MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dugaan penyerobotan ruang terbuka hijau (RTH) dan penimbunan resapan air di sisi kiri Jalan Raya Pelabuhan, Kecamatan Medan Belawan, menuai kritikan.

Pengamat Tata Kota Medan, Rafriandi Nasution meminta kepada DPRD Medan untuk peka terhadap masalah itu, jangan sempat menjadi dampak dari masing – masing institusi. “Jangan Pelindo mengklaim itu itu HPL, padahal itu masih zonasi tata ruang Pemko Medan,” ujar Rafriandi.

Untuk itu, lanjutnya, masalah itu perlu didudukkan. Bila ada indikasi penyerobotan lahan, maka perlu dilakukan pengembalian fungsi terhadap RTH dan penimbunan resapan itu. Prosedurnya, Pemko Medan dapat menyurati ke Pelindo, bila tidak dihiraukan maka Pemko Medan dapat melakukan gugatan secara perdata.

“Di sini perlu peran dewan, kepada BPN perlu menjelaskan atas lahan itu. Kalau memang masing – masing ada alas hak secara administrasi, perlu dilakukan pengkajian dan pembuktian. Kalau memang ada kesalahan pemanfaatan tata ruang, Pemko Medan sah – sah saja menggugat,” terangnya.

Mantan Dirut BUMD Kota Medan ini menegaskan, Pelindo tidak boleh membenahi pelabuhan dengan sesuka hati, apalagi resapan air yang ditutup. Sudah jelas, itu akan berdampak kepada masyarakat sepeti dampak meningkatnya air pasang. Seharusnya Pemko Medan kordinasi dengan Pemko Medan untuk mengalih fungsi tata ruang tersebut.

“Intinya harus ada izin dari Pemko Medan, walaupun sejengkal tanah untuk peralihan fungsinya. Kalau masalah ini menjadi membesar, kita minta DPRD untuk mendudukkan, apalagi masalah itu berdampak ke masyarakat. Biar jelas duduk status hukumnya,” kata Rafriandi.

Kepada Pelindo, lanjutnya, harus tunduk dengan aturan yang selama ini sudah berlaku, meski memang kawasan kekuasaan mereka, tapi tidak bisa sesuka hati merubah fungsi RTH yang ada. Makanya, diminta kepada apartur setempat untuk melakukan pengecekan dan melaporkan informasi tentang itu ke Wali Kota Medan.”Kita minta, kepada Pak Wali agar memerintahkan perangkat bawahannya untuk menyurati Pelindo. Kalau memang tidak dihiraukan, silahkan Pemko Medan lakukan gugatan. Jangan sempat dampak ini terus meluas dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, HT Bahrumsyah kembali kecewa dengan pernyataan dari Humas PT Pelindo menyatakan lahan itu masuk kawasan HPL tidak ada wewenang Pemko Medan. Ia menilai, ucapan itu adalah kebodohan orang Pelindo terhadap tindakan yang telah mereka lakukan.

“Jadi, kalau HPL, Pemko tidak ada wewenang. Kurang tepat ucapan itu. Kalau itu HPL mereka membangun apa, tidak minta izin ke Pemko Medan? Apapun ceritanya, setiap bentuk yang dibangun dan merubah fungsi kawasan, harus izin ke Pemko Medan, bukan sesuka hati,” tegas wakil rakyat akrab disapa Bahrum.

Ketua DPD PAN Kota Medan ini menilai, masalah penyerobotan RTH dan penimbunan resapan air sudah menyalahi aturan. Untuk itu Pelindo jangan asal berbuat. Apapun bentuk yang dilakukan di kawasan HPL perlu izin ke Pemko Medan.

“Kita belum lagi bahas masalah IPAL kawasan, apa Pelindo punya penimbunan limbah padat, cair dan B3. Bisa jadi tidak ada. Jangan sementang itu kawasan kekuasaan mereka, nanti limbah dari perusahaan swasta di areal pelabuhan juga bermasalah, apa Pelindo bisa tanggung jawab? Jadi, jangan cerita soal HPL, sudah jelas penimbunan itu salah!” tegas Bahrum. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Syarif Armansyah Lubis justru mengaku, pihaknya belum mengetahui masalah penyerobotan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan Pelindo I.

Untuk itu, pihaknya akan segera turun ke lokasi yang guna meninjau langsung kondisi sebenarnya.

“Saya akan segera perintahkan anggota saya ke sana secepatnya. Nanti akan dilihat langsung, apakah benar mereka menyerobot RTH dan melakukan penimbunan resapan itu atau tidak,” katanya.

Selain itu, kata Armansyah, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi terkait hal ini. Karena, izin Pelindo tersebut dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.

“Pelindo di seluruh Indonesia mengurus izin itu ke tingkat Provinsi, bukan kabupaten/kota. Kalau benar, kami nantinya akan koordinasi dulu ke pemerintah provinsi yang memberikan izin. Kalau mereka tahu bahwa Pelindo telah menyerobot RTH, kenapa masih diberi izin. Tapi kalau mereka tidak tahu, tentu kami akan berkoordinasi untuk langkah yang harus diambil,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Medan, M Sofyan mengatakan, dirinya juga belum mengetahui hal tersebut. Namun, pihaknya siap berkoordinasi dengan dinas-dinas dan pihak-pihak terkait dalam masalah ini.

“Saya belum tahu masalah ini, nanti saya coba koordinasi dulu,” ucap M Sofyan saat disambangi Sumut Pos di kantornya, Rabu (19/9) sore.

Sofyan menyebutkan, pihaknya siap melakukan tindakan yang harus diambil apabila tindakan yang dilakukan oleh Pelindo memang merupakan sebuah pelanggaran terhadap Perda Kota Medan.

“Kami inikan penegak Perda. Nanti kan harus dicari dulu, apakah ada indikasi pelanggaran Perda di situ? Perda apa dan yang mana yang dilanggar. Nanti setelah memang ada indikasi pelanggaran Perda, maka penegakkannya memang merupakan tanggungjawab Satpol PP,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Sofyan, dirinya akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Bila memang telah ditemukan jelas ada indikasi terkait pelanggaran Perda, maka Satpol PP Kota Medan akan langsung melakukan analisis berupa pengawasan dan penyelidikan serta tindakan lainnya apabila dibutuhkan.

“Kami koordinasi segera. Akan lebih baik kalau mereka membentuk tim untuk menangani masalah ini, di mana indikasi pelanggaran Perdanya, supaya Satpol PP bisa ambil bagian terkait hal ini,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk & Capil) Kota Medan memberikan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada 75 orang anak di Kantor Camat Medan Barat, Jalan Budi Pembangunan, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Rabu (19/6). Pemberian KIA diserahkan langsung Kadisduk & Capil Kota Medan Zulkarnain didampingi Kadisduk & Capil Provsu Ismael Sinaga secara simbolis kepada 5 orang anakn

Menurut Zulkarnain, Kecamatan Medan Barat menjadi kecamatan pertama yang mendapat layanan KIA di Kota Medan. Setelah itu imbuhnya, seluruh kecamatan lainnya yang ada di ibukota Provinsi Sumatera Utara juga akan mendapatkan layanan KIA. Diharapkannya, Medan Barat dapat mensosialisasi akan pentingnya KIA bagi anak-anak usia 0-17 tahun.

Guna mendapatkan KIA, jelas Zulkarnaian, persyaratan yang harus dipenuhi tidaklah sulit. Para orang tua cukup membawa pas foto anak-anaknya ke kantor kecamatan setempat, sebab Disduk & Capil telah menempatkan sejumlah pegawainya di seluruh kecamatan untuk membantu proses pembuatan KIA.

“Untuk membuat KIA, para orang tua tidak perlu datang ke Kantor Disduk & Capil. Mereka cukup ke kantor kecamatannya masing-masing dengan membawa pas foto sang anak. Namun hal itu berlaku unutuk anak usia di atas 5 tahun, sedangkan di bawah 5 tahun, cukup dengan melaporkan saja dan data diperoleh dari kartu keluarga (KK),’’ kata Zulkarnain.

Zulkarnaian menerangkan, selain sebagai kebijakan pemerintah, KIA bertujuan untuk memudahkan anak-anak untuk mendapatkan pelayanan publik. Selain itu fungsi KIA nantinya akan diperluas melalui kerja sama dengan institusi/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik sehingga anak akan lebih mudah mendapatkan berbagai kebutuhan pelayan publik.

“Agar semua anak mendapatkan pelayanan yang sama, kita menargetkan dalam jangka pendek dapat menertibkan sebanyak 100 ribu kartu KIA. Namun, kami akan berupaya sehingga hingga Desember 2019, Pemko Medan dapat menerbitkan dan memberikan 300 ribu kartu KIA,’’ paparnya.

Oleh karenanya, mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tersebut berharap, para orang tua dapat menyambut baik kehadiran KIA. Selain itu juga dapat membantu Pemko Medan untuk ikut mensosialisasikan kepada para keluarga dan tetangga agar mengurus KIA bagi anak-anaknya yang berusia 0-17 tahun. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang tidak memiliki identitas.

Zulkarnain berharap agar seluruh orangtua dapat merasa bahagia dengan adanya KIA karena anak-anak mereka diakui oleh negara. Begitu pun dia mengingatkan supaya masyarakat memiliki kesadaran penuh untuk menyimpan dan menjaga kartu KIA, termasuk dokumen kependudukan lainnya sperti KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Nikah maupun Akte Kematian agar tidak mudah rusak maupun hilang.

Sementara itu Kadisduk & Capil Provsu Ismael Sinaga menjelaskan, kehadirannya bersama Kadisduk & Capil Kota Medan ke Kecamatan Medan Barat untuk memastikan sekaligus menyerahkan langsung KIA kepada masyarakat. Dengan demikian, pelayanan yang berorientasi pada anak-anak dapat lebih fokus.

Anak-anak bilang Ismael, merupakan penerus bangsa yang haknya juga harus diperhatikan. Oleh karena itu perlu adanya pendataan yang lebih valid sekaligus memberikan kesempatan bagi seluruh anak untuk dapat merasakan memiliki identitas diri. “Dengan adanya KIA, maka akan semakin memudahkan anak-anak untuk mendapatkan pelayanan publik serta kemudahan lainnya,’’ jelas Ismael.

Usai menerima kartu KIA untuk anak, salah seorang warga yang mengaku bernama Dahlia (35) mengaku sangat senang. Apalagi pemberian kartu KIA dilakukan tanpa dipungut biaya alias gratis. Dia berharap para orang tua, khususnya kaum ibu untuk segera mengikuti jejaknya untuk mengurus kartu KIA.

“Terima kasih kepada pemerintah, khususnya Pemko Medan yang telah membagikan KIA secara gratis. Khusus bagi para orangtua, saya berharap harus lebih peduli untuk mengurus kelengkapan data kependudukan mulai dari KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte, Nikah, Akte Kematian, dan KIA karena ini sangat berguna,’’ ajak Dahlia. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah kota (Pemko) Medan telah menyiapkan dana untuk melakukan pembayaran gaji ke-13 para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemko Medan. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Medan, Irwan Ritonga kepada Sumut Pos, Senin (17/6) usai rapat paripurna di gedung DPRD Medan.”Sudah kita siapkan, tinggal disalurkan pada waktunya nanti,” ucap Irwan Ritonga.

Ditanya mengenai waktu pemberian gaji ke-13 tersebut, Irwan Ritonga menyebutkan akan memberikan gaji tersebut selambat-lambatnya awal Juli mendatang.

“Kalau dari Mendagri disebut bahwa gaji ke-13 itu sudah harus cair akhir bulan Juni, tapi dari Kemenkeu disebutkan bahwa paling lama awal bulan Juli. Itu artinya paling lama awal bulan Juli sudah harus kita bayarkan. Kalau gaji reguler diterima pada tanggal 1, maka gaji ke-13 kemungkinan besar akan kami bayarkan pada tanggal 2 atau 3 nya,” jelas Irwan Ritonga.

Dilanjutkan Irwan, bulan Juli disebut sebagai waktu terlama untuk membayarkan gaji ke-13 bukanlah tanpa alasan.”Memang harus dibayarkan paling lama bukan Juli. Bulan Juni atau Juli dipilih sebagai waktu pencairan gaji ke-13 karena pada bulan itulah kebutuhan yang dinilai cukup tinggi, yaitu untuk anak masuk sekolah,” pungkasnya. Sebelumnya, BPKAD Setdaprovsu juga sudah menyiapkan anggaran buat pembayaran gaji 13 ASN di lingkungan Pemprovsu. “Jika sudah instruksi membayar maka akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Plt Kepala BPKAD Setdaprovsu, Raja Indra Saleh.

Meski demikian, dirinya tidak mengingat persis berapa alokasi anggaran untuk gaji 13 ASN tahun ini. “Dan itu tergantung OPD. Nilai dan jumlahnya kan beda-beda, saya tidak hafal. Yang akan dibayarkan satu bulan gaji masing-masing ASN, berikut gaji pokok mereka,” katanya.

Catatan Sumut Pos, pada TA 2018, Pemprovsu sediakan anggaran sebesar Rp 129,890 miliar untuk membayar THR dan gaji ke-13 seluruh ASN. Pembayaran THR dan gaji ke-13 diperoleh dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp2 triliun. Sedangkan pada 2019 ini, Pemprovsu telah alokasikan Rp100 miliar lebih untuk pembayaran THR seluruh ASN. Sebelumnya seluruh ASN di Indonesia telah menerima THR sebesar satu bulan gaji pokok. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-73 yang jatuh pada 1 Juli 2019 mendatang, sejumlah kegiatan sosial dilaksanakan personel Polri di jajaran Polrestabes Medan. Salah satunya, personel Polsek Medan Timur yang beberapa hari terakhir melakukan bakti sosial.

Kapolsek Medan Timur, Kompol Arifin mengatakan, bakti sosial yang dilakukan membersihkan rumah ibadah yang ada di wilayah hukum. Personel membersihkan Gereja Pentakosta di Jalan Pinus 2 Pulau Brayan Bengkel Baru, Medan Timur.

“Bersih-bersih rumah ibadah (gereja) dipimpin oleh Wakapolsek Medan Timur, AKP Rosmeri. Kegiatan amal dan sosial ini dilakukan dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-73,” ujar Kompol Arifin, Rabu (19/6).

Menurut dia, bakti sosial ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan serta kerja sama antara polisi dan masyarakat khususnya pengurus gereja. “Agar hubungan serta kerja sama antara polisi dan masyarakat tetap terjalin dengan baik,” harap mantan Kapolsek Medan Area ini.

Arifin menambahkan, sebelumnya pihaknya juga melaksanakan bakti sosial Jumat Barokah.

Yaitu, dengan berkunjung ke rumah warga kurang mampu dan memberikan tali asih. “Jumat Barokah ini merupakan salah satu program sebagai bentuk kepedulian polisi dengan masyarakat,” pungkasnya. (ris/ila)