hingga 12 tahun pembangunannya mangkrak. Akibat kondisi tersebut, jalan digunakan pelaku kejahatan.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pembangunan badan jalan dari Desa Securai, Kecamatan Babalan menuju Kelurahan Alur Dua Sei Lepan Wilayah 3 Teluk Aru Langkat, yang tak kunjung selesai alias mangkrak, dijadikan pelaku kejahatan untuk berbuat tindak kriminal. Hal itu disampaikan Hardian dan warga lainnya di sepanjang jalan Desa Securai tersebut kepada Sumut Pos, Rabu (19/6).
Menurut Hardi, jalan penghubung dengan panjang 10 kilometer dari Kecamatan Babalan ke Sei Lepan tersebut tak kunjung selesai lebih kurang 12 tahun.
“Seingat kami, 2 tahun terakhir pada masa H. Syamsul Arifin menjabat sebagai Bupati Langkat, dan lebih kurang 10 tahun saat Bupati Langkat dijabat Ngogesa Sitepu, jalan penghubung itu tak siap-siap. Kontraktornya saja sudah gonta ganti, tapi pembangunan jalan baru itu tak selesai-selesai,”beber Hardi dan warga lainnya.
Padahal, sambung Hardi, jika jalan penghubung tersebut selesai pembangunanya, akan sangat memudahkan bagi para petani Sei Lepan dan Babalan untuk mengangkut dan menjual hasil ladang mereka ke kota.
Akan tetapi kenyataannya, sudah 12 tahun hingga kini jalan tersebut mangkrak, dan dibiarkan oleh pemerintah Kabupaten Langkat. “Apalagi tak satupun ada anggota DPRD Langkat yang tanggap, dan perduli terhadap keberadaan jalan yang diterlantarkan tersebut,”bilangnya.
Menurut warga, dengan dibiarkannya jalan tersebut, menimbulkan persoalan baru di tengah tengah masyarakat. Di sepanjang jalan tersebut, pelaku kejahatan mengincar warga yang melintas di sana.
“Dipinggiran sepanjang jalan tersebut berdiri warung esek-esek, tempat transaksi narkoba, sarang mesum, soalnya pada malam hari, tidak ada lampu penerangan jalan, suasananya gelap gulita, sehingga memudahkan dan memungkinkan terjadinya berbagai bentuk tindak kejahatan,” sebut warga setempat.
Atas kondisi tersebut, warga meminta kiranya Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang baru dilantik dapat segera menyelesaikan pembangunan jalan tersebut, dan mengantisipasi jatuhnya banyak korban akibat berbagai tindakan kejahatan.
Camat Babalan Yafizham Parinduri saat ditemui dan Camat Sei Lepan Faizal Rizal Matondang, S.Sos M.AP saat dikonfirmasi melalui Sekcam, keduanya membenarkan semua keresahan warga dari kedua Kecamatan baik Babalan maupun Sei Lepan.Saat ditanya apakah persoalan diterlantarkan pembangunan jalan tersebut sudah pernah diusulkan ke pemerintah Langkat? M.iqbal menegaskan sudah berulang-ulang jalan tersebur diusulkan melalui musranbang ditingkat kecamatan, baik dari Kecamatan Babalan maupun dari Sei Lepan. Namun hingga kini belum direalisasi pembangunannya. (mag-9/han)
bambang/SUMUT POS
DIAMANKAN: Suh dan Bud saat diamankan di sel tahanan Polsek Hinai.
bambang/SUMUT POS DIAMANKAN: Suh dan Bud saat diamankan di sel tahanan Polsek Hinai.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dua pelaku bajing loncat, Suh alias Kentur (39) warga Pasar V Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, dan Bud (38) warga Pasar IX, Desa Baru, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, menangis saat diciduk petugas Polsek Hinai.
Informasi yang dihimpun, kedua pelaku diamankan setelah berhasil mencuri beras dari dalam mobil yang sedang melintas di Jalinsum Pasar X Desa Sukajadi, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Rabu (19/6).
Tindak pidana pencurian di jalan raya tersebut, dilaporkan oleh Ferdinan Tarigan (44) warga Dusun Telaga, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat, yang kehilangan 30 karung goni beras dengan berat masing-masing 10 kilogram.
Dari kedua pelaku, petugas mengamankan dua goni beras cap bunga 10 kilogram, sepeda motor Honda Supra BK 4516 PI.
Kapolsek Hinai, AKP Hendry Sihotang menjelaskan, siang itu, pelapor berangkat dari Binjai dengan mengenderai cold diesel BK 8569 EO yang dikemudikan Tambar Malem Pinem. Saat itu, Tambar mengangkut 11 ton beras atau sebanyak 1.190 karung goni yang mana tiap karung berisikan 10 kilogram.
Korban mengetahui beras yang dibawa dicuri, dari pengendara mobil yang melewatinya saat melintas di jalan raya.
Saat diperiksa, ternyata 30 karung beras sudah dicuri. Atas kejadian tersebut, pelapor merasa dirugikan dan melaporkannya ke Polsek Hinai.
Sementara penangkapan terhadap pelaku, berawal saat saksi melihat salah seorang pelaku melarikan diri ke arah Stabat dengan mengendarai sepeda motor. Bersama petugas, tersangka Suh berhasil diciduk.
Selanjutnya, pada pukul 20.10 WIB, petugas kembali mengamankan tersangka Bud di rumah orangtuanya di Pasar III Dondong, Kecamatan Wampu. (bam/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait rencana pembangunan jalan tol dalam kota di Medan, hingga kini masih dalam proses dan menunggu izin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Izin tersebut diperlukan sebagai landasan badan usaha atau pihak investor yang menangani proyek prestisius itu, sebelum memulai pekerjaan nantinya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumatera Utara, Armansyah Effendi Pohan mengatakan, surat permohonan untuk izin tersebut sudah diajukan pihak badan usaha kepada mentri PUPR, Basuki Hadimuljono. “Ya, adapun progres jalan tol dalam Kota Medan yang sudah MoU sekarang dalam posisi menunggu izin menteri PUPR untuk prakarsa oleh badan usaha,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (19/6).
Pohan mengungkapkan, tidak mengetahui informasi soal pertemuan dan pembahasan lanjutan soal proyek tersebut, Selasa kemarin di kantor Gubernur Sumut. Perkembangan terbaru terkait progres wacana pembangunan jalan tol dalam kota, diketahuinya baru sampai tahap menunggu izin dari menteri. “Kebetulan saya tidak dapat informasi pertemuan tersebut. Gitupun Pemprovsu pada prinsipnya tetap mendorong supaya rencana pembangunannya segera dimulai,” pungkasnya.
Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sumut, Anda Subrata mengaku belum mendapat laporan soal hasil pembahasan lanjutan proyek jalan tol dalam kota itu. “Kami juga tak diundang dalam pertemuan tersebut. Mungkin saja sesama pimpinan, dan belum ada juga laporan yang sampai ke saya (hasil pembahasan),” katanya.
Ia menekankan pada prinsipnya seluruh program strategis di Sumut akan pihaknya dukung sesuai kewenangan yang ada. Terlebih bagi Pemko Medan selaku leading sector proyek prestius tersebut, akan terus pihaknya support supaya pembangunan segera dimulai. “Pemko Medan kan selaku pelaksana, tentu kami (Pemprovsu) mendukung penuh rencana pembangunannya sampai selesai. Salah satu upaya yang perlu mereka lakukan, berkoordinasi atas potensi penolakan masyarakat yang akan direlokasi maupun soal ganti rugi lahan warga yang terdampak pembangunan nantinya,” katanya.
Apalagi wacana proyek prestisius tersebut, ujar Anda, sesuai nawacita gubernur Sumut yang menginginkan kawasan pinggir sungai Deli tertata lebih baik. “Pak gubernur itu pingin sungai (Deli) itu juga dapat dijadikan sebagai objek rekreasi dan wisata. Tentu semua pihak harus mendukung rencana pembangunan ini,” katanya.
Sebelumnya, Kadis Perkim-PR Kota Medan, Benny Iskandar mengakui sudah ada pembahasan lanjutan soal proyek prestisius ini pada Selasa pagi di kantor Gubsu. “Pagi tadi kami sudah rapat dengan pak wali kota dan gubernur serta beberapa pihak di kantor Gubsu untuk membahas hal itu,” ucapnya kepada Sumut Pos, Selasa (18/6).
Secara teknis, pihaknya belum dapat melakukan pendataan terhadap kawasan atau lahan yang akan dilakukan pembebasan. “Secara teknis prosesnya masih cukup panjang, artinya kalau semua tahapan dalam pelaksanaan itu sudah oke, baru kita mulai melakukan pendataan terhadap bangunan dan perangkat yang ada pada lahan yang akan dilakukan pembebasan lahan,” ujarnya.
Tahapan yang dimaksud, kata Benny, memang cukup banyak mulai dari studi kelayakan hingga izin dari kementrian PU. Namun, pihaknya meyakini akan dapat segera menyelesaikan tahapan tersebut guna segera merealisasikan jalan tol dalam kota tersebut. “Pak wali kota menyatakan Pemko Medan siap untuk melancarkan rencana yang dimaksud ini, Pemko Medan mendukung penuh rencana itu,” terangnya.
Terkait pembebasan lahan nantinya, diakui dia tidak dilakukan oleh Dinas Perkim-PR Medan. Pasalnya, lahan yang akan dilakukan pembebasan dalam pembangunan jalan tol tersebut memiliki luas lebih dari 5 hektare. “Kalau pembebasan tanahnya lebih dari 5 hektare, maka kewenangannya bukan pada kami melainkan ada di panitia 9 DPR RI dan nantinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah-lah yang akan menjadi koordinatornya. Contohnya, jalan tol Medan-Binjai, pelaksanaan pembebasan lahannya ada pada BPN provinsi, Pemko Medan hanya membantu aspek pembangunannya saja,” katanya.
Diketahui, jalan tol dalam kota yang akan dibangun sepanjang 30.97 dan terdiri dari tiga seksi. Seksi I Helvetia – Titikuning sepanjang 14.28 km, kemudian seksi II Titikuning – Pulobrayan sepanjang 12.44 km dan seksi III Titikuning – Amplas sepanjang 4.25 km.
Penandatanganan kesepakatan pun telah dilakukan bersama antara Gubernur Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, dengan Dirut PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Tito Sulistio dan Dirut PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto, dikantor Gubernur Sumut beberapa waktu yang lalu. (dvs/prn)
sutan siregar/sumut pos
HADANG: Stopper trial PSMS Medan Mohammadou Al Hadji menghadang pemain lawan saat laga ujicoba kontra Bansar FC di Stadion Mini Kebun Bunga Medan, Selasa (18/6).
sutan siregar/sumut pos HADANG: Stopper trial PSMS Medan Mohammadou Al Hadji menghadang pemain lawan saat laga ujicoba kontra Bansar FC di Stadion Mini Kebun Bunga Medan, Selasa (18/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PSMS Medan gagal menang pada laga ujicoba pamungkas lawan Bansar FC di Stadion Mini Kebun Bunga Medan, Selasa (18/6) sore. Skuad Ayam Kinantan harus rela kecolongan gol dari tim Liga 3 tersebut, dan pasrah dengan hasil akhir 1-1. Hasil ini tentu menjadi modal buruk menatap laga perdana Liga 2 mendatang.
Pada laga tersebut, tim besutan Abdul Rahman Gurning ini, langsung mengambil inisiatif menyerang. Mereka mendominasi jalannya pertandingan, meski sempat mendapat perlawan dari Bansar FC. Serangan demi serangan mereka gencarkan demi mengubah kedudukan. Keasyikan menyerang PSMS justru kebobolan lebih dulu di menit 17, lewat gol Dongan Rambe.
Memanfaatkan serangan balik, Dongan melesakkan tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Sepakannya pun tak mampu dibendung Guntur Pranata. PSMS tertinggal 0-1.
Kebobolan satu gol, PSMS menaikkan tempo permainan. Mereka berusaha menyamakan kedudukan dengan menciptakan serangan secara bertubi-tubi. Menit ke-33 PSMS mendapat hadiah penalti setelah Syaiful diganjar di dalam kotak penalti. Bayu Tri Sanjaya yang mengeksekusi tendangan, menyelesaikan tugasnya dengan baik. Skor imbang 1-1.
Disisa waktu yang ada, PSMS Tak mampu menambah jumlah gol. Kedudukan imbang 1-1 pun bertahan hingga babak pertama berakhir.
Memasuki babak kedua, Gurning mengganti semua pemainnya. Para pemain pelapis dan seleksi diturunkan. Masuknya para pemain pelapis, tidak banyak merubah keadaan. PSMS masih kesulitan menciptakan gol. Usaha mereka merubah kedudukan masih bisa dibendung lini pertahanan Bansar FC. Di sisa waktu yang ada, PSMS masih kesulitan menciptakan gol. Hingga peluit panjang ditiupkan PSMS harus puas ditahan imbang 1-1.
Pelatih PSMS Abdul Rahman Gurning, mengaku kecewa dengan hasil ini. Dia menyalahkan jadwal dan tak seharusnya melawan Bansar, yang bermain cukup keras, sehingga membuatnya was-was melihat anak asuhnya bermain.
“Sebenarnya ini salah jadwal ujicobanya. Karena hari ini (kemarin, red), harusnya ujicoba dengan tim yang ringan. Ini malah dapat lawan yang keras. Kalau tahu saya lawannya keras seperti ini, tadi mending tidak usah. Soalnya mereka mainnya sangat ngotot untuk mengalahkan PSMS,” ungkap Gurning.
Secara keseluruhan, Gurning akui anak asuhnya tampil baik pada babak pertama. Pemain utama yang diturunkan mampu mempertahankam gaya permianan yang diinginkan. Hanya saja memang lini depannya tampil melempem. Aldino yang biasanya tampil ganas di depan gawang, dinilai tak tampil dalam performa terbaik. “Kalau permainan sudah bagus, di babak pertama yang main sesuai yang saya mau. Cuma finishing hari ini lemah. Aldino mainnya lagi di bawah performa, dia tidak bisa berbuat banyak,” katanya. (bbs/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sama-sama bisa mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain di Pilwako Medan 2020. Meski keduanya berpeluang berkoalisi mengusung pasangan calon yang sama, keduanya diperkirakan ngebet ingin menempatkan kadernya sebagai orang nomor satu di Kota Medan.
“NAMANYA peluang, tentu bisa saja terjadi. Namun kemungkinannya kecil. Secara logika politik, PDIP dan Gerindra sangat sulit untuk berkoalisi dalam Pilwako Medan tahun depan. Hal itu jelas, karena sudah pasti keduanya menginginkan agar kadernyalah yang harus maju sebagai calon wali kota, bukan wakil walikota,” kata pengamat politik dari USU, Dr Warjio kepada Sumut Pos, Selasa (18/6).
Hal yang paling realistis untuk dilakukan kedua partai tersebut, kata Warjio, adalah menggandeng partai-partai politik lainnya yang perolehan suaranya juga cukup baik dalam Pemilu 2019 lalu. Seperti diketahui, selain PDIP dan Gerindra yang sama-sama memperoleh 10 kursi pada pemilu kemarin, PKS juga memperoleh jumlah kursi DPRD Medan yang cukup baik, yakni 7 kursi. Selain itu ada partai Golkar, Nasdem dan PAN yang sama-sama memperoleh 4 kursi.
“Kemungkinan besar PDIP atau Gerindra akan berkoalisi dengan PKS, Golkar, Nasdem, PAN dan partai-partai lainnya untuk semakin memuluskan langkah kadernya dalam pencalonan Wali Kota Medan. Selain menggandeng partai koalisi, PDIP dan Gerindra diharapkan juga dapat menggandeng sejumlah ormas untuk dapat mendongkrak perolehan suara pada Pilkada Medan tersebut,” tutupnya.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Subandi mengakui, peluang untuk partainya berkoalisi dengan PDI Perjuangan masih tetap terbuka. “Politik itu sifatnya cair. Saat ini tidak bisa kita pastikan, apakah sudah pasti tidak akan berkoalisi. Dalam dunia politik, tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin saja terjadi,” kata, Subandi kepada Sumut Pos, Selasa (18/6).
Menurutnya, semua itu tidak tergantung dengan koalisi yang terjadi di pusat. Walaupun di pusat hubungan antara PDIP dan Gerindra tidak dalam satu ikatan koalisi atau kerjasama politik, namun hal itu bukan berarti secara otomatis juga akan terjadi di daerah. “Kembali lagi, dalam berkoalisi itukan kita harus melihat pada saat apa dan pada kepentingan apa kita harus bekerjasama dengan partai lain.
Kalau mungkin di pusat tidak terjadi satu kepentingan yang sama yang membuat tidak bisa berkoalisi, maka bukan berarti di daerah juga begitu. Kalau nanti nyatanya di daerah kita punya kepentingan yang sama dan disaat yang sama, kenapa tidak? Semua bisa saja terjadi,” beber Subandi.
Namun, lanjut Subandi, hingga saat ini belum ada pembicaraan di internal partai Gerindra terkait hal itu, baik itu konteks koalisi dengan PDIP ataupun dengan partai-partai lainnya. “Tapi itu kita bicara seandainya. Tapi, hingga saat ini kami tidak ada bicara tentang hal itu. Jangankan dengan PDIP, dengan partai lain juga belum ada pembahasan wacana koalisi,” jelasnya.
Hal serupa juga dikatakan ketua DPC PDI Perjuangan Medan, Hasyim SE. Kepada Sumut Pos Hasyim menjelaskan, pihaknya tidak pernah menutup kemungkinan akan terjadinya koalisi partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih tersebut dengan partai-partai politik lainnya, termasuk partai Gerindra. “Namanya politik itu ya dinamis, tidak boleh kaku, semua untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kota Medan, tidak semata-mata untuk kepentingan partai. Dengan siapapun itu kita berkoalisi, kalau hal itu akan membuat kota Medan semakin baik dan rakyat kota Medan semakin sejahtera dan dapat menikmati kota Medan sebagai kota yang maju, tentu akan kita pertimbangkan matang-matang,” ucap Hasyim.
Menurut Hasyim, tidak ada batasan yang dilakukan oleh partainya terkait kepada siapa pihaknya harus berkoalisi. “Apa yang terjadi dipusat, bukan berarti harus terjadi di daerah. Apalagi kota Medan, rakyat Medan tidak mau seperti itu. Lain daerah lain kepentingannya, begitu juga dengan kota Medan, Medan punya kepentingan yang mungkin berbeda dengan daerah lainnya, termasuk dengan pusat,” ujarnya.
Namun, kata Hasyim, pihaknya juga belum ada membicarakan masalah koalisi dengan partai manapun terkait Pilkada kota Medan 2020, termasuk dengan partai besutan Prabowo Subianto. “Belum ada pembicaraan kesana, untuk internal partai saja, yang mana kader yang mau diusung juga belum ada pembicaraan. Hingga saat ini kami masih mengikuti perkembangan, nanti dari situ kita akan melihat siapa kader kita yang paling pantas untuk kita majukan dalam Pemilihan Wali Kota Medan,” terangnya.
Dahnil Masih Fokus Dampingi Prabowo
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Dahnil Azhar Simanjuntak yang masuk dalam bursa kandidat Wali Kota Medan yang akan diusung Partai Gerindra, belum mau menanggapinya.
Dahnil mengucapkan terima kasih kepada Partai Gerindra Sumut yang sudah memasukan namanya dalam kandidat Pilwako Medan tahun depan.
“Sebagai anak Medan, saya terimakasih dan merasa terhormat atas pernyataan teman-teman Gerindra Sumut. Namun, saya mohon maaf dengan sangat, saat ini saya masih fokus mendampingi Pak Prabowo Subianto,” ucap Dahnil saat dikonfirmasi Sumut Pos melalui Whatapp, Selasa (18/6) siang.
Dengan kesibukan dirinya bersama Tim BPN untuk mencari keadilan di MK, Dahnil mengaku belum terpikir untuk mempersiapkan diri maju untuk Pilkada Kota Medan ini. “Sampai tuntas untuk memastikan hak-hak rakyat untuk demokrasi yang jujur dan adil, dan itu yang sedang diperjuangkan Pak Prabowo dan kami semua,” kata pria berkacamata itu.
Disinggung bila Partai Gerindra, tetap menginginkan dirinya maju di Pilkada Medan, Dahnil belum bisa memutuskan hal tersebut.”Saya fokus dulu dampingi Pak Prabowo dan bang Sandi Bro, sampai tuntas,” pungkasnya.
Demokrat Jaring Calon
Partai Demokrat tampaknya selangkah lebih maju dari Parpol lain di Sumut. Saat ini mereka sedang melakukan penjaringan terhadap bakal calon kepala daerah yang ingin bertarung di Pilkada serentak 2020. “Iya saat ini internal Partai Demokrat Sumut masih malakukan pembahasan siapa saja calon atau sosok yang akan maju Pilkada Serentak di 23 kabupaten kota di Sumut,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut Melizar Latief saat menghadiri paripurna DPRD Sumut, Selasa (18/6).
Dia menegaskan, Partai Demokrat tidak menutup akses bagi calon kepala daerah yang akan bertekad membangun daerah. “Calon kepala daerah yang ikut Pilkada 2020 mendatang itu bisa saja dari kader partai, bisa juga non kader. Yang penting calon berkomitmen ingin memperbaiki daerah dan mensejahterakan masyarakat,” sambungnya.
Dia mengakui sampai saat ini, ada beberapa calon kepala daerah yang akan ditunjuk dari partai, namun nama tersebut belum bisa diumumkan. “Akhir bulan ini kemungkinan keluar nama calon kepala daerah dari Partai Demokrat, mudah-mudahan itu calon yang terbaik. Kalau prinsip partai, tidak masalah calon itu dari luar, asal dia bisa berkomitmen,” urainya.
Saat disinggung tentang namanya dan Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain masuk dalam bursa calon Wali Kota Medan, Melizar pun tersenyum. “Doain saja, mudah-mudahan calon yang diusung dari partai adalah calon yang terbaik, siapa pun itu,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, sesuai hasil Pileg 2019 lalu Partai Demokrat hanya memiliki empat kursi di DPRD Kota Medan. Jadi partai ini harus berkoalisi dengan partai lain agar bisa mengusung pasangan calon.
Syarat untuk mengusung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan harus memiliki sepuluh kursi, berdasarkan Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, yakni minimal 20 persen dari 50 kursi DPRD Kota Medan. (mag-1/gus/bbs)
istimewa
SEPAKET: Ketua Golkar Binjai Zainuddin Purba (kiri) dan Ketua Demokrat Binjai HM Sajali, digadang-gadang satu paket di Pilkada Binjai 2020.
istimewa SEPAKET: Ketua Golkar Binjai Zainuddin Purba (kiri) dan Ketua Demokrat Binjai HM Sajali, digadang-gadang satu paket di Pilkada Binjai 2020.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dinamika politik di Kota Binjai jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, mulai terasa.
Sejumlah elit partai politik (Parpol) mulai membuka komunikasi untuk berkoalisi dalam mengusung bakal calon. Seperti yang dilakukan Ketua DPD Partai Golkar Binjai Zainuddin Purba dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Binjai, HM Sajali.
Senin (17/6) malam lalu, Zainuddin Purba dan Sajali terlihat bertemu di salah satu tempat nongkrong di kawasan Binjai Kota. Terlihat mobi dinas BK 1228 R milik Ketua DPRD Binjai, Zainuddin Purba parkir di lokasi pertemuan. Ternyata, mobil dinas tersebut dipakai Sajalin
Wartawan Sumut Pos sempat berpapasan dengan Sajali di tempat nongkrong tersebut. Dia tidak sendirian, melainkan bersama dua kader Partai Demokrat lainnya.
Dikonfirmasi via WhatsApp, Sajali belum mau terbuka mengenai penjajakan yang dilakukan dengan Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada 2020. Apalagi ketika ditanya tentang kemungkinan pemicaraan dengan Partai Golkar malam itu, adalah soal paket pasangan Zainuddin Purba dan Sajali menjadi bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai 2020, dia malah balik bertanya.
“Kabar dari mana?” tanya Sajali melalui WhatsApp, Selasa (18/6).
Namun begitu, ia menjawab juga, bahwa peluang koalisi Golkar-Demokrat bisa saja terjadi atau sama sekali tidak terjadi. “Semua masih cair. Belanda masih jauh. Semua masih cair, kita tunggu filmnya main ya,” sambung Sajali yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Binjai.
Ketika disinggung lagi soal kabar yang berkembang di Kota Binjai, bahwa Tengku Suhemi Idris, mantan jaksa yang terakhir berdinas di Kejaksaan Agung disebut-sebut bakal diusung Partai Demokrat, politisi yang akrab disapa Bajor ini hanya membalas dengan emoji tersenyum. Artinya, dia tidak membenarkan tapi juga tidak membantahnya.
Namun saat didesak lebih lanjut, Bajor akhirnya memberi keterangan. “Yang jelas Demokrat akan ikut bertarung dalam konstelasi Pilkada 2020 ini. Berpasangan dengan siapa saja, terbuka lebar segala kemungkinan. Cukup ya, jangan terbuka semua entar enggak seru,” tandasnya.
Diketahui, Partai Demokrat pada Pilkada 2015 lalu berkoalisi dengan PKS yang mengusung pasangan Muhammad Idaham dan Timbas Tarigan. Pasangan ini keluar sebagai pemenang saat itu. Kini, Idaham tidak dapat mencalonkan diri lagi karena sudah dua periode sebagai Wali Kota Binjai bersama Wakilnya Timbas Tarigan.
Demikian juga dengan Timbas Tarigan, dia tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai Wakil Wali Kota Binjai. Tapi jika ingin maju kembali, Timbas harus mencalonkan diri sebagai Wali Kota Binjai. Namun, hingga kini Timbas Tarigan belum diketahui akan mencalonkan diri atau tidak. Pasalnya, PKS yang mengusungnya pada 2015 lalu sudah menegaskan kalau mereka tidak akan mengusungnya kembali karena Timbas sudah bukan kader PKS lagi.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai Zainuddin Purba ketika dikonfirmasi tentang keinginannya mencalonkan diri menjadi Wali Kota Binjai tak membantahnya. “Munafik namanya jika seorang ketua partai tidak ingin maju sebagai calon kepala daerah,” kata Zainuddin di kediamannya, beberapa waktu lalu.
Pria yang akrab disapa Pak Uda ini pun mengaku jika mereka ingin membuka peluang koalisi bersama Partai Demokrat. Ketika ditanya tentang kemungkinan dirinya akan berpasangan dengan Ketua DPC Demokrat Kota Binjai HM Sajali, dia malah balik bertanya kepada Sumut Pos, apakah dirinya cocok dipasangkan dengan Sajali.
Berdasarkan hasil Pemilu serentak 2019 lalu, Partai Golkar mendapat 6 kursi di DPRD Kota Binjai. Dengan begitu, Partai Golkar sudah dapat mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi, karena sudah memenuhui syarat 20 persen dari total 30 kursi di DPRD Binjai. Sedangkan Partai Demokrat mendapat 3 kursi, sehingga butuh 3 kursi lagi untuk dapat mengusung pasangan calon. Karenanya, bukan tidak mungkin koalisi Golkar-Demokrat bakal terjadi. (ted)
istimewa
Bambang Brodjonegoro
Menteri PPN dan Kepala Bappenas
istimewa Bambang Brodjonegoro Menteri PPN dan Kepala Bappenas
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan, pemindahan ibu kota negara RI yang baru ke luar Pulau Jawa dimulai tahun 2024. Hal itu menyusul sudah hampir pastinya Kalimantan menjadi ibu kota negara yang baru menggantikan DKI Jakarta.
“Tahun 2024 sudah ada proses pemindahan. Pemindahannya hampir pasti ke Pulau Kalimantan. Tinggal penentuan lokasi,” kata Bambang usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (18/6)n
PPN/Bappenas saat ini tengah menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai lokasi pasti dari ibu kota baru. Setidaknya ada tiga daerah yang disebut menjadi kandidat ibu kota baru, yakni Bukit Soeharto, Bukit Nyuling, dan Kawasan Segitiga Palangkaraya yang ketiganya berada di Pulau Kalimantan.
“Jadi nanti presiden sendiri yang akan mengumumkan (tahun ini). Justru lokasinya (yang akan diumumkan),” ujar Bambang.
Bambang menjelaskan, dibutuhkan waktu perencanaan dan pembangunan selama empat tahun setelah diputuskan wacana tersebut berjalan.
“Perkembangan studinya sudah di atas 90 persen. Itu utamanya penentuan lokasi dan perencanaan besarnya dan juga bisnis model yang akan dikembangkan untuk ibu kota baru itu,” ujar Bambang.
Jika dirunut, proses pemindahan ibu kota negara pada tahun 2019 sebagai keputusan, tahun 2020 sebagai proses perencanaan, tahun 2021-2023 proses pembangunan, dan tahun 2024 mulai memindahkan pusat pemerintahan.
Setidaknya ada tiga daerah yang disebut menjadi kandidat ibu kota baru, yakni Bukit Soeharto, Bukit Nyuling, dan Kawasan Segitiga Palangkaraya yang ketiganya berada di Pulau Kalimantan.
Presiden Joko Widodo menilai bahwa kondisi infrastruktur di Kalimantan, khususnya di bagian timur, cocok untuk menjadi calon ibu kota baru Indonesia.
Bahkan, nama Kalimantan Timur sudah muncul dalam studi sekitar 1,5 tahun ini.
Tiga alasan Jokowi melirik Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru ialah infrastruktur yang lengkap, fasilitas umum yang mendukung, serta terpisah dari pusat ekonomi dan bisnis.
Ya, pemerintah memimpikan nanti pusat ekonomi dan bisnis tetap di Jakarta, sementara ibu kota baru nanti hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
Sebelumnya, pemindahan ibu kota Indonesia telah didiskusikan sejak kepresidenan Soekarno dan selama masa kolonial Belanda.
Pada tahun 2010 lalu, perdebatan berlanjut tentang pembentukan ibu kota baru yang akan dipisah dari pusat ekonomi dan komersial negara.
Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung ide untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan overpopulasi Jakarta.
Namun, wacana itu belum terwujud hingga SBY mengakhiri dua periode kepemimpinannya sebagai kepala negara Indonesia.
Pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, wacana pemindahan ibu kota kembali muncul.
Bahkan Joko Widodo bersama pejabat terkait lainnya meninjau langsung daerah-daerah yang menjadi bakal calon ibu kota Indonesia.
Biaya Diperkirakan Rp466 T
Memindahkan ibu kota pun membutuhkan dana besar. Ratusan triliun rupiah diprediksi akan diperlukan untuk membangun ibu kota baru.
Sebelumnya, estimasi anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa diprediksi Bambang bisa mencapai Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar. Bambang juga menjelaskan ada skenario kota lebih kecil sebagai alternatif, nilai investasinya pun lebih rendah sebesar Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar.
“Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar, skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar,” kata Bambang di Kantor Presiden, beberapa waktu lalu.
Pembiayaan tersebut direncanakan akan dibagi empat sumber. Mulai dari APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), proyek BUMN, hingga proyek swasta murni.
Nantinya, APBN khusus infrastruktur inti digunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan baru. Lalu skema KPBU untuk fasilitas sosial, proyek BUMN untuk infrastruktur utama, dan proyek swasta murni untuk properti dan fasilitas komersial.
Biaya untuk pembangunan ibu kota tidak akan masuk dalam tahun anggaran 2020. Namun akan dimasukkan dalam APBN 2021 secara utuh.
“Anggarannya itu (pemindahan ibu kota) mungkin baru akan mulai dibutuhkan dalam jumlah signifikan di 2021,” ujar Bambang saat hadir dalam rapat kerja dengan DPR terkait pembicaraan asumsi ekonomi makro di DPR, Jakarta, Senin (17/6).
Dengan demikian, anggaran pemerintah nantinya hanya untuk membangun infrastruktur dasar serta beberapa gedung pemerintahan seperti Istana, DPR dan gedung lembaga tinggi. “Dan pemindahannya hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi,” tandasnya.
Pembangunan Rendah Karbon
Ibu kota RI yang baru nantinya akan menerapkan program Pembangunan Rendah Karbon (PRK), seperti pembangunan empat provinsi yang telah menyetujui dan menandatangani Nota Kesepahaman mengenai PRK.
“Bukan hanya ibu kota baru saja, namun PRK ini akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Bambang Brodjonegoro usai melakukan penandatangan MoU kerja sama dengan Inggris salah satunya PRK di Jakarta, Selasa (18/6).
Hal ini terjadi pasalnya program PRK ini telah dimasukkan dan menjadi arus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
Selain itu, Bambang menambahkan jika ibu kota baru Indonesia juga akan dirancang sebagai kota yang ramah lingkungan. “Yang pastinya ibu kota baru bakal mengusung smart and green city,” pungkasnya. (kps/jpnn/bbs)
