MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik kembali menunda sidang gugatan Pondok Mansyur. Pasalnya, Kasatpol PP kota Medan, M Sofyan selaku tergugat I dan Wali Kota Medan selaku tergugat II, tidak menghadiri sidang yang digelar di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (10/6).

“Sidang kita tunda, diminta kepada panitera pengganti untuk segera membuat surat panggilan kepada para tergugat,” ucap hakim Erintuah.

Sebelumnya, majelis hakim sudah membuka sidang sekitar pukul 12.30 WIB, namun lantaran para tergugat melalui kuasa hukumnya belum kunjung datang, majelis memberikan waktu untuk menunggu kedatangan para tergugat.

Sidang kemudian dilanjutkan sekitar pukul 14.40 WIB, namun majelis hakim juga belum melihat kehadiran para tergugat. Sementara sejak pagi hari, penggugat melalui kuasa hukumnya Parlindungan Nadeak sudah bersiap diri untuk menjalani persidangan dengan agenda sidang pembuktian.

Akan tetapi, karena pihak tergugat tak juga datang, sidang pun ditunda hingga pekan depan 17 Juni 2019, dengan agenda pembuktian. Atas ketidakhadiran para tergugat, kuasa penggugat Parlindungan Nadeak berharap, para tergugat hadir pada sidang selanjutnya demi terciptanya peradilan yang cepat dan biaya yang ringan.

“Namanya azas peradilan yang cepat. Kita sebenarnya mengharapkan peradilan yang cepat. Namun karena ditunda-tunda seperti ini, kan sangat disayangkan. Andaikan para tergugat datang hari ini, maka azas peradilan cepat terlaksana,” kata Parlindungan.

Karena itu, Parlindungan berharap, pihak tergugat dapat lebih kooperatif dengan hadir pada persidangan yang akan datang. “Kita juga sudah dengar, majelis telah memerintahkan Panitera Pengganti untuk segera melayangkan panggilan kepada mereka,” ujarnya.

Terpisah, kuasa hukum tergugat I dan II, Daldiri mengatakan, ketidakhadirannya di persidangan, lantaran dirinya masih di luar kota (Jambi). “Untuk persidangan ini, saya sudah minta Rahma, kuasa hukum yang lain (tim kuasa hukum tergugat I dan II) menghadirinya,” tandasnya.

Sebelumnya, pada sidang putusan sela yang juga tidak dihadiri pihak tergugat, Erintuah Damanik dalam pembacaan putusan menyampaikan, bahwa Pengadilan Negeri (PN) Medan berwenang mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disampaikan penggugat dalam hal ini Kalam Liano melalui kuasa hukumnya Parlindungan Nadeak.

PN Medan Masih Sepi

Sementara, suasana di PN Medan masih terlihat sepi. Dari sepuluh ruangan sidang, hanya beberapa ruangan saja yang terlihat bersidang. Namun hal ini disangkal oleh Humas PN Medan, Jamaluddin, yang menyebut tingkat kehadiran hakim mencapai 100 persen.

“Yang tidak hadir hari ini dengan alasan yang jelas. Yang cuti satu hari, Pak Ketua (Djaniko Girsang) dan Bu Eliwarti, yang izin Pak Nurmansyah, jadi jelas ada suratnya,” ucapnya kepada wartawan, Senin (10/6).

Namun, mengenai klaim kehadiran hakim yang mencapai 100 persen tersebut, Jamal menyatakan bahwa jadwal persidangan majelis hakim yang menentukan. “Ini penjadwalan sidang bukan pengadilan yang mengatur, penjadwalan sidang majelis (hakim) nya masing-masing. Jadi majelis hakim yang menjadwalkan sidang, bukan pengadilan,” katanya.

Berdasarkan hasil pemantauan, hanya lima ruangan sidang saja yang menggelar sidang. Terkait minimnya hakim yang bersidang tersebut, Jamaluddin menyebut, seluruh hakim berada di Gedung B. “Hakim hadir semua, yang tidak hadir cuma Pak Ketua (PN) dan dua hakim lainnya. Mengenai jadwal sidang itu, tidak ada yang sama tergantung majelis hakimnya sendiri,” ulang Jamaluddin.

Menurut Jamaluddin, dalam membuat jadwal sidang tersebut, harus diketahui seluruh pihak. “Kalau dalam hal pidana diketahui oleh Jaksa yang bersangkutan, kalau perdata oleh para pihak,” jelasnya.

Sementara, disinggung alasan Ketua PN Medan, Djaniko Girsang berhalangan hadir pada hari pertama libur lebaran, Jamaluddin mengaku tidak mengetahuinya. “Saya tidak tahu, karna cutinya beliau bukan di PN, itu urudan PT (Pengadilan Tinggi). Karna yang memberikan izin semuanya terhadap pimpinan adalah Ketua atau Wakil PT,” pungkasnya. (man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BERBEDA dengan ASN Pemko Medan, tingkat kehadiran anggota DPRD Kota Medan masih minim Dari 50 anggota dewan yang terpilih pada periode 2014-2019, hanya 20 orang yang hadir atau 40 persen. Padahal, ada sejumlah agenda rapat, seperti pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan lainnya.

Menurut catatan Sumut Pos, anggota dewan yang hadir berdasarkan fraksinya, PDIP 4 orang, Gerindra dan PKS 3 orang, Partai Golkar, Demokrat, PAN, PKPI dan PPP masing-masing 2 orang (lihat grafis, red). Karena minimnya kehadiran anggota dewan, rapat pembahasan LKPj terpaksa molor hingga pukul 11.00 WIB. Sebab, awalnya hanya hadir tak sampai 10 anggota dewan. Namun demikian, tak berapa lama rapat yang dihadiri juga oleh sejumlah unsur organisasi perangkat daerah Pemko Medan akhirnya dimulai setelah satu persatu berdatangan. Rapat itu sendiri digelar secara tertutup.

Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga mengaku, sebenarnya tingkat kehadiran anggota dewan itu aktif semua. Akan tetapi, karena ada kesibukan yang tidak bisa ditunda sehingga ada yang terlambat dan tidak bisa hadir. Misalnya, ada keluarga yang kemalangan maka harus datang untuk melayat dan lain sebagainya. “Saya yakin tingkat kehadiran kawan-kawan anggota dewan itu sekitar 85 persen pada hari pertama masuk setelah libur lebaran,” ujarnya ketika diwawancarai.

Disinggung kehadiran anggota dewan yang minim dikarenakan sebagian besar tak terpilih lagi pada Pemilu Legislatif 2019 lalu, Ihwan membantah. Menurut politisi Partai Gerindra ini, rekan-rekannya sesama legislator di DPRD Medan profesional. “Enggak ada itu pengaruhnya lolos atau tidak, kawan-kawan anggota dewan profesional dan sudah diamanahkan sebagai wakil rakyat. Jadi, kemungkinan yang tidak hadir saya yakin mereka ada menyelesaikan tugas di luar,” tandasnya.

Di sisi lain, berbeda dengan anggota dewan, tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat DPRD Medan tak mencapai 100 persen. Terdapat ASN yang tidak hadir pasca hari libur lebaran.

Sekretaris DPRD Medan, Abdul Aziz mengakui tingkat kehadiran ASN Sekretariat DPRD Medan tidak 100 persen. Persentase kehadirannya mencapai 99 persen dari jumlah 60 orang. “ASN yang hadir 99 persen, hanya 1 orang yang tidak hadir. Itu pun karena izin ada keluarganya yang kemalangan, bukan bolos,” ujarnya.

Menurut Aziz, tingkat kehadiran ASN Sekretariat DPRD Medan usai libur lebaran tahun ini tak berbeda jauh dengan tahun 2018. Sebab, pada tahun lalu juga 1 orang tidak hadir. “Tahun lalu (2018) juga 1 orang tidak hadir tanpa keterangan,” tukasnya.

Begitupun dengan para wakil rakyat yang duduk di DPRD Sumut. Gedung dewan masih terlihat lengang, meski menurut masing-masing pimpinan fraksi, tingkat kehadiran mereka sudah mulai normal kembali. Pantauan Sumut Pos dari fraksi ke fraksi dan dari komisi ke komisi, pada pukul 11.00 WIB, masih terlihat sangat sedikit anggota DPRD Sumut yang hadir. Namun sejak pukul 13.00 Wib, anggota DPRD Sumut pun mulai berdatangan ke gedung wakil rakyat yang berada di Jalan Imam Bonjol Medan tersebut.

Ditanyai mengenai hal itu, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman yang ditemui di ruang kerjanya lantai 2 gedung DPRD Sumut, menyebutkan bahwa kehadiran anggota DPRD Sumut pada hari itu sudah kembali normal. Pasalnya, ada sejumlah kegiatan yang telah dijadwalkan pada hari itu.

“Hari ini teman-teman anggota DPRD Sumut kita yakini akan banyak yang hadir, tapi mungkin agak siang karena agendanya juga begitu. Tetapi untuk lebih pastinya silakan ditanyakan ke fraksi masing-masing,” ucap Wagirin Arman kepada Sumut Pos, Senin (10/6).

Pernyataan Wagirin ini diamini Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut, Baskami Ginting. Menurutnya, sebagian besar anggota DPRD dari fraksinya hadir pada hari itu. “Saya hadir, teman-teman juga sudah mulai hadir. Kalaupun nantinya ada yang tidak hadir akan kami tanyakan alasannya,” ucap Baskami. (ris/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pada hari pertama bekerja usai libur Lebaran tahun ini, masih ada saja Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemko Medan dan Pemprovsu yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas alias bolos. Dengan begitu, mereka bakal terancam sanksi pemotongan tunjangan kinerja (tukin) atau tunjangan penghasilan pegawai (TPP), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin ASNn

BERDASARKAN data yang diperoleh Sumut Pos dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, tahun ini sebanyak 90 ASN tidak hadir tanpa keterangan alias bolos. “Hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran, dari seluruh ASN di Pemko Medan yang berjumlah 14.540 orang, sebanyak 90 tidak hadir. Mereka tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas,” ujar Kepala BKDPSDM Kota Medan, Muslim Harahap kepada wartawan, Senin (10/6).

Kata Muslim, jumlah ASN yang tidak hadir usai libur lebaran pada tahun ini, apabila dipersentasekan tidak sampai 1 persen atau 0,62 persen. Jumlah ini lebih baik ketimbang lebaran tahun 2018 lalu. “Pada tahun lalu ada lebih 200 pegawai (ASN) yang bolos kerja setelah libur lebaran. Jadi, jumlah tahun ini ada penurunan yang signifikan dari 200 lebih menjadi hanya 90 orang,” katanya.

Disinggung 90 ASN yang bolos tersebut dari organisasi perangkat daerah (OPD) mana saja, Muslim enggan membeberkan. Dia beralasan lupa karena hanya mengingat jumlahnya saja.

Diutarakan dia, terhadap 90 orang ASN yang bolos akan diberi sanksi berupa tindakan teguran tertulis dan pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Sanksi ini berlaku bagi mereka yang tidak pernah mendapatkan sebelumnya. Namun, sambung Muslim, apabila mereka sudah pernah mendapat sanksi tersebut maka ditambah sanksinya yakni bisa penurunan pangkat selama satu tahun hingga penundaan gaji berkala.

“Kalau baru kali ini, maka diberi teguran tertulis dan dipotong TPP 5 persen. Jika sudah pernah, maka ditambah 2 persen lagi. Apabila kedua-keduanya sudah pernah juga dialami, maka diberikan sanksi kategori sedang berupa pemotongan TPP 15 persen. Sementara bagi yang sudah sering, maka tidak menutup kemungkinan mendapat sanksi berat yakni tak mendapat TPP sebulan,” sebut Muslim.

Ia menyebutkan, dalam memberlakukan sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 44 Tahun 2016. Oleh karena itu, tidak bisa serta merta memberikan sanksi begitu saja misalnya langsung sanksi yang berat. “Kita tidak bisa langsung kasih hukuman berat tapi harus bertahap. Sanksi ini sudah diatur di dalam Perwal Nomor 44/2016,” tuturnya.

Muslim mengaku, telah menugaskan sejumlah anggota di semua OPD, mulai dari kecamatan, kelurahan, UPT Puskesmas, UPT Dinas Pendidikan dan lainnya untuk mengambil rekap kehadiran ASN. “Kita tidak main-main dalam menerapkan displin kerja kepada ASN. Ada 86 pegawai yang kita tugaskan untuk mengambil rekap, makanya tidak ikut apel pagi,” tukasnya.

Kehadiran ASN Pemprovsu 98 Persen

Tingkat kehadiran ASN di lingkungan Pemprovsu usai libur dan cuti bersama Idul Fitri 1440 Hijriah, Senin (10/6) sangat baik. Hal tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat melakukan inspeksi mendadak di Kantor Samsat Medan Utara, Jalan Putri Hijau Medan. “Hanya sedikit yang tidak hadir, hanya 2 persen, dan yang hadir 98 persen. Yang melanggar ketentuan (bolos, Red) ini kita akan tindak, tetapi tentunya kita lihat kenapa dia tidak hadir. Untuk sanksinya itu pemotongan tunjungan TPP hingga hukuman disiplin,” katanya menjawab wartawan.

Gubernur tiba di Samsat Medan Utara sekitar pukul 07.45 WIB. Ia menemukan meja pelayanan masih kosong, karena Samsat Medan Utara mulai melayani pada pukul 08.30 WIB. Edy ingin ke depan agar pelayanan Samsat dimulai pukul 07.30 WIB, atau satu jam lebih cepat dari waktu pelayanan saat ini.

“Mereka ini start-nya jam 08.30 WIB, kita minta start jam 07.30 WIB, karena masyarakat ini tentu perlu cepat. Mereka sudah nunggu tadi waktu saya datang. Kalau lebih cepat, mereka bisa lakukan kegiatan lain. Ini masyarakat yang baik, mereka ke sini mau bayar, mau memenuhi kewajibannya,” katanya didampingi Plt Kepala BKD Setdaprovsu, Abdul Khair Harahap, Plt Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, M Fitriyus dan Kadisdik Arsyad Lubis.

Namun secara keseluruhan, menurut dia pelayanan Samsat sudah cukup baik, karena tepat waktu. “Pelayanan Samsat ini sudah baik, mereka tepat waktu jam 08.30 WIB benar-benar sudah start. Tapi, itu tadi kita minta pukul 07.30 WIB sudah start, biar masyarakat lebih enak,” terangnya.

Usai sidak ke Samsat, rombongan Gubsu melanjutkan sidak ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Jalan Putri Hijau Medan, yang tak jauh dari kantor Samsat Medan Utara. Kepada Kadisperindag Sumut Zonny Waldi, Edy meminta agar melakukan evaluasi ketat. “Perlu banyak pembenahan, perlu kita evaluasi organisasi ini agar efektif dan efisien. Disperindag ini perlu bekerja bagus karena ini sangat penting,” tegasnya.

Kesempatan itu Edy juga menanyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyesalkan karena beberapa dari mereka tidak menyimpan dan hapal tupoksinya masing-masing.”Saya ingin ASN masing-masing memegang tupoksinya, biar dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia inikan pelayan masyarakat, itu yang harus dia kerjakan. Sehingga benar-benar berfungsi, bukan hanya sekadar mengantor,” katanya. (ris/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – AKTIVITAS di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan kembali ramai dikunjungi pasien, Senin (10/6). Pasien rawat jalan terlihat ramai mendatangi gedung Instalasi Rawat Jalan untuk melakukan pendaftaran. Antrean pasien pun cukup ramai di loket pendaftaran.

Direktur Medik dan Keperawatan RSUP H Adam Malik, dr Zainal Safri SpPD-KKV SpJP(K) mengatakan dari hasil sidak yang dilakukan pelayanan di poliklinik semuanya lancar melayani pasien. “Pascalibur panjang poliklinik dalam, bedah, anak, obgyn, THT, kulit, mata dan jantung, bekerja kembali melayani masyarakat. Gak ada jumlah pasien yang melonjak sampai dua kali lipat,” katanya.

Sementara, Kasubag Humas RSUP H Adam Malik Rosario Dorothy Simanjuntak MIKom mengatakan, jumlah pasien yang melakukan rawat jalan per tanggal 10 Juni 2019 mencapai 1.013 pasien. Untuk jadwal layanan poliklinik rawat jalan, terang Rosa, dibuka seperti biasa, yakni Senin-Kamis pendaftaran mulai 07.45-15.00 WIB. Begitu pula untuk pelayanan akan diberikan sampai pukul 16.15 WIB. “Jumat yang beda. Untuk pelayanan sampai pukul 16.45 WIB, sedangkan pendaftaran sampai pukul 15.30 WIB,” tuturnya.

Terpisah, Kasubag Humas & Hukum RSUD Dr Pirngadi Medan Edison Perangin-angin SH MKes MH mengatakan jumlah kunjungan pasien rawat jalan mencapai 300-an pasien. “Rumah Sakit tipe C saja siap, apalagi kita (RS Pirngadi-red) yang tipe B. Selain itu, tadi saya mendampingi direksi dan pak Sekda Medan melakukan untuk memastikan layanan dapat diberikan maksimal kepada pasien,” tuturnya.

Ia mengaku, rumah sakit Pemko Medan ini dapat melayani pasien lebih banyak lagi. Hal itu dapat dilaksanakan apabila mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2015 pasal 12 yang bunyinya rumah sakit pendidikan melayani pasien tanpa rujukan.

Namun, PP ini tidak diakomodir oleh BPJS Kesehatan. Ironisnya BPJS Kesehatan menggunakan PP Nomor 01 Tahun 2012 yaitu sistem rujukan berjenjang. “Saya yakin, dengan menjalankan PP 93 tadi, RS Pirngadi Medan sebagai rumah sakit pendidikan dapat mencetak mahasiswa dokter yang brilian,” ungkapnya. (dvs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah menghadiri Halalbihalal Keluarga Besar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi di Halaman Kantor Pusat PDAM Tirtanadi Jalan SM Raja 1 Medan, Senin (10/6). Ada yang unik ketika Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan sambutannya dengan menggunakan video untuk menggugah hati para direksi dan seluruh Pegawai PDAM Tirtanadi.

Edy memaparkan penelitian Masaru Emoto tentang pesan tersembunyi dalam setiap tetes air. Di mana air selain menjadi sumber kehidupan manusia juga merupakan sumber pengetahuan yang luar biasa. Karena air mampu merespon lingkungannya dan dapat membedakan mana hal positif dan negatif.

“Posisi PDAM Tirtanadi sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dibanding dengan instansi lainnya karena produknya berupa air bersih sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Sumatera Utara sehingga sedikit saja ada gangguan dalam pendistribusian air maka rakyat akan beramai-ramai melayangkan protes”, kata Edy Rahmayadi.

Oleh karena itu, Gubsu mengajak dan memotivasi direksi dan seluruh pegawai PDAM Tirtanadi untuk bekerja maksimal meningkatkan pelayanan. Selain itu Gubsu mengingatkan, PDAM Tirtanadi bukan lembaga sosial, bukan tempat cari makan saja, tapi juga tempat beramal. Jadi, siapa yang tidak bisa bekerja dalam tim berarti tidak cocok bekerja di PDAM Tirtanadi dan akan diganti.

Gubsu juga mengimbau semua elemen untuk sama-sama menjaga sumber air dengan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mencemari sungai. Gubsu juga menyinggung tentang kebocoran air yang mencapai 30 persen dan rencanannya akan membentuk tim untuk mengusut kebocoran tersebut.

Pada kesempatan itu, Edy Rahmayadi juga menyapa para karyawan dan menyuruh untuk duduk mengisi bangku kosong dan berkenalan dengan para pejabat struktural Kepala Divisi dan Kepala Cabang. Dirut PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Gubsu dan Wagubsu.

Trisno mengatakan, kehadiran Gubsu dan Wagubsu dalam acara halalbihalal ini merupakan suatu motivasi yang sangat berarti bagi PDAM Tirtanadi dalam meningkatkan kinerja melayani masyarakat Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan air bersih menjadikan Sumatera Utara Bermartabat.

Trisno juga mengatakan, dalam beberapa kesempatan sejak menjadi Direktur Utama PDAM Tirtandi telah menyampaikan kepada seluruh pegawai bahwa saat ini mereka bukan lagi “Tukang Leding”. Tapi hari ini mereka adalah sebuah perusahaan pelayanan publik yang dituntut melayani masyarakat Sumut.

Untuk itu, Trisno meminta seluruh elemen di Tirtanadi untuk menyatukan niat dan tekad untuk berubah dan memberi pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan tagline “Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan jika kita bersatu”. (adz)