net
ARAHAN: Direktur Teknik Persesi Siantar Raja Isa saat memberikan arahan kepada pemain.
net ARAHAN: Direktur Teknik Persesi Siantar Raja Isa saat memberikan arahan kepada pemain.
PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Upaya membangkitkan Persatuan Sepak Bola Siantar (Persesi) sudah mulai dilakukan. Pembentukan tim sudah dilakukan dan berjalan sepekan. Peminat cukup tinggi untuk menjadi bagian dari klub bersejarah Kota Pematangsiantar ini.
Terbukti 200 peserta mendaftar pada seleksi yang dibuka pekan lalu. Hasilnya sebanyak 26 orang berhasil masuk untuk selanjutnya mengikuti seleksi tahap 2.
“Pemain yang kami ambil tidak tentu, bisa 10 atau 15. Karena nanti ada pemain yang diambil dari luar,” ungkap CEO Persesi Joner Silaen, Senin (17/6).
Selama masa pendaftaran, Joner mengungkapkan, banyak atlet muda luar kota yang berminat untuk menjadi tim inti Persesi. Meski demikian, atlet muda Siantar tetap menjadi prioritas tim. “Banyak yang daftar dari Medan, Rantauparapat. Untuk Siantar juga banyak, luar Sumut banyak. Kami utamakan putra Siantar,” jelasnya.
Sebagai satu bentuk kebangkitan tersebut, mantan pelatih PSMS Medan Raja Isa, dipercaya sebagai Direktur Teknik Persesi, yang bertugas menyeleksi dan membentuk tim inti sejak seleksi tahap pertama. Pria yang memiliki paspor Malaysia itu, juga dipercaya sebagai pelatih sementara tim. “Pelatih kami masih tahap negoisasi. Pastinya bukan orang Siantar. Ini untuk pemantauan dulu, membentuk tim. Head coach (pelatih kepala) kemungkinan dari PS Tira. Kami pasti buat kejutan di Siantar ini,” beber Joner lagi.
Namun, seperti diketahui, saat ini Kota Siantar belum memiliki lapangan sepak bola berstandar nasional. Lapangan Sang Naualuh yang dulu pernah dipakai sebagai markas, masih dalam proses rehab.
Untuk itu, Manejemen Persesi masih putar otak untuk menempatkan pemainnya berlatih dan bertanding. “Rencana nya Lapangan Kodim 0207/SML. Tapi masih belum dibicarakan sama pihak sana (Kodim),” ungkap Joner.
Sementara itu, Dirtek Persesi Raja Isa, mengharapkan fokus pemain untuk berlaga di liga profesional. Kota Siantar, sambungnya, memiliki potensi besar dalam dunia sepak bola. “Kami mau eksis saja dulu. Terpenting berpartisipasi. Bagaimana Siantar kickoff. Mau menang atau kalah yang penting proses. Kami tidak ada beban. Main saja dulu,” katanya.
Raja Isa bercermin dari pemain Timnas Indonesia yang berasal dari Siantar, Riko Simanjuntak. “Saya tidak asing dengan Persesi. Siantar kan punya track record yang baik. Di sini memang punya Riko Simanjuntak. Kita juga butuh pemain tinggi. Tak hanya yang lincah. Kami berharap bermain keras tapi bersih. Saya senang kerja sama dengan Siantar,” pungkasnya. (idn/saz)
net
LATIHAN: PSPS Riau saat melakoni sesi latihan.
net LATIHAN: PSPS Riau saat melakoni sesi latihan.
RIAU, SUMUTPOS.CO – PSPS Riau akan kembali melakoni laga ujicoba dengan tim lokal, jelang kickoff putaran pertama Liga 2 pada 22 Juni 2019 mendatang. Tiga Naga FC menjadi tim yang akan dihadapi skuad Asykar Bertuah.
Pelatih PSPS Riau, Bona Simanjuntak mengatakan, laga ujicoba terakhir ini akan berlangsung di Stadion Kaharuddin Nastion, Rumbai, Pekanbaru, Selasa (18/6).
“Ini laga ujicoba terakhir, sebelum menjamu PSMS pada kickoff perdana Liga 2,” ungkap Bona, Senin (17/6).
Beberapa waktu lalu, tim berjuluk Tapir Sumatera ini, juga sudah melakukan ujicoba dengan Tiga Naga FC, dengan hasil imbang 2-2 di Tiga Naga Training Ground, Kecamatan Tampan, Pekanbaru.
Selain itu, kesebelasan kebanggan masyarakat Bumi Lancang Kuning ini, juga sudah beberapa kali menjalani laga ujicoba untuk semakin memperkuat PSPS Riau dalam mengarungi Liga 2 2019.
Bona mengklaim, permainan PSPS Riau terus mengalami peningkatan yang cukup siginifikan dan dinilai mampu untuk menghadapi laga putaran pertama Liga 2 mendatang. “Progres anak-anak cukup bagus, karena dalam waktu sepekan ini, anak-anak banyak disuguhi latihan finishing. Dalam ujicoba beberapa kali, pemain juga berhasil membuat cukup banyak peluang,” ungkapnya.
Selain itu, untuk semakin memantapkan tim, Bona juga memboyong 8 pemain yang berasal dari luar Riau, dan 3 di antaranya sudah pernah berseragam PSPS Riau, yakni Leo Guntara, Gullit, dan Eriyanto. “Sedangkan pemain lainnya, Sandi eks Persiba Balikpapan, Ali eks PSIS Semarang, Siswanto eks Borneo FC, dan Irdan dari Ternate,” pungkasnya. (bbs/saz)
sutan siregar/sumut pos
UJICOBA: Pemain PSMS Medan mencoba melewati dua pemain lawan saat menjalani laga ujicoba di Stadion Mini Kebun Bunga.
sutan siregar/sumut pos UJICOBA: Pemain PSMS Medan mencoba melewati dua pemain lawan saat menjalani laga ujicoba di Stadion Mini Kebun Bunga.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga saat ini, proses verifikasi klub Liga 2 2019 masih belum selesai, meski Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) terus mendorong PT Liga Indonesia Baru (LIB), selaku operator Liga 2, dan klub, untuk segera melengkapi syarat administrasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) BOPI, Sandi Suwardi Hasan mengatakan, untuk Wilayah Timur hanya Persewar Waropen dan PSBS Biak yang belum merampungkan administrasi. Sedangkan Wilayah Barat, masih ada 5 tim yang belum melengkapi berkas persyaratan.
“Wilayah Barat tinggal finishing saja. Kami mendesak LIB, Minggu (16/6) tetap bekerja. Karena Senin (17/6) harus sudah menyetor data yang kurang itu untuk kami kaji. Selasa (hari ini, red) kami baru plenokan antara BOPI, LIB, dan PSSI,” ungkap Sandi.
BOPI juga memberi ultimatum jika ada klub yang menunggak gaji pemain, maka tidak diizinkan ikut kompetisi. Saat ini, ada 2 tim masih menunggak gaji pemain musim lalu, yakni PSMS Medan dan PSPS Riau.
Namun, Sandi menyebutkan, BOPI menyerahkan segala keputusan atau sanksi kepada PSSI. Hanya saja, BOPI berpesan, jika PSSI tidak bersikap tegas kepada klub yang ‘bandel’, maka kompetisi di Indonesia khususnya kasta kedua akan dicap buruk. “Makanya kami, Selasa ini, akan meminta klarifikasi kepada PSSI. Prinsipnya kami menuntut agar PSSI tegas, kalau memang tim itu tidak siap ikut kompetisi, kami minta untuk dicoret,” bebernya.
Adapun, opsi kedua yang ditawarkan BOPI kepada PSSI adalah meminta klub yang bermasalah tersebut untuk menandatangani surat general komitmen. Artinya, klub tersebut boleh ikut kompetisi Liga 2 2019, namun harus dapat menyempurnakan data, hingga menjelang kompetisi bergulir. “Yang paling pahit itu mengeluarkan rekomendasi sementara saja, atau rekomendasi berbatas waktu hanya 10 hari. Dalam waktu itu, LIB dan klub yang masih belum selesai verfikasi harus menyelesaikan semua data-datanya,” kata Sandi lagi.
“Karena kami tidak mau juga ternyata, misalkan dipaksa Liga 2 harus terus bergulir, tapi di tengah perjalanan masih ada polemik administrasi dan hukum. Kami ingin liga menjadi satu sajian yang nyaman, tanpa masalah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Asosiasi Pesepak Bola Profesioanal Indonesia (APPI), Riza Hufaida mengatakan, Sriwijaya FC sudah terbebas dari tunggakan gaji pemain. Artinya tinggal 2 tim yang tersisa, PSMS Medan dan PSPS Riau.
Riza mengatakan, jika APPI kerap berkomunikasi dengan intensif kepada BOPI terkait hal tersebut. Riza ingin Liga 2 dijalankan setelah tunggakan klub dengan pemain tuntas. “Untuk BOPI, kami menegaskan, untuk zero tolerance kepada klub yang masih bermasalah dengan pemain. Karena kami memiliki bukti nyata terhadap Persegres Gersik (saat ini Gresik United) yang pada waktu itu ketika di Liga 1 diloloskan dan turun ke Liga 2 kena kasus lagi,” jelasnya.
Sementara Sekretaris Umum (Sekum) PSMS Medan Julius Raja, memastikan PSMS Medan tidak ada masalah dengan BOPI. Dia mengklaim, PSMS Medan aman untuk mengikuti kompetisi Liga 2 musim ini. “Dari BOPI, PSMS disebut belum mengirim SPT (surat pemberitahuan) pajak tahunan, padahal kami sudah kirimkan via email. Kemudian soal kontrak pemain sudah siap, tinggal memasukkan ke sistem online saja. PSMS tidak ada masalah, administrasi sudah lengkap,” ungkapnya, baru-baru ini.
King, sapaan karib Julius Raja, mengklaim, BOPI tidak ada menyinggung soal tunggakan gaji pemain PSMS Medan. “Saya sudah komunikasi dan sudah dibalas oleh Plt Sekjen BOPI. Jadi PSMS aman soal pajak dan gaji, hanya kontrak saja yang segera dibereskan,” pungkasnya. (bbs/saz)
HIBUR
Empat pemain alat musik Tiongkok Guzheng tampil di Toba Caldera World Music Festival, Kabupaten Tobasa. Acara ini bukan sekadar hiburan, tapi diharapkan memberikan dampak positif kepada warga sekitar.
HIBUR: Empat pemain alat musik Tiongkok Guzheng tampil di Toba Caldera World Music Festival, Kabupaten Tobasa. Acara ini bukan sekadar hiburan, tapi diharapkan memberikan dampak positif kepada warga sekitar.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mahalnya harga tiket pesawat domestik membuat para wisatawan berpikir ulang untuk menggunakan transportasi udara. Kondisi ini justru berpengaruh pada penurunan jumlah penumpang di Bandara Silangit Internasional, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut.
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) mencatat, penurunan penumpang di Bandara Silangit mencapai 10 persen. Penurunan terhitung sejak Januari hingga Mei 2019 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Waktu kita cek ke Angkasa Pura II, Bandara Silangit masih relatif oke dibanding bandara yang lain. Year to year penurunan dihitung Januari sampai April memang turun sekitar 10 persen, tapi bandara lain bisa turun hingga 15 sampai 20 persen. Jadi semua terdampak namun bandara Silangit paling kecil,” kata Direktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo kepada wartawan, Senin (17/6).
Disebut Arie, mahalnya harga tiket pesawat memang menjadi masalah nasional. BPODT beharap harga tiket bisa kembali normal. Supaya kunjungan bisa terus meningkat. Khususnya ke kawasan Danau Toba. BPODT yakin, soal tiket pesawat yang mahal bisa berakhir dalam waktu dekat. “Kita berharap harga tiket bisa kembali normal. Supaya, pariwisata kita terus meningkat,” ujarnya.
Kata Arie, Bandara Silangit terus mengalami perkembangan. Infrastruktur di sana terus dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Infrastrukturnya terus dibangun, bandaranya makin bagus, runway-nya makin panjang, apron makin lebar,” ujarnya.
Saat ini sudah ada empat kali penerbangan internasional. Khususnya rute dari Malaysia. “Kita lihat data setiap mereka sampai, kita selalu di-share datanya. Pas lebaran kemarin ada yang bahkan mencapai 90 persen dari total seat,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kunjungan wisata, BPODT juga berkoordinasi dengan semua pihak. Mulai dari Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas (3A) dipersiapkan dengan baik.
Menyikapi data kunjungan Wisman ke Sumut menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Bulan April 2019 mengalami kenaikan 1,13 persen, Arie menyakini kalau kunjungan Wisman ke Sumut itu berkunjung ke Danau Toba. “Kunjungan itu didominasi dari Malaysia. Mereka datang ke Sumut untuk berkunjung ke Danau Toba. Jadi memang sudah ada pasar tersendiri di Danau Toba,” kata Arie.
Karenanya, kata Arie, bukan hanya penerbangan yang harus disasar tapi juga destinasinay, kesiapan hotel, dan makanan halal. “Kemarin ada juga masukan dari pihak Airasia agar ada di sana kantor imigrasi dan sekarang sudah mulai dibangun. Jadi satu-satu kita sisir, apa persoalan untuk dibenahi di sana,” pungkasnya.
Toba Caldera World Music Festival Sukses
Guna menarik wisatawan berkunjung ke Danau Toba, acara bertaraf internasional berupa Toba Caldera World Music Festival (TCWMF) digelar di Bukit Singgolom, Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), sejak 14-16 Juni 2019. Melalui even ini, diharapkan mampu menembuhkan perekonomian masyarakat sekitar.
Dirut BPODT, Arie Prasetyo mengatakan, event ini sebagai penarik wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara untuk berkunjung ke Danau Toba. “Potensi seperti ini yang harus terus kita kembangkan. Jadi punya nilai ekonomi kepada masyarakat,” sebut Arie kepada wartawan di Kantor BPODT di Kota Medan, Senin (17/6) siang.
Dengan menampilkan musisi internasional dan nasional, Arie menyebutkan, perpaduan event ini untuk memperkenalkan produk unggulan khas Danau Toba seperti ulos, kopi dan kuliner berbumbu andaliman. Hal ini, menjadi potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Ini juga salah satu daya tarik dari TCWMF. Pengunjung bisa menikmati produk khas Kawasan Toba. Memberikan dampak positif untuk perekonomian masyarakat,” tutur Arie.
Arie mengatakan, sebelum menggelar TCWMF, pihaknya bersama stakeholder lainnya sudah berkoordinasi dengan masyarakat. Masukan-masukan dari masyarakat selalu dikedepankan. “Kita harus tetap mendengarkan masukan dari masyarakat. Kita ingin TCWMF adalah event yang juga dari masyarakat, kita kerjakan bersama-sama masyarakat. Jadi punya keunikan sendiri,” jelas Arie.
Paling tidak, kelak terus berkembang TCWMF atau pun event lainnya yang digelar di Bukit Singgolom bisa memberikan dampak ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Danau Toba. “Jadi musik Batak ini semakin mendunia. Didukung juga dengan kreatifitas milenial yang mungkin selama ini belum terangkat,” sebut Arie.
Arie menjelaskan, TCWMF juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui workshop yang diisi para maestro. Dengan itu, acara ini bukan sekedar hiburan. Namun, memberikan dampak positif kepada warga sekitar. “Saya harapkan ini bisa jadi ajang pembelajaran. Masyarakat harus memanfaatkan workshop dengan para maestro dari Indonesia,” ungkap Arie.
Ia berharap, TCWMF menjadi agenda tahunan di kawasan Toba. Bukit Singgolom diprediksi kembali menjadi tuan rumah TCWMF. “Tahun depan insha Allah akan kita lakukan lagi yang ketiga. Jadi kedepan akan lebih banyak lagi negara yang ikut ke sini,” ujarnya.
Dengan ini, Arie mengatakan TCWMF sebagai event yang menyedot kunjungan wisatawan ke Danau Toba.”Karena tagline world music cukup baik di dunia. Jadi Indonesia punya Danau Toba sebagai branding di Internasional. Pastinya pariwisata bakal akan terangkat juga,” tandasnya.(gus)
istimewa
SATU PAKET: Ihwan Ritonga dan Salman Alfarisi digadang menjadi satu paket di Pilwako Medan 2020.
istimewa SATU PAKET: Ihwan Ritonga dan Salman Alfarisi digadang menjadi satu paket di Pilwako Medan 2020.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hubungan mesra Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Pemilu 2014 lalu, membuka peluang bagi kedua partai untuk kembali berkoalisi di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Medan 2020. Apalagi, Ihwan Ritonga dari Partai Gerindra dan Salman Alfarisi dari PKS, digadang-gadang bakal maju dalam Pilwako Medan 2020. Bukan tidak mungkin keduanya bakal menjadi satu paket pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.
PELUANG dipaketkannya Ihwan Ritonga dan Salman Alfarisi menjadi pasangan calon di Pilwako Medan 2020, menurut Wakil Ketua Bidang Politik DPD Gerindra Sumut, Sugiat Santoso, masih mencair. Disebutnya, semua keputusan berada di tangan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Bahkan, kata Sugiat, hingga kini Gerindra juga belum memutuskan apapun tentang Pilwako Medan.
“Semua masih mencair. Semua keputusan ada di tangan Pak Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina dan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra,” kata Sugiat Santoso kepada Sumut Pos, Senin (17/6) siang.
Keputusan yang akan diambil, kata Sugiat, berdasarkan hasil rapat internal Partai Gerindra dan aspirasi masyarakat. Dia juga yakin, Prabowo akan memutuskan kandidat terbaik untuk Pilwako Medan. “Khusus Kota Medan, Partai Gerindra mendapat 10 kursi dan bisa melaju sendiri menjadi antensi khusus di DPP Gerindra. Kita tidak mau Partai Gerindra terburu-buru, ceroboh, seperti Pilwako Medan 2015 lalu. Perlu kita matangkan dan kita siapkan yang terbaik,” tegas Sugiat.
Ia mengatakan, sosok kandidat harus betul-betul calon yang mempunyai jiwa bertarung meraih kemenangan. Gerindra tidak mau kembali terulang kegagalan seperti Pilkada Medan 2015, lalu. “Bukan terbaik dari sisi integritas serta visi dan misi saja. Tapi betul-betul mau bertarung memenangkan Pilwako Medan,” bebernya lagi.
Dia juga mengatakan, ada beberapa nama di Partai Gerindra Sumut yang secara formal dan informal masuk dalah radar mereka. Disebutnya, ada Ketua DPD Gerindra Sumut, Gus Irawan, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi yakni Dahnil Azhar Simanjuntak, dan ada juga Ihwan Ritonga yang kini Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Bahkan, Sugiat juga mengatakan, Gerindra tidak menutup pintu kepada petahana, Dzulmi Eldin. “Jika Bang Eldin sebagai petahana bisa memperjuang visi dan misi Gerindra, tidak tertutup kemungkinan juga. Proses semuanya masih mencairlah. Iklim Gerindra bukan sudah ke sana, Gerindra sudah ke sini, tidak. Masih mencair semuanya,” kata Sugiat.
Sugiat juga mengatakan, Gerindra masih solid untuk berkoalisi bersama PKS dan PAN. Ke depannya, komunikasi dengan PKS dan PAN tetap intens.”Kita belum mememutuskan siapa kandidat dari kita, apakah Gus Irawan, Dahnil atau Ihwan Ritonga. Begitu juga, PKS belum bisa memutuskan, malah PKS kita dapat informasi Tifatul Sembiring. Kita duet masih mencair,” pungkasnya.
Terpisah, Ihwan Ritonga yang juga Wakil Ketua DPRD Medan mengaku, dirinya belum mendengar satu nama pun dari partainya yang akan diajukan dalam Pilwako Medan tahun depan. “Secara resmi, Gerindra belum pernah menyebutkan satu nama yang akan diusung untuk maju dalam pencalonan walikota tahun depan,” kata Ihwan Ritonga kepada Sumut Pos saat ditemui di gedung DPRD Medan, Senin (17/6).
Namun, Ihwan menyebutkan, ia selalu siap apabila partai menunjuk dirinya untuk maju sebagai Wali Kota Medan. Hal itu memang bukanlah hal sulit, melihat perolehan kursi Gerindra di DPRD Medan yang mencapai 10 kursi atau 20 persen dari jumlah total kursi di DPRD Medan. “Saya ini kader, apapun keputusan partai tentu saya harus siap. Kalau partai memerintahkan saya untuk maju, tentu saya siap. Tapi bila partai menunjuk kader lainnya, tentu harus kita dukung,” ujarnya.
Menurutnya, semua kader Gerindra saat ini memiliki kapasitas yang baik untuk diusung dalam Pilkada Kota Medan tahun depan. “Intinya, siapapun nantinya yang akan ditunjuk partai, haruslah orang yang punya kualitas memajukan kota Medan. Karena tujuan kita jelas, kita mau memajukan Kota Medan,” terangnya.
Berbeda dengan Ihwan Ritonga, Ketua DPD PKS Medan Salman Alfarisi justru terkesan enggan menyikapi kemungkinan dirinya maju sebagai bakal calon. Menurutnya, belum ada pembahasan sama sekali terkait nama yang akan ditunjuk sebagai calon Wali Kota Medan. Menurutnya, pembahasan terkait hal itu masih terlalu cepat untuk dibahas saat ini. “Belum ada pembahasan ke sana, masih terlalu cepat lah. Sampai sekarang kami justru masih fokus dengan hasil pemilu kemarin, semua yang terpilih kemarin juga belum dilantik, fokus ke situ dululah,” kata dia.
Terkait namanya disebut-sebut bakal maju dalam Pilkada tahun depan, Salman malah mengaku belum mendengarnya. “Itukan isu saja, saya sendiri justru belum tahu dan memang belum ada mengerucut kepada satu nama pun. Menurut saya, masih banyak kader-kader PKS lainnya yang lebih layak untuk diusung PKS sebagai calon Wali Kota atau Wakil Wali Kota Medan,” pungkasnya.
Sementara, dari sebuah jajak pendapat di website Pollingkita.com yang merupakan situs penyedia polling sederhana bagi semua orang, tentang Siapakah Calon Wali Kota Medan 2020-2025 yang paling Anda sukai, nama Ihwan Ritonga berada di puncak dengan perolehan 110 suara (20,6 persen) dari 533 orang yang memberikan suara. Sedangkan Salman Alfarisi berada di urutan keempat dengan 46 suara (8,6 persen).
Sedangkan di urutan kedua dan ketiga adalah Aulia Rachman dengan 80 suara (15,0 persen) dan Irham Buana Nasution dengan 51 suara (9,6 persen). Sedangkan di urutan kelima ditempati Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut Meilizar Latief dengan 45 suara (8,4 persen).
Wiriya dan Muslim Tegaskan Tak Maju
Menyikapi kabar yang berkembang jelang Pilwako Medan 2020, bahwa Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman dan Kepala BKD dan PSDM Pemko Medan, Muslim Harahap akan maju sebagai bakal calon, keduanya menampiknya.
Saat dikonfirmasi Sumut Pos, Wiriya dengan cepat langsung menampik kabar tersebut. “Ah, tidak ada itu. Mana ada itu. Sama sekali nggak benar kabar itu, tidak ada saya mau mencalonkan diri,” ujarnya sembari memutus sambungan telepon seluler, Senin (17/6).
Hal senada juga disampaikan Kepala BKD dan PSDM Pemko Medan, Muslim Harahap. Menurut Muslim, kabar rencana majunya dia dalam pencalonan Pilwako Medan sama sekali tidak benar. “Sama sekali nggak benar itu, mana ada saya mau maju mencalonkan diri, ada-ada saja itu,” ujar Muslim.
Menurut Muslim, dirinya hanya mau berfokus kepada karirnya saat ini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Saya jadi ASN saja sudah sangat bersyukur. Diberi kepercayaan untuk mengurus BKD saja sudah sangat bagus, nggak ada terpikir mau jadi wali kota,” ujarnya. (gus/mag-1)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rencana perjalanan haji (RPH) 2019 yang telah ditetapkan Kementerian Agama (Kemenag) berpotensi direvisi. Sebab, saat ini tersiar informasi bahwa awal pemberangkatan calon jamaah haji (CJH) dimajukan beberapa hari dari jadwal semula.
Dalam RPH 2019 yang ditetapkan awal November 2018, CJH kloter pertama mulai masuk asrama haji pada 6 Juli. Kemudian bertolak menuju Madinah pada 7 Juli atau keesokan harinya. Nah, kini beredar rencana pemberangkatan kloter pertama dimajukan menjadi 5 Juli. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang dikonfirmasi Minggu (16/6) malamn
menjelaskan, hingga saat ini belum ada keputusan terkait wacana perubahan jadwal itu. “Sedang kami kaji dan dalami hal tersebut,” ujarnya.
Lukman menerangkan, wacana perubahan jadwal tersebut merupakan implikasi dari penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu kursi. Dengan begitu, jumlah kloter ikut bertambah. Akibat penambahan kloter itu, slot penerbangan pun bertambah.
Dengan penambahan kuota 10 ribu kursi, diperkirakan ada tambahan sekitar 25 kloter. Dampak lainnya, dibutuhkan tambahan petugas haji kloter sebanyak 125 orang. Sebab, di setiap kloter terdapat lima petugas haji. Di antaranya, dari unsur tenaga kesehatan.
Terkait adanya tambahan kuota itu pula, Kemenag membuka masa pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sampai tahap keempat. Rencananya, pelunasan BPIH tahap keempat dibuka mulai pekan ini.
Pelunasan BPIH tahap keempat dibuka karena masih ada sisa kuota sebanyak 575 kursi. Namun, Kemenag membuka kesempatan pelunasan bagi 1.285 orang CJH. Sebab, sebanyak 710 orang di antaranya adalah kuota cadangan di 25 provinsi.
Kepala Subdirektorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Kemenag M Khanif telah mengirim surat edaran kepada seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag di Indonesia pada 12 Juni 2019. “Surat itu dilengkapi lampiran data jumlah sisa kuota pada 19 provinsi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, beberapa waktu lalu.
Kemenag juga membuka kesempatan pelunasan untuk calhaj dengan status cadangan selama pembayaran tahap keempat. Hanif mengatakan terdapat 710 calhaj di 25 provinsi yang mengantongi status cadangan.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhajirin Yanis mengatakan, pelunasan tahap ketiga menyisakan 575 kuota haji reguler yang belum dibayar. “Karena itu, akan dilakukan pelunasan BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) tahap keempat dalam waktu dekat,” ujar Muhajirin.
Calon jamaah haji reguler Indonesia berjumlah 204 ribu tahun ini. Kemenag membuka pelunasan tahap pertama pada 19 Maret-15 April 2019. Pelunasan BPIH tahap kedua dilakukan pada 30 April-10 Mei 2019. Kemudian, Kemenag kembali membuka pelunasan tahap ketiga pada pada 22-29 Mei 2019, karena adanya penambahan 10 ribu kuota dari Arab Saudi. “Karena masih ada sisa kuota sebanyak 575, dibuka lagi pelunasan tahap keempat,” tutup Muhajirin. (jpc/adz)
istimewa
UJI COBA: Kereta api barang dari Sei Mangke diujicoba oleh Direktur Sarana Perkeretaapian Dirjenka Kemenhub, beberapa tahun lalu.
istimewa UJI COBA: Kereta api barang dari Sei Mangke diujicoba oleh Direktur Sarana Perkeretaapian Dirjenka Kemenhub, beberapa tahun lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan jalur kereta api menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, merupakan salah satu yang masih masuk proyek strategis nasional (PSN) 2019. Kepala Bidang Fisik pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Anda Subrata mengatakan, pada tahun ini proyek tersebut masih fokus pada penyelesaian lahan dulu sehingga belum lagi masuk ditahap pekerjaan fisik.
“Adapun fokusnya (jalur kereta api) saat ini, dimana menyiapkan yang dari Tebingtinggi ke Kualatanjung. Di situ kan ada beberapa titik yang masih jadi masalah. Makanya tahun ini masih konsern untuk pembebasan lahannya dulu,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Senin (17/6).
Sementara untuk proyek jalan tol di tahun ini, berdasarkan informasi yang dia terima, masih fokus mengerjakan dan menyelesaikan pada ruas Tebingtinggi-Kisaran. “Untuk ruas Siantar-Parapat, informasinya sedang dalam tahap pembayaran ganti rugi tanah masyarakat. Tapi saya belum dapat laporan sudah sejauh mana progresnya,” ungkap Anda.
Bappeda Sumut, sambung dia, terus mendukung pemerintah daerah setempat agar percepatan semua infrastruktur yang masuk pada PSN, segera dikerjakan dan dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas. “Jadi mana-mana yang masuk PSN, kami selalu dukung supaya cepat terealisasi,” katanya.
Adapun PSN lain di Sumut yaitu operasional Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, di Kabupaten Batubara. Dimana pada tahun ini juga akan dikebut finishingnya agar segera bisa beroperasi. Menurut Anda Subrata, sebenarnya yang paling ditunggu adalah rampungnya proyek Pelabuhan Kuala Tanjung sehingga dapat segera beroperasi. Keberadaan pelabuhan bertaraf internasional tersebut sangat diharapkan memberi dampak positif atas peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, dan Sumut pada umumnya. “Termasuk nanti (konektivitas jalan tol) dari Tebingtinggi, Siantar sampai Sibolga. Secara detil kajiannya sudah ada dan akan terkoneksi semua sehingga memudahkan akses hilir mudik barang dan pergerakan ekonomi ke Sumut,” katanya.
Tak hanya itu, pembangunan jalan tol Medan-Binjai dan ruas tol MKTT diakuinya lebih diprioritaskan untuk dirampungkan tahun ini. Dimana untuk ruas tol Medan-Binjai, hanya tinggal sedikit lagi polemik proses ganti rugi lahan masyarakat. Anda menambahkan PSN 2019 di Sumut yang termasuk difokuskan adalah pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba. “Kalau di bidang saya adalah soal infrastruktur. Ini yang terus dikejar terutama infrastruktur se kawasan Danau Toba. Termasuk peningkatan kualitas jalan dari provinsi ke nasional. Lalu untuk kepariwisataannya juga ada,” katanya.
Sejumlah PSN di Sumut yang hingga kini belum maksimal pekerjaannya, memang sangat diharapkan masyarakat agar dapat selesai. Terlebih mengingat sudah diresmikan pengembangan dermaga dan terminal Pelabuhan Sambas Sibolga oleh Presiden Joko Widodo, Minggu (17/3). Dengan konektivitas infrastruktur jalur darat dan laut ini, Pemprovsu begitu berharap mampu mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian menjadi peluang investasi bagi calon investor baik dari dalam ataupun luar negeri. Terlebih jika sudah mulai ramainya para pelaku usaha di KEK Sei Mangkei, tentu bakal mampu menyerap banyak tenaga kerja sebagai upaya mengurangi angka pengangguran di Sumut. (prn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta para pihak yang bersengketa dalam perkara Pilpres 2019 untuk menyiapkan saksi saat persidangan. Dalam hal ini, MK membatasi jumlah orang yang akan bersaksi baik dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait.
“Saksi masih Insya Allah (dikumpulkan) Rabu, jumlahnya sejauh ini masih majelis hakim dalam persidangan itu memutuskan masing-masing 15 saksi dan dua ahli,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono di gedung MK, Jakarta, Senin (17/6).
Fajar menuturkan, jumlah tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di MK.
Namun, terdapat syarat yang harus dipenuhi jika pemohon, termohon, atau pihak terkait ingin mengajukan kuota tambahan menjadi lebih dari 15 orang. “Silakan disampaikan ke majelis hakim dalam persidangan. (Diterima atau tidak) tergantung nanti majelis hakim memutuskan seperti apa,” ucap Fajar.
Fajar menyebut, pihaknya tidak mempermasalahkan niat Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meminta untuk menghadirkan saksi secara jarak jauh atau via teleconference saat sidang. “Kalau yang kita anut selama ini, kita sediakan prasarananya itu di fakultas hukum di 42 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, apakah akan menggunakan fasilitas itu atau seperti apa? MK belum menerima surat terkait permintaan tersebut,” ungkap Fajar.
Sementera itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah siap membacakan jawaban atas perbaikan permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Selasa (18/6) besok. Rencananya, pada pukul 09.00 WIB besok ialah pemeriksaan persidangan dengan agenda pembacaan jawaban pihak termohon. “Kami sudah menyiapkan bahan jawabannya. Ada beberapa hal terkait dengan misalnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian terkait dengan sistem informasi perhitungan (Situng). Tentu saja kita akan jawab sesuai dengan data yang kita punya,” ujar komisioner KPU, Ilham Saputra.
Dalam permohonan sengketa Pilpres 2019, tim hukum Prabowo-Sandi menuding KPU telah merekayasa hasil Situng dengan angka tertentu. Untuk kesalahan input data entri Situng, menurut Ilham, pihaknya sudah pernah menyampaikan ke publik bahkan ke pihak BPN bahwa KPU telah memperbaiki kesalahan input data entri Situng tersebut. “Kita juga sudah sampaikan disclaimer bahwa Situng ini bukan hasil resmi. Tetapi yang kita gunakan (hasil penetapan Pilpres) adalah rekapitulasi berjenjang dari TPS ke kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai KPU RI,” terang Ilham.
Bahkan, KPU melalui kuasa hukumnya akan menyampaikan keberatan atas perbaikan permohonan BPN pada sidang Selasa (18/6) besok. “Keberatan KPU mengacu pada Peraturan MK Nomor 4/2018 dan PMK 1/2019 juncto PMK 2/2019 dimana sengketa hasil perselisihan pilpres tidak mengenal perubahan perbaikan permohonan. Selain itu, aturan tersebut juga diatur dalam Pasal 475 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” tukas Ilham.
LPSK Tunggu Komando MK
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima kedatangan tim kuasa hukum BPN Probowo-Sandi. Mereka meminta agar 30 saksi dan ahli persidangan sengketa Pilpres 2019 dilindungi.
Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti permintaan tersebut ketika sudah mendapat perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab ada sejumlah mekanisme yang harus ditempuh untuk mendapat jaminan hukum dari lembaganya itu.
“Ada mekanisme yang perlu ditempuh sebelum LPSK memberikan perlindungan pada Saksi maupun Ahli sengketa Pilpres 2019,” kata Wakil Ketua LPSK Manager Nasution kepada JawaPos.com, Senin (17/6).
Manager menjelaskan, permohonan perlindungan saksi dapat diajukan oleh kuasa hukum maupun langsung oleh MK. Dalam konteks ini, MK sebagai lembaga peradilan memutuskan terlebih dahulu memberikan perlindungan kepada saksi maupun ahli. Nanti, pelaksanaan perlindungan tersebut bekerjasama dengan LPSK.
“Setelah itu LPSK melalui Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) memutuskan untuk memberikan perlindungan atau tidak kepada saksi maupun ahli dalam kasus semacam ini,” ucap Manager.
Langkah tersebut, menurutnya, telah tercantum dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani LPSK dan MK pada 6 Maret 2018, secara spesifik pada Pasal 3 huruf A.
Oleh karena itu, LPSK akan segera berkoordinasi dengan MK untuk membangun sistem witness protection bagi para saksi maupun shli yang akan hadir di MK. Sebab, bagaiaman pun negara perlu hadir untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Saksi dan Ahli maupun Hakim MK.
Sementara itu, juru bicara MK Fajar Laksono menyampaikan, pihaknya telah melakukan koordinasi internal terkait perlindungan saksi dan ahli yang diajukan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. MK menyerahkan sepenuhnya kepada LPSK terkait perlindungan saksi dan ahli tersebut.
“Intinya memang dalam komunikasi itu, saksi dan ahli untuk yang menjadi kewenangan LPSK itu adalah dalam hal terjadi dalam kasus pendanaan,” urai Fajar.
Fajar menyebut, LPSK membuka peluang memberikan perlindungan saksi dan ahli yang telah diajukan oleh kubu 02. Namun, itu harus dapat persetujuan dari majelis hakim konstitusi.
“Kalau memang majelis hakim memerintahkan, LPSK sudah siap, dan kita tinggal berkoordinasi secara teknis seperti apa. Tapi kita tidak ingin berandai-andai,” tukasnya.
Wiranto Minta Tak Ada Aksi
Menko Polhukam Wiranto berharap tidak ada massa yang menggelar aksi di sekitar gedung MK. Wiranto menjelaskan, situasi di Jakarta hingga saat ini terpantau kondusif berdasarkan laporan dari Polri dan intelijen. Tidak ada suatu kegiatan yang berpotensi mengganggu persidangan di MK. Wiranto berharap kondisi bisa terus kondusif hingga KPU mengeluarkan putusan.
Apalagi, lanjut Wiranto, Prabowo-Sandi sudah menginstruksikan, bahkan memohon kepada para pendukungnya untuk menahan diri, sabar dan damai. Prabowo-Sandi sudah meminta agar semua mengikuti persidangan di MK tanpa ada kegiatan fisik. “(Prabowo-Sandi) bahkan memohon agar para pendukungnya tidak melakukan gerakan-gerakan atau katakanlah satu penumpukan fisik di daerah MK atau di mana saja,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6).
Wiranto kembali mengatakan, dirinya mengapresiasi Prabowo-Sandi. Dia berharap para pendukung Prabowo-Sandi mentaati permohonan tersebut agar situasi tetap kondusif. “Sehingga nanti kalau ada gerakan fisik, kemudian yang melakukan suatu aktivitas atau aksi dalam rangka MK, berarti itu bukan anak buahnya Pak Prabowo, itu berarti bukan pendukung Prabowo-Sandi, lalu siapa? Yang berkompetisi kan hanya dua, paslon Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi, cuma dua pihak. Jadi kalau ada pihak lain yang aksi itu aksi darimana? Pasti Jokowi-Ma’ruf Amin tidak melakukan gerakan apa-apa, Pak Prabowo juga tidak ada gerakan apa-apa, lalu yang bergerak siapa dan nuntut apa?” ucapnya.
Wiranto kemudian mengajak masyarakat berpikir rasional. Dia mengatakan, semua mendambakan suasana damai dan tenang. Dengan begitu masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Tidak perlu ada aksi-aksi yang malah bisa membuat resah dan mengganggu aktivitas masyarakat umum.
“Maka saya berkali-kali mengatakan, cobalah kita instropeksi kali ini karena para tokoh para pemimpin yang berkompetisi sudah sepakat tidak lagi melakukan aksi massa yang mengganggu masyarakat dan meresahkan masyarakat. Maka kita mohon kita bersama-sama menghormati itu, tidak melakukan kegiatan apapun yang arahnya hanya mengganggu keamanan nasional,” ucapnya. (jpc/dtc)
Rekonstruksi tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan nyawa Malu Sembiring melayang.
. Rekon yang berjalan sebanyak 18 adegan digelar di Mapolres Binjai, Senin (17/6).
PELAKU Wardan Ginting, menghabisi Malu Sembiring di ladang cabainya korban sendiri, Dusun Bangun Mulia, Desa Belinten, Sei Bingai, Langkat, Selasa (7/5) lalu.
Dalam rekonstruksi terlihat, kejadian bermula ketika pelaku meminta cabai yang akan dipetiknya keesokan hari kepada korban. Pelaku menyebut korban dengan sapaan bolang.
Namun oleh korban, sudah menyuruh istri seorang warga lain bernama Fran untuk memetik. Pelaku emosi.
Selain itu, korban juga menjawab dengan nada yang tidak enak. Emosi pelaku memuncak dan memiting leher korban.
Keduanya pun jatuh di tanah karena korban berusaha melepas pitingan korban. Saat jatuh, pelaku melihat kayu yang langsung diambil dan dihantam ke korban sebanyak 5 kali.
Meski sudah dihantam, korban masih dapat memberikan perlawanan. Bahkan, korban mengejar pelaku. Tak ayal, perkelahian kembali terjadi.
Ketika korban di bawah pelaku dalam posisi telentang, pelaku kembali melakukan penganiayaan dengan tangan kosong. Mata pelaku jeli melihat sebilah parang yang terselip di pinggang korban.
Singkat cerita, pelaku yang berhasil menguasai parang langsung menempelkannya ke leher korban sambil menyatakan, tamat riwayat bolang. Pelaku menggorok leher korban sebanyak 1 kali tepat di bagian bawah kuping sebelah kiri.
Usai menggorok, pelaku yang melihat kayu juga kembali menghajarnya pada sasaran baju sebelah kiri dan kanan.
Meski sudah dianiaya, korban masih sempat mengejar pelaku. Saat di dekat jurang, keduanya kembali berkelahi.
Sayang, korban kembali kalah. Pelaku kembali mengayunkan parang ke arah kepala korban hingga terkapar dan tidak berdaya.
Kesempatan itu dimanfaatkan pelaku untuk menguras harta korban dari saku celana sebelah kiri. Selanjutnya, pelaku melarikan diri dan akhirnya ditangkap di Terminal Bus, Jalan Air Hitam, Kelurahan Labuhbaru Barat, Payung Sekaki, Pekanbaru, Sabtu (11/5) lalu.
“Rekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi kepentingan berkas, untuk dilanjutkan ke persidangan,” ujar Kasubbag Humas Polres Binjai, Iptu Siswanto Ginting.(ted/ala)
TEWAS: Jefri Sahat Marulitua Bakara tewas di kamar kosnya, Jalan Panci, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Senin (17/6) siang.
TEWAS: Jefri Sahat Marulitua Bakara tewas di kamar kosnya, Jalan Panci, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Senin (17/6) siang.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang pria ditemukan tewas di kamar kosnya, Jalan Panci Nomor 3, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Senin (17/6) siang.
Korban diketahui bernama Jefri Sahat Marulitua Bakara alias Pudan (27) asal Kampung Kristen, Kota pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pria yang bekerja di salah satu hiburan malam di Medan itu pertama kali ditemukan teman se-kosnya, Suryamin Damanik (33) sekira pukul 12.00 WIB.
Menurut Suryamin, siang itu ia mendengar suara telepon genggam korban terus berdering. Tapi tidak diangkat-angkat.
“Karena penasaran, aku mencoba masuk ke kamarnya. Begitu aku buka pintu, aku lihat korban sudah tidak bernyawa dalam posisi telentang,” ujar Suryamin ketika ditanyai wartawan di lokasi kejadian.
Suryamin mengatakan, Jefri baru tiga hari tinggal di rumah kos milik Ompusunggu tersebut. Namun ia mengaku sudah mengenal Jefri sebelum tinggal satu rumah kos.
“Kalau dengan si Jefri ini kenalnya sudah lama. Terakhir kalau nggak salah dia kerja di tempat hiburan malam yang ada di Jalan Listrik Medan,” kata Suryamin.
Sementara, Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Iptu Philip Antonio Purba mengatakan, setelah mendapat informasi langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penyelidikan.
“Setelah kita identifikasi, tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban,” kata Philip di TKP.
Dijelaskan Philip, selain jasad korban, dari kamar korban ada ditemukan beberapa botol minuman alkohol. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut dan beberapa botol minuman itu dibawa ke Polsek Medan Baru guna kepentingan penyelidikan.
“Jika pihak keluarga setuju baru kita lakukan autopsi tubuh korban guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Dugaan awal kita korban meninggal karena serangan jantung,” jelas Philip.(dvs/ala)
