MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat diingatkan agar tidak lagi merokok di sembarang tempat. Pasalnya, Pemko Medan sudah menetapkan kawasan tanpa rokok (KTR) beserta sanksi bagi yang melanggarnya Hal ini disampaikan anggota DPRD Kota Medan, Tengku Eswin ST saat sosialisasi IX tahun 2019 Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kampung Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan I, Medan  Belawan, Minggu (14/4).

Menurut Eswin, bagi setiap orang  merokok di area yang sudah ditetapkan sebagai KTR, diancam pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak Rp50.000. Sedangkan bagi orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, diancam pidana kurungan paling lama 7 hari atau pidana denda paling banyak Rp5 juta.

“Bagi setiap pengelola, pimpinan, atau penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, juga diancam pidana kurungan paling lama 15 hari atau pidana denda paling banyak Rp10 juta,” tandas Eswin.

Sedangkan untuk pimpinan atau penanggung jawab KTR, menurut politisi Partai Golkar yang duduk di Komisi B DPRD Medan ini, adalah orang yang karena jabatannya memimpin atau bertanggungjawab atas kegiatan atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

“Penetapan KTR bertujuan untuk terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung dan menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat,” ujar Eswin.

Ditambahkannya, ruang lingkup KTR dimaksudkan adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Untuk iklan rokok, tambah Sekretaris Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro 57 ini, juga sudah diatur dan itu merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Beberapa aturan yang dibuat, di antaranya adalah iklan harus mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 15 persen dari total luas iklan. “Jadi Perda KTR ini harus segera diterapkan untuk mengingatkan  kesadaran masyarakat agar tidak merokok di tempat umum,” tandasnya. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kembali menerima opini WTP untuk kelima kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal itu didapatkan Pemprovsu secara resmi setelah BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprovsu tahun anggaran 2018 kepada Pemprovsu dan DPRD Sumut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (7/5).

Dari LHP tersebut, BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprovsu. Maka dari itu, Pemprovsu telah lima kali berturut-turut mendapatkan opini WTP yaitu sejak LHP tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan terlahir tahun 2018.

“Artinya memang tidak ada permasalahan, terutama dalam hal aset, belanja dan dalam pengelolaan kas. Tadi sudah saya sampaikan, semua yang berkaitan dengan kriteria yang ditetapkan oleh standar pemeriksaan keuangan negara, semuanya sudah tidak ada yang bermasalah,” kata Anggota V BPK RI Isma Yatun usai penyerahan LHP LKPD tersebut kepada awak media diruang rapat paripurna DPRD Sumut.

Begitupun, lanjut Isma, ada beberapa persoalan seperti belanja perjalanan dinas, kelebihan pembayaran dalam hal proyek atau belanja modal, tapi karena nilainya masih dalam batasan tertentu, maka tidak mempengaruhi opini WTP yang diterima. “Semua masih kami anggap tidak mempengaruhi pencapaian WTP,” tegasnya.

Kata dia, saat ini sudah 16 yang sudah menyampaikan LHP LKPD, di antaranya 1 provinsi dan 15 kab/kota. “Dari 15 kab/kota itu, 14 memperoleh WTP, 1 masih WDP. Kami berharap karena masih ada beberapa kab/kota yang tersisa, masih kami dalam proses pemeriksaan. Semoga saja bisa mencapai WTP. Tapi masih ada 2 kab/kota yang belum menyerahkan LKPD kepada BPK Sumut,” ujarnya.

Sementara itu, Gubsu Edy Rahmayadi dalam sambutannya mengatakan, opini WTP yang diperoleh lima kali berturut merupakan suatu prestasi yang membanggakan bagi Pemprovsu. Tentu, dalam hal penyusunan laporan keuangan yang berbasis aktual sesuai dengan pemerintahan akuntansi standar.

“Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen Pemprovsu untuk menjalankan penatausahaan keuangan daerah secara clean and good governance sesuai dengan peraturan,” katanya.

Begitupun, dia menyadari masih banyak terdapat permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan Pemprovsu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh anggota V BPK RI.

“Tentu saja hal ini akan menjadi agenda prioritas yang harus diperbaiki secara bersama-sama baik di eksekutif maupun di legislatif, sehingga permasalahan tersebut tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Pansus LKPj Sampaikan 26 Rekomendasi

Sementara itu, sebanyak 26 rekomendasi disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumut akhir tahun anggaran 2018 kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk ditindaklanjuti, dalam paripurna DPRDSU, Selasa (7/5).

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Pansus, Syamsul Qadri Marpaung. Dalam laporannya, Syamsul Qadri menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut disampaikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah, berupa catatan strategis, saran, masukan dan koreksi untuk Pemprovsu.

Adapun 26 rekomendasi yang disampaikan yakni, Pansus meminta agar Pemprovsu menyusun LKPj berpedoman pada indikator dan target yang ditetapkan berdasarkan RPJMD, meminta Pemprov su memberikan laporan dan evaluasi atas tanggapan dan tindak lanjut dari rekomendasi tersebut.

Gubsu juga direkomendasikan untuk memberlakukan penghargaan dan hukuman atas setiap kinerja aparatur negara, peningkatan pajak daerah, pendataan dan upaya pengimbauan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor bersama pemkab/pemko.

“Pertumbuhan pajak daerah para LKPJ 2018 meningkat 8,21 persen dari LKPj 2017, atau bertambah sebesar Rp395 miliar lebih dari tahun sebelumnya yang sebagian besar dari pajak kendaraan bermotor. Bila dibandingkan dengan target APBD 2019, maka target pertumbuhan yang harus dikejar untuk pajak daerah 27,3 persen, artinya pertumbuhan pada LKPj 2018 masih teramat jauh dengan proyeksi yang ditargetkan,” katanya.

Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar Pemprovsu melakukan upaya yang tidak biasa untuk mengejar target pertumbuhan pendapatan pajak daerah yang signifikan. Rekomendasi lainnya, yaitu penggalian potensi pajak APU, membangun sistem pelaporan terbuka yang dapat diakses secara luas oleh publik, pengelolaan aset yang baik, pembenahan kinerja BUMD yang lebih komprehensif dan konsisten.

Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pansus LKPj dan DPRDSU yang telah bekerja membahas LPKj Gubsu. Dari catatan yang disampaikan pansus, menunjukkan banyak yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wagub mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan pansus dan akan diteruskan ke instansi terkait.

Menanggapi hal itu, Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan fraksi yang disampaikan juru bicaranya, Dinda Granita mengapresiasi hasil kerja panitia khusus yang telah menghasilkan laporan yang menyeluruh dari kajian terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubsu. Namun, ada beberapa catatan yang disampaikan Partai Gerindra yaitu urusan konkruen, fungsi penunjang pemerintahan daerah dan program pendidikan menengah.

“Kami menilai bahwa kinerja penyelenggaraan Pemprovsu secara umum masih rendah, berada pada posisi 25 dari 34 provinsi yang ada. Salah satu faktor penyebabnya menurut kami adalah belum adanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikator yang ditetapkan pada tahun 2018 dalam RPJMD 2013 – 2018 belum tercapai sepenuhnya oleh OPD yang bersangkutan,” katanya.

Di bidang pendidikan, fraksi Partai Gerindra juga mengaku prihatin atas penurunan beberapa indikator pendidikan pada tahun 2018, seperti angka partisipasi kasar (apk) pada sekolah dasar/sederajat yang turun dari 108,18 % pada tahun 2017 menjadi 105,09 % pada tahun 2018, begitu juga pada tingkat SMP dari 106,26 % pada tahun 2017 menjadi 105,77 % pada tahun 2018.

“Mungkin penurunan ini bisa dijelaskan lebih rinci agar kita tahu apa penyebabnya dan mencari solusi pemecahan masalahnya. Kami juga merasa perlu segera dicari solusi atas berkurangnya tenaga pendidik dari 44.563 orang pada tahun 2017 menjadi 40.806 pada tahun 2018 dengan alasan pensiun. Untuk itu kami mengusulkan agar dicari solusi misalnya dengan mengangkat guru honor jika belum memungkinkan mengangkat guru ASN,” katanya.

Di bidang kesehatan, lanjutnya, perlu dicari solusi atas berkurangnya jumlah perawat kesehatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Tenaga kerja sukarela telah habis masa kerjanya. Disarankan agar Pemprovsu mengangkat tenaga kerja sukarela menjadi tenaga honorer. Sedangkan, di bidang lingkungan hidup, Fraksi Gerindra merasa kurang puas dengan alasan tidak memiliki cukup waktu untuk mengadakan pelelangan sehingga terjadi Silpa sebesar Rp5 miliar lebih.

“Dalam urusan pemerintahan, bidang pariwisata merasa prihatin dengan turunnya jumlah kunjungan wisata mancanegara ke Sumut, dari 233.643 pada tahun 2017 menurun jadi 200.072 pada tahun 2018 dan masih sangat jauh jauh dari yangditargetkan secara nasional untuk tahun 2019 yakni 1 juta kunjungan. Oleh karena itu kami dari Fraksi Gerindra mengimbau agar Pemprovsu bekerja lebih maksimal,” tutupnya.(mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tingginya mobilitas angkutan besar melebihi muatan seperti truk telah memperparah kerusakan Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhann

Tokoh Masyarakat Medan Utara, Saharudin menilai, rusaknya jalan karena tingginya mobilitas angkutan mobil berat yang bermuatan melebihi tonase tidak sesuai dengan kapasitas kekuatan jalan.

“Sudah 5 tahun belakangan ini, pembangunan pergudangan mobil berat menjamur. Ini menjadi penyebab utama, jadi banyak truk dan kontainer yang melintas telah merusak jalan. Padahal, menurut ketentuan daerah, ini kawasan pemukiman bukan kawasan pergudangan,” tegas Saharudin.

Ketua Gebraksu ini menegaskan, agar pemerintah menjelaskan atau mengkalirifikasi proses perizinan baik izin lingkungan UKL/UPL maupun Amdal untuk semua pergudangan tersebut. “Penegak hukum juga diharapkan merespon masalah ini dengan meminta keterangan pihak terkait,” tegasnya.

Apabila mobilitas truk melebihi tonase tetap dibiarkan, maka jalan yang menjadi akses masyarakat akan rusak. Untuk itu, ia mendesak Pemko Medan untuk melakukan kajiam ulang terhadap izin pembangunan pergudangan atau industri. Agar, segera merelokasi perusahaan yang ada di sekitar tersebut.

“Kita ingin jalan ini segera diperbaiki, karena sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Kalau memang perusahaan yang sudah berdiri tidak bisa direlokasi, pemerintah harus membangun jalan secara beton permanen dam perlu pelebaran,” tegasnya.

Sementara, anggota DPRD Medan, M Nasir mengatakan, meskipun perbaikan jalan itu sudah masuk dalam APBD Medan dengan nilai Rp9 miliar. Ia selaku legislatif, akan mendorong kepada Pemko Medan untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur jalan tersebut.

“Masalah jalan ini harus dipikirkan secara serius, bukan hanya perbaikan saja yang kita minta. Pemko Medan kita minta untuk mengecek ulang izin pergudangan yang ada, agar kesalahaan wewenang yang dikekuarkan tidak merugikan masyarakat,” ungkap Nasir.

Camat Medan Labuhan Arrahman Pane menjelaskan pihaknya sudah lama menyurati masalah tersebut ke Pemko Medan. Namun sampai sekarang belum mendapat tanggapan. “Surat mengenai pergudangan ini sudah kita sampaikan satu tahun lalu. Informasi terakhir pembangunan jaln ini sudah masuk dalam anggran 2019,” katanya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mencopot sepuluh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam prosesi pelantikan pejabat eselon II Pemprovsu, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Jl. Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (7/5).

Adapun kesepuluh pejabat eselon II yang dinonjobkan tersebut antara lain; Kepala BPSDM Bonar Sirait, Staf Ahli Bidang Ekonomi Staf Ahli Gubsu Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Elisa Marbun, Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Ilyas S Sitorus, Kadisperindag Alwin Sitorus, Kepala BPPRD Sarmadan Hasibuan, Kepala RSJ Candra Syafii, Kadiskes Agustama, Kadiskop dan UKM Amran Uteh, Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah, Ferlin Nainggolan, dan Kabiro Administrasi Pembangunan, Eric Aruan.

Sementara, sebanyak 14 eselon II yang dilantik antara lain; Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Armansyah Effendi Pohan, Kadis Perhubungan Abdul Haris Lubis, Kasatpol PP Suryadi Bahar bertukar tempat dengan Antony Siahaan selaku Kepala Kesbangpol. Selanjutnya Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dahler Lubis bertukar posisi dengan M Azhar sebagai Kadis Peternakan. Kepala BPSDM Kaiman Turnip, Kadisperindag Zonny Waldi, Asisten Administrasi Umum dan Aset, HM Fitriyus, Kadis Perpustakaan dan Aset Daerah, Halen Purba, Kepala Balitbang H Irman, Staf Ahli Gubsu Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA, Agus Tripriyono, Kabiro Organisasi Faisal Hasrimy dan Syafruddin selaku Kabiro Administrasi Pembangunan.

Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, nama-nama pejabat yang dilantik tersebut berdasarkan hasil asesmen (penilaian) yang dilakukan tim panitia seleksi beberapa waktu lalu. “Ini yang saat ini (pejabat terpilih dan dilantik) merupakan nilai diatas dari yang lain,” katanya kepada wartawan usai pelantikan.

Untuk posisi yang nonjob dan beberapa pimpinan OPD yang lowong paskapelantikan, Gubsu menegaskan akan secepatnya dilakukan lelang jabatan atau open bidding. “Ada batasan usia yang bisa ikut lelang. Minimal dua tahun. Kalau dia pensiun di usia 60, berarti di usia 59 dia gak dapat lagi (gak bisa ikut lelang),” katanya.

Dirinya mengamini senang atau tidak senang inilah hasil asesmen dari tim pansel, dan dalam waktu enam bulan ke depan jika mereka tidak mampu melakukan tugas dan kewajibannya, akan kembali dilakukan evaluasi. Mantan Pangkostrad itu menegaskan bahwa penempatan pejabat yang baru tersebut tidak berdasarkan lobi-lobi maupun hal lainnya.

“Saya jamin dan pasti. Tidak ada titipan siapapun, tidak ada pengantin-pengantin. Habis dia mengikuti lelang langsung diputuskan secara objektif. Siapapun yang menang di situ, dia benar mengerjakan. Kalau tak benar kita ganti dia,” katanya.

Ia berpesan segera ke depan kerjakan tugas sesuai job desk masing-masing. “Kalau dia di bagian peternakan berarti dia gubernur peternakan. Begitupun kalau dia ditempatkan di Bina Marga berarti dia gubernur bina marga,” ujarnya.

Selain pelantikan eselon II dan pengumuman pejabat yang dinonjobkan, dalam kesempatan itu turut dilakukan pengukuhan direksi PDAM Tirtanadi dan direksi serta Dewan Pengawas PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ). Untuk komposisi direksi PDAM Tirtanadi yang baru yakni Dirut Trisno Sumantri, Direktur Air Minum Joni Mulyadi, Direktur Air Limbah, Fauzan Nasution, dan Direktur Administrasi dan Keuangan Feby Milanie.

Sedangkan komposisi Direksi dan Dewas PD AIJ Sumut yaitu; Direktur Utama, Renny Maisyarah, Direktur Personalia, Muhammad Hidayat Nur. Dewas yakni Ketua merangkap Anggota, Marihot Manullang, Sekretaris merangkap Anggota, Muhammad Zaid Fahri.

Disinggung alasan dirinya memilih Trisno Sumantri sebagai Dirut PDAM Tirtanadi yang baru, Edy mengatakan bahwa yang bersangkutan punya dasar pengalaman dari perairan. Edy menyarankan untuk lebih detilnya, wartawan dapat menemui pansel melihat nilai para direksi yang dilantik tersebut. “Kalau kalian mau lihat nilainya boleh datangi pansel. Saya mau semua transparan,” tegasnya.

Turut hadir dalam pelantikan Wagubsu Musa Rajekshah, Sekdaprovsu R Sabrina, Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan dan para tamu undangan lainnya. (prn/ila)