MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sementara itu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi D DPRD Sumut dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provsu, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provsu, Biro Pembangunan Setdaprovsu, Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi dibidang Jasa Konstruksi, Senin (13/5) kemarin mengungkapkan, bahwa pembangunan infrastruktur di Sumut kembali terancam molor.

Infrastruktur di Sumut terancam dikerjakan pada akhir tahun. Sebab, sampai saat ini masih ada sejumlah permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam proses tender di Pemprovsu. Dalam kesempatan itu, Kabag Pelayanan dan Pengadaan Biro Pembangunan Setdaprovsu Zainuddin mengatakan, salah satu permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam proses tahap pelaksanaan tender, yakni input rencana umum pengadaan (RUP) pada aplikasi SIRUP mengalami keterlambatan, lewat dari Februari.

“Akibat adanya kendala pada sistem integrasi dari e – keuangan ke SIRUP dan harus melalui verifikasi oleh LKPP RI,” katanya. Kemudian, lanjutnya, penyampaian rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) oleh OPD kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provsu yang lambat dan lampiran dokumen RPP yang disampaikan tidak lengkap. “Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), harga perkiraan sendiri (HPS), spesifikasi teknis oleh OPD banyak ditemukan masih belum mengadopsi ketentuan dan peraturan yang berlaku saat ini,” imbuhnya.

Sementara, Sekretaris Dinas BMBK Provsu Hasudungan Siregar mengatakan, Dinas BMBK telah menyerahkan data kelengkapan RPP yang terdiri dari Surat KPA, KAK, spesifikasi teknis, gambar, HPS, rancangan kontrak, fotokopi RKA/DPA, SK KPA/PPK, RUP ke Biro Administrasi Pembangunan pada 28 Maret 2019. “Surat perintah Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas BMBK telah diterbitkan oleh Kepala Biro Pembangunan pada tanggal 22 April 2019 dan sampai saat ini masih dilakukan koordinasi antara UKPBJ dengan Dinas BMBK,” ujarnya sembari mengakui masih banyak paket yang direview.

Mendengar hal ini, Perwakilan Inkindo Sumut, Pendi Sebayang meminta proses lelang dipercepat, dan Maret sudah clear. “Kita minta supaya dikeluarkan peraturan gubernur, sehingga perusahaan yang masuk dan mengerjakan proyek konstruksi di Sumut wajib KSO,” tegas Pendi Sebayang.

Perwakilan Asosiasi Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi Rikson Sibuea memaparkan, masih ada yang mengerjakan konstruksi bukan orang yang berkompeten. “Misalkan sudah jelas namanya UD Taylor, tapi bisa mengerjakan konstruksi. Kita minta Pemprovsu agar persoalan-persoalan yang diungkapkan tidak terulang,” imbuhnya. (mag-1/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengaku sangat sulit berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, dalam hal penanganan banjir di Kota Medan Gubsu meminta pihak BWSS II, Pemko Medan dan seluruh perangkat kerjanya saling bersinergi dalam membuat grand desain penanggulangan banjir di ibukota Sumut.

“Saya minta BWSS jangan banyak alasan! Karena itu adalah sektor Anda, tapi dampaknya rakyat Sumut yang kena. Saya agak sulit koordinasi dengan Anda. Kalau saya tak bisa bicara di sini, saya akan bicara di Jakarta,” ujar Gubsu dalam rapat koordinasi lanjutan penanganan banjir Kota Medan, di lantai X ruang kerjanya, Selasa (13/5).

Pernyataan tegas Gubsu Edy ini, dilatarbekangi pemaparan yang sebelumnya disampaikan perwakilan BWSS II bermarga Sihite. Kata Sihite, paling cepat pada 2023 baru bisa dilakukan pekerjaan fisik untuk normalisasi sungai di Medan. Sebab terlebih dahulu masyarakat yang bermukim di daerah aliran sungai (DAS) harus direlokasi ke rumah susun atau rusun.

“Harapannya pindah dulu masyarakat baru konstruksi jalan. Untuk rusun sebagai relokasi masyarakat masih dicari lokasinya, desain berikut adalah perencanaannya. Makanya dari jadwal sebelumnya baru di 2022 bisa dibangun (rusun) dan pengerjaan fisik di 2023. Itu menurut pernyataan Bappeda Medan,” ungkap dia.

Secara teknis untuk BWSS, Gubsu Edy ingin penyelesaian administrasi harus sudah terjadwal dalam tujuh bulan ke depan di sisa 2019 ini. Apalagi dari postur anggaran, Edy menyebut sesuai penyampaian Kepala BWSS II, Roy Pardede saat rakor sebelumnya tersedia Rp1,9 triliun. “Dalam dua tahun kan bisa selesai itu kita buat Rp1, 3 T kalau dianggarkan saja itu dua tahun bisa selesai masalah banjir di Medan,” kata Gubsu.

Nanti masalah pembebasan lahan rusun, lanjutnya, dia sudah meminta Kakanwil BPN. “Kalau kalian tak mau, tak usah. Saya nanti ke menteri PUPR. Bappeda juga begitu, rencanakan. Proses izinnya biar kita bawa. Anda bikin ini semua. Inti pokoknya keinginan saya banjir Medan ini terselesaikan. Ini yang prioritas,” katanya didampingi Wagubsu Musa Rajekshah dan Pangdam I/BB MS Fadhilah. Wajah Sumut ada di Medan.

Edy meminta semua peserta rapat yang hadir, untuk mencatat apa-apa saja yang mesti dilakukan masing-masing instansi, untuk kemudian dijadikan sebuah buku perencanaan atau buku biru yang akan dibawanya ke Jakarta.

“Bentuk tim telusuri sungai lagi sehingga kita punya data. Teknisnya nanti bisa kita presentasikan ke menteri atau kita yang undang dia datang. BWS saya mau harus buat program di 2020 sesuai mau saya ini. Kami (Pemprovsu) juga bentuk tim untuk kerja. Jadi semua terprogram,” tegasnya.

Mantan Pangkostrad ini menambahkan, tugas normalisasi sungai merupakan domain dari BWSS. Dan salah satu penyebab banjir yang terjadi di Medan, akibat banyak sungai yang ada mengalami sendimentasi atau pendangkalan.

“TNI juga ikut bantu. AMDAL kok sampai berbulan-bulan. Saya ingin memotong prosedur yang berbelit-belit. Anda bisa bayangin empat tahun lagi dibangun (rusun), masyarakat akan masih kena banjir lagi. Kita di sini membicarakan tentang nasib masyarakat. Masak sudah 72 tahun Sumut ini berdiri masih banjir, untuk apa,” katanya.

Akademisi USU yang juga mantan Pimpro Penanganan Banjir Citarum, Asman Sembiring mengungkapkan, masalah pembebasan tanah memang tidak mudah. Namun kalau pemda mendukung tentu bisa cepat terlaksana.

“Prinsipnya dari semua sungai kita desain dulu penanganannya. Instansi terkait juga buat plan soal tanah, pemetaan sungai Deli dan Babura. Kira-kira dapat selesai satu tahun soal tanah, itu sudah bagus dan menjadi crash program buat banjir Medan,” katanya.

Pangdam I BB, MS Fadhilah menegaskan, pada prinsipnya Kodam I/BB setuju dengan keinginan Gubsu. Terlebih pihaknya punya banyak perangkat untuk membantu pemda.

“Kendaraan kami juga punya selagi tidak dipakai. Intinya kita ingin mendorong, mendukung kemauan Sumut lebih baik. Pesan saya, pertama gak perlu malu kita belajar dari Jakarta. Persoalan banjir Medan ini mirip-mirip sedikit. Dan terpenting kita punya kemauan yang sama. Jangan ada dusta diantara kita supaya nanti jalannya tak pincang,” katanya.

Turut hadir dalam rakor lanjutan itu, antara lain pimpinan OPD terkait masalah banjir, baik instansi vertikal, Provsu dan juga Pemko Medan. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi D DPRD Medan, Hendra DS mengatakan, banjir yang terjadi di Medan merupakan cerita lama yang hingga kini belum juga dapat dituntaskan. Banjir yang selalu melanda di Medan, khususnya terjadi saat musim penghujan dinilai disebabkan pengelolaan tata kota yang sudah salah dari awal.

Menurutnya, penataan drainase dan parit dari awal sudah salah. Sebab, proyek pengembangan Medan Urban Development Project (MUDP) atau pembangunan gorong-gorong yang cukup besar tidak lagi berjalan.

“Kota Medan sudah masuk ke dalam kategori darurat banjir, karena konsep pengelolaannya sudah salah dari awal. Buktinya, proyek MUDP tidak jalan dan kanal juga tidak berfungsi,” ujar Hendra DS yang ditemui di gedung DPRD Medan, Senin (13/5).

Untuk itu, lanjut dia, konsep perbaikan banjir di Medan harus dimulai perbaikan dari awal. Artinya, semua diurut dari nol. “Kalau cuma untuk perbaikan mendalami parit-parit atau drainase, masalah banjir tidak akan selesai. Siapapun pemimpinnya sekarang ini tidak akan bisa mengatasi banjir, makanya harus diurut dari awal. Lihat saja, 2 jam hujan lebat di Medan maka air sudah tergenang karena drainase tidak jalan,” ungkapnya.

Hendra DS juga menilai, banjir juga disebabkan sampah yang belum dapat diatasi Pemko Medan. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah dan perda-perda lainnya yang berpihak pada masyarakat sudah ada. Namun, tidak dijalankan dengan tegas oleh Pemko Medan karena perangkat pendukung tidak disiapkan seperti Peraturan Walikota (Perwal).

“Ada Perda tapi tak ada Perwal, itulah faktanya Perda Pengelolaan Sampah. Jadi, percuma saja Perda dibuat namun tak bisa difungsikan,” cetusnya.

Selain itu, sambung dia, perangkat pendukung lainnya dalam penerapan Perda Pengelolaan Sampah dalam mendukung mengatasi banjir yakni dengan memasang kamera CCTV di setiap lokasi dan menempatkan petugas Satpol PP. Sehingga, begitu ada yang melanggar maka bisa langsung ditindak atau dikenakan sanksi agar ada efek jera. “Makanya, percuma ada perda tapi orang buang sampah sembarangan dibiarkan,” ucapnya.

Sedangkan untuk normalisasi sungai, lanjut Hendra, juga perlu kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Pusat. Sebab, normalisasi Sungai Deli tidak hanya dapat mencegah banjir tapi juga bisa dijadikan tempat wisata.

“Pemko harus tegas, di bantaran sungai tidak boleh lagi ada rumah warga. Tapi, segera bangun rumah susun dan sosialisasi ke warga dengan jelas agar tidak menolak untuk dipindahkan. Jangan malah langsung digusur, tapi tidak tahu tempat penampungannya. Kasih gratis 1 hingga 2 tahun warga tinggal di rumah susun itu sehingga warga terayomi,” paparnya.

Lebih jauh politisi Partai Hanura ini mengatakan, memang dalam mengatasi semua permasalahan kota diperlukan pemimpin yang andal dan cepat bertindak mencari solusi agar masalah dapat selesai. “Wali Kota sekarang masih lemah karena memang dia punya keterbatasan. Jadi seharusnya kepala-kepala dinasnya punya inovasi, jangan hanya memberi laporan-laporan bagus saja,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menghadiri Rapat Lanjutan Normalisasi Sungai Sei Deli dan Sungai Babura di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (8/5).

Dalam kesempatan ini, Akhyar tanggap terhadap dalam menata Kota Medan yang berfokus dalam hal penangan sungai yang menyebabkan banjir di Kota Medan. Hal ini dibuktikan, penjelasan yang diberikan Akhyar terperinci mengenai permasalahan yang mendasar terhadap penyebab banjir di Kota Medan. Salah satunya, mengenai aliran drainase yang bertubrukan di ruas Jalan Sutomo yang akhirnya meluap dan menyebabkan banjir.

Selanjutnya, Akhyar menjelaskan bahwa sekitar tahun 1980-an, di Kota Medan telah memiliki proyek pengembangan drainase yang dinamai MUDP yang telah membangun drainase/gorong-gorong yang cukup besar. Namun, pada saat ini drainase tersebut tidak terlihat lagi sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Padahal drainase tersebut dibuat untuk dapat mengatasi genangan air di sekitar Jalan Thamrin dan Jalan Asia. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinding bagian bawah luar basement Pasar Kampunglalang yang roboh, tak membuat pihak kontraktornya, PT Budi Mangun KSO diberi sanksi. Justru malah lepas dari jeratan sanksi.

Kepala Dinas Perkim-PR Medan, Benny Iskandar mengaku, pihaknya tidak ada memberi sanksi berupa denda dan sebagainya terhadap kontraktor PT Budi Mangun KSO. Sebab, bangunan pasar itu masih dalamn

tanggung jawab kontraktor. “Masih dalam masa pemeliharaan 6 bulan. Kalau ada kerusakan, maka menjadi tanggung jawab mereka (kontraktor),” ujar Benny.

Menurut Benny, sanksi berupa denda dapat diberikan kepada kontraktor apabila terlambat menyelesaikan bangunan atau volume bangunan tidak sesuai dengan peruntukkan. “Bangunan pasar sudah sesuai dibangun, jadi tidak ada sanksi denda,” ujarnya.

Disinggung pihak akan mem-blacklist kontraktor tersebut, Benny tak menjawab secara pasti. “Blacklist itu jika gagal menyelesaikan pekerjaan. Jadi, sanksi apapun tidak ada diberikan,” kata Benny lagi.

Direktur Utama PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya mengatakan, dinding yang roboh itu kini telah diperbaiki. Untuk itu, kualitas bangunan pasar tradisional yang hitungan bulan baru rampung direvitalisasi jangan diragukan lagi.

Kata Rusdi, dinding yang roboh tersebut hanya sebagian kecil saja karena tanah yang longsor. Lain halnya dengan tiang atau strukturnya, kemungkinan menimbulkan kecemasan.

“Memang yang memperbaiki itu Dinas Perkim-PR tapi yang mengoperasionalkan PD Pasar. Jadi, pada intinya tidak mengganggu aktivitas jual beli di Pasar Kampung Lalang dan pedagang berjualan seperti biasa,” tuturnya.

Rusdi menegaskan, pedagang tidak perlu cemas atau khawatir dengan konstruksi bangunannya. Begitu juga dengan masyarakat yang hendak berbelanja di pasar tersebut.

“Jangan dipolitisir persoalan kecil menjadi besar, karena hal ini sangat berdampak buruk terhadap perkembangan pasar itu ke depannya. Dinding yang roboh itu hanya dinding samping dan tidak berpengaruh terhadap konstruksi bangunan,” pungkasnya.

Sebelumnya, para pedagang merasa khawatir bangunan pasar yang baru hitungan bulan mereka tempati dinding atau tembok bagian bawah luar basement roboh. Robohnya dinding tersebut terjadi pada bulan lalu. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, kembali melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang dijual di Ramadhan Fair, Senin (13/5) sore. Sebanyak 33 sampel dari 29 stan penjual makanan, diambil lalu diperiksa di mobil laboratorium milik Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.

Pemeriksaan kali ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis. “Hari ini (kemarin,Red) kita khusus memeriksa kandungan formalin dan boraks yang ada di makanan. Oleh karena itu, untuk sampel yang kita ambil adalah mie, “ ungkap Emilia.

Emilia mengatakan, hasil pemeriksaan atas semua sampel yang diambil, tidak ditemukan zat-zat berbahaya. Dengan begitu, makanan di Ramadhan Fair aman dikonsumsi sehingga masyarakat tidak resah saat berkunjung ke Ramadhan Fair.

“Kepada pedagang makanan di Ramadhan Fair juga kita imbau untuk berjualan dengan baik dan benar. Kita imbau menggunakan bahan pangan yang aman dan bermutu. Jangan pakai bahan pangan yang telah 3 hari disimpan,” ujarnya.

Disinggung soal pemeriksaan akan berlanjut, Emilia mengaku pihaknya akan langsung kembali melakukan pemeriksaan bila mendapat informasi bahan pangan berbahaya di Ramadhan Fair. Hal itu mengingat karena pihaknya setiap hari juga memeriksa makanan yang sedang banyak beredar di pasar saat bulan Ramadan. Selain itu, untuk makanan di Ramadhan Fair, pemeriksaan juga turut dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan. (man/ila)